Tifatul Optimis PKS Bisa Raih 15%

Jakarta - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring mengatakan pihaknya tetap optimistis meraih target perolehan suara 15 persen meskipun sejumlah survei menunjukkan tingkat keterpilihan (elektabilitas) PKS jeblok.

  

"Sebanyak 15% suara optimistis kami raih, namanya juga target," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, seperti dikutip Antara.

Ia menegaskan bahwa PKS tidak terganggu dengan survei-survei yang menyebutkan suara PKS akan jeblok pada Pemilu 2014.

Menurut dia, survei hanya informasi yang memotret saat ini, bukan kondisi pada tahun 2014.

"Biarin aja itu, survei kan terkini bukan nanti, nantikan lain lagi. Masa orang survei kita terganggu, pelajarannya itu informasi yah," katanya.

Seperti diberitakan sejumlah lembaga telah melakukan survei tingkat keterpilihan partai politik yang akan berlaga dpada Pemilu 2014.

Dalam survei medio Mei 2013 yang dirilis Lembaga Survei Nasional (LSN) beberapa hari lalu, PKS memperoleh tingkat keterpilihan sebesar 3,8 persen setara dengan PAN dan menduduki peringkat delapan.

PKS dalam survei tersebut berada di bawah partai-partai menengah lainnya, seperti Gerindra, Hanura, PKB, dan PPP. Bahkan, di bawah Partai NasDem.

Sebelumnya, hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang dilakukan pada tanggal 9--16 April 2013, disebutkan bahwa PKS hanya memperoleh 2,7 persen.

PKS sendiri dalam Pemilu 2009 mampu meraih 7,3 persen suara.

*gatra.com

Tifatul: Survei PKS Rendah Karena Pemilu Masih Lama

(Antara/Ujang Zaelani)

 

Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terbaru. Jika pemilu digelar saat ini, Partai Keadilan Sejahtera disebut hanya akan menempati urutan 9 dan hanya mendapatkan 3,7 persen suara.

Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring mengatakan, posisi PKS rendah lantaran pelaksanaan pemilu masih 1 tahun lagi. Tifatul mengklaim, elaktabilitas PKS akan meningkat pada saat Pemilu 2014.

"Hasil survei itu karena pemilunya masih lama. Kalau PKS, teman-teman juga paham kita kan partai menengah," kata Tifatul di Gedung DPR, Jakata, Senin (18/3/2013).

Meski ada di posisi 9, Menteri Komunikasi dan Informatika ini menilai elektabilitas PKS sebenarnya masih baik dibanding parpol berbasis massa Islam yang lain. "Kalau di kalangan partai Islam, kita lumayan," ucapnya.

Semua partai, lanjut Tifatul, mengalami penurunan elektabilitas dan ditinggalkan konstituen. Hal itu membuat hasil survei partai menjadi rendah. "Partai nasionalis juga ditinggalkan," pungkas Tifatul.

 

*liputan6.com

Nasihat dan Pesan Tifatul Sembiring kepada Kader PKS

 

Tifatul Sembiring, mantan Presiden PKS yang sekarang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia menyampaikan kultwitnya menyusul penangkapan KPK terhadap Luthfi Hasan Ishaq (LHI) Kamis (31/1). Hingga berita ini diturunkan, kultwit tersebut belum ada tanda “selesai”. Kultwit berisi nasihat dan pesan kepada kader-kader PKS.

1. Sehubungan dg ditetapkannya Pak Luthfi, Presiden PKS sbg tersangka oleh KPK. Kami menghormati proses hukum yg tengah dilakukan oleh KPK.

2. Kami harap prosesi tsb berjalan secara jujur, adil, berdasarkan hukum yg berlaku dan tdk terpengaruh dg tekanan politik dari siapapun.

3. PKS akan menyiapkan bantuan hukum, pengacara bagi Pak Luthfi menghadapi kasus ini. Sebelum diputus hakim, ttp azas praduga tak bersalah.

4. Kepada kader2 PKS tetap tenang, komitmen kita untuk memberantas korupsi tidak akan pernah lekang. Jatuh bangun dlm berjuang itu hal biasa

5. Menjelang 2014 politik memanas, hati2, senantiasa berlindung kpd Allah swt. Hasbunallah wani’mal wakil, ni’mal maula wani’man nashiir.

6. Langkah2 dakwah PKS, tidak akan terhenti. Ini resiko berjuang dg idealisme. Siapa berumah ditepi pantai, jangan takut dilamun ombak.

7. Kepada kader2 PKS jaga prinsip2: bersih, peduli kpd masyarakat. Tetaplah berbuat yg terbaik untuk bangsa dan negara yg kita cintai ini.

8. Pimpinan dan Qiyadah PKS akan sgr merespons dan mengambil tindakan2 yg diperlukan, terkait kasus yg sedang dituduhkan ini.

*pksriau.org 

Terbuka Peluang PKS Berkoalisi dengan PDIP

Luthfi Hasan Ishaq bersama Tifatul Sembiring ( foto: republika.co.id )

PKS Tapos, JAKARTA - Popularitas PDI Perjuangan berhasil terdongkrak naik saat memenangkan Joko Widodo di Pilkada DKI Jakarta. Hal itu pun membuat partai lain ingin membuka peluang berkoalisi di Pemilu 2014. Tak terkecuali PKS.

"(2014) Semua kemungkinan terbuka," kata Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaaq di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/9/2012).

Lutfi mengatakan PKS telah berkoalisi dengan PDIP di sejumlah daerah. Selain PDIP, Lutfi mengatakan partainya juga berkoalisi dengan Golkar dan Demokrat.

"Semua telah terjadi," katanya.

Lutfi mengungkapkan PKS merupakan partai politik yang dapat berkoalisi dengan parpol lainnya.

"Dan itu tidak ada hambatan," katanya.

Ketika dimintai ketegasan apakah PKS ingin berkoalisi dengan PDIP, Lutfi mengatakan semuanya kemungkinan dapat terjadi.

"Saya tidak katakan ingin atau tidak ingin, yang saya katakan semua kemungkinan terbuka," tegasnya.

*banjarmasin.tribunnews.com

Tifatul Sembiring, Si Anak Panah Ke-3 PKS

Dia salah seorang ‘anak panah’ (kader) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang siap diluncurkan ke mana saja oleh pemegang busur (Majelis Surya) selaku lembaga tinggi partai. Dia menjadi anak panah ketiga yang menerima estafet kepemimpinan PKS. Tifatul Sembiring dipercaya menjabat Ketua Umum DPP PKS menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan Hidayat Nur Wahid yang mengundurkan diri setelah terpilih menjadi Ketua MPR

Tifatul yang sebelumnya menjabat Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah I (Sumatera) dipilih dan dilantik Majelis Surya menjadi Pjs Ketua Umum DPP PKS, Senin 11 Oktober 2004. Pria Batak Karo kelahiran Bukit Tinggi 28 September 1961, melanjutkan kepemimpinan PKS periode 2001-2005. Kemudian dalam Musyawarah Majelis Syuro I Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berlangsung 26-29 Mei di Jakarta, Tifatul terpilih sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2005-2010.

Selain memilih Presiden Partai, Majelis Syuro juga memilih ketua lembaga- lembaga tinggi partai. KH Hilmi Aminuddin menjadi orang nomor satu di PKS sebagai Ketua Majelis Syuro, Surahman Hidayat dipilih sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat, Suharna Surapranata sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Tifatul Sembiring sebagai Presiden Partai, Muhammad Anis Matta sebagai Sekretaris Jenderal, dan Mahfudz Abdurrahman sebagai Bendahara Umum.

Dalam pidato pertamanya setelah terpilih secara definitif sebagai Presiden PKS, Tifatul mengatakan, proses suksesi kepemimpinan di PKS bisa memberikan contoh bagi pembelajaran politik tentang cara berdemokrasi yang damai. Selain itu, proses suksesi kepemimpinan sebagai peristiwa penting di PKS ternyata bisa dilakukan dalam biaya yang lebih murah dibandingkan dengan pelaksanaan suksesi partai politik pada umumnya.

"Di PKS selalu seru sorong- sorongannya, saling menyilakan maju dan tidak ada kampanye untuk maju memimpin apalagi memakai politik uang," kata Tifatul menjelaskan.

Jabatan, bagi Tifatul, merupakan amanah yang pada akhirnya nanti harus dipertanggungjawabkan di padang mashar. "Dengan diamanahkannya beban jabatan ini, saya sendiri mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun," ujarnya.

Tifatul yakin PKS ke depan akan kembali melakukan lompatan besar. Untuk itu butuh kerja keras semua kader partai. Meskipun, tak akan membuat target khusus, tetapi PKS akan berusaha membuat peningkatan perolehan suara.

***

Partai kader yang digandrungi anak muda pencinta hati dan moral bersih ini memberi teladan bahwa para kader partai tidak pantas merangkap jabatan di partai manakala telah dipercaya menjabat di lembaga kenegaraan dan pemerintah (publik).

Partai terbuka yang membawa misi moral dan dakwah dalam waktu singkat berhasil melesatkan "anak panah" pertama Nur Mahmudi menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) di era Presiden Abdurrahman Wahid, dan "anak panah" kedua Nur Wahid terpilih menjadi Ketua MPR RI periode tahun 2004-2009.

PKS adalah partai yang mempunyai disiplin kuat membedakan mana hak-hak publik dan mana hak-hak partai. Konflik kepentingan dan perangkapan antara jabatan publik dan jabatan partai adalah tabu. Sikap itu pernah segera dibuktikan oleh Nur Mahmudi yang ketika ditunjuk menteri mundur sebagai Presiden PKS, demikian pula Nur Wahid usai terpilih 5 Oktober resmi mundur per 11 Oktober 2004. Untuk sementara Tifatul masih merupakan "anak panah" yang sedang disiapkan oleh sang pemegang "tali busur" untuk suatu ketika dilesatkan kemana saja sesuai kebutuhan partai dan demi kemaslahatan umat.

