Pandangan Fraksi DPRD Depok Terhadap APBD 2015

 

Kota Kembang, Depok - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok kembali menggelar Rapat Paripurna masa sidang II tahun sidang 2014 dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Kota Depok tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan jawaban Wali Kota Depok di Ruang Sidang DPRD Depok, Kota Kembang, Senin (19/08/2014).

Hadir dalam rapat ini, Wakil Walikota Depok KH. M. Idris Abdul Shomad, Sekretaris Daerah Etty Suryahati, perwakilan Muspida, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, serta para tokoh masyarakat.

Sebanyak enam fraksi menyampaikan pandangannya terhadap Raperda Kota Depok untuk tahun mendatang. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan yang hampir keseluruhannya sama, diantaranya terkait penyelenggaraan kebutuhan daerah yang transparan, partisipatif, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 

“Sejauh ini sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok. Kami berharap semuanya menjadi lebih baik di tahun 2015. Sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat dapat terlaksana dengan baik,” tutur Agung Wicaksono sebagai perwakilan dari Fraksi Demokrat.

Selain itu, seluruh perwakilan fraksi mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Pemkot Depok yang selama lima tahun telah bekerjasama dengan DPRD dalam memajukan Kota Depok. Hal tersebut dilakukan karena akhir Agustus nanti keanggotaan di DPRD Kota Depok sudah digantikan dengan anggota DPRD yang baru.

Sementara itu, Wakil Walikota Depok, KH. M. Idris Abdul Shomad menyambut baik dan serius terhadap tanggapan yang diberikan. Pihaknya akan melakukan perubahan-perubahan dimasa mendatang, tentunya yang berkaitan dengan reformasi demokrasi, peningkatan target pendapatan, prinsip-prinsip dalam proses penganggaran, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pembangunan unit sekolah yang belum terbangun, dan program peningkatan pendidikan yaitu dengan memfasilitasi warga Kota Depok yang belum memiliki ijazah sekolah sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat memiliki ijazah.

“Kami akan terus berusaha dalam proses pembangunan di Kota Depok agar dapat memberikan dampak positif bagi kita semua. Sehingga  apa yang kita lakukan dapat memenuhi kualifikasi sesuai dengan permintaan yang diperlukan,” pungkas pasangan H. Nur Mahmudi Isma’il itu.

*depok.go.id

Jabar Raih Penghargaan Pembina Desa Sadar Hukum 2014 dari Kemenkumham RI

BANDUNG - Di hari jadinya yang ke-69, Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan atau penghargaan Pembina Desa Sadar Hukum 2014 dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang diberikan langsung Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin kepada Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan di Aula Barat Gedung Sate, Jl. Diponegoro Nomor 22, Bandung, Selasa siang (19/8).

Hal ini merupakan peristiwa monumental dalam sejarah, karena Provinsi Jawa Barat meresmikan 675 Desa/Kelurahan dan sekaligus pemecah rekor yang sebelumnya diraih Provinsi Jawa Tengah sebanyak 132 Desa/Kelurahan.

"Ini merupakan peristiwa monumental dan sejarah bagi Kementerian Hukum dan HAM. Dan merupakan kado bagi Provinsi Jawa Barat yang sedang merayakan hari ulang tahunnya", ujar Menkumham dalam sambutannya.

Pada tahun ini, Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Jawa Barat meningkat 15,05% atau 897 dari 5.962 Desa/Kelurahan di Jawa Barat.

"Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Jawa Barat berjumlah 898, hampir seribu kurang 102 lagi. Kalau sudah mencapai seribu, mungkin Jabar akan menjadi Provinsi dengan Desa/Kelurahan sadar hukum terbanyak di Indonesia", harap Gubernur dalam sambutannya.

Gubernur menambahkan hal ini harus ditingkatkan dan harus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan melalui pembinaan dan penyuluhan Hukum & Ham.

