Selasa, 22 Juli 2014

Inilah Pernyataan Politik Prabowo Terhadap Rekapitulasi Suara di KPU


Jakarta (22/7) - Calon presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto menyatakan pernyataan sikap politiknya terhadap proses rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat dalam penetapan hasil pemilihan presiden, Selasa (22/7) di rumah Polonia, Jakarta.

Berikut pernyataan sikap Prabowo Subianto dari rumah Polonia Jakarta:

PERNYATAAN PRABOWO SUBIANTO
22 JULI 2014

Kalau sekedar mencari hidup enak, saya tidak perlu berjuang di bidang politik.
Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Wujud dari demokrasi adalah pemilihan, dan esensi pemilihan adalah pemilihan yang jujur, yang bersih dan yang adil.

Kalu ada yang mencoblos puluhan, ratusan surat suara itu tidak demokratis. Dari Papua saja ada 14 kabupaten yang tidak pernah mencoblos tetapi ada hasil pemilu. Ada 5.000 lebih TPS di DKI yang direkomendasikan PSU tetapi tidak digubris oleh KPU.

Oleh karena itu, kami Prabowo-Hatta mengambil sikap sebagai berikut:

1. Proses penyelenggaraan pilpres yang diselenggarakan oleh KPU bermasalah. Sebagai pelaksana, KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak peraturan main yang dibuat justru dilanggar sendiri oleh KPU.

2. Rekomendasi Bawaslu banyak diabaikan oleh KPU.

3. Ditemukannya banyak tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara dan pihak asing.

4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah setiap keberatan harus diselesaikan di MK padahal sumber masalahnya di KPU.

5. Telah terjadi kecurangan masif dan sistematis untuk mempengaruhi hasil pemilu presiden.
Oleh karena itu, saya Prabowo-Hatta akan menggunakan hak konstitusional kami menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum. Oleh karena itu kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.

Kami tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat dipermainkan dan diselewengkan. Kami siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat.
Bagi setiap rakyat Indonesia yang telah memilih kami, kami minta untuk tetap tenang. Yakinlah kami tidak akan membiarkan hak demokrasi diciderai.

Saya menginstruksikan kepada saksi-saksi yang sedang mengikuti proses rekapitulasi di KPU untuk tidak melanjutkan.

Kami menambahkan, bahwa kami tetap minta semua pendukung kami untuk selalu dan tetap tenang. Kami akan berjuang di atas landasan konstitusi, di atas landasan hukum, di atas landasan tidak menggunakan kekerasan apapun.

H. Prabowo Subianto

*pks.or.id

Prabowo: Kami Menolak Pilpres 2014 yang Cacat Hukum!!!


Jakarta - Calon presiden Prabowo Subianto siang ini (22/7) tampil dihadapan publik menyampaikan pidato untuk mensikapi proses Pilpres.

Dalam pidato yang disiarkan langsung tvOne ini, Prabowo secara tegas menyatakan pihaknya menolak PILPRES yang cacat hukum karena penuh kecurangan yang massif, terstruktur dan sistematis.

"Proses pilpres 2014 yang diselenggarakan oleh KPU cacat hukum, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. KPU tidak adil dan tidak terbuka," kata Prabowo berapi-api.

Prabowo juga menuding ada belasan kabupatan di Papua yang sebetulnya tidak pernah melakukan pencoblosan, ada rekomendasi pemilu ulang dari Bawaslu di Jakarta dan Jawa Timur yang tidak dilaksanakan oleh KPU.

"Kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung dan akan menolak apa pun hasil dari KPU," kata Prabowo.

Malam Yang Lebih Baik Dari Lailatul Qadar


Seorang ulama telah berkata :

"Sungguh kamu penduduk Gaza beruntung besar. Karena dalam satu hadis sahih Nabi bersabda :

Mahukah kamu aku beritahu malam yang lebih baik dari malam lailatul qadar? Yaitu seorang yang berjaga malam di tanah yang diancam (dalam peperangan), karena boleh jadi dia tidak akan kembali ke pangkuan keluarganya.

Dan kamu wahai penduduk Gaza mendapat kedua-duanya, yaitu lailatul qadar bulan Ramadhan dan malam berjaga dalam peperangan!"