Dianggap berhasil

Kemunculan Tifatul menjadi pengganti Nur Wahid mengejutkan banyak pihak. Namun bagi Majelis Surya PKS mengetahui track record Tifatul, hal ini bukan mengejutkan. Dia kader yang berhasil menggelontorkan 380 kursi parlemen se-Sumatera ke pada Pemilu Legislatif 5 April 2004 menjadi milik PKS. Dia pula kader yang dipercaya tampil dalam lobi politik sebelum partai ini menjatuhkan pilihan mendukung pasangan SBY-MJK dalam Pilpres putaran kedua, setelah pada Pilpres pertama 5 Juli 2004 mendukung pasangan Amin Rais-Siswono Yudohusodo.

Sebagai Ketua DPP Wilayah Dakwah (Wilda) I Sumatera membawahi 10 propinsi di Pulau Sumatera, dengan mengusung 52.000 kader PKS se-Sumatera Tifatul Sembiring dianggap berhasil meraih total 380 kursi parlemen. Diantaranya, sebanyak 17 kursi di DPR RI Senayan, 57 kursi di DPRD I seluruh propinsi Sumatera, dan sisanya di DPRD II Kabupaten/Kotamadya seluruh Sumatera. Jumlah ini adalah sepertiga dari total 1.112 kursi parlemen di semua tingkatan yang berhasil diraih PKS di seluruh Indonesia.

Perihal lobi politiknya kepada pasangan SBY-MJK, Tifatul mengakui awalnya ia yang didampingi Sekjen PKS Anis Matta berhasil mengadakan komunikasi politik agar pada Pilpres pertama 5 Juli 2004 PKS ada di barisan SBY-MJK. Sayangnya, lobi itu belum bisa diterima segenap pimpinan partai. Sebab terbukti, berdasarkan mekanisme internal organisasi partai, di hari terakhir sebelum masa tenang PKS baru bisa memutuskan sikap politik untuk mendukung Amin Rais-Siswono Yudohusodo. Pasangan ini ternyata tak didukung efektif oleh rakyat kebanyakan sebab hanya menempati urutan keempat perolehan suara di bawah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri-KH Hasyim Muzadi, dan pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid.

Komunikasi politik kepada SBY-MJK kembali diteruskan Tifatul. Kali ini, menjelang Pilpres kedua 20 September 2004 yang hanya menyisakan dua pilihan pasangan ia disertai Irwan Prayitno. Hasil lobi lanjutan bisa diterima oleh Majelis Syuro dan pimpinan PKS. Sehingga jauh-jauh hari PKS sudah angkat bendera penuh mendukung pasangan SBY-MJK. Kendati sebagai "penumpang" terakhir kontrak politik yang dibuat Tifatul efektif menguntungkan sekali bagi kedua belah pihak. Dalam kontrak PKS memperoleh beberapa jatah kursi strategis di kabinet.

Pasangan SBY-MJK berhasil meraih suara terbanyak sebagai pemenang Pemilu. Sebagai the ruling party "anak-anak panah" PKS siap dilesatkan ke mana saja dan kapan saja. Salah satu bukti awalnya adalah Hidayat Nur Wahid. Atas restu dan dukungan SBY-MJK bersama Partai Demokrat (PD), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Kebangsaan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan partai-partai lain yang tergabung dalam koalisi kerakyatan ditambah sejumlah anggota DPD, Hidayat Nur Wahid pada pemilihan 6 Oktober 2004 berhasil meraih kursi pimpinan MPR berbeda tipis dua suara saja dari Sutjipto dari Koalisi Kebangsaan.

Walau partai baru dalam waktu singkat PKS sudah tergolongkan ke dalam kelompok elit, atau sebagai the ruling party partai penguasa. Karena sebagai partai penguasa Tifatul berjanji dan menjamin tak akan melengserkan Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono di tengah jalan, seperti pernah dialami Gus Dur. Kendati "hanya" sebagai pimpinan sementara Tifatul pasti akan memberi banyak warna kepada partai dan peta perjalanan politik nasional, paling tidak hingga berlangsung Mukhtamar April 2005 untuk memilih pimpinan baru PKS yang definitif.

Politik sebagai ibadah

Tifatul Sembiring adalah ayah dari tujuh orang anak hasil pernikahannya dengan Sri Rahayu, wanita asal Karanganyar. Tifatul bersama Nur Mahmudi Ismail dan Hidayat Nur Wahid adalah tiga dari antara 50 orang pendiri Partai Keadilan (PK), partai yang menjadi cikal bakal PKS. PK pada Pemilu 1999 tidak lolos electoral threshold batas dua persen sehingga untuk bisa maju kembali pada Pemilu 2004 PK harus bermetamorfosa menjadi partai baru. Lahirlah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Tifatul mengaku menerima mandat memimpin PKS secara mendadak. Hanya tiga hari sebelum diserahterimakan, dilantik, dan diumumkan resmi ke masyarakat luas 11 Oktober, persisnya pada Jumat 8 Oktober 2004 malam hari. "Anak panah" Tifatul dilesatkan menjadi presiden partai oleh "tali busur" yang terdiri Majelis Pertimbangan Partai, Majelis Syura, Dewan Syariah Pusat, dan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid. "Saya dan istri saya baru tahu malam Sabtu. Keputusan itu sudah diambil dan dimandatkan kepada saya setelah shalat magrib," kata Tifatul, kepada Azhar Azis dari Indo Pos.

