PNS Pria di Depok Dapat Cuti Melahirkan

Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail

 Bandung - Kota Depok terus mendukung program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Hal ini terlihat dengan pemberian cuti khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria di lingkup Pemerintah Kota Depok yang istrinya melahirkan.

“Cuti khusus ini diberikan sebelum dan setelah istri pegawai melahirkan, kami memberikan opsi maksimal cuti selama tiga minggu,” ujar Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, di Bandung Jawa Barat saat menghadiri evaluasi untuk penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2014.

Nur mengatakan melalui kebijakan ini, para PNS pria diharapkan bisa menemani dan menjaga istrinya dalam persiapan menjalani proses melahirkan. Selain itu juga diharapkan bisa mendorong istrinya memberikan ASI eksklusif bagi buah hatinya.

“Saat ini sudah ada dua PNS pria yang mengajukan cuti tersebut,” kata Mantan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Pemimpin kota belimbing ini mengatakan bahwa cuti khusus ini hanya salah satu dari program Pemkot Depok dalam mendukung program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan perempuan, dan Pemberdayaan Anak. Dari tahun ke tahun Depok terus melakukan inovasi dan komitmen untuk melaksanakan program di bidang tersebut.

“Kami akan terus mencoba membuat program-program terkait hal tersebut,” tutupnya.

*depok.go.id

PENGUMUMAN Jadwal dan Lokasi Test CPNS Depok Tahun 2014

Jadwal dan Lokasi Ujian Test CPNS Depok Tahun 2014 dapat dilihat di JADWAL UJIAN CAT CPNS DEPOK 2014

*depok.go.id

Informasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan Bagi PNS Kota Depok

Dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau khususnya bagi PNS di Kota Depok, Jawa Barat, bersama ini sila  baca selanjutnya di http://www.depok.go.id/berkas-unggah/2013/09/SURAT-MENTERI-PERUMAHAN-RAKYAT.pdf

*depok.go.id

Ini Pandangan Hidayat tentang Poligami

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera  kerap mendapat serangan berupa isu miring sebagai partai yang mengizinkan poligami. Lantas, bagaimana Muhammad Hidayat Nurwahid sebagai salah satu politikus terdepan PKS dan bakal calon gubernur DKI Jakarta menanggapi isu itu.

Dalam kunjungan ke Kantor Redaksi Kompas.com, Palmerah Selatan, Jakarta, beberapa waktu lalu, Hidayat menjelaskan pandangannya tentang poligami. "Orang bisa berpandangan macam-macam tentang partai kami, termasuk tentang poligami. Nyatanya, saya sendiri tidak berpoligami," ujar Hidayat.

Ia juga menyebut contoh konkret dari kalangan PKS sendiri. Hampir semua tokoh terkemuka PKS justru masih setia menjalani monogami, bukan poligami sebagaimana pandangan kalangan lain.
Pasangan Didik Rachbini dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 ini menyatakan tidak ada peraturan atau undang-undang yang secara resmi melarang seseorang berpoligami di Indonesia, kecuali untuk pegawai negeri sipil.

"Kalau dikaitkan dengan aturan, hanya PNS yang dilarang berpoligami. Di luar itu tidak ada peraturan yang melarang poligami," tutur Hidayat.

Oleh sebab itu, ia menilai wajar bila partainya tidak membatasi perkawinan seseorang. Ia meyakini persepsi miring tersebut tidak akan menjadi hambatan terhadap langkahnya menuju DKI-1.

"Kalau negara saja tidak melarang, mengapa kami harus melarang. Itu tidak serta merta menjadi hambatan oleh publik Jakarta atau Indonesia," kata Hidayat.

SUMBER: kompas