*pkspiyungan.org

Kamis, 17 Juli 2014

Di Depok Prabowo-Hatta Menang 56,83 %

Data C1 Menunjukkan Prabowo menang 
  
Cilodong, Depok - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok selesai menggelar rapat pleno rekapitulasi suara Pilpres 2014. Proses rekapitulasi berjalan cukup kondusif meskipun ada sejumlah keberatan dari sejumlah saksi.

Di antaranya seperti kesalahan penjumlahan DPT dengan daftar pemilih tambahan. Di sejumlah PPK juga dilakukan misalnya tanpa saksi dari kedua kubu. 

“Kami akan buat ini jadi catatan, walaupun itu tak mempengaruhi jumlah tetapi hal itu jadi catatan saja, dan akan kami sampaikan ke KPU pusat,” ujar saksi dari kubu Jokowi – JK, Deny Maulana, Rabu (16/07/14).

Humas KPU Kota Depok Nana Sobharna memastikan bahwa pasangan capres dan cawapres Prabowo -  Hatta di Depok menang mengungguli pasangan Jokowi – JK. Prabowo – Hatta menang dengan jumlah suara 56,83 persen. “Perolehan suara tingkat Kota Depok, Calon 1 yakni 543.284 (56,83%), Calon 2 yakni 412.695 (43,17%),” paparnya.

Ketua KPU Kota Depok Titik Nurhayati mengklaim angka partisipasi Pilpres di Depok naik ketimbang pelaksanaan Pileg. 

“Tingkat partisipasi 73,72%, sedangkan Pileg hanya 68,83 %,” tandasnya.

Prabowo: Kita Harus Menahan Diri Hingga Pengumuman Real Count‏



Jakarta - Capres Prabowo Subianto bertekad akan terus menjaga keutuhan bangsa setelah Pilpres 9 Juli lalu. Pasalnya sesusai ajang pesta demokrasi lima tahunan tersebut kondisi politik Indonesia semakin memanas. 

"Saya berkomitmen menjaga keutuhan bangsa terutama dalam menunggu tanggal 22 Juli saat plenno KPU mengesahkan siapa pemenang dalam pemilihan presiden,"ungkapnya di Jakarta, Selasa, (15/7).

Ia pun berujar akan terus menahan diri untuk tidak terpancing mengikuti kehendak lawan yang selalu menyerangnya.

"Kami terus bertahan dan tidak melakukan serangan apapun walu berat. Kami harus menahan saat rumah Ketua PKS dibakar, saksi kami diintimidasi, surat suara dicuri. Kami bersabar," jelasnya.

Menurut Prabowo, pergantian pemimpin dalam sebuah negara merupakan hal yang lumrah dan biasa. Oleh karena itu dirinya berharap semua pihak mampu menahan diri dari tindakan yang tidak terpuji. 

"Pergantian pemimpin itu biasa. Kita buat indah. Jangan seperti negara lain yang penuh keresahan. Kita harap selalu ada kebaikan di setiap pergantian pemimpin," katanya.

*pks.or.id

Buka Bersama di Bawaslu, Aher Ajak Pertahankan Disiplin Puasa

http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_9266.jpg

BANDUNG - Safari silaturahim buka puasa Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) pada Rabu, 16 Juli 2014, bersama keluarga besar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar. Hadir beberapa pejabat Pemprov Jabar, jajaran Bawaslu, dan perwakilan kedua kontestan Pemilu Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2014.

Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto dalam sambutan sebelum berbuka puasa menyatakan terimakasih pihaknya atas pemilihan kantor Bawaslu dalam rangkaian silaturahim Ramadhan.

"Semoga pertemuan seperti ini semakin mengakrabkan kita semua sebagai bagian komponen anak bangsa," kata Harminus.

Sementara Aher mengatakan ibadah puasa membangun kedisiplinan umat muslim. Selama menunaikan puasa, katanya, kaum muslim dilatih menaati tahap-tahap pelaksanaan ibadah tanpa dikontrol oleh siapapun.

"Selama puasa, kita menaati kapan harus berbuka puasa, kapan imsak. Kita taat tanpa harus dikomando siapapun. Semua bertindak disiplin," ujar Aher.

Ditambahkan, penting bagi siapapun untuk mempertahankan dan membangun kedisiplinan selepas Ramadhan. Bila hal ini dijalankan, tegas Aher lagi, produktivitas sumberdaya manusia (SDM) dipastikan akan meningkat.

