PKSTapos, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegas menolak kampanye kondom
yang direncanakan Menteri Kesehatan (Menkes). Hal itu disampaikan dalam
rapat kerja DPR dengan Menkes, Senin (25/6) kemarin.
"Dengan tegas kami menolak kampanye pemerintah untuk meningkatkan
penggunaan kondom pada remaja dan masyarakat di Indonesia. Justru yang
perlu ditingkatkan adalah sosialisasi dari dampak seks bebas," ujar
anggota Komisi IX DPR, Herlini Amran.
Lebih jauh, aleg PKS dari dapil Kepualuan Riau itu menegaskan bahwa
tantangan kerja Kemenkes terkait permasalahan kesehatan di Indonesia
tidaklah ringan. Kemenkes perlu melakukan terobosan 'briliant' untuk
menjawab masalah kelangkaan dan distribusi tenaga kesehatan di berbagai
daerah, terutama DTPK, merespon kasus-kasus gizi buruk yang masih saja
bermunculan di lokasi yang berbatasan langsung dengan ibu kota hingga
pelosok, menyiapkan fasilitas dan tenaga kesehatan guna merealisasikan
hajatan besar bangsa, yakni BPJS Kesehatan 2014.
"Menkes juga harus melakukan langkah-langkah berani untuk mengontrol
penggunaan anggaran kementerian, agar lebih tepat sasaran dan laporannya
tidak lagi-lagi berstatus disclaimer. Ini penting sekali," tambah
Herlini.
Sementara itu, Rieke Diah Pitaloka menilai isu kondom telah menutupi kebocoran anggaran di Kemenkes.
"Tapi saya akui isu kondom itu berhasil menutupi kebocoran anggaran
vaksin flu burung. Jadi ini dibungkus langsung oleh kondom. Kok bisa
mengimport vaksin yang kemudian kedaluwarsa dalam jumlah miliaran?" kata
anggota komisi IX DPR dari fraksi PDIP itu.