Sebuah desa/kelurahan yang telah dibina dan memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum diantaranya: telah melunasi pembayaran PBB minimal 90%, angka kriminalitas rendah, tidak ada perkawinan di bawah umur, kasus narkoba rendah, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, serta angka putsu sekolah rendah bahkan ditiadakan.

Acara yang juga dihadiri Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, Wicipto Setiadi dan Kanwil Kemenkumham Jabar ini diberikan pula penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan kepada hampir seluruh Bupati/Walikota di Jawa Barat, Bupati Garut sebagai inisiator perlombaan Pelajar Sadar Hukum se-Kabupaten Garut, serta SMK Negeri 7 Kab. Garut sebagai Pemenang Juara Perta lomba Pelajar Sadar Hukum dan 4 Desa/Kelurahan yang mewakili 675 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Jawa Barat, yaitu: Desa Sukamanah Kec. Cisaat Sukabumi, Desa Benteng Kec. Campaka Kab. Purwakarta, Desa Karangmalang Kec. Karangsembung Kab. Cirebon, serta Desa Jajawar Kec. Banjar Kota Banjar.

*jabarprov.go.id

Gubernur Setuju Pemberlakuan Lima Hari Sekolah

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyetujui penerapan waktu sekolah lima hari dalam sepekan. Aher menyetujuinya kaeran jam pelajaran padat, menyusul diberlakukannya kurikulum 2013.

Menurutnya, pengurangan hari sekolah tidak akan mengurangi kualitas pembelajaran siswa. Sehingga, meski beban pelajaran yang diterapkan saat ini bertambah, tidak harus diikuti dengan penambahan hari sekolah.

“Mudah-mudahan cukup dengan lima hari. Kalau (sekolah) sampai Sabtu pulangnya jam 12.00, sekarang karena sampai Jumat, pulangnya jam 4 sore. Sama saja kan,” kata Aher usai menghadiri rapat paripurna DPRD Jabar, di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat (15/8/2014).

Lebih lanjut dia menilai, pemberlakuan kurikulum 2013 cukup efektif diterapkan di daerah-daerah. Hal itu terbukti dengan tidak terjadinya masalah berarti terkait penerapan kurikulum tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Komisi E DPRD Jabar Yod Mintaraga menilai bahwa penerapan lima hari waktu sekolah harus dikaji dari berbagai aspek. Dengan kata lain, pihaknya ingin kebijakan yang diterapkan bisa memberikan dampak signifikan, utamanya terhadap kualitas pembelajaran siswa.

“Bukan persoalan setuju dan tidak. Selain itu, keputusan yang diambil pun harus disesuaikan dengan kebijakan,” kata Yod di Gedung DPRD Jabar.

Yod pun merujuk pada pemberlakuan lima hari kerja bagi pegawai negeri sipil. Menurut Yod, hal ini diterapkan agar para PNS memiliki waktu yang cukup untuk melepas kepenatan setelah bekerja.

“Salah satunya agar memiliki waktu untuk mengunjungi lokasi wisata. Sebab, refreshing pun berdampak baik terhadap kualitas kerja, terlebih PNS diporsir dengan pekerjaan di hari kerja, sehingga perlu penyegaran kembali akan tetap memberi kinerja yang baik,” jelasnya.

Hal tersebut menurutnya bisa menjadi pertimbangan dalam memberlakukan liha hari sekolah. Siswa pun sama, selama hari sekolah, mereka diporsir oleh tingginya beban pelajaran.

Kendati begitu, pihaknya meyakini bahwa penerapan lima hari sekolah mampu memberi waktu yang cukup untuk penyegaran. Artinya, sepanjang itu bisa dipenuhi, maka itu lebih baik.

“Selama sekolah otak terus bekerja, jadi akan lebih baik jika memberikan waktu lebih panjang untuk istirahat,” terangnya.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah memberlakukan lima hari sekolah bagi seluruh sekolah di Jakarta. Selain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kebijakan tersebut pun diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan.