Sehubungan dengan pelaksanaan pilpres, Gubernur Jabar menegaskan harapannya semoga presiden-wakil presiden yang terpilih bakal membawa Indonesia jauh lebih baik dibanding hari kemarin.

"Pilpres sekarang pertama kali dilaksanakan pada bulan puasa. Semoga berkah Ramadhan juga berimbas pada terpilihnya presiden dan wakil presiden yang terbaik bagi Indonesia. Dengan demikian warga Jabar juga semakin sejahtera, insyaAllah," papar Aher.

Buka puasa di Bawaslu Jabar, yang juga dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar yayat Hidayat, ditutup dengan salat berjamaah.

Senin, 14 Juli 2014

Aher: Koperasi Dapat Membangun Kesejahteraan Bersama


http://jabarprov.go.id/assets/images/berita/gambar_9239.jpg


BANDUNG – Hari Koperasi yang jatuh pada 12 Juli setiap tahunnya, diharapkan tidak hanya diperingati secara seremonial semata. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher), menyampaikan harapannya tersebut dalam Tasyakur dan Buka Puasa Bersama dalam rangkaian Peringatan Hari Lahir Koperasi Indonesia ke-67,  di Gedung Senbik, Jl. Soekarno-Hatta 729 Bandung.


Pada tahun ini, peringatan Hari Koperasi tingkat Provinsi Jawa Barat mengambil tema: ‘Pengembangan Industri Kreatif sebagai Kebangkitan Koperasi di Jawa Barat dalam Rangka Menyongsong Pasar Asean 2015’.


Aher mengatakan, bahwa secara teori dan praktek, koperasi telah memberikan bukti dapat membangun kesejahteraan rakyat. 

“Hari Koperasi ini mari kita jadikan sebagai momentum untuk membangun komitmen bersama bahwa soko guru perekonomian Indonesia yang secara teori dan praktek bisa membangun perekonomian dan kesejahteraan bersama adalah koperasi”, ungkap Aher.


Aher juga mengajak kepada masyarakat untuk menghindari sikap individualisme dan kapitalisme dalam membangun perekonomian nasional. Hal ini agar pemerataan ekonomi dan pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.


Sebagai soko guru perkonomian Indonesia sejak 1947 lalu, koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Namun, menurut Aher dorongan kapitalisme yang begitu kuat telah menyeret sendi-sendi ekonomi Indonesia. Hal ini terbukti dengan usaha-usaha besar yang hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang.

"Usaha-usaha besar yang seharusnya dinikmati banyak orang ternyata yang menikmatinya tidak banyak, meskipun secara volume ekonomi cukup besar. Tetapi pemerataannya tidak cukup memadai”, sindir Aher.


Indonesia yang saat ini menjadi bagian dari negara 20 besar ekonomi dunia atau G-20 merupakan suatu kebanggaan. Namun, hal ini tidak akan dirasakan masyarakat secara memadai, apabila tidak ada pemerataan ekonomi dan pembangunan secara menyeluruh serta gape atau kesenjangan antara kaya dan miskin semakin tinggi, demikian Aher.

Allahu Akbar !! Hasil Rekapitulasi PPK Tapos Prabowo-Hatta Unggul 60,58%.



Tapos, Depok - Ahad, 13/7/14.  Pasangan calon nomor urut Satu, Prabowo Subianto–Hatta Rajasa unggul meraih kemenangan dari hasil rekapitulasi suara Pilpres 2014 di tujuh kelurahan se-kecamatan Tapos Depok, yang dilaksanakan ahad malam di aula kecamatan.

Berdasarkan  hasil rekapitulasi PPK Tapos, diperoleh data jumlah perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto–Hatta Rajasa memperoleh 77.207 suara atau 60,58%, sedangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Joko Widodo–Jusuf Kalla meraih 50.247 suara atau 39,42%

Para saksi PPK serta seluruh saksi PPS yang ikut hadir dari pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dengan diketuai Samsudin, mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan ini dan menyeru takbir “Allahu Akbar!!” 

Kemenangan besar ini disambut gembira oleh warga Tapos. Di antaranya Muhammad, warga RT.02 Rw.20 Tapos yang mengetahui bahwa Prabowo-Hatta unggul telak di Tapos mengatakan ia dan keluarganya senang calon presiden yang dipilihnya menang. Semoga Indonesia akan benar-benar Bangkit adanya.