Tifatul menanggapi pemberian mandat sebagai biasa-biasa saja sebab tidak ada yang istimewa dalam setiap proses peralihan kepemimpinan di PKS. Namun karena yang menerima mandat adalah dirinya sendiri maka disertai pula rasa takut. "Kalau di PKS, kita justru takut menerima jabatan. Karena itu, tidak ada kader yang mau melakukan kampanye positif untuk pencalonannya. Tetapi, kita seperti anak panah yang siap diluncurkan ke mana saja oleh sang pemegang tali busur, yaitu Majelis Syura dan lembaga tinggi partai," jelas Tifatul.

Rasa takut muncul pada diri Tifatul sebab ia tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dirinya kaget saat mengetahui telah ditunjuk sebab sepanjang memegang jabatan sementara hingga enam bulan ke depan ia menjadi harus berhati-hati dalam mengambil setiap tindakan dan kebijakan partai.

Di sisi lain ia merasakan biasa-biasa saja sebab demikianlah halnya iklim demokrasi di PKS. Tidak ada yang istimewa dalam setiap proses peralihan pimpinan PKS. Bahkan, istri dan anak-anaknya sudah maklum akan pola kerja PKS yang sedemikian tangkas. Sejak pertama kali aktif, saat masih bernama PK Tifatul sudah sering berada di luar rumah.

Sebagai Humas PK ia selalu harus berada disamping Sang Presiden Nur Mahmudi Ismail, diminta untuk mendampingi. Berada di luar rumah hingga 17 hari lamanya mudah dipahami alasannya oleh seluruh anggota keluarga, yang menganggap pekerjaan politik di PKS sebagai ibadah dan pengabdian kepada umat.

Tifatul beribadah dan mengabdi kepada umat melalui karir politik PKS berjalan secara mulus. Urusan kebutuhan keluarga sudah ditopang oleh kelancaran usaha penerbitan milik Tifatul. Dia adalah direktur merangkap penulis pada perusahaan penerbitan Asahuddin Press, Jakarta, miliknya.

Demikian pula istrinya, Sri Rahayu tergolong aktif menulis tentang kewanitaan. Dua buah bukunya, "Bila Muslimah Berpolitik" dan "Ketika Aku Mencintaimu", sudah diterbitkan oleh Gema Insani Press. Tifatul pertamakali mengenal Sri Rahayu, istrinya, itu di arena dakwah kampus. Tifatul awalnya adalah aktivis dakwah kampus yang menebarkan syiar Islam. Di forum mulia itulah untuk pertama kali Tifatul, pria Batak Karo kelahiran Bukittinggi dipertemukan sekaligus berkenalan dengan gadis asal Karanganyar, Sri Rahayu.

Ketujuh putra-putri buah cinta pernikahan Tifatul-Sri Rahayu adalah si sulung Sabriana pelajar kelas 2 SMU, dan Fathan kelas 1 SMU. Selanjutnya adalah Ibrahim, Yusuf, Fatimah, Muhammad, dan si bungsu Abdurrahman yang masih berusia 2 tahun 8 bulan.

Sesibuk apapun perjalanan karir politik berupa ibadah dan dakwah, Tifatul selalu berusaha menyediakan waktu khusus kepada seluruh anggota keluarga. Rapat keluarga seringkali digelar untuk mendengarkan masukan dan kritikan dari anak-anak. Hasilnya, kendati sering berada di luar rumah keseluruhan anaknya tak merasa terasing atau teralienasi dari kegiatan Tifatul yang rajin berdakwah.

Tifatul adalah insinyur komputer lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STI&K) Jakarta, yang sejak tahun 1982 bekerja di PT PLN Pusat Pengaturan Beban Jawa, Bali, dan Madura. Tugasnya menggarap bidang telekomunikadi dan data processing. Tahun 1989 ia mengundurkan diri dari pekerjaan mapan itu hanya untuk berdakwah. Sejak aktif berdakwah di kampus jiwa mubaligh sudah tertanam dalam diri Tifatul.

Pekerjaan di PLN begitu menyita waktu Tifatul sehingga tidak sempat berinteraksi dengan sesama untuk berdakwah. Berangkat kerja jam enam pagi lalu pulang jam enam sore sudah dalam kondisi kelelahan. Interaksi dengan masyarakat sekitar menjadi minim sekali, padahal, dalam Islam sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memberikan manfaat kepada orang lain.

Sejak tahun 1990 aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) ini bergabung dengan Yayasan Pendidikan Nurul Fikri, serta dengan Korps Mubaligh Khairu Ummah, hingga sekarang. Tifatul juga menyempatkan diri berkunjung ke Pakistan selama enam bulan untuk mengasah wawasan berpikir politik di International Politic Center for Asian Studies Strategic Islamabad, Pakistan.

Tifatul terus saja merangkai jaringan dakwah kampus. Begitu tiba era multi partai, bersama Nur Mahmudi dan Nur Wahid ia berada bersama 50 kader pendiri Partai Keadilan (PK), di tahun 1998. Sejak itu resmilah Tifatul menggeluti politik praktis sebagai salah satu model ibadah dan dakwah yang baru. Awalnya ia menjabat Humas partai yang mengharuskannya selalu mendampingi Presiden Nur Mahmudi.

