Idris - Pradi Dapat Nomor 2 di Pilkada Depok

Depok - Pengundian nomor urut pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok telah usai dan berjalan lancar. Hasilnya, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad-Pradi Supriatna mendapat nomor urut 2.  Pasangan ini diiringi Shalawat Nabi oleh tim kasidah ibu-ibu menuju ruang tempat pengundian nomor urut pasangan calon dalam Pilkada Kota Depok di Hotel Bumi Wiyata, Kota Depok, Selasa (25/8/2015).

Dengan pakaian ala betawi, Idris dan Pradi mendapat pengawalan dari anggota partai pengusung yakni PKS dan Gerindra.

Pasangan Idris-Pradi disambut tari palang pintu adat Betawi menjelang memasuki ruang Pengundian nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota Depok.

Beberapa meter menjelang tempat acara rombongan Idris-Pradi disambut dengan acara palang pintu, adat Betawi.

Di belakangnya mengiringi ratusan masa berseragam putih-putih, termasuk ibu-ibu yang membawa rebana.

Karena datang belakangan dari rombongan Dimas-Babai. pasangan Idris-Pradi tidak sempat berorasi.

Tapi suasana sedikit agak gaduh, karena teriakan masa pendukung dua pasangan calon saling bersahutan. Ketika teriakan yel-yek Idris-Pradi, dibalas lagi dengan teriakan Dimas-Babai.

Puluhan anggota Polresta tampak berjaga-jaga dan mengawal rombongan Idris-Pradi yang hendak masuk ruang pengundian. Sementara pasangan Dimas-Babai sudah masuk lebih dahulu.

Di tengah hiruk pikuk teriakan masa kedua pasangan itu, muncul Walikota Nur Mahmudi Ismail dan Kapolresta Depok Kombes Dwiyono.

*dari berbagai sumber depok raya, twitter idris abdul shomad

Nur Mahmudi - Kyai Idris Tetap Pimpin Depok

Jakarta - Meski hasil pemilukada dibatalkan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mengeluarkan surat pencabutan Surat Keputusan (SK) KPU No 23/kpts/R/KPU-Kota-001.329181/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2010. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan tidak akan membatalkan legalitas Nur Mahmudi-Idris Abdul Shomad sebagai pasangan wali kota dan wakil wali kota.

“Tidak akan kembali ke nol lagi, tak akan mundur ke belakang,” kata Gamawan ketika ditemui seusai rapat paripurna di komplek parlemen Senayan, Selasa (2/7/13). 

Dia memastikan tidak akan ada pemilihan ulang atau penggantian pasangan Nur Mahmudi-Idris Abdul Somad dengan calon yang memperoleh suara terbanyak nomor dua. Dia beralasan, pasangan ini sudah menjalankan tugasnya selama dua tahun.

Menurut Gamawan, saat ini pemerintah pusat sedang mencari solusi yang terbaik. Dia menuturkan keputusan ini juga dalam proses pelaksanaannya.

KPU juga mencabut SK No 24/kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok periode 2011-2016. Artinya, ada perubahan jumlah pasangan calon dari empat pasangan calon menjadi tiga pasangan calon. Dengan begitu, pasangan Yuyun-Pradi dicoret dari keikutsertaan Pemilukada Depok 2010 karena adanya dukungan ganda Partai Hanura.

Setelah dikeluarkannya SK tersebut tertanggal 21 Juni 2013 oleh KPU, maka Wali Kota-Wakil Wali Kota Depok Nur Mahmudi-Idris Abdul Shomad dianggap ilegal di mata KPU.

Karena itu, DPRD Kota Depok meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi segera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 14K/TUN/2012 yang membatalkan pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail-Idris Abdul Somad. Permintaan itulah yang tadi ditolak Mendagri Gamawan.

*depoknews.com

Didukung PKS, Puspayoga-Sukrawan (PAS) Menang Telak di Komunitas Muslim

Puspayoga (foto: seputarbali.com )

Denpasar  - Pasangan Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan menang telak dalam perebutan suara pilkada di permukiman komunitas muslim, Rabu.

Perolehan suara pasangan ini di Dusun Wanasari, Kelurahan Dauh Puri Kaja, salah satu permukiman muslim terbesar di Denpasar, jauh meninggalkan perolehan suara Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta.

Data yang dihimpun dari lima TPS di dusun yang dikenal sebagai "Kampung Jawa" itu Puspayoga-Sukrawan meraih 1.336 suara, sedangkan Pastika-Sudikerta hanya 186 suara. Suara tidak sah di sini hanya 26.

Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Bali Mudjiono menargetkan kemenangan Puspayoga-Sukrawan di permukiman muslim mencapai 75 persen dari suara sah.

Ada empat permukiman muslim yang menjadi target utama PKS pada Pilkada Bali 2013, yakni Kampung Jawa, Kepaon, Monang-Maning (ketiganya di Kota Denpasar), dan Kecicang (Kabupaten Karangasem).

"Sebenarnya komunitas muslim di Bali itu banyak. Tapi hanya di empat titik itu yang menjadi konsentrasi kami karena jumlah mereka lebih banyak dan menyatu," kata Mudjiono di sela-sela penghitungan surat suara di TPS 17 Kampung Jawa.

Dari empat permukiman komunitas muslim di Bali itu, dia mendapat laporan Puspayoga-Sukrawan mengumpulkan suara terbanyak, bahkan di atas 80 persen.