*humas dpra tapos

Acara Pelantikan, Aparatur Pemkot Depok “Patungan” Sumbang Dana Untuk Palestina

tmp_6271-DSC_0279-912533163
 
Balaikota Depok - Ada hal menarik yang terlihat saat acara pelantikan pejabat eselon III dan IV Kota Depok di Aula Lantai 1 Gedung Balaikota Depok, Jum’at (11/07/2014). Dalam kesempatan itu para pejabat yang hadir menyisihkan sebagian uang mereka untuk disumbangkan ke Palestina.

Hal ini merupakan wujud kedermawanan, kepahlawanan serta persatuan umat dan sebuah langkah konkrit dalam membantu penderitaan rakyat Palestina.
Adalah Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail yang sore tadi secara spontan menghimbau para pejabat yang hadir untuk menyisihkan uang mereka untuk disumbangkan. Berbekal kardus air mineral, Asisten Tata Praja Dudi Mi’raj berkeliling untuk mengumpulkan dana sumbangan dari aparatur yang hadir. Total anggaran yang terkumpul sebesar Rp.5.889.000,00 dan 100 dollar.

“Saya meminta kepada seluruh warga Depok, khususnya yang hadir pada hari ini untuk mendoakan rakyat Palestina agar diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan ini,” tutur Walikota Depok.

Sebagai bentuk nyata, Nur Mahmudi rencanaya akan dijadwalkan untuk bertemu dengan ulama Palestina Syaikh Bashar Mustafa Said Shalabi untuk membahas keadaan disana serta memberikan bantuan secara simbolis.
Sumbangan juga dapat ditransfer ke nomor rekening bank bjb 00599.09177.100 atas nama Depok Peduli Palestina.
 

Jumat, 11 Juli 2014

Prabowo-Hatta Menang Telak di Kelurahan Tapos Depok



Tapos, Depok - Proses pencoblosan dalam Pilpres  2014 telah usai 9 Juli kemarin. Dan pada hari yang sama pula langsung dilakukan penghitungan suara perolehan  capres-cawapres di 28 TPS yang tersebar di kelurahan Tapos.

Esoknya hari Kamis 10 Juli 2014, bertempat di aula depan kelurahan Tapos, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tapos mengadakan rapat pleno penghitungan suara capres 2014. Pleno penghitungan perolehan suara dipimpin oleh Sonny Mutholib selaku ketua PPS Kelurahan Tapos dengan disaksikan Kepala Kelurahan Tapos, Babinsa, Bimas, dan saksi dari kedua pasangan capres - cawapres.

Pleno penghitungan suara dengan berdasar form C-1 dari tiap-tiap TPS, PPS memutuskan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Prabowo-Hatta sebagai pemenang pilpres 2014 tingkat kelurahan Tapos Depok. Dari suara sah  8617, pasangan Prabowo-Hatta unggul 6364 suara atau 73,14%. Sedangkan pasangan capres nomor urut 2 yaitu Jokowi-JK mendapat 2253 suara atau 25,97%. Adapun suara tidak sah sebanyak 86, atau 0,89%.


*humas Dpra Tapos.

Kabar Jokowi Menang di Jeddah Bohong, Ini Buktinya.


Headline 
 
Jakarta - Hasil akhir penghitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) 2014 di wilayah kerja KJRI Jeddah, menyatakan jika pasangan Capres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa berhasil unggul dengan perolehan suara sebesar 51,22 persen.

Hasil ini berbeda dengan exit poll yang beredar beberapa waktu lalu, dimana dikatakan jika pasangan Jokowi-JK memperoleh kemenangan di Jeddah.

Melalui keterangan pers, Pelaksana Fungsi Pensosbud KJRI Jeddah, Syarif Shahabudin mengatakan jika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Jeddah telah menyelesaikan penghitungan suara Pilpres 2014 secara menyeluruh pada 10 Juli 2014.

"Penghitungan tersebut meliputi hasil pemungutan suara yang digelar pada tanggal 4 Juli 2014, di TPS-TPS yang telah ditentukan di wilayah Jeddah, maupun hasil pemungutan suara melalui mekanisme drop box yang dilaksanakan di 13 kota yang berada di wilayah kerja KJRI Jeddah," ujarnya, Jumat (11/7/2014).