Menjelang Mukhtamar, Tifatul ditugaskan sebagai Wakil Sekjen PKS, dan pasca mukhtamar diangkat mendapat mandat sebagai Ketua DPP Wilayah Dakwah I Sumatera. Jabatan, mandat, dan amanah itu berhasil dipertanggungjawabkan Tifatul dengan menggelontorkan sepertiga total kursi palemen milik PKS berasal dari wilayah dakwah pimpinannya. e-ti/ht

*© ENSIKONESIA - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA

Ditayangkan oleh redaksi tokohindonesia.com  20 Sep 2008 Pembaharuan terakhir 24 Feb 2012

Wawancara Tifatul Sembiring : Di Partai Islam, Kami Nomor Satu

VIVAnews - Sudah lebih dua tahun Tifatul Sembiring menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Berbagai isu seputar pekerjaannya kerap menjadi sorotan. Misalnya, Pro kontra merebak saat dia hendak menutup akun anonim di jejaring sosial yang hanya berisi fitnah. Atau soal gagasannya memblokir konten porno di internet.
Berkunjung ke kantor VIVAnews.com di Menara Standard Chartered, Kuningan, Jakarta Pusat, Jumat 4 Mei 2012, Menteri Tifatul tampak santai. Dia masih memakai jas pada sore itu, dan  hanya ditemani seorang ajudan. Setelah uluk salam,  Tifatul dicegat oleh pantun selamat datang. Dia tertegun sejenak, lalu membalasnya:  "Sendu-sendu lagu asmara/Sendunya sampai bikin meriang/Rindu-rindu jumpa saudara/Rindunya sampai ke dalam tulang".
Obrolan santai pun mengalir. Tifatul lalu bercerita banyak tentang perkembangan teknologi informasi, dan pelbagai hal yang terluput oleh perbincangan publik. Misalkan, jejaring fiber optik yang telah 70 persen rampung, serta strategi pemerintah ke depan. “Jadi urusan saya bukan hanya soal pornografi saja seperti yang dituduhkan,” ujar Tifatul sambil tersenyum lebar.
Bukan cuma soal kementerian yang dipimpin, Tifatul yang mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera itu juga blak-blakan berbicara mengenai situasi politik saat ini. Termasuk posisi PKS yang disebut-sebut “goyah” di partai koalisi pendukung kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu, apa katanya tentang calon pemimpin bangsa pada 2014?
Simak petikan wawancara itu.

Seperti apa infrastruktur IT Indonesia saat ini, apa saja kendalanya?
Kalau berbicara tentang infrastruktur IT, kan International IT Indeks itu diukur dari tiga hal. Infrastruktur, sumber daya manusia, dan usage-nya, penggunaannya. Nah soal infrastruktur, kita perlu memahami kondisi geografis Indonesia, ini beda. Kita di sini sudah omong mobile, tapi ada daerah yang telepon saja belum masuk. Jadi ada semacam digital divide (kesenjangan), saat saya masuk sebagai Kominfo 2009. Maka kalau orang membandingkan dengan Singapura soal kecepatan sekian megabyte, kita masih ratusan saja. Ya benar juga. Tapi jangan bandingkan dengan Singapura. Mahathir Mohammad dalam buku Lee Kuan Yew, “How to Build The Nations”, berkomentar bahwa Lee itu ‘Big Frog in Small Pond’, jadi terlalu kecil Singapura bagi Lee.

Sementara kita, terbang dari timur ke barat saja perlu 9 jam dengan pesawat. Tapi target kita akan sampai ke sana. Oleh sebab itu, itu ada beberapa langkah yang sesuai dengan skema presiden. Jadi pertama kami bangun Desa Berdering. Seluruh desa sekarang sudah ada telepon, ini sudah sangat membantu. Kecuali ada desa-desa pengembangan.

Memang terbanyak itu mobile karena fixed-line kita tidak berkembang, hanya 8 persen. Saat ini mobile yang berkembang, saya rasakan sendiri di rumah, hampir tidak pernah gunakan fixed line, telepon kayak pajangan saja. Jumlahnya saat ini 33.100 desa yang kita bangun, itu telepon masuk desa.

Kemudian kami bangun Pusat Layanan Internet Kecamatan. Jadi setiap kecamatan ada internet. Tapi orang banyak salah paham, dikiranya ini punya pemerintah, tapi kami serahkan selama 5 tahun. Pembangunan itu dilakukan oleh swasta, kita kontrak lima tahun, dia cari uang dari sana, Seribu sampai tiga ribu per jam. Itu ditempatkan di kantor camat, jumlahnya  5748 kecamatan, ini semacam warnet tapi di kantor camat. Sebetulnya ini stimulasi saja, seperti desa kita saja yang jumlahnya 72 ribu, dari mana sisanya, itu swasta. Angka 33 ribu itu hitungan dalam World Information Summit di Tunisia 2005, diputuskan 50 persen masyarakat harus mendapatkan akses informasi, itulah yang dinamakan Universal Service Obligation (USO).
Di samping itu sifat kita kita merangsang saja, kalau ada APBN kita bangun infrastruktur. Sementara ada proyek Palapa Ring, itu swasta yang bangun, 82 persen sudah selesai, jaringannya Sumatra, Kalimantan, Jawa sudah, sampai Nusa Tenggara Timur sudah, yang belum itu Maluku sama Papua. Nah ini akan mulai dibangun dari Manado ke Ternate, terus ke Manokwari. Kalau ini selesai, ini disebut program Indonesia Connected, Indonesia tersambung kabel fiber optic, karena ini broadband jaringannya.

