Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak khawatir bakal dikeluarkan dari barisan koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Keputusan PKS menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah merujuk pada penolakan masyarakat atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
"Dari awal kita menolak. Ini kan maunya rakyat yang harus diikuti parpol," kata Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin kepada detikcom, Sabtu (31/3/2012).
Hilmi menegaskan meski berada di koalisi, namun partainya tetap memiliki independensi dalam memutuskan sesuatu utamanya menyangkut kebijakan pemerintah terkait masyarakat. "Enggak apa-apa dilaporin ke SBY, kita tidak keberatan. Lagi kenapa mesti dilaporin kan Pak SBY sudah melihat jelas sikap kami dari siaran televisi," imbuhnya.
Dia menambahkan, partainya siap bila harus berada di luar pemerintahan. Bagi PKS, urusan koalisi tidak urgen lantaran PKS memfokuskan kerja untuk rakyat. "Kita enggak khawatir mau ditendang dari koalisi. Kita di luar pemerintah bisa, di dalam juga bisa,
namanya ibadah yang penting bekerja," tandasnya.
Seperti diketahui dalam paripurna persetujuan revisi Undang-Undang APBN Perubahan tahun 2012, PKS menolak penambahan pasal 7 ayat 6 A yang menjadi dasar bagi pemerintah menaikan harga BBM dengan syarat harga minyak mentah dunia mencapai USD 200 per barel dalam kurun waktu enam bulan.
Sikap PKS sama dengan keputusan partai non koalisi yakni PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura yang juga menolak kenaikan harga BBM. Namun, PDIP dan Hanura memilih walk out saat dilakukan voting. Jumlah suara penolak kenaikan pun kalah telak dari pro kenaikan yang didukung 356 suara dari Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB.
Sebelumnya Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengakui partainya kecewa dengan keputusan yang diambil PKS. Sutan pun berencana melaporkan ulah PKS ini ke Ketua Setgab Koalisi, SBY.
"Kita repot, mestinya bisa kan setuju dengan catatan, jangan mereka menolak. Anggota Setgab itu kritis boleh, tapi ketika kebijakan membutuhkan ya diberikan. Kalau dukungan sampai selesai 2014. Kalau di dalam koalisi ya harus mendukung," ujarnya terpisah.
"Dari awal kita menolak. Ini kan maunya rakyat yang harus diikuti parpol," kata Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin kepada detikcom, Sabtu (31/3/2012).
Hilmi menegaskan meski berada di koalisi, namun partainya tetap memiliki independensi dalam memutuskan sesuatu utamanya menyangkut kebijakan pemerintah terkait masyarakat. "Enggak apa-apa dilaporin ke SBY, kita tidak keberatan. Lagi kenapa mesti dilaporin kan Pak SBY sudah melihat jelas sikap kami dari siaran televisi," imbuhnya.
Dia menambahkan, partainya siap bila harus berada di luar pemerintahan. Bagi PKS, urusan koalisi tidak urgen lantaran PKS memfokuskan kerja untuk rakyat. "Kita enggak khawatir mau ditendang dari koalisi. Kita di luar pemerintah bisa, di dalam juga bisa,
namanya ibadah yang penting bekerja," tandasnya.
Seperti diketahui dalam paripurna persetujuan revisi Undang-Undang APBN Perubahan tahun 2012, PKS menolak penambahan pasal 7 ayat 6 A yang menjadi dasar bagi pemerintah menaikan harga BBM dengan syarat harga minyak mentah dunia mencapai USD 200 per barel dalam kurun waktu enam bulan.
Sikap PKS sama dengan keputusan partai non koalisi yakni PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura yang juga menolak kenaikan harga BBM. Namun, PDIP dan Hanura memilih walk out saat dilakukan voting. Jumlah suara penolak kenaikan pun kalah telak dari pro kenaikan yang didukung 356 suara dari Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB.
Sebelumnya Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengakui partainya kecewa dengan keputusan yang diambil PKS. Sutan pun berencana melaporkan ulah PKS ini ke Ketua Setgab Koalisi, SBY.
"Kita repot, mestinya bisa kan setuju dengan catatan, jangan mereka menolak. Anggota Setgab itu kritis boleh, tