PKS Tapos - Terdengar kabar bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihalangi-halangi saat menggeledah Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur pagi ini. Beredar kabar pula bahwa KPK tidak diijinkan menyita dokumen sebagai barang bukti.
"Bila berita ini benar bukan hanya akan mencoreng institusi Polri, namun ini juga suatu bentuk pelanggaran hukum," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 31/7).
Menurut Aboebakar, bila memang tugas penyidik KPK sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur
KUHAP, seharusnya tidak ada seorangpun yang boleh menghalang-halanginya, meskipun itu penegak hukum. Dan bila itu dilakukan maka itu merupakan tindak pidana tersendiri dan pelakunya dapat dikenakan pasal menghalang-halangi upaya pemberantasan korupsi.
"Persoalan penggeledahan dan penyitaan dokumen di Korlantas ini akan menjadi batu uji komitmen polri dalam pemberantasa korupsi, dan di sisi lain lain akan menunjukkan sejauhmana keberanian dan integritas KPK dalam menjalankan tugasnya," tegas Aboebakar.
Namun lebih penting diantara keduanya, lanjut Aboebakar, aspek profesionalisme dalam menjalankan tugas serta koordinasi antar lembaga tidak boleh ditinggalkan. Keberadaan tiga pimpinan KPK dan Kabareskrim saat penggeledahan memang membawa spekulasi tersendiri bagi masyarakat.
"Karenanya dirasa perlu Komisi III meminta penjelasan soal ini," demikian Aboebakar.
*rakyat merdeka online