*fokusjabar

Depok Juara Umum Pemilihan Pendidik Berprestasi Berdedikasi

 

Depok - Kabar gembira didapatkan oleh Kota Depok, tiga orang pendidik dan tenaga kependidikan Kota Belimbing menjadi juara satu serta dua orang meraih juara dua dalam pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi dan berdedikasi tingkat Provinsi Jawa Barat 2014. Raihan tersebut menjadikan kota yang dipimpin oleh Nur Mahmudi Ismail ini menjadi juara umum tingkat provinsi.

“Selanjutnya mereka yang meraih juara satu akan mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional,” ujar Kasi SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok, Lizanova.

Tiga orang yang mendapatkan juara satu yaitu guru TK Islam Al Azhar, Eka Nurmala Annisa Rachman, Kepala TK Pratiwi School, Stefani Sekar Pamestri, dan Pengawas TK/SD Dinas Pendidikan Kota Depok, Ijah Sopiah. Sementara yang meraih juara kedua adalah Kepala SD Negeri Mekarjaya 19, Eti Susanti dan Nia Aniawaty Haesin.

Lizanova mengatakan bahwa sebelum dikirim ke provinsi, mereka terlebih dulu mengikuti pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Depok terlebih dahulu. Di tingkat kota, Depok melombakan masing-masing mulai dari tingkat guru, kepala sekolah, pengawas, dan tutor paket C dan selanjutnya pemenangnya dikirim ke tingkat provinsi.

“Sebelumnya pendidik dan tenaga kependidikan Depok beberapa kali pernah menjuarainya, namun baru pada tahun ini kami dapat meraih predikat juara umum,” tambahnya

.

Beliau menambahkan bahwa Depok sebenarnya memiliki SDM yang luar biasa dalam hal pedidik dan tenaga kependidikan, oleh sebab itu pada saat pelaksanaan kemarin pihak Disdik menggali dengan benar-benar kemampuan mereka. Saat pemilihan di tingkat kota, Depok sengaja menggunakan juri yang dulu sempat menjuarai  lomba tersebut di tingkat provinsi, dan format lombanya disamakan dengan tingkat provinsi, sehingga para peserta dapat mengetahui bagaimana situasi lomba tersebut.

“Ini harus menjadi motivasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya, namun prestasi sesungguhnya itu bukanlah berbentuk piala ataupun piagam, prestasi sesungguhnya itu adalah dapat mencetak generasi emas untuk bangsa,” tutup Lizanova. 

 

*depok.go.id

Pemprov Jabar Klaim Penyerapan APBD 2013 Capai 93%

Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa penyerapan APBD 2013 hampir mencapai yang ditargetkan. Pasalnya penyerapan APBD tersebut mencapai 93%.

Menurut Asisten Daerah Administrasi Setda Jabar Iwa Karniwa  dari Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 yang disahkan DPRD Jabar pekan lalu tergambar tingkat optimalisasi penyerapan yang dilakukan jajaran Pemprov Jabar. 

“Penyerapan 93% menunjukan penganggaran yang kami lakukan mendekati akurat,” katanya di Bandung, Senin (21/7).

Iwa kemudian merinci laporan realisasi anggaran APBD 2013 yang meliputi pendapatan  sebesar Rp 19,2 triliun dan belanja Rp 18,3 triliun serta surplus/(defisit) Rp  840 miliar. Sementara di sektor pembiayaan antara lain penerimaan  Rp 2.9 triliun, pengeluaran Rp 189 miliar, dan surplus Rp2,7 triliun.

Sementara untuk 7% anggaran yang tak terserap menurutnya terkait dengan dana bantuan bagi PNS yang sakit, serta bencana alam di pos penyediaan. Secara keseluruhan, Iwa menilai proses perencanaan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jabar sudah mendekati aturan yang ada. 

“Pencapaian ini hadir dari penilaian kinerja, perilaku dan kedisiplinan,” katanya.

Menurutnya biasanya dalam perencanaan proses anggaran daerah yang terjadi adalah kecenderungan membengkakan anggaran. Namun dari APBD 2013 lalu, Iwa memastikan bahwa setiap OPD menyusun anggaran sesuai rencana pembangungan jangka menengah daerah (RPJMD). 

“Mereka juga menghitung kemampuan penyerapan anggaran, ini yang menjadikan optimal,” ujarnya.

Pihaknya juga menekankan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang berlaku secara umum telah diterapkan dalam bisnis proses yang ada dalam aplikasi SIPKD, termasuk di dalamnya adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang berjenjang dan menjamin bahwa seluruh transaksi yang diproses telah diverifikasi secara otomatis dalam aplikasi secara konsisten.

“Sehingga data dan informasi yang dihasilkan lebih valid/akurat, transparan, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable),” katanya.

Terkait sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2013, agar penyerapan tinggi meski waktunya terbatas, pihaknya akan memprioritaskan anggaran untuk persiapan PON 2016, pemenuhan janji kampanye yakni penambahan ruang kelas baru (RKB). 

“Termasuk pembebasan lahan di Kertajati terus kita prioritaskan,” ujarnya.

*Jurnal Bandung

Jadwal Sholat untuk Depok, GMT +7 Agustus 2014

Tanggal	Imsyak	Shubuh	Terbit	Dhuha	Dzuhur	Ashr	Maghrib	Isya
01	04:35	04:45	06:02	06:26	12:01	15:23	17:56	19:09
02	04:35	04:45	06:02	06:26	12:01	15:23	17:56	19:09
03	04:35	04:45	06:02	06:26	12:01	15:23	17:56	19:09
04	04:35	04:45	06:02	06:26	12:01	15:23	17:56	19:09
05	04:35	04:45	06:01	06:25	12:01	15:23	17:56	19:08
06	04:35	04:45	06:01	06:25	12:01	15:23	17:56	19:08
07	04:35	04:45	06:01	06:25	12:01	15:23	17:56	19:08
08	04:35	04:45	06:01	06:25	12:01	15:22	17:56	19:08
09	04:34	04:44	06:00	06:24	12:00	15:22	17:56	19:08
10	04:34	04:44	06:00	06:24	12:00	15:22	17:56	19:08
11	04:34	04:44	06:00	06:24	12:00	15:22	17:56	19:08
12	04:34	04:44	06:00	06:24	12:00	15:22	17:56	19:08
13	04:34	04:44	05:59	06:23	12:00	15:21	17:56	19:08
14	04:34	04:44	05:59	06:23	12:00	15:21	17:56	19:08
15	04:33	04:43	05:59	06:23	11:59	15:21	17:56	19:07
16	04:33	04:43	05:58	06:22	11:59	15:21	17:56	19:07
17	04:33	04:43	05:58	06:22	11:59	15:20	17:56	19:07
18	04:33	04:43	05:58	06:22	11:59	15:20	17:56	19:07
19	04:32	04:42	05:57	06:21	11:59	15:20	17:56	19:07
20	04:32	04:42	05:57	06:21	11:58	15:19	17:56	19:07
21	04:32	04:42	05:57	06:21	11:58	15:19	17:56	19:06
22	04:31	04:41	05:56	06:20	11:58	15:18	17:56	19:06
23	04:31	04:41	05:56	06:20	11:58	15:18	17:56	19:06
24	04:31	04:41	05:55	06:19	11:57	15:18	17:56	19:06
25	04:31	04:41	05:55	06:19	11:57	15:17	17:56	19:06
26	04:30	04:40	05:54	06:18	11:57	15:17	17:55	19:06
27	04:30	04:40	05:54	06:18	11:57	15:16	17:55	19:05
28	04:29	04:39	05:54	06:18	11:56	15:16	17:55	19:05
29	04:29	04:39	05:53	06:17	11:56	15:15	17:55	19:05
30	04:29	04:39	05:53	06:17	11:56	15:15	17:55	19:05
31	04:28	04:38	05:52	06:16	11:55	15:14	17:55	19:05
Untuk Kota Depok 6°24' LS 106°49' BT
Arah :		295.22 ° ke Mekah
Jarak :		7928.581 km ke Mekah
Penentapan Waktu Shubuh	: 20.0 deg. Kemiringan Matahari
Penetapan Waktu Ashr	: Perbandingan bayangan 1 (Shafi'i dan lainnya)
Penetapan Waktu Isya	: 18.0 deg. Kemiringan Matahari
Penetapan Waktu Imsyak	: 10.0 min. Jarak Waktu dari Shubuh
Jadwal sudah diberi	: 2 menit untuk waktu Ihtiyati (pengaman)
copyright © 2003-2014 by cahyadsn Modified by JadwalSholat.org