Adapun hasil final penghitungan keseluruhan suara yang dianggap sah sebanyak 10.983 suara, dari total 11.084 suara, dengan rincian perolehan suara Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa memperoleh suara sebesar 5.626 suara atau 51,22 persen.

Sementara pasangan Capres Jokowi-JK memperoleh suara sebesar 5.357 suara atau 48,78 persen. Adapun suara yang dianggap tidak sah sebanyak 101 suara. Ia melanjutkan secara umum, pelaksanaan Pilpres 2014 di wilayah kerja KJRI Jeddah berjalan dengan lancar dan aman.

"Jumlah partisipasi WNI yang memberikan hak pilihnya meningkat sebanyak 31 persen dibandingkan dengan pelaksanaan Pilpres 2009 atau dengan jumlah pemilih sebanyak 8.469 orang, dan juga meningkat sebanyak 36 persen dibandingkan dengan pelaksanaan Pileg 2014 dengan jumlah pemilih sebanyak 8.125 orang," tandasnya.

Seperti diketahui, beberapa hari sebelum pencoblosan Pilpres 9 Juli lalu, beredar kabar yang mengatakan jika pasangan Jokowi-JK telah memenangi pemungutan suara di Jeddah. Salah seorang tim sukses Jokowi-JK mengatakan, berdasarkan exit poll, pasangan Jokowi-JK mendapat suara sebesar 75 persen, sementara Prabowo-Hatta sebesar 20 persen.

Innalillahi, Pesepakbola Palestina Meninggal Dunia Akibat Bom Israel

Serangan udara Israel ke Gaza Palestina.
Gaza - Entah apa yang ada dipikiran Israel yang terus membabi buta menyerang warga Palestina. Selain anak-anak dan wanita, Israel juga lagi dan lagi membunuh seorang pemain bola Palestina yang bernama Abdul Rahman Al-Zameli. Al-Zameli terbunuh Selasa (8/7) lalu karena serangan bom Israel ke Palestina.

Menurut Pandit Football, Al-Zameli hanyalah satu dari beberapa pesepakbola Palestina yang tewas. Sebelumnya, dua pemain tim nasional Palestina, Ayman al-Kurd dan Wajih Mushtahi, harus meregang nyawa dalam serangan brutal Israel ke jalur Gaza pada awal tahun lalu,

Perilaku keji Israel tak sampai disitu, pada akhir Januari lalu, mereka menembak dua pesepakbola muda Palestina yang baru pulang latihan. Israel beralasan dua pesepakbola itu berjalan terlalu dekat dengan pos penjagaan. Namun, lucunya mereka langsung memborbardir tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. Bahkan, mirisnya setelah tersungkur ke tanah pun tentara Israel masih memukuli dan menyeret kedua.

Teror Israel tak selesai sampai situ, para pesepakbola Palestina juga banyak yang dimasukan ke dalam bui dengan tuduhan aksi terorisme. Selain itu, Israel juga membatasi waktu berlatih timnas Palestina.

Memang sulit bagi Palestina mengembangkan sepakbolanya. Stadion dimana menjadi tempat sakral yang tidak boleh dirusak oleh hal-hal diluar sepakbola saja tetap menjadi sasarannya. Tak cuma sekali, terhitung sudah dua kali Stadion Palestina yang memiliki kapasitas hingga 10 ribu penonton dihancurkan oleh Israel lagi-lagi dengan alasan yang tidak dapat dimengerti. 
 

PKS: Dunia Harus Hentikan Kekejaman Israel dan AS


Politisi PKS yang juga Ketua Kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina, Almuzzammil Yusuf menyerukan agar di bulan Ramadhan ini masyarakat dunia turut berpartisipasi menghentikan kekejaman Israel yang didukung Amerika Serikat terhadap rakyat Palestina. Menurutnya rakyat Palestina memerlukan bantuan kongkrit agar kebiadaban Israel berakhir secara permanen.

“Sebagai Muslim, saya mengecam keras kekejaman Israel yang didukung AS yang telah menewaskan 78 rakyat Palestina. Saya menyerukan PBB, OKI, ASEAN, AIPA, kepala pemerintahan, lembaga kemanusiaan, ormas keagamaan, dan masyarakat dunia untuk mengecam tindakan Israel dan memberikan bantuan kongkrit kepada rakyat Palestina.” Tegas Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS ini dalam keterangan persnya, 10/7/2014.