PKS bukan pengusung Puspayoga-Sukrawan yang diusung PDIP.

 "Kami ini hanya pendukung, bukan partai pengusung. Namun, dalam Pilkada Bali ini kami hanya ingin mengamankan perolehan suara PKS pada Pemilu 2009 yang mencapai 28.350," katanya.

Namun dukungan PKS terhadap Puspayoga-Sukrawan bukan tanpa alasan. "Dari 2 pasangan calon, hanya Pak Puspayoga yang menjalin komunikasi dengan kami mulai proses pencalonan. Sejak masih menjabat Wali Kota Denpasar, beliau sudah akrab dengan kami. Beliau juga sangat perhatian dengan umat Islam di Denpasar," tutur Mudjiono.

Dia juga menyayangkan adanya selebaran gelap yang mendiskreditkan Puspayoga tentang Islamisasi di Bali, dua hari menjelang pilkada.

"Tuduhan itu sangat menyakitkan bagi kami. Selama ini umat Islam di Bali tahu diri dengan mekanisme dan peraturan pembangunan tempat ibadah sehingga keberadaan mereka seakan-akan membebani," kata anggota DPRD Kota Denpasar itu.

Mudjiono menegaskan, dukungan terhadap Puspayoga-Sukrawan tidak disertai tuntutan atau kompensasi politik apa pun. "Pak Puspayoga paling sering mendatangi acara-acara keagamaan. Bahkan pada bulan puasa, beliau paling enak diajak buka bersama berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya," tutup Mudjiono.

*liputan6.com antaranews.com

Tekad PKS Menang di Pilkada Sumsel dan Maluku Utara

JAKARTA —  Struktur dan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan bekerja dengan kekuatan penuh dalam Pemilihan Kepala Daerah yang akan digelar di berbagai provinsi pada tahun ini.

Dua di antara provinsi yang akan menggelar Pemilukada adalah di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan Juni dan Maluku Utara pada bulan Juli tahun 2013.

"Gas penuh dari mesin PKS untuk Sumsel dan Maluku Utara (Malut) agar calon yang kita usung menang," ujar Presiden DPP PKS Muhammad Anis Matta, Rabu (20/3/2013), seusai menerima calon yang diusung PKS di kedua provinsi tersebut.

Anis Matta menyatakan, kepentingan PKS memenangkan Pilkada adalah untuk mewujudkan visi menyejahterakan rakyat dan menghadirkan keadilan yang lebih merata.

Ia meyakini calon yang diusung PKS adalah calon yang kompeten dan disukai masyarakat untuk nantinya bisa mewujudkan visi tersebut. Di Provinsi Sumsel, PKS mengusung pasangan Iskandar Hasan dan Ahmad Hafisz Tohir sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub).

Sementara di Maluku Utara, PKS mengusung Abdul Gani Kasuba, yang juga kader PKS, sebagai cagub didampingi Muhammad Natsir Thaib sebagai cawagub.

Kedua pasangan cagub-cawagub tersebut datang ke kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, untuk meminta restu dan berkonsultasi dengan jajaran pimpinan PKS sebelum masa kampanye cagub-cawagub dimulai di kedua provinsi tersebut.

Iskandar Hasan, Kapolda Sumsel yang mengundurkan diri untuk maju Pilkada dan Ahmad Hafisz Tohir, dalam Pilkada Sumsel diusung oleh koalisi PKS, PAN, dan PBR.

Sementara Abdul Gani Kasuba, petahana Gubernur Malut, dan M Natsir Thaib, mantan Bupati Halmahera Timur, diusung koalisi PKS, PKB, PKPI, PPRN, dan Partai Republikan.

Anis Matta mengharapkan pasangan cagub-cawagub yang diusung PKS dapat menyampaikan visi pembangunan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan upaya memajukan provinsi dalam kinerja yang terukur untuk tercapainya kesejahteraan rakyat.

"Agregasi kepentingan pemilih pemula juga perlu diperhatikan, karena mereka membutuhkan pemimpin yang bisa mengerti kebutuhan masa kini dan masa depan, yang adalah kepentingan kaum muda," ujar Anis. 

*kompas.com

Hidayat Nilai Jokowi Ciderai Amanat Rakyat

PKS Tapos, Jakarta - Mantan cagub DKI dari PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai pasangan Jokowi - Ahok telah menciderai amanat rakyat yang sudah diberikan dengan mencoba menjadi pemimpin di daerah lain.

Atas dasar itulah, sambung Hidayat, jika ingin mendapat dukungan pada putaran Pilkada DKI nanti, PKS memberikan syarat kepada pasangan Jokowi - Ahok berani berkomitmen untuk memimpin DKI Jakarta sampai dengan masa jabatan selesai (2017) jika nantinya terpilih.

"Kalau beliau (Jokowi) ingin didukung oleh PKS maka beliau harus memberikan jaminan bahwa akan melaksanakan amanat PKS dan akan memimpin Jakarta sampai selesai 2017. Jangan seperti sekarang, amanat belum selesai beliau tinggalkan ke tempat yang lain, karena itu akan mencederai juga amanat rakyat yang telah diberikan," jelas HNW, seperti dilansir dari Merdeka.com, Senin (3/8).

Mantan presiden PKS ini menilai Jokowi tidak menjalankan amanat rakyat sebagai walikota Surakarta, Jawa Tengah. Yakni sebelum masa jabatan selesai sudah maju sebagai kepala daerah di tempat lain.