Dengan hal demikian kita harus bangun masing-masing kota, 27 provinsi sudah tersambung, tinggal bangun kabupaten kota, smart city, smart regency. Sebagian kota sudah ada, Jakarta, terus Surabaya, Semarang, Jogya, Medan, Palembang dan Makassar sudah mulai berkembang. Tapi kalau kita tanya Kalimantan Tengah ya belum. Penduduk kita juga tak merata, 20 persen di Sumatera, 5,3 persen Kalimantan, 7,8 persen Sulawesi, 54 persen Jawa, Bali Nusa Tenggara 2,3 persen, Maluku Maluku Utara 1,8 persen, Papua dan Papua Barat 1 persen. Jadi memang bagi pebisnis ini tidak seksi. Papua, siapa lagi yang mau pakai, jadi tidak bisa itu, kita tidak punya dana, makanya kita pakai skala prioritas.

Nah di Jawa ini kita rangsang sudah luar biasa, pembangunan fiber optic, ke Bogor, Depok, Tangerang sudah menyambung. Seluruhnya 50 ribu km lebih, yang sudah diinstal 42500 Km.

Itu baru soal telekomunikasi saja?
Ya, itu baru satu bidang telekomunikasi, belum broadcasting. Tentu Pemerintah bangun TVRI. Selama periode ini kita bangun 31 stasiun, kita ingin membangun ini proyek IPTS, soft loan dari Spanyol, membangun sekitar 60 lagi untuk TVRI.
Sementara di telekomunikasi 2G ke 3G, Wimax sudah jalan, LTE mau masuk. Wimax baru jalan, ini satu antena layani 240 user speed-nya beda, jadi begitu masuk LTE kalah dong Wimax, ini suatu keniscayaan. Teknologi yang tak bisa kita rem.

Bagaimana dengan e-commerce, Indonesia sudah siap?
Ya sebetulnya yang dimaksud kita itu siapa, stakeholder kita siapa. Kalau yang membangun, dari segi perangkat dan regulasi sudah kami sediakan, infrastruktur sudah. Tinggal konten.

Sudah sejauh mana?
Regulasi ini sudah disiapkan, untuk e-payment. Setahu saya sudah harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Formatnya Peraturan Pemerintah, karena UU Transfer Dana sudah ada, UU No.3 Tahun 2011, itu Bank Indonesia. Nanti orang bisa kirim uang lewat handphone, ke satu agen di desa, bisa cash out, nanti agen dapat per mile.

Indonesia punya potensi mobile payment, tapi terbentur regulasi?
Kalau transfer kan sudah selesai peraturannya, dari sini sebetulnya, tapi yang mengajukan model payment seperti di Kenya (cash out) belum ada. Saya sudah banyak baca literatur soal itu, tapi sudah ada Flash, T-Cash, Doku. Jadi terus terang itu bukan pemerintah yang bangun, itu harus swasta. Sarana sudah ada sampai kecamatan, terus mau diapakan. Ya tentu mereka lagi yang berpikir, saya pikir harus konvensional sedikit, misalnya konten yang kita distribusikan konten soal pertanian, mitigasi efek bencana, kelautan, harga-harga pasar. Tapi kalau Anda ingin berbisnis itu kreativitas bisnis, silakan ini jaringan sudah ada.

Insentif dari pemerintah untuk merangsang belanja online, misalnya bebas pajak?
Ini terus terang kita sedang bicarakan dengan Menteri Keuangan. Saya setuju dengan pola ekspansi itu, tapi kan negara ini bukan milik saya.
Kalau Kementerian Kominfo ini sudah hasilkan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) besar, Rp 12,8 triliun per tahun 2010, target 2011 kami melebihi target, 104 persen yaitu Rp 11,5 triliun. Kami nomor dua di bawah Kementerian ESDM yang punya minyak gas. Kami ini hanya jual udara kosong, spektrum frekuensi. Ini kan perlu kreativitas agar menghasilkan ini, waktu hasilkan PNBP Rp 12,8 triliun, anggaran kita cuma Rp 2,8 triliun. Ini salah satu cara saja membangun birokrasi dengan mensiasati anggaran kecil.

Anda dikenal sebagai menteri yang aktif di Twitter. Bisa diceritakan awalnya kenapa?
Jadi awalnya saat jadi menteri, waktu itu Twitter kan belum populer, saya bayangkan kalau bagaimana kalau nanti ada yang nanya, “Di Twitter ada ini”, kemudian saya jawab “Apa itu Twitter”, kan lucu. Saya akhirnya buka akun Twitter. Rupanya ke sini social media punya pengaruh besar di sosial, politik, ekonomi. Ada pengamat sosial kita yang mengatakan struktur sosial kita hancur, flat semua, tak ada hierarki lagi, juga merusak bahasa, tapi positifnya kita tidak kuper.

Negatifnya ada yang asal ngomong saja, pakai akun anonim. Saya selalu katakan mengapa internet tidak digunakan untuk hal positif. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk riset, bisnis, untuk komunikasi bermanfaat, apalagi pengguna Indonesia paling aktif online, chatting, social media.

