Tak Ada Undangan Rapat Setgab untuk Presiden PKS Anis Matta

Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta. 

JAKARTA — Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Hakim membantah tudingan yang menyudutkan terkait ketidakhadiran pimpinan partainya dalam rapat Sekretariat Gabungan di kediaman Wakil Presiden Boediono, Selasa (4/6/2013) malam. Rapat itu membahas rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak.

Selain soal berubahnya undangan dua jam menjelang rapat, ternyata Presiden PKS Anis Matta tak pernah menerima undangan yang memintanya hadir dalam rapat itu. Sebelumnya, undangan ditujukan untuk pimpinan fraksi, tetapi kemudian berubah untuk ketua umum partai. Pada saat bersamaan, Anis tengah berada di luar kota.

"Dan, dalam perkembangannya, informasi dari pihak protokoler Presiden DPP PKS, tidak ada undangan apa pun yang diterima Presiden PKS terkait acara (rapat) tersebut," kata Hakim dalam pernyataan tertulis yang diterima wartawan pada Kamis (6/6/2013).

Dengan tidak adanya undangan untuk Presiden PKS, lanjut Hakim, perwakilan DPP PKS pun membatalkan hadir dalam rapat itu.

Sebelumnya diberitakan, pimpinan Setgab partai koalisi membatalkan undangan yang sebelumnya ditujukan kepada pimpinan fraksi menjadi kepada ketua umum partai. Pembatalan undangan untuk ketua fraksi hanya disampaikan lewat pesan singkat (SMS). Pesan tersebut disampaikan oleh protokoler Wakil Presiden yang sampai di telepon genggam Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid pada pukul 18.00.

Berikut isi SMS tersebut: "Selamat sore Bapak/Ibu kpd Yth Ketua Fraksi Partai Koalisi. Mohon ijin menyampaikan informasi dr Wapres dan Menkumham terkait rapat setgab partai koalisi bersama Wapres nanti malam. Yg semula diundang adalah ketua fraksi menjadi KETUA UMUM PARTAI. Demikian Bapak/Ibu kami mohon maaf sebesar2nya atas perubahan ini. Demikian. Terima kasih. Cc. Amir Syamsudin".

Rapat dipimpin oleh Boediono dan dihadiri petinggi partai koalisi, seperti Syarief Hasan, Amir Syamsudin, dan Nurhayati Ali Assegaf dari Partai Demokrat; Aburizal Bakrie dan Setya Novanto mewakili Golkar; Hatta Rajasa mewakili PAN; Muhaimin Iskandar mewakili PKB; serta Surya Dharma Ali dan Hasrul Azwar mewakili PPP. Beberapa hal yang dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan pemberian kompensasinya yang akan diusulkan dalam APBN Perubahan 2013. Usulan kompensasi yang akan diberikan yaitu bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan beras miskin. 

*kompas.com

JAKARTA– Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjanji akan terus bekerja bersama pemerintah kendati mayoritas parpol anggota Setgab Koalisi tak lagi menganggap keberadaan partai pimpinan Luthfi Hasan Ishaaq itu.

Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal mengatakan, pihaknya tidak mau terjebak dalam prokontra serta perdebatan politik soal keberadaan PKS dalam koalisi. Dia juga tidak mau menanggapi pernyataan Sekretaris Setgab Koalisi Syarief Hasanbeberapawaktulaluyang mengungkapkan bahwa PKS tidakakanpernahlagidiundang rapat koalisi hingga 2014 meski tiga orang kadernya masih bercokol di kabinet.

“Selama Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) selaku ketua Setgab Koalisi belum memberi pernyataan resmi soal PKS, kami tetap dalam posisi awal.Hingga kini semua berjalan normal dan komunikasi pun berjalan baik,”kata Mustafa. Meski begitu, Mustafa mengakui bahwa PKS pun di sisi lain tidak terlalu percaya diri (PD) soal posisinya di koalisi. Dia hanya meyakini bahwa dinamika yang terjadi pascasidang parpiurna DPR tentang RUU APBN-P dengan isu krusial rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bisa menjadi energi positif.

“ Energi positif bagi soliditas PKS dalam keikutsertaannya bekerja dengan pemerintah. Hingga saat ini kami terus menjaga komitmen untuk bekerja sungguh-sungguh, termasuk menopang kinerja pemerintah,” ujar Mustafa. Dia menekankan, PKS tidak pernah menggunakan istilah posisi aman atau terancam dalam koalisi.Apa pun yang terjadi, PKS akan fokus mengawal kinerja pemerintah demi kesejahteraan rakyat. Sementara itu,Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mahfudz Siddiq mengaku heran dengan sikap partai-partai anggota Setgab Koalisi yang beberapa waktu lalu sibuk meributkan rencana pergantian tiga menteri dari PKS.