Menurut, anggota Komisi I DPR ini, Jokowi belum memberikan jaminan setuju terhadap proposal yang diajukan PKS. Dalam proposal tersebut, disebutkan bahwa Jokowi jika nanti terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta, maka siap untuk mengabdi selama 5 tahun.

"Pak Jokowi akan berada di posisi gubernur jika terpilih sesuai dengan amanat rakyat kan untuk gubernur itu kan harus mengabdi selama 5 tahun kan bukan berhenti di tengah jalan. Kalau berhenti ditengah jalan kan itu bukan amanatnya. Berani enggak beliau membuat kontrak politik semacam itu? " tegas Hidayat.

*berita8.com

PKS Sulsel Turun ke Daerah Bentuk Tim IA

PKS Tapos, MAKASSAR - Elite Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel turun ke daerah-daerah untuk konsolidasi tim pemenangan paket calon gubernur dan wakil gubernur Ilham Arief Sirajuddin-Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar (IA)

Sekretaris DPW PKS Sulsel Amru Saher, mengatakan, selama ramadan, selain konsolidasi dan pembentukan tim, PKS Sulsel juga fokus membuat atribut peraga untuk IA.

"Saya kemarin dari Palopo dan Luwu, minggu depan Lutim, semua kader jalan di Dapil (daerah pemilihan) masing-masing untuk IA. Sekalian anggota dewan (legislator PKS) turun ke Dapil, lebih konsolidasi tim struktur pemenangan IA," kata Amru yang juga ketua Komisi C DPRD Sulsel ini kepada Tribun Timur di ruang Komisi C, DPRD Sulsel, Makassar, Senin (6/8/2012)

"Kami fakus dulu konsolidasi tim IA dari PKS, sama atribut PKS IA, seluruh DPD PKS buat, kita buat seragam, spanduk dan baligho," Amru menambahkan.

Dua pekan lalu, DPP PKS menyatakan masuk sebagai penghuni rumah rakyat (nama kubu pemenangan IA). PKS memilih dengan alasan sevisi dengan paket nasionalis-religius ala IA.

*tribunnews.com

Jelang Pemilukada, PKS Muaraenim Gelar Uji Elektabilitas

PKS Tapos, MUARAENIM - Menghadapi Pemilukada Muaraenim 2012 mendatang, PKS akan melakukan uji elektabilitas para kader PKS.

"Kita akan lakukan uji elektabilitas kader dahulu, sejauhmana penerimaan kader di masyarakat dan kemampuan kader dengan percaturan politik yang sedang berkembang," ujar anggota Komisi III DPR RI Buchori Yusuf Lc MA, dari fraksi PKS, Jumat (3/8/2012).

Menurut Buchori yang didampingi Ketua DPD PKS Kabupaten Muaraenim Kuyung Rizal, DPP PKS dalam perkembangan pilkada akan melihat perkembangan yang ada di masing masing daerah, apakah akan mendukung kader sendiri atau mendukung calon dari luar partai.

Untuk di Muaraenim, lanjut Buchori, PKS merupakan partai  pemenang nomor empat sehingga PKS sangat strategis. Bisa saja PKS mengusung kader internal dan bergabung dengan yang lain.

Untuk pengajuan nama-nama ada proses, yang penting meningkatkan elektabilitas atau penerimaan kader di masyarakat dan kemampuan kader dengan percaturan yang ada. PKS punya peluang untuk maju ataupun berkoalisi. Namun yang pasti, PKS tetap mengedepankan aspirasi dari Bootom Up dan Top Down.

"Kita tidak akan beli kucing dalam karung. Kita akan benar-benar memperhatikan kader dilapangan dan fakta dilapangan," tukasnya.

*palembang.tribunnews.com

Hidayat Nur Wahid: PKS Tak Minta Mahar

PKS Tapos, JAKARTA - Mantan calon Gubernur DKI Jakarta, Hidayat Nurwahid menegaskan tidak ada “mahar” atau syarat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mendukung salah satu calon gubernur yang lolos ke putaran kedua Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

“Kami tidak mementingkan uang, posisi, dan sejenisnya. Hal yang terpenting ialah menjadikan Jakarta lebih baik,” ujar Hidayat Nurwahid, saat berbincang dengan Okezone, Rabu (1/8/2012).

Mantan Presiden PKS tersebut menegaskan, saat ini partainya belum memutuskan ke pasangan mana dukungan akan diberikan.

“Kebijakan seperti itu harus dikaji terlebih dahulu dengan serius. Ini kan terkait perubahan di Jakarta, tentu saja menjadi pertimbangan. Keputusannya setelah Lebaran karena di Ramadan ini diisi dengan ibadah,” tuturnya.

Namun, lanjut anggota Komisi I DPR itu, siapa pun nanti yang menang tetap akan berhadapan dengan PKS. Pasalnya, kebijakan-kebijakan pemprov harus dikonsultasikan ke DPRD. PKS memiliki anggota dewan terbanyak kedua setelah Partai Demokrat.

“Bagaimana pun dan siapa pun yang lolos pada putaran kedua akan bertemu di DPRD,” tutupnya.

*okezone.com

Hidayat: Pilkada Jakarta Semakin Solidkan PKS

Hidayat Nur Wahid. (foto: mustangcorps.com )


PKS Tapos, Jakarta - Calon gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid mengaku, meski tidak masuk keputaran kedua, namun putaran pertama pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadikan internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin solid.