Serangan ke Anda di Twitter biasanya soal apa?
Yang paling banyak soal IT, soal kecepatan, ketersediaan, kualitas, dan keamanan IT. Misalnya “Saya dikirim SMS terus nih”, marahnya ke saya. Tapi saya tidak jawab, kapan-kapan saja. Tapi soal kecepatan, karena pertumbuhan pengguna internet dalam 6 tahun kita eksponensial tahun pertama 2 juta, tahun kedua 8 juta, terus jadi 45 juta, ini eksponensial. Orang inginnya semua cepat, murah, mau bagus tapi tidak mau bayar. Kalau kita berhubungan dengan ISP dan ada pilihan kecepatan.

Internet makin bebas, pemain global banyak masuk. Apa visi Kominfo?
Saya demokratis saja, bebas tapi tanggung jawab, tidak ganggu orang lain. Harus ada aturan main. Amerika juga bebas, tapi ada aturan main.

Termasuk gebrakan soal BlackBerry?
Kita ini punya 6 tuntutan, 5 sudah dipenuhi, tinggal satu lagi, server. Yang sudah adalah buka kantor, 80 persen pakai tenaga lokal, kerjasama dengan pengembang aplikasi lokal, tutup pornografi, layanan purna jual sudah. Menurut pengakuan ke kami sudah ada 50 tempat. Tinggal satu, masalah server, tapi ini menunggu, semuanya saja belum pasang.

Dalam hal ini saya tidak ada 'tedeng aling-aling', meski dengan asing. Termasuk saya yang ngotot, saat BNI tidak boleh memasukkan tower asing. Harus 100 persen lokal. 

Saya dalam bab ini agak keras, kita tidak mau jadi penonton saja. Dia cari makan di sini, sama Malaysia juga saya ngomong begitu, XL juga cari makan di sini, pelanggan XL 46 juta dari Indonesia. Ada juga orang mengkritik langkah saya soal BlackBerry, sampai saya keluarkan pantun: “Burung gagak bawa cincin, tidak bayar pajak kok dibelain.” Itu yang saya tulis di Twitter “enough is enough”, kalau barganing kita tidak bisa 'tedeng aling-aling'.

Mereka pelanggan 5 juta, belum black market sekitar 2 juta, ini versi kita. Dia bikin kontrak ke operator, saya tanya ke operator, kata mereka ini bisnis model. Pelanggan ditarik katakanlah Rp 120 ribu, 7 USD langsung masuk ke sana tanpa ada pajak. Dia juga tak bangun infrastruktur, dia kirim lewat satelit, fiber optic. Operator Indonesia inilah yang bangun jaringan, bayar pajak, nanti kalau ada gunung meletus, baru mereka kasih bantuan. Ini tidak adil, itu penghasilan mereka dengan 5 juta per tahun penghasilan mereka Rp 5 triliun, saya sudah hitung itu.

Pasar iklan terbesar dibawa Google, tanpa mengalir ke Indonesia. Ada upaya apa untuk mengatasi soal itu?
Saya sekali lagi bilang bagaimana agar itu harmonis. Ya tiga itu tadi, infrastruktur, SDM dan usage. Usage kita naik di dunia peringkat 15, dulu kita penggunaannya 67 naik ke 53 peringkat sukses IT, ini termasuk kualitas, ini yang mengukur International Indeks IT itu tadi.

Kalau ditanya, ya kami merangsang saja. Buat bisnis apa, buka saja yang membangun infrastruktur, memberikan beasiswa, merangsang ICT sampai ke penggunaannya, sebetulnya bisa efisiensi besar. Kami berharap dengan begitu, private sector yang berpikir menyedot Rp 400 triliun, capital expenditure kita terbesar ke asing, alatnya dari asing semua. Makanya saya selalu bargain misalnya dengan Huawei atau Ericsson, “Anda buat apa di Indonesia, bikin pendidikan dong, kontainer LTE Anda kirim ke sini dong, biar mahasiswa kita bisa belajar.” 

Yang saya maksud kita harus berkembang ke future, ini kreativitas, orang tak terbatas. Ini bisnis otak, ini bisnis yang tidak hasilkan korupsi, dari modal murah. Jebolan INA ICTA (Indonesia ICT Award) 2010 jadi milyader, mereka jago-jago. Jadi kreativitas, IT ini dan INAICTA jauh lebih hebat dari itu. Untuk SDM, kita ada INAICTA ini kan dari SD, SMP, SMA, nanti pemenangnya kita kirim kompetisi IT tingkat Asia.

Sekarang soal TV Digital. Bagaimana perkembangannya?
Jadi itu 2012, TVRI 4 channel sudah digital. itu keniscayaan. Satu frekuensi bagi 12 channel, MNC saja punya 3 frekuensi sendiri, itu sebenarnya melanggar UU No 32 tahun 2002 (tentang Penyiaran), di digital itu tidak bisa lagi.