Aher: Waduk Terbesar kedua di Indonesia Siap Beroperasi

Bandung - Waduk Jatigede yang berlokasi di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat kini siap beroperasi. Demikian ditulis Ahmad Heryawan dalam akun facebooknya, Senin (11/8).

"Cita-cita lama Indonesia sejak 1973 direncanakan untuk dibangun alhamdulillah saat ini kondisinya siap beroperasi," tulis Pria yang akrab disapa Aher itu.

Aher mengatakan waduk Jatigede merupakan waduk terbesar kedua di Indonesia. 

"Bendungan terbesar pertama adalah waduk Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat," paparnya.

Waduk yang memiliki luas 1.766 ha ini mampu menampung 1 Milyar kubik air dan dapat mengairi 90.000 hektar sawah.

"Waduk ini juga berfungsi sebagai pengendali banjir," tambahnya.

Waduk yang dijadwalkan akan memulai proses penggenangan pada Desember ini akan menghasilkan 110 Megawatt listrik dan dapat menerangi sepertiga pulau Jawa dan memasok listrik untuk pulau Bali.

"Mohon doa semoga lancar dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat," pungkasnya.

*pks.or.id

Inilah Nasihat Hilmi Aminuddin Kepada Kader PKS

Jakarta - Kader Partai Keadilan sejahtera (PKS) diminta untuk menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum penting untuk kembali menjaga nilai-nilai ukhuwah Islamiyah baik sesama kader PKS maupun terhadap orang lain yang berbeda partai.

Demikian dikatakan ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin dalam sambutannya di acara Halal Bi Halal Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS di Jakarta, Ahad (10/8). 

"Buang rasa iri dan dengki dalam diri kita, jaga semangat ukhuwah," ujarnya.

Hilmi menambahkan bahwa seluruh umat muslim bersaudara walaupun berbeda partai, komunikasi harus tetap dijaga.

"Recovery komunikasi, akibat-akibat komunikasi karena perbedaan pilihan politik, hubungan kita tidak boleh putus. Apapun partainya mereka saudara kita, jaga hubungan baik," tuturnya.

Diakhir sambutannya Hilmi berpesan agar kader-kader PKS harus memperkuat kembali kerja-kerja dakwahnya. "Dakwah ini harus ditampilkan secara integral," pungkasnya.

Acara ini dimeriahkan dengan pembacaan puisi berantai oleh anak-anak kader PKS dan penampilan Sekjend PKS, Taufik Ridlo dengan menyanyikan beberapa lagu.

Turut hadir Presiden PKS Anis Matta, Sekjend PKS Taufik Ridlo, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, para anggota dewan dari PKS, dan beberapa petinggi DPP PKS lainnya.

*pks.or.id

PKS Depok Masih Menggodok Nama Bakal Cawalkot

 

 

DEPOK - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok, masih melangsungkan pemilihan raya (Pemira) untuk mencari pengganti Nur Mahmudi Ismail yang akan mengakhiri jabatannya pada tahun 2015.

Dari 30 nama bakal Calon Walikota (Cawalkot) Depok, kini telah mengerucut pada 10 nama. Nama Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad pun masuk radar PKS.

