Wakil Walikota Depok Blusukan Data Warga Putus Sekolah

 

Cimanggis, Depok - Sebagai tindak lanjut dari program yang sedang gencar dilakukan Pemerintah Kota Depok dalam menuntaskan masyarakat yang putus sekolah, Wakil Wali Kota Depok KH. Idris Abdul Shomad melakukan kunjungan ke rumah warga di sekitar Pedurenan Depok RT 02/02 Cisalak Pasar, Cimanggis, Rabu (14/05/2014).

Sebelumnya, Mantan Sekjen Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) ini melakukan kunjungan di wilayah Kecamatan Tapos. Pihaknya akan terus melakukan blusukan ke seluruh Kecamatan di Kota Depok. 

“Kami terus berupaya melakukan kunjungan langsung ke rumah warga agar mereka mau mengikuti kejar paket ini. Sehingga tidak ada satu pun warga yang tidak memiliki ijazah bahkan putus sekolah,” tuturnya.

Lelaki kelahiran Jakarta ini juga menambahkan bahwa nantinya warga tidak hanya memperoleh ijazah saja, mereka akan diberikan materi dan mengikuti sekolah seperti pada umumnya. Sehingga ilmu yang diperoleh dapat berguna. Untuk biaya, akan digratiskan, tidak akan dipungut uang sedikit pun.

“Warga tidak perlu khawatir, seluruhnya akan ditanggung Pemkot Depok. Biaya transport juga akan diberikan jika jarak sekolah dan rumahnya berjauhan,” pungkas Idris.

Sementara itu, Kepala UPT Cimanggis Eneng Sugiarti menjelaskan bahwa pihaknya sudah melakukan blusukan sebelumnya. Sehingga sudah memperoleh beberapa data. 

“Tepat setelah upacara Hardiknas, seluruh Kepala Sekolah di Kecamatan Cimanggis melakukan kunjungan ke rumah warga. Dan didapat sebanyak 200 orang yang putus sekolah dan tidak memiliki ijazah,” tuturnya.

Eneng melanjutkan, ia bersama seluruh Kepala Sekolah dan pengawas akan terus bersinergi dalam mendata dan melakukan kunjungan ke rumah warga. Sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat memperoleh haknya dengan tepat.

Senada dengan hal tersebut, Nasa warga Pedurenan mengaku sangat senang dengan adanya program kejar paket ini. Ia bersama anak dan suaminya akan mengikuti program ini. Mengingat Nasa sendiri hanya lulusan SD, dua anaknya juga SD, dan suaminya hanya sampai SMP.

“Kami sangat senang, akan ikut kejar paket ini. Karena kami terhalang oleh biaya,” ujarnya.

*depok.go.id

PKS Dapat Satu Kursi DPR Pusat dari Papua

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera memastikan satu kursi DPR RI dari Papua. Hasil Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Rabu (7/5) menetapkan PKS memperoleh 159.000 suara dan berhak atas satu dari 10 kursi di Dapil Papua.

Hal ini untuk pertama kalinya sepanjang Pemilu di era reformasi PKS memperoleh satu kursi dari Papua. Dan satu kursi dari Dapil Papua tersebut diperoleh atas nama Yudi Katouky.

Dengan demikian anggota DPR RI dari PKS akan merata dari Aceh di Barat sampai Papua di ujung timur Indonesia.

"Alhamdulillah, wakil PKS yang merata dari berbagai provinsi. Ini akan memudahkan PKS menyerap aspirasi dan keinginan rakyat. PKS akan semakin dekat dengan rakyat di seluruh Indonesia," kata Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid, Rabu (7/5) di Jakarta. 

Selain memperoleh satu kursi DPR PKS juga menempakan tiga wakilnya di DPRD Papua dan 64 wakil  di DPRD tingkat kabupaten/kota di provinsi paling timur Indonesia tersebut. 

“Kinerja PKS di Papua sangat memuaskan dalam mewujudkan kursi DPR dari Papua yang diinginkan sejak lama. Soliditas di internal PKS membuat seluruh kader dapat bekerja dengan lancar dan enjoy. Papua adalah etalase di Indonesia timur, kami bersyukur dapat pecah telur di sini," ungkap Ketua Wilayah Dakwah Indonesia Timur Aidil Hereyana mengomentari perolehan kursi pertama PKS untuk DPR RI dari Papua.


*tajuk.co

Mendikbud Gagal Netralisasi Lembaga Pendidikan dari Agenda Politik Praktis

Padang - Awal pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP yang di mulai hari ini dengan mata ujian Bahasa Indonesia menimbulkan kegaduhan. Pasalnya penarikan dan pergantian beberapa soal menyebabkan kendala tekhnis yang terjadi di beberapa sekolah tak dapat dihindari. Penarikan dan pergantian beberapa soal tersebut disinyalir berisi tentang salah satu kiprah tokoh politik.

Seperti diketahui, pelaksanaan UN Bahasa Indonesia di sejumlah daerah juga terdapat beberapa keganjilan. Di Pekanbaru misalnya, terdapat tiga hingga empat soal yang hilang tanpa ada soal pengganti. Sedang di Bangkalan juga terdapat soal nomor 13 yang hilang tanpa konfirmasi.

Jika benar pergantian dan penarikan soal tersebut terkait materi soal bermuatan politis, Menteri Pendidikan harus bertanggung jawab atas hal tersebut, karena sebelumnya Nuh sudah menjamin tidak ada soal UN bebas dari muatan politik.

Ahmad Zainuddin, anggota komisi X DPR RI ketika meninjau pelaksanaan UN SMP di kota Padang, Senin (5/5) menegaskan bahwa beberapa SMP di kota Padang masih ditemukan lembar soal yang terselip antara soal nomor 1-7 yang baru dengan soal yang lama. Sedang untuk soal nomor 45 sampai dengan soal nomor 50 soalnya diralat akan tetapi soal aslinya masih ada, sehingga para siswa dibuat bingung karena ada dua soal ganda.

“Tentu kejadian ini semua sangat meresahkan siswa karena dapat menimbulkan kegaduhan atau pun dapat memecah konsentrasi siswa dalam menyelesaikan ujian dengan optimal,” ujar aleg dari PKS ini.

Zainuddin mensinyalir bahwa dengan adanya politisasi dalam UN tahun ini menandakan kegagalan Menteri Pendidikan dalam menjaga netralitas lembaga pendidikan dari segala agenda politik praktis, yang juga tidak mampu mendisiplinkan staf yang ada dibawah kendali kekuasaannya.

Di sisi lain Zainuddin menegaskan bahwa politisasi UN ini menandakan ketidakfairan tim sukses kandidat Capres tertentu yang menggunakan berbagai cara yang tidak sah dalam memenangkan pertarungan politik di pilpres yang akan datang, pungkasnya.

*pks.or.id