Ada yang punya sampai tiga frekuensi, mestinya satu owner hanya punya satu frekuensi dalam satu zona. Dengan digitalisasi nanti cuma satu frekuensi, dengan sistem Digital Video Broadcasting Terestial Second generations (DVB-T2), kami harapkan pertengahan tahun ini, Juni sudah seleksi, keputusan IPU 2005, 17 Juni 2015, harus switch off dari analog ke Digital, dan kita bisa melawan, cuma kita ini konsumen, dunia sudah migrasi.

Digitalisasi TV bagus. Tapi secara industri bagaimana?
Memang akan semakin kuat kompetisinya, cuma tak bisa dimonopoli. Jabodetabek sudah moratorium itu untuk TV dan Radio. Untuk itu kita harus migrasi, ada sisa frekuensi, karena kita beralih ke digital.

Kita buka 6 multiplexer, di Jabodetabek ada 24 kanal, terus kita buka 72, sisa 8 lagi yang masuk, pemain baru akan masuk, tapi kan pasti ada keberatan dari pemain yang sudah ada, kan kue harus dibagi. Kalau tidak, namanya monopoli, apalagi nanti digunakan untuk kampanye.

Bicara kampanye, bagaimana persiapan PKS di Pemilu 2014?
Ini boleh dianalisis, 2014 ibarat “The Last of the Mohicans”, generasi akan berpindah. Kita lihat sajalah, UU mengharuskan capres harus diajukan oleh partai politik.

Kita hitung saja partai yang masuk Parliamentary Threshold di DPR, ada sembilan partai. Terus nanti masuk Nasdem. Nah kita lihat, Demokrat ini apakah akan tetap 20,8 persen atau turun setelah situasi begini. Survey LSI mengatakan Demokrat sudah turun ke 13,7 persen, ini salah satu ukuran. Itu adalah partai terbesar. Lihat juga Golkar, feeling saya turun karena ada Nasdem. Dulu 2004 ke 2009 Golkar turun 7 persen, karena ada Hanura dan Gerindra.

Nasdem ini tidak akan ambil kavling PKS, itu kamarnya lain. Dari tahun ‘55 selalu begitu, nasionalis 60 persen dan yang Islam 40 persen. Itu memang market-nya segitu, tidak akan bercampur, tapi yang menang selalu nasionalis.

Jadi kalau Golkar turun, PDIP feeling saya juga turun, karena generasi ada siapa lagi, Puan? Orang berharap masih Ibu Mega. Setelah itu PKS. Kalau ini 14 persen, 15 persen, atau 12 persen, katakan seperti itu, siapa yang mau jadi presiden, kan begitu. Kalau saya usul, 15 persen baru ajukan presiden. Sekarang ini koalisi 74,6 persen, tapi begitu ada masalah sedikit, gempa.

Maksud saya ini situasi ke depan, bahwa negeri kita ini sangat rentan terhadap kepemimpinan nasional. Salah satu faktor yang menentukan di Indonesia itu ya kepemimpinan nasional yang kuat, kalau itu tidak tercipta itu habis.

PKS optimis naik?
Harapannya begitu, kami ini sekarang nomor 4, di partai Islam kami nomor satu, semua kan gaya konservatif. Ini sudah terbuka, sudah kontestasi.

Siapa calon yang akan diajukan PKS?
Saya tidak bicara soal calon. Ini artinya untuk membentuk kepemimpinan yang kuat, kita harus koalisi, sementara komunikasi antar elit ini jelek sekali. Intinya jika itu tidak diperbaiki, makanya saya usul rekonsialisasi nasional. Menurut saya, PKS kalau tidak sampai 15 persen, nggak usah mencalonkan deh, tapi kalau sampai 15 persen kami berani mencalonkan Wapres.

Mengapa komunikasi antar-elit tidak baik?
Dulu masih ada orang seperti Jusuf Kalla. Waktu ada masalah, semua partai diundang, bahkan PDIP. Diundang makan, dan setelah itu beliau tanya: "Apa tadi masalah kita". Diselesaikan masalahnya. Sekarang ini figur itu belum ditemukan.

Ada jutaan pemilih muda di 2014, bagaimana strategi PKS merangkulnya?
Mereka kritis. nah PKS ini terbuka, tidak tertutup. Ada kontestasi ide. Kalau yang lain banyak tertutup, tunggu kata ketua umum, dewan pembina. Apa anak-anak muda itu senang dengan model begitu?

Dalam koalisi, setiap ada perbedaan pendapat, PKS selalu disudutkan. Bagaimana menanggapinya?
Dalam pepatah Arab, "waktu adalah bagian dari penyelesaian". Kami tunggu waktu, tidak usah diramaikan. Karena banyak persoalan lain. Setelah BBM ada Mayday, kemudian Angie, dan lain-lain. Bisa dibayangkan durasi informasi makin sempit, pagi begini sore sudah beda.

Seperti apa pengalaman Anda 2,5 tahun di kabinet?
Seperti yang saya katakan, memang harus ada passion, dan juga harus 24 jam siaga terus. Kalau saya karena berkesesuaian bidang saya di IT, ditugaskan di IT. Alhamdulillah target tercapai. Saya cukup puas walau keinginan banyak. Dalam hidup memang tak bisa semua yang ideal terwujud semua, tapi paling tidak prosentasenya bisa ditetapkan. Saya melihat secara keseluruhan negara ini banyak sekali yang bisa melejit.

*sumber: vivanews (7/5/2012)