"Saya ingin mengatakan, perjuangan bukan tanpa hasil, hasil konkrit di sebagian menang. Yang paling konkrit terjadi konsolidasi luar biasa di internal PKS," kata Hidayat usai buka bersama di kediamannya bilangan Jakarta Selatan, Selasa petang (24/7) petang.

Menurutnya, hal itu tidak akan terbayar dengan milyaran uang sekalipun. Pasalnya, dukungan terhadap dirinya tidakhanya di DKI Jakarta, namun juga mengalir dari warga DKI yang ada di luar negeri. "Konsolidasi bisa terjadi bukan hanya di tingkat pilgub (pemilihan gubernur) DKI, tapi nasional bahkan internasional, seperti di Australia, Jepang, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika," ungkapnya.

Hal ini, menurut Hidayat, membuktikan, bahwa dirinya mendapat dukungan bukan hanya dari nasional, tapi juga internasional, yakni warga DKI Jakarta yang ada di luar negeri. "Hanya kami yang mendapat dukungan internasional," ujarnya.

Ditegaskan, capaian ini harus dijaga secara baik, sehingga dapat membuktikan tahun 2014 menjadi kebangkitan PKS yang berawal dari peristiwa pilgub Jakarta. Selain itu, merupakan modal bagai PKS untuk mendulang suara di Bekasi, Banten, dan Jakarta yang sebelumnya PKS tidak pernah menang. "Ini tantangan yang harus ditaklukan pada 2014 mendatang," katanya.

Sedangkan saat disinggung mengenai acara buka pusa bersama, Hidayat mengaku, acara tersebut sengaja digelar dirinya sebagai ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berjuang untuk mensuksekan dirinya pada pilkda DKI Jakarta.

"Terima kasih kepada para kader, relawan, simpatisan, timses, sahabat, ulama yang telah bekerja sama menyampaikan amanat partai, sehingga memaksimalkan capaian yang telah kami capai pada pilgub kemarin. Saya katakan, selamat datang di TPS (tempat pemilihan suara), di mana calon nomor 4 menangkan pilgub di Jakarta, di TPS 13 kami memenangkan calon gubernur," pungkasnya.


*gatra.com

Anis Matta ; Kekalahan Pilkada DKI Warning Buat PKS

PKS Tapos, TANGERANG KOTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Suara PKS dinilai strategis dalam meningkatkan dukungan bagi kedua pasangan yang melaju di putaran kedua yakni Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) dan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sekjen PKS Anis Mata mengaku belum mengeluarkan keputusan untuk mengarahkan suara kadernya. Terdapat dua pilihan yakni mendukung pasangan Foke-Nara atau memilih Jokowi-Ahok.

“Sekarang PKS tengah melakukan evaluasi secara ilmiah tentang kekalahan di Pilkada DKI lalu, ini seperti Warning buat PKS.  Mudah-mudahan pada sisa waktunya, Insya Allah kita bisa melahirkan hasil evaluasi yang cerdik,” kata Anis Matta kepada wartawan di Tangerang pada saat konsolidasi dengan kader PKS Se-Tangerang Raya, Ahad (22/07) malam.

Yang kedua, lanjut Anis, di DKI ada perbedaan antara pilkada dan pemilu legislative.  “Kalau dipartai sampai sekarang kita masih tetap unggul, walaupun kalah dipilkada tetapi di partai kita masih signifikan,” ujar Wakil Ketua DPR-RI ini.

Menurut Anis hingga saat ini ada dua suara konsituen yang mengarah pada ke Jokowi dan Foke.

“Kita baru selesai survey untuk menentukan sikap. Ada split dalam PKS, gres root dibawah umumnya ke Foke, menengah keatas ke Jokowi. Makanya PKS sedang menentukan sikap yang tetap untuk bisa mempertahankan dua lapis konsituen ini. Sekarang kita masih pelajari kemungkinan menyatukan sikap ini, supaya tetap kesatu pilihan,” tegas Anis.

PKS diketahui dalam putaran pertama mengusung pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini. Mereka berada ditempat ketiga dalam persaingan menuju DKI 1 dengan perolehan suara 11,72 persen.

*bantenpost

MoU Pilgub & Pilkada Gabungan di Jabar Ditandatangani

PKS Tapos, BANDUNG - Nota kesepahaman (MoU) Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) gabungan tiga kabupaten/kota, yakni Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, dan Kota Sukabumi, resmi ditandatangani.

Penandatanganan dilakukan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan serta kepala daerah dan perwakilan dari tiga kabupaten/kota tersebut.

Bupati Sumedang Don Murdiono tampak hadir menandatangani MoU tersebut. Sedangkan Kota Sukabumi dan Kota Cirebon diwakili sekertaris daerah masing-masing.

Tampak juga Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Yayat Hidayat, bersama jajaran ketua KPU kabupaten/kota di Jabar. Dengan ditandatanganinya MoU itu, Pilgub Jabar dan pilkada tiga daerah tersebut secara resmi digelar bersama.

Asisten Daerah Pemerintah Hukum dan HAM Pemprov Jabar, Herry Hudaya, mengatakan, penandatanganan MoU tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Jabar Nomor B56/KPU-011/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 perihal rencana dan hari/tanggal pemungutan suara Pilgub Jabar dan Pemilihan Wakil Gubernur Jabar 2013 bersama Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumedang, Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon, dan Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi.

