Islamedia - Beberapa hari ini isu resufle sangat kuat menerpa menteri-menteri PKS karena PKS bersebarangan dengan pemerintah dalam kenaikan harga BBM di siding DPR (30/03/2012). Isi ini bukan kali ini saja menerpa PKS, sebelumnya telah terjadi beberapakali isi resufle bahkan Menristek yang sebelumnya dijabat oleh Menteri dari PKS telah diresufle.
Partai Demokrat menganggap resufle ini perlu karena akan menyulitkan menteri-menteri PKS untuk bersikap professional sehubungan dengan sikap PKS yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Hal inipun dibantah oleh menteri-menteri PKS atas sikap keprofesinalan ini. PKS sendiri mempersilahkan kepada SBY selaku presiden untuk mengecek kinerja dari profesionalan menteri-menri PKS sendiri.
Pernyataan partai Demokrat tentang ketidak profesionalan menteri-menteri PKS ini tentunya harus dibuktikan dengan proses evaluasi kinerja mereka, bukan berdasarkan berseberangan atau tidaknya partai mereka dalam mendukung setiap tindakan pemerintahan.
Hal sederhana saja dalam keprofesionalan ini bisa dibandingkan secara sederhana antara menteri-menteri dari PKS dengan menteri-menteri lainnya dari mitra koalisi. Berikut beberapa menteri yang juga menjabat sebagai ketua partai :
- Ketua Umum PAN Hatta Rajasa : Menteri Koordinator Perekonomian;
- Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- dan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali : Menteri Agama.
Hal ini sangat berbeda dengan PKS yang sangat ditekankan bahwa tidak bolehnya memiliki jabatan ganda karena justru akan sangat mempengaruhi profesionalan dari para menteri. Bahkan menteri-menteri yang berasal dari parpol koalisi terbelenggu dalam bersikap ketika harus membela rakyat atau justru mempertahankan kursi kekuasaan menterinya yang bisa bersama kita lihat ketika siding DPR kemarin dalam pengambilan keputusan untuk menaikan atau tidak menaikkan harga BBM.
Lalu apakah partai demokrat tidak paham dengan sikap professional dari menteri-menteri PKS? Atau justru kader-kader democrat yang bernafsu untuk menduduki jabatan menteri-menteri tersebut karena bisa menjadi lumbung kekayaan dengan sikap-sikap mereka yang tidak pro rakyat.
sumber: islamedia
