Jakarta (7/2) - Fraksi PKS menilai rencana Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Tarif Dasar Listrik (TDL) bukanlah solusi yang tepat. Untuk menyelesaikan masalah beban subsidi yang semakin membengkak, FPKS menawarkan 3 solusi untuk Pemerintah. Demikian disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, sesaat setelah Rapat Koordinasi (Rakor) Fraksi PKS yang mengagendakan pembahasan subsidi BBM dan TDL di Jakarta kemarin.
Anggota Komisi VII DPR ini mengatakan, “Yang pertama Pemerintah perlu mempercepat program konversi BBM ke Gas, melanjutkan kebijakan untuk menata infrastruktur penggunaan gas, dan tidak mengurangi subsidi BBM.”
“Kita negeri yang kaya akan Gas Alam, tetapi Pemerintah jutsru mengekspor gas tersebut ke luar negeri, padahal selain ramah lingkungan, menggunakan gas (baik untuk transportasi, pembangkit listrik, industri dan rumah tangga) jelas lebih hemat karena biayanya murah,” lanjutnya.
Solusi kedua, Kebijakan terhadap BBM perlu dibarengi dengan kebijakan pengelolaan energi listrik yang kuat terkait kebijakan tarif (price), sehingga mencapai angka kelayakan untuk penggunaan geothermal dan batubara sebagai sumber energi pembangkit listrik.
Mustafa mencontohkan, untuk membangkitkan listrik dengan menggunakan batubara, biayanya jauh lebih murah dibanding dengan menggunakan BBM, menggunakan batubara biayanya sekitar Rp.503/KWh, sedangkan bila menggunakan BBM, diperlukan biaya Rp.2200/KWh.
Yang ketiga, lanjut Mustafa, untuk mengatasi beban anggaran, Pemerintah bisa mengambil dana SILPA 2011 (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). “Menurut catatan kami, ada kurang lebih 13 persen dari APBN 2011, atau sekitar Rp.95 Trilyun yang bisa didayagunakan untuk menyiapkan infrastruktur pengalihan BBM ke Gas,” ujarnya. Karena itu, Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk segera mengusulkan pembahasan APBN-P 2011.