Dasar hukum Pilkada Gabungan ialah Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang pedoman pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu daerah yang sama dan diselenggarakan dalam hari dan tanggal yang sama sehingga pelaksanaan pemilu dilakukan dengan pendanaan bersama.

“Pilgub Jabar, pemilu Sumedang, Cirebon, dan Sukabumi, akan dilaksanakan Minggu 24 Februari 2013 dan dilakukan dengan pendanaan bersama,” kata Herry, Selasa (17/7/2012).

Ruang lingkup kerja sama, meliputi pendanaan, sumber pendanaan, dan tanggung jawawab masing-masing pihak.

Pihak pertama (Pemprov Jabar) bertanggung jawab atas honorarium, uang lembur, pemutakhiran data pemilih, dan perjalanan dinas dari provinsi ke kabupaten/kota, dari kabupaten/kota ke provinsi, dan dari provinsi ke pusat.

Sedangkan pihak kedua (pemerintah kabupaten/kota) bertangung jawab atas pendanaan pembayaran pelengkapan KPPS, PPS, pengangkutan logistik, pemutakhiran data pemilih, dan perjalanan dinas dari kabupaten/kota ke kecamatan, kelurahan, dan desa di wilayah masing-masing.

“Jangka waktu kesepakatan selama bulan sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama ini," kata Herry.

*okezone.com

Riwayat Hidup Kandidat Nomor 4: Hidayat-Didik: Dari Kampus ke Politik

Muhammad Hidayat Nur Wahid dan Didik Junaidi Rachbini, yang kariernya telah berevolusi dari akademisi untuk politik, kini mengejar posisi teratas Jakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur.

Hidayat, 52, bukan tokoh baru, ia telah didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk beberapa posisi politik atas. Pada tahun 2004, namanya diajukan untuk menjadi calon presiden yang kuat, menantang Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi pihak akhirnya menarik dukungan dan bergabung dengan pihak lain untuk mempromosikan Amien Rais, yang kemudian kalah dari Yudhoyono.

Dalam survei terbaru oleh National Lembaga Survei (LSN), namanya muncul kembali sebagai calon presiden potensial didukung oleh 4,6 persen responden.

Sekarang bahwa Jakarta sedang mencari gubernur baru, PKS dipastikan bahwa Hidayat, dengan reputasi yang bersih, memiliki peluang bagus untuk memenangkan pemilihan gubernur mendatang pada 11 Juli.

Dalam pemilihan gubernur sebelumnya pada tahun 2007, PKS, dengan polisi (purnawirawan) Adang Daradjatun sebagai kandidat, yang hilang dengan hanya 5 persen menjadi koalisi dari 21 partai politik lain yang mendukung Gubernur Fauzi Bowo menjabat.

Hidayat telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di kalangan akademisi, yang mengkhususkan diri dalam studi Islam. Setelah lulus dari sekolah pesantren Gontor di Jawa Timur dan kuliah di Universitas Islam Sunan Kalijaga di Yogyakarta, ia menghabiskan 13 tahun di Madinah di mana ia memperoleh gelar Doktor dari Universitas Islam Madinah.

Dia memasuki dunia politik ketika ia dan beberapa rekan membentuk Partai Keadilan (PK) pada tahun 1998. Namun, ketika PK tidak memenuhi electoral threshold, itu berganti nama dan menjadi sebuah partai politik baru, PKS, pada tahun 2002.

Sementara Hidayat memimpin PKS sebagai presiden, partai berhasil memperoleh suara 600 persen lebih pada pemilu 2004, sehingga meningkatkan porsi suara untuk 7,43 persen dari 1,5 persen pada 1999.

Masyarakat memujinya sebagai politisi sederhana dan murah hati yang tidak pernah mengambil posisi politik ganda. Dia segera mengundurkan diri posisi pemimpin PKS ketika ia terpilih sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2004.

Selama masa jabatannya, Hidayat diterima pada tahun 2009 sebuah Bintang Republik Indonesia Adipradana medali untuk layanan bangsa. Sebagai pemimpin perakitan, ia menolak untuk memanfaatkan keuntungan negara, seperti mobil Volvo, laptop mahal dan high-end budget hotel. Dia juga menolak menerima sebuah cincin peringatan senilai Rp 5 miliar (US $ 530,000), dan menyelamatkan anggaran operasional MPR sebesar 22 persen untuk lagu Rp 59,7 miliar.

Tidak seperti Hidayat, yang sudah terkenal di tingkat nasional, Didik jarang muncul dalam berita sebelum pencalonannya sebagai kandidat wakil gubernur. Didik, yang lebih dikenal sebagai ekonom, digunakan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Namun, dalam pemilihan gubernur, Didik, 51, diminta secara pribadi oleh PKS untuk mendampingi Hidayat, sementara PAN menawarkan dukungan untuk Fauzi Bowo. PKS dianggap sebagai memiliki kemampuan Didik baik makro dan ekonomi mikro untuk membantu menyelesaikan masalah Jakarta.

Simliar Hidayat, Didik juga menghabiskan sebagian besar hidupnya di dunia akademis, bekerja sebagai dosen dan peneliti di berbagai perguruan tinggi.

Sebagai dosen, Didik aktif menulis buku dan publikasi lainnya tentang ekonomi dan politik. Dia juga pernah bekerja sebagai peneliti di Institut Studi Ekonomi dan Sosial dan Pembangunan (LP3ES), sebuah LSM penerbitan dan penelitian yang mengkhususkan diri dalam politik dan ekonomi sosial.