"Nama beliau (Idris) masuk ke dalam 10 besar, termasuk nama saya ada di dalamnya," ujar Ketua DPD PKS Kota Depok, M Supariyono kepada wartawan, Minggu (10/08/2014).

Ia menambahkan ke sepuluh nama tersebut nantinya akan dibawa ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS. Dikatakannya, nantinya DPP lah yang akan menentukan apakah dipilih tiga orang atau langsung dimunculkan satu nama.

Di PKS, lanjutnya, memiliki mekanisme tersendiri untuk mengumumkan kapan nama bakal Cawalkot Depok dari partainya itu akan diumumkan. DPD PKS, kata dia, tidak memiliki wewenang untuk mengintervensi itu.

"Namun begitu, kami berharap di akhir tahun ini sudah ada nama calon walikota dari internal kami dan dapat dipulish ke masyarakat. Karena kalau di awal tahun 2015 kami rasa terlalu lama, kami tetap mengusung calon walikota, pilihannya ya harus berkoalisi dengan partai lain. Kami juga telah melakukan komunikasi politik dengan partai lain namun sifatnya baru pembukaan saja, belum terlalu intens," tuntas Supariyono.

Sebelumnya, Supariyono mengatakan, istri Walikota Depok, Nur Azizah Tamhid juga masuk ke dalam 30 nama bakal calon walikota dalam pemira. Namun, dia enggan berkomentar apakah Nur Azizah masih masuk ke dalam 10 besar.

 

*okezone.com

Wakil Wali Kota Depok Sampaikan Materi Manasik Haji

Wakil Wali Kota Depok, Idris Abdul Shomad hari Sabtu (09/08/2014), memberikan materi mengenai manasik haji di Masjid At Taubah, Radar Auri, Cimanggis Depok. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kemenag dan beberapa staf dari kantor urusan agama.

Pertemuan ini merupakan pertemuan ke empat yang nantinya akan ditutup pada pertemuan ke tujuh sebelum menuju asrama haji. Dalam paparannya, Idris menjelaskan ibadah merupakan kebutuhan semua makhluk hidup. Sehingga haji dapat dikatakan sebagai kebutuhan lahir dan batin setiap umat muslim. Dirinya juga mengatakan, ketika kita sudah berada di tanah suci, dihimbau untuk menjauhi prasangka buruk, karena itu termasuk pekerjaan setan. 

“Jauhi ‘ngedumel’ ketika berada di tanah suci, fokusnya hanya untuk beribadah lilahita’ala,” ucap Idris.

Ia juga mengatakan sepulang dari Mekkah, para jama’ah haji akan terlihat seperti bayi yang baru dilahirkan, sehingga perlu menjaga sikap dan ucapan karena malaikat senantiasa ada disamping mereka.

Terkait banyaknya Calon Haji (Calhaj) yang gagal berangkat, jikalau memang itu terjadi diwajibkan untuk kita agar siap menerima apapun takdir Allah sebab ketika seseorang sudah berniat berangkat Haji dan ternyata ditimpa musibah maka Allah menjanjikan pahala yang setimpal dengan orang-orang yang telah melaksanakan Haji.

Terakhir, dirinya memberikan tips kepada Calhaj untuk menyiapkan saputangan kecil dan botol air mineral untuk berwudhu diperjalanan maupun ketika di tanah suci dengan membasuh bagian tubuh yang rukun-rukun saja misalnya muka, tangan, kepala, rambut, kaki.

“Satu kali cukup asalkan rata, insya allah kita akan terjaga dengan wudhu kita. Hal ini dilakukan terkait jutaan Calhaj yang melakukan ibadah dan tidak kebagian berwudhu karena antri, semoga bermanfaat,” tutup Idris.

*depok.go.id

Hasil Pilpres Turki: Erdogan Menang!

ISTANBUL - Perhitungan Dewan Pemilihan Agung (Supreme Election Board/KPU) Turki, menunjukkan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan memenangkan pemilu pertama kalinya presiden secara langsung. Kemenangan ini memperkuat posisi Erdogan sebagai pemimpin Turki yang sangat kuat. Demikian kantor berita yang dikelola negara Anadolu melaporkan Minggu (10/8).