Bagi setiap kepala pemerintahan di dunia, alumni FISIP UI ini mendesak agar diberikan sanksi berat bagi Israel berupa pemutusan hubungan dan diseret ke pengadilan internasional.

“Bagi negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel saya mendesak anda untuk memutuskan hubungan kerjasama dengan Israel. Mari kita kucilkan Israel dalam pergaulan Internasional. Bagaimana mungkin kita akan berteman dengan negara yang kekejamannya melampaui batas kemanusiaan.” Ajaknya.

Bagi siapapun penguasa di Mesir saat ini, pinta Muzzammil, mereka harus mempermudah akses bantuan dari berbagai negara melalui jalur Mesir.

 “Mereka harus membuka perbatasan seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemerintah di dunia yang ingin membantu rakyat Palestina. Salah besar jika penguasa Mesir saat ini menghalangi-halangi apalagi mendukung tindakan Zionis Israel.” Terangnya.

Muzzammil menegaskan sudah saatnya Israel diadili oleh mahkamah Internasional karena kejahatannya sudah berkali-kali menelan korban jiwa, rumah, gedung, fasilitas publik, dan perusakan lingkungan.

“Penjajahan Israel terhadap rakyat Palestina sudah tidak bisa ditolerir. Israel sudah tidak bisa dilawan dengan kata-kata. Ini saatnya negara dunia bersatu untuk menghentikan agresi militer Israel dengan kekuatan militer dibawah koordinasi PBB.” Paparnya.

Bentuk kongkrit lainnya, kata Muzzammil, negara di dunia harus memberikan dukungan politik keanggotaan Palestina di PBB dan mendorong agar setiap negara memiliki Kantor Perwakilan di Palestina.

“Kedudukan Palestina sebagai negara merdeka ini sangat penting agar ada perimbangan kekuatan. Selama ini Israel telah melecehkan kedaulatan Palestina dengan seenaknya keluar masuk wilayah Palestina.” Ujarnya.

Bagi Presiden Obama yang selalu membela kekejaman Israel terhadap rakyat Palestina dengan alasan membela diri, Muzzammil mendesak agar ia membuktikan keinginannya untuk memperbaiki hubungan baik dengan Dunia Islam.

“Pembelaannya terhadap tindakan brutal Israel menunjukan ketidakkonsistenan pidato Presiden AS ini yang pernah disampaikannya di Al Azhar, Mesir pada 2009. Presiden Obama pernah mengatakan ingin bergandengan tangan dan bekerjasama dengan Dunia Islam.” Jelasnya.

Dengan sikap demikian, terang Muzzammil, AS tidak laik berbicara masalah hak asasi manusia. Kejahatan terbesar AS yang mendukung Israel telah membuktikan AS benar-benar sudah dikuasai Israel.

“Ini membuktikan bahwa siapapun presidennya, AS akan tetap membela Israel. Karena pemerintah AS sebenarnya sudah dikuasai rezim Israel. Pembelaannya terhadap dunia Islam dan rakyat Palestina hanya retorika politik belaka.” Tuturnya. 

Sebagai Negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Muzzammil berharap agar Pemerintah dan rakyat Indonesia bisa bekerjasama dan bersinergi membantu secara kongkrit rakyat Palestina.

“Bantuan dan keberpihakan rakyat dan Pemerintah Indonesia ini merupakan panggilan Konstitusi RI yang menolak segala bentuk penjajahan dan mendukung setiap Negara untuk merdeka dari jajahan Negara lain.”  Terangnya.

Bantuan kongkrit yang bisa diberikan pemerintah dan rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina, menurut Muzzammil bisa dalam bentuk apapun. Bisa berupa obat-obatan, makanan, uang, pakaian dan sebagainya kepada rakyat Palestina yang menjadi korban serangan militer Israel.

“Ini bulan Ramadhan, mari kita keluarkan apa pun yang kita miliki kepada suadara kita di Palestina. InsyaAllah, akan dibalas berlipat ganda,” ajak politisi PKS asal Lampung ini.
 