Didik yang lahir di Pamekasan, Madura, terlibat dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai anggota ahli. Pada tahun 1998, Didik menjadi anggota MPR sebagai wakil kelompok. Pada tahun 1999, Asosiasi mantan Mahasiswa Islam (HMI) aktivis bergabung PAN, yang menyebabkan dia menjadi anggota DPR
pada tahun 2004.

Meskipun kedua Hidayat dan Didik berasal dari latar belakang Islam yang kuat, hukum Syariah tidak termasuk sebagai bagian dari visi dan misi, meskipun mereka memprioritaskan moralitas sebagai aspek penting untuk pengembangan kota. (Cor)

Muhammad Hidayat Nur Wahid

• Tempat dan Tanggal Lahir: Klaten, Jawa Tengah, April 8, 1960

• Sekarang Pekerjaan: Dewan Perwakilan anggota

• Alamat: Jl. Widya Chandra IV/16, Jakarta

Pendidikan:
• Gontor modern Pondok Pesantren, Jawa Timur (1978)
• Negara Institut Studi Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1979)
• Universitas Islam Madinah, Arab Saudi - Sarjana (1983), gelar master (1987), doktor (1992)

Karir:
• Dosen di Universitas Muhammadyah Jakarta, dan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
• Ketua Institut Pesantren Layanan dan Studi Islam (LP2SI) Al-Haramain
• Editorial Dewan ma'rifah jurnal
• Ketua Forum Indonesia Khotbah
• Presiden Partai Keadilan Sejahtera dan (2003-2004)
• Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (2004-2009)
• Rakyat Majelis Permusyawaratan Anggota (2009-2014)

Keluarga:
• Istri: Diana Abbas Thalib
• Anak: Dzil Izzati Inayatu, Ruzaina, Alla Khairi, dan Hubaib Shidiqi Nizar Muhammad

Didik Junaidi Rachbini

• Tempat dan Tanggal Lahir: Pamekasan, Madura, 2 September 1960

• Sekarang Pekerjaan: Dosen di Universitas Indonesia (UI)

• Alamat: Pesona Depok G-10, Depok, Jawa Barat.

Pendidikan:
• Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat (1983)
• Central Luzon State University, Filipina (1988)
• Central Luzon State University, Filipina (1991)

Karir:
• Dosen di Institut Pertanian Bogor (1983-1985)
• Wakil Direktur LP3ES 1991-1992
• Konsultan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) (1990-1991)
• Dosen pada program pascasarjana di UI dan Universitas Mercu Buana (1993 -)
• Dekan ekonomi fakultas di Universitas Mercu Buana (1995-1997)
• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) anggota (1998)
• anggota DPR (2004-2009)
• Ketua Penelitian Ekonomi Indonesia Chamber Commerce itu, Studi dan Pengembangan Pusat (2011 -)

Keluarga:
• Istri: Yuli Retnani
• Anak-anak: Eisha Maghfiruha Rachbini, Fitri Nurinsani Rachbini dan Imam Maulana Rachbini

*diterjemahkan dengan google translate dari thejakartapost.com

Candidate resumes 4: Hidayat-Didik: From campus to campaign

Muhammad Hidayat Nur Wahid and Didik Junaidi Rachbini, whose careers have evolved from academia to politics, are now pursuing Jakarta’s top positions as governor and deputy governor.

Hidayat, 52, is not a new figure; he has been endorsed by the Prosperous Justice Party (PKS) for several top political positions. In 2004, his name was put forward to be a strong presidential candidate, challenging Susilo Bambang Yudhoyono. But the party finally withdrew its support and joined with other parties to promote Amien Rais, who later lost to Yudhoyono.

In a recent survey by the National Survey Institute (LSN), his name came up again as a potential presidential candidate supported by 4.6 percent of respondents.

Now that Jakarta is looking for a new governor, the PKS is certain that Hidayat, with his clean reputation, has a good chance of winning the upcoming gubernatorial election on July 11.

In the previous gubernatorial election in 2007, the PKS, with police Gen. (ret.) Adang Daradjatun as a candidate, lost by only 5 percent to a coalition of 21 other political parties that endorsed incumbent Governor Fauzi Bowo.

Hidayat has spent most of his life in academic circles, specializing in Islamic studies. After graduating from the Gontor Islamic boarding school in East Java and studying at the Sunan Kalijaga Islamic University in Yogyakarta, he spent 13 years in Medina where he earned doctoral degree from the Islamic University of Madinah.

He entered politics when he and a few colleagues formed the Justice Party (PK) in 1998. However, when the PK did not meet the electoral threshold, it changed its name and became a new political party, the PKS, in 2002.

While Hidayat led the PKS as president, the party successfully gained 600 percent more votes in the 2004 election, thereby increasing the portion of its votes to 7.43 percent from 1.5 percent in 1999.

The public praised him as a modest and generous politician who never adopted double political positions. He straightway resigned the position of PKS leader when he was chosen as chairman of the People’s Consultative Assembly (MPR) in 2004.

During his tenure, Hidayat received in 2009 a Bintang Republik Indonesia Adipradana medal for his service to the nation. As an assembly leader, he refused to utilize state benefits, like the Volvo car, expensive laptop and high-end hotel budget. He also refused to accept a memorial ring worth Rp 5 billion (US$530.000), and saved the MPR’s operational budget by 22 percent to the tune of Rp 59.7 billion.