Menurut dia, masih banyak hal krusial yang bisa dibicarakan di Setgab Koalisi ketimbang berspekulasi apakah ketiga menteri dari PKS akan diganti serta menggunjingkan figur-figur calon pengganti mereka.Tiga menteri dari PKS adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring, Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al Jufri, dan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono. “Pemerintah harusnya fokus menjawab persoalan harga kebutuhan pokok yang sudah telanjur naik meski kenaikan harga BBM batal. Itu yang harus dipikirkan, mengapa bisa terjadi.

Bukan ribut-ribut menteri baru,”sesalnya. Dia menganggap,isu Setgab mengeluarkan PKS dari koalisi adalah urusan elite politik dan tidak penting untuk rakyat. Yang terpenting saat ini, kata Mahfudz,bagaimana upaya pemerintah menurunkan kembali harga-harga bahan pokok yang telanjur naik. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah memandang, bila benar PKS akan didepak dari koalisi, pemerintah akan kehilangan sebuah partai yang dapat bersikap kritis dan objektif dalam memandang berbagai kebijakan dan permasalahan.

“Ini artinya sebuah kerugian bagi koalisi. Sikap kritis ini menandakan PKS lebih berkualitas dibandingkan partai lain di koalisi, selain Partai Golkar. Di samping itu, PKS telanjur mendapatkan simpati dari rakyat dalam menyuarakan aspirasi di parlemen,”terang Iberamsjah. Dia menegaskan,jika Demokrat merasa akan leluasa bermanuver di koalisi dengan keluarnya PKS,itu adalah pikiran picik. Setgab juga akan kekurangan banyak suara dalam menentukan kebijakan di parlemen jika PKS dikeluarkan.

Peneliti senior Central for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menyarankan para menteri dari PKS sebaiknya berinisiatif mundur untuk menghindari anggapan PKS partai oportunis. “Kecuali kalau PKS ada agenda politik lain terhadap koalisi atau pemerintahan. Silakan tetap di dalam sambil mematangkanagendanya,” katanya.

sumber: seputar indonesia

Setgab Cuma Berani ke PKS

JAKARTA— Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsyi menyindir Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) Syarief Hasan.
Aboe menilai Syarief hanya berani kepada PKS. Sikapnya begitu keras ketika PKS berbeda sikap dengan pemerintah, salah satunya mengenai penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Terhadap Partai Golongan Karya (Golkar), Syarief takut. Saat Golkar melalui perwakilannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sejalan dengan koalisi mengenai Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu), Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) tersebut diam.
“Nah saat Golkar berbeda pendapat saat RUU Pemilu kenapa Pak Syarief diam seribu bahasa, tidak garang seperti ketika pada PKS,” ujarnya seperti dikutip inilah.com, Rabu (18/4).

Aboe meminta Syarief untuk menghentikan manuver-ma­nu­vernya di Setgab. Jika ingin mengkritik anggota Setgab, maka seluruh anggota bisa dikritik. Syarief jangan mendorong PKS keluar dari koalisi. Yang berhak mengevaluasi PKS adalah Ketua Setgab Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena kontrak koalisi ditandatangani oleh SBY dan PKS. “Kenapa cuma berani berkoar kepada PKS saja. Saya berharap sikap model cari muka tidak terus berlanjut, cukup bekerja saja secara profesional lah,” ungkapnya.

PKS masih 'Nyaman' di Setgab

 
JAKARTA--MICOM: Meskipun banyak anggota Setgab koalisi yang menganggap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah berada di luar keanggotaan, namun PKS menegaskan tidak mau terjebak perdebatan tersebut ketika belum ada penyataan resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Setgab.

"Sampai saat ini semua berjalan normal, dan komunikasi berjalan normal dan baik," ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal. Rabu (18/4).

Menurutnya PKS tidak ingin terlalu percaya diri apakah posisinya aman ataupun tidak aman di setgab karena dari awal PKS tidak pernah masuk dalam ruang perdebatan pendepakannya dari Setgab.

Namun, Mustafa meyakini dinamika yang ada menjadi energi positif untuk kesolidan partai dalam keikutsertaannya bekerja untuk pemerintah.

"Kita tidak pernah pakai istilah posisi PKS aman atau tidak, semua berjalan biasa saja. Komitmen kita terus berkerja sungguh-sungguh. Dari awal kita tidak masuk dalam perdebatan itu," jelasnya.

Ketidakjelasan Setgab apakah akan mengeluarkan atau mempertahankan PKS tampaknya tidak terlalu dijadikan wacana yang serius. Mustafa menegaskan, apapun yang terjadi, PKS akan fokus mengawal kinerja pemerintah demi kesejahteraan rakyat.

*Media Indonesia 19/4/2012