Jumat, 04 Juli 2014

Rapat DPR Dipimpin PKS, Anggaran Jilbab Polwan Disetujui


JAKARTA -- Komisi III DPR menyetujui pagu anggaran khusus jilbab Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pos anggaran yang selama ini menjadi alasan Polri menunda pemberlakuan busana Muslimah untuk polisi wanita (polwan) itu disetujui dalam rapat kerja Komisi III bersama Polri, Rabu (2/7).

Rapat kerja yang mengagendakan Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) 2015 tersebut dipimpin anggota Komisi III dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf. Almuzzammil berharap, tidak akan ada lagi alasan Polri menyangkut anggaran terkait jilbab polwan.

"Anggaran sudah dipertegas. Bola kini sudah ada di tangan Polri, tinggal pelaksanaannya," ujar Almuzzamil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/7). Dia melanjutkan, anggaran Polri akan disampaikan ke Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR untuk ditindaklanjuti. BAKN bakal menyikapi anggaran tersebut setelah Polri melakukan revisi terkait jumlah polwan yang akan menggunakan seragam jilbab.

Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti menerangkan, alokasi pembiayaan untuk jilbab Polri termasuk dalam anggaran subprogram peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri yang mencapai Rp 7,658 triliun. Berdasarkan hitung-hitungan Polri, indeks harga yang dialokasikan untuk per unit jilbab adalah Rp 25 ribu. Badrodin menjelaskan, saat ini Polri sedang dalam proses menyusun peraturan yang akan terbit melalui Keputusan Kapolri.

"Kemarin ada dari Brimob juga mengusulkan perubahan seragam. Kami juga sedang menyiapkan jilbab untuk PNS Polri, jadi biar tidak bolak-balik, sekalian saja. Kami menunjuk tim khusus," ujar Wakapolri. Dia menambahkan bahwa ketentuan seragam polwan berjilbab sudah diterangkan dalam surat perintah bernomor Sprin/1164/VI/2013 tanggal 26 Juni 2014 dan Sprin/1063/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014.

Dalam catatan yang disuguhkan untuk DPR, Polri menyebutkan, polwan beragama Islam di tubuh Polri sebanyak 10.546 orang atau 74,05 persen dari keseluruhan jumlah polwan yang mencapai 14.242 personel. Saat ini, kata Badrodin, Polri sedang melakukan pendataan berapa banyak polwan Muslimah yang mau berjilbab. Dia berharap program jilbab Polri terealisasi pada 2015. "Tinggal menunggu peraturannya. Itu kan butuh proses," tutur Badrodin.

Menurut dia, desain jilbab polwan sudah dibuat. Polri pun memamerkan rancangan tersebut kepada anggota Komisi III melalui salah seorang personel polwan yang turut hadir dalam rapat kerja. Jilbab yang akan dikenakan polwan berwarna cokelat tua dengan sedikit petak krem di atas dahi. Seperti didemonstrasikan sang polwan, jilbab tersebut dapat dilepas sekali tarik, menyisakan lapisan tudung berwana hitam yang melekat lentur di baliknya.

Mengenai anggaran 2015, Badrodin menjelaskan, Polri akan mendapatkan total anggaran mencapai Rp 47,566 triliun. Jumlah tersebut telah mendapat persetujuan bulat dari seluruh fraksi Komisi III DPR. Jumlah pagu anggaran definitif tersebut memenuhi 72,25 persen dari usulan kebutuhan anggaran minimal Polri yang mencapai Rp 65,837 triliun. "Apabila dibandingkan dengan pagu indikatif tahun 2014, angka ini lebih besar 20,07 persen," ujar dia.

Di hadapan belasan anggota Komisi III DPR yang hadir, Badrodin memaparkan, anggaran Polri diperuntukkan bagi 13 program yang mencakup enam program generik dan tujuh program teknis guna menunjang operasi 1.230 satuan kerja di lingkungan Polri. Alokasi untuk program generik mencapai Rp 34,515 triliun, sedangkan program teknis Rp 13,051 triliun. Anggaran jilbab polwan masuk dalam alokasi dana program generik.


***

Rp 47,566 Triliun  : Total anggaran Polri pada 2015.
Rp 7,658 Triliun    : Anggaran subprogram peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri. Jilbab polwan masuk dalam pos anggaran ini.
Rp 25 Ribu             : Alokasi anggaran per unit jilbab polwan.
14.242 Orang         : Total jumlah polwan.
10.546 Orang         : Jumlah polwan Muslimah.