Dengan 98,75% suara masuk yang sudah dihitung, Erdogan meraih 51,95%, disusul saingan utamanya Ekmeleddin Ihsanoglu 38,34%. Sedangkan kandidat ketiga, Selahattin Demirtas meraih 9,71%.Dengan demikian, Erdogan memenangkan Pilpres dengan satu putaran. Putaran dua yang direncanakan 24 Agustus tidak diperlukan lagi, demikian pengumuman dari KPU Turki.

Minggu (10 Agustus 2014), untuk pertama kalinya rakyat Turki memilih Presiden secara langsung. Pilpres ini diikuti tiga kandidat, Recep Tayyip Erdogan yang diusung Partai Keadilan dan Pembangunan (AK-Parti), Ekmeleddin İhsanoğlu (mantan sekjen OKI yang dicalonkan oleh partai sekuler Republic People’s Party/RPP, dan Nationalist Movement Party/NMP) dan Selahattin Demirtaş (perwakilan suku Kurdi yang merupakan ketua Peace and Democracy Party/PDP).

Sambut Kemenangan

*pkspiyungan.org

Pakar: Gugatan ke MK Sehatkan Demokrasi dan Investasi

Jakarta (9/8) - Ketua Bidang Hukum Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Pusat Syaiful Bakhri mengatakan, gugatan indikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melaksanakan Pilpres 2014 secara prosedural d‎inilai positif buat pembelajaran demokrasi di Indonesia. "Gugatan ini positif untuk pembelajaran demokrasi, agar ke depan demokrasi lebih matang dan dewasa," katanya ketika di hubungi Jumat (8/8).

Menurutnya, legal standing Prabowo-Hatta tidak ada masalah. 

"Pihak Pemohon masih memiliki legal standing, karena pada waktu di KPU (Prabowo-Hatta) hanya meminta penundaan pengumuman dan masih ada rentang waktunya, juga tahapan pilpres telah selesai dalam arti pencoblosan," kata Syaiful.

Menurutnya, UU Pemilu Nomor 42 Tahun 2008 masih memiliki kelemahan, karena masih membuka ruang kecurangan oleh peserta, maupun penyelenggara pemilu. 

"Masih ada celah kelemahan dari UU kita sekarang, sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.. Penyelenggara pemilu tidak boleh berpihak pada salah satu calon," katanya.

Secara umum, Saiful menilai independensi KPU masih diragukan. Selain itu, dia berpendapat seharusnya KPU lebih tanggap dalam merespon berbagai pengaduan yang disampaikan oleh Bawaslu sehingga kecurangan yang terjadi dapat langsung direspon tanpa harus memberikan beban bagi MK. 

"Sekarang proses di MK sudah berjalan, maka harus dijalani," tambahnya.

‎Sebelumnya, Kordinator‎ Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Gandi Parapat ‎meyakini putusan MK dalam sidang gugatan ini demi kepentingan bangsa. 

"Gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam sengketa Pemilu Presiden di MK merupakan bagian dari kemajuan demokrasi di Indonesia. Kita harus menghormati dan mendukung upaya hukum itu. Tidak usah ditanggapi berlebihan," ujar Gandi Parapat.

Gandi mengatakan, tanggapan yang berlebihan dari berbagai kalangan justru bisa memunculkan persoalan baru. Lebih baik antarpendukung maupun masyarakat bersabar menunggu sambil mengikuti perkembangan proses sidang gugatan tersebut.

"Gugatan Prabowo-Hatta itu akan membawa nilai positif buat bangsa ini. Bangsa luar yang mengikuti proses demokrasi di Indonesia, tentunya semakin tertarik. Proses demokrasi ini yang kemudian membuat bangsa asing tidak takut untuk berinvestasi di negeri ini. Sebab, demokrasinya sudah teruji dan berjalan baik," katanya.

*pks.or.id