Unlike Hidayat, who is already well-known at the national level, Didik rarely appeared in the news before his nomination as a deputy governor candidate. Didik, who is better known as an economist, used to be a House of Representatives member from the National Mandate Party (PAN).

However, in this gubernatorial election, Didik, 51, was asked personally by the PKS to accompany Hidayat, while PAN offered its support to Fauzi Bowo. The PKS considered Didik as having abilities in both macro- and microeconomics to help solve Jakarta’s problems.

Simliar to Hidayat, Didik also spent most of his life in the academic world, working as a lecturer and researcher at various universities.

As a lecturer, Didik actively wrote books and other publications on economics and politics. He also used to work as a researcher at the Institute of Economic and Social Studies and Development (LP3ES), a publishing and research NGO specializing in politics and social economics.

Didik, who was born in Pamekasan, Madura, is involved with the Association of Indonesian Muslim Intellectuals (ICMI) as an expert member. In 1998, Didik became a member of the MPR as a group representative. In 1999, the former Association of Islamic Students (HMI) activist joined PAN, which led to him becoming a House member
in 2004.

Although both Hidayat and Didik come from strong Islamic backgrounds, Sharia law is not included as part of their vision and mission, although they do prioritize morality as an important aspect for the city’s development. (cor)

Muhammad Hidayat Nur Wahid

• Place and Date of Birth: Klaten, Central Java, April 8, 1960

• Current Occupation: House of Representative member

• Address: Jl. Widya Chandra IV/16, Jakarta

Education:
• Gontor Modern Islamic Boarding School, East Java (1978)
• State Institute of Islamic Studies Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1979)
• Islamic University of Madinah, Saudi Arabia — Bachelor’s Degree (1983), master’s degree (1987), doctorate (1992)

Career:
• Lecturer at Jakarta’s Muhammadyah University, and the State Institute of Islamic Studies Syarif Hidayatullah,
• Chairman of the Institute of Pesantren Services and Islamic Studies (LP2SI) al-Haramain
• Editorial Board of Ma’rifah journal
• Chairman of Indonesia Preaching Forum
• President of the Prosperous and Justice Party (2003-2004)
• Chairman of the People’s Consultative Assembly (MPR) (2004-2009)
• People’s Consultative Assembly member (2009-2014)

Family:• Wife: Diana Abbas Thalib
• Children: Inayatu Dzil Izzati, Ruzaina, Alla Khairi, Hubaib Shidiqi and Nizar Muhammad

Didik Junaidi Rachbini
• Place and Date of Birth: Pamekasan, Madura, Sept. 2, 1960

• Current Occupation: Lecturer at the University of Indonesia (UI)

• Address: Pesona Depok G-10, Depok, West Java.

Education:
• Bogor Institute of Agriculture (IPB), West Java (1983)
• Central Luzon State University, the Philippines (1988)
• Central Luzon State University, the Philippines (1991)

Career:
• Lecturer at the Bogor Institute of Agriculture (1983-1985)
• Deputy director of LP3ES 1991-1992
• Consultant for the Food and Agriculture Organization (FAO) (1990-1991)
• Lecturer in graduate program at UI and Mercu Buana University (1993- )
• Dean of economics faculty at Mercu Buana University (1995-1997)
• People’s Consultative Assembly (MPR) member (1998)
• House of Representatives member (2004-2009)
• Chairman of the Indonesia Commerce Chamber’s Economic Study, Research and Development Center (2011- )

Family:
• Wife: Yuli Retnani
• Children: Eisha Maghfiruha Rachbini, Fitri Nurinsani Rachbini and Imam Maulana Rachbini

*thejakartapost.com

Triwisaksana: Tanda-tanda Kemenangan Hidayat-Didik Semakin Jelas

PKSTapos, Jakarta - Aroma kemenangan mulai mengarah pada pasangan calon gubernur Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini. Semangat itu dirasakan dengan gegap gempitanya kampanye hari ketiga pasangan nomor urut 4 tersebut di Jakarta Utara.

Sekitar 5.000 warga dari berbagai kalangan memadati Gelanggang Remaja Jakarta Utara (GRJU) untuk mendengarkan kampanye Hidayat-Didik, Rabu (27/6/2012). Mereka datang berbondong-bondong dari seluruh kecamatan di Jakarta Utara, di antaranya Koja, Cilincing, Tanjung Priok, Pademangan, Kelapa Gading dan Penjaringan.

Sejak pagi, Hidayat menemui warga Jakarta Utara di kecamatan Koja dan Tanjung Priok, berdialog dengan pedagang di Pasar Sindang dan Pasar Kaget, dan menghadiri Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok. Sambutan masyarakat sepanjang perjalanan itu pun tak kalah meriah dengan antusiasme warga yang mendatangi GRJU. Rangkaian kegiatan itu berpuncak pada rapat akbar masyarakat pendukung Hidayat-Didik di GRJU pukul 13.00 WIB.

Mantan ketua MPR tersebut datang ke GRJU di Jalan Yos Sudarso dengan menggunakan delman. Sambutan meriah kader PKS, simpatisan dan masyarakat umum dari berbagai kalangan terlihat saat pasangan Hidayat-Didik tiba di lokasi.

