Siswa di Daerah Terpencil Menerima BOS Plus

Bandung - Setelah menggulirkan SMA gratis, kini Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan akan memberikan bantuan operasional sekolah (BOS) plus untuk siswa SD dan SMP di daerah terpencil. Meskipun biaya pendidikan SD dan SMP di Jabar sudah gratis, yakni dari BOS. Wacana ini muncul karena beberapa kali Heryawan ke daerah masih banyak lulusan SD dan SMP yang tidak melanjutkan ke SMP dan SMA. Alasannya, karena untuk ke SMP jaraknya cukup jauh. Misalnya di daerah Mukapayung, Majalengka, untuk bersekolah SMP ongkos ojegnya saja Rp 20.000.

Dengan kondisi ini jadi masyarakat di daerah terpencil beranggapan bahwa ketika sudah taman SD maka sekolahnya sudah selesai. 

"Saya pernah nanya anak SD, mengapa enggak sekolah. Ia jawab karena sekolahnya sudah selesai. Ini 'kan anggapan yang salah," kata Heryawan kepada wartawan di Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, Rabu (17/7). 

Oleh sebab itu, pihaknya mengusulkan ada BOS Plus. Diharapkan dengan ada BOS Plus ini lulusan SD bisa melanjutkan sekolahnya ke SMP, begitu juga SMP ke SMA.

Ia menjelaskan, bentuk BOS Plus ini misalnya Pemprov Jabar bisa membuat asrama di kota kecamatan. Siswa tersebut diberi pembinaan di asrama tersebut tapi sambil sekolah SMP/SMA. 

"Jadi, kita kasih sekian anggaran ke pesantren itu untuk membina anak-anak yang akan bersekolah itu. Ini 'kan bagus. Jadi anak bisa sekolah dan mesantren," katanya.

Bisa juga, kata Heryawan, BOS Plus tersebut bentuknya penambahan uang. Tapi, skimnya harus dilihat dulu. Anggarannya, bisa dari mana saja. Bisa dari APBD provinsi, kabupaten/kota maupun CSR dari perusahaan. Sebelumnya, Heryawan mengatakan mulai tahun ini pemprov akan menggartiskan biya pendidikan SMA. Meskipun dilakukan secara bertahap dan tidak full. Artinya yang digratiskan hanya SPP-nya dulu, sementara biaya yang lain-lainnya belum. 

 "Karena pembahasan SMA gratis ini di APBD Perubahan 2013 maka anggarannya belum maksimal. Kita akan mantapkan lagi anggarannya di APBD tahun 2014," ujar Heryawan.

Untuk Juli 2013 ini, Pemprov Jabar baru menganggarkan separuhnya. Yakni antara Rp 100.00 sampai Rp 150.000/siswa. Dari pemerintah pusat, sudah dialokasikan Rp 1 juta/tahun/siswa. Di APBD 2014 nanti, kemungkinan besar Pemprov Jabar menganggarkan Rp 200.000- Rp 500.000/tahun. Sementara jumlah siswa SMA yang akan menerima program ini sebanyak 1,5 juta orang.

*Sumber: HU Galamedia - Kamis, 18 Juli 2013

Pemkot Jamin Sekolah Master (Masjid Terminal)

Harian Radar Depok, Selasa, 16 Juli 2013 memberitakan Walikota Depok Nur Mahmudi Isma’il menjamin eksistensi Sekolah Masjid Terminal (Master) tidak akan terganggu. Saat ini Pemerintah Kota Depok masih dalam proses evaluasi, artinya, Pemerintah ingin melihat keseriusan manajemen Sekolah Master dalam mendidik anak. Walikota Depok mengeluarkan tantangan yang meminta agar Sekolah Master berubah fungsi menjadi sekolahformal.

Lebih lanjut, Walikota Depok juga meminta penanggung jawab Sekolah Master untuk lebih dulu memberesi kebanyakan anak jalanan asal dari luar kota Depok yang bernaung di sekolah Master, Walikota tak ingin sekolah tersebut berubah fungsi menjadi semacam tempat penampungan.

Tahun ini Pemerintah mempunyai program bagi seluruh anak miskin untuk dapat bersekolah. Program ini tak hanya berlaku bagi anak pintar saja, melainkan seluruh anak, asalkan ia berdomisili di Kota Depok. Oleh karena itu bagi warga yang termasuk dalam golongan ini, agar segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Kota Depok untuk didata.

Ke depannya, Pemkot Depok siap membangun tiga unit sekolah terbuka sebagai antisipasi melambungnya jumlah peserta didik baru usai program ini dijalankan. Rencana menampung peserta didik perlu didukung pula oleh sekolah swasta, mengingatnya terbatasnya jumlah sekolah negeri.

Sementara itu Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Depok mengatakan pembangunan terminal terpadu merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan masyarakat dalam moda transportasi umum. Dengan pembangunan terminal terpadu, pemerintah berupaya menjadikan tempat kumuh di sekitar terminal menjadi lebih tertata, sehingga system pelayanan terminal dapat berjalan optimal.

Saat ini sekitar 30 ribu orang di Kota Depok menggunakan transportasi melalui akses terminal dan stasiun. Mereka membutuhkan tempat yang lebih besar dan layak untuk menunjang transportasi yang baik. Pembangunan ini tidak akan merugikan orang karena untuk kepentingan umum.

Berita selengkapnya dapat diklik di gambar berikut :





Sumber : Harian Radar Depok, Selasa, 16 Juli 2013.