Hidayat dan Didik disambut tari Ondel-ondel Betawi yang diiringi petasan, simbol kemeriahan budaya masyarakat betawi. Seperti pada kampanye sebelumnya, ratusan suporter Jakmania terlihat di antara ribuan warga yang hadir, menambah keberagaman dukungan bagi pasangan Hidayat-Didik. Dengan menggunakan berbagai atribut Hidayat-Didik, mereka menyanyikan lagu-lagu dukungan untuk Hidayat-Didik.

Menanggapi besarnya semangat pendukung yang hadir, Ketua Tim Pemenangan Hidayat-Didik, Triwisaksana mengungkapkan bahwa hal tersebut menjadi tanda-tanda kemenangan.

"Insya Allah, dengan apa yang kita saksikan hari ini menjadi tanda awal menuju kemenangan kita," ungkap Wakil Ketua DPRD Jakarta tersebut.

"Dengan modal dukungan PKS sebagai partai terbesar di Jakarta dan ditambah dengan dukungan warga PAN, jelas kita memiliki harapan besar untuk menang," pungkas Sani.

*hidayatdidik.net

Kampanye Pertama Cagub DKI Dimulai

PKSTapos, Jakarta - Massa kampanye pemilihan gubernur DKI Jakarta dimulai hari ini. Enam calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan mengawali kampanye mereka di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Pemaparan visi dan misi itu akan dilakukan saat Sidang Istimewa DPRD DKI, pada pukul 09.30 WIB, Minggu, 24 Juni 2012.

Seperti yang diberitakan vivanews.com , Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye KPU DKI Jakarta, Suhartono, mengatakan, pemaparan visi dan misi juga akan dilakukan para cagub malam harinya saat debat kandidat yang digelar di Grand Ball Room Hotel Grand Melia Jalan HR Rasuna Said, dan akan disiarkan langsung oleh tvOne.

Rangkaian kampanye diawali dengan deklarasi kampanye anti politik uang yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI bersama Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), dan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) pukul 08.00 hingga 08.30 WIB, di Bundaran Hotel Indonesia.

Berikut ini adalah jadwal kampanye enam pasangan calon gubernur DKI Jakarta pada Pemilukada DKI 2012:

24 Juni 2012: Penyampaian visi dan misi pada saat Paripurna di DPRD DKI Jakarta (siang).

24 Juni 2012: Debat publik di salah satu media elektronik (malam).

25-29 Juni dan 2 Juli 2012: Kampanye pasangan calon di enam wilayah administrasi dilakukan secara bergantian tiap harinya.

3-6 Juli: Kampanye berdasarkan zona.

Berikut pembagian jadwal kampanye enam pasangan calon Gubernur di enam wilayah administrasi :

1. Pasangan Nomor Urut 1, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli

Kepulauan Seribu: 25 Juni 2012.
Jakarta Utara: 2 Juli 2012.
Jakarta Pusat: 29 Juni 2012.
Jakarta Barat: 28 Juni 2012.
Jakarta Selatan: 27 Juni 2012
Jakarta Timur: 26 Juni 2012.

2. Pasangan nomor urut 2, Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria

Kepulauan Seribu: 26 Juni 2012.
Jakarta Utara: 25 Juni 2012.
Jakarta Pusat: 2 Juli 2012.
Jakarta Barat: 29 Juni 2012.
Jakarta Selatan: 28 Juni 2012
Jakarta Timur: 27 Juni 2012.

3. Pasangan Nomor Urut 3, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama

Kepulauan Seribu: 27 Juni 2012.
Jakarta Utara: 26 Juni 2012.
Jakarta Pusat: 25 Juni 2012.
Jakarta Barat: 2 Juli 2012.
Jakarta Selatan: 29 Juni 2012
Jakarta Timur: 28 Juni 2012.

4. Pasangan Nomor Urut 4, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini

Kepulauan Seribu: 28 Juni 2012.
Jakarta Utara: 27 Juni 2012.
Jakarta Pusat: 26 Juni 2012.
Jakarta Barat: 25 Juni 2012.
Jakarta Selatan: 2 Juli 2012
Jakarta Timur: 29 Juni 2012.

5. Pasangan Nomor Urut 5 yakni Faisal Basri-Biem Benyamin

Kepulauan Seribu: 29 Juni 2012.
Jakarta Utara: 28 Juni 2012.
Jakarta Pusat: 27 Juni 2012.
Jakarta Barat: 26 Juni 2012.
Jakarta Selatan: 25 Juni 2012
Jakarta Timur: 2 Juli 2012.

6. Pasangan Nomor Urut 6, Alex Noerdin-Nono Sampono

Kepulauan Seribu: 2 Juli 2012.
Jakarta Utara: 29 Juni 2012.
Jakarta Pusat: 28 Juni 2012.
Jakarta Barat: 27 Juni 2012.
Jakarta Selatan: 26 Juni 2012
Jakarta Timur: 25 Juni 2012.

Berikut jadwal kampanye berdasarkan zona:

1. Zona A

- 3 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 1, 2 dan 3.
- 4 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 4, 5 dan 6.
- 5 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 1, 2 dan 3.
- 6 Juli 2012 untuk kampanye Nomor Urut 4, 5 dan 6.

2. Zona B

- 3 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 4, 5 dan 6.
- 4 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 1, 2 dan 3.
- 5 Juli 2012 untuk kampanye pasangan Nomor Urut 4, 5 dan 6.
- 6 Juli 2012 untuk kampanye Nomor Urut 1, 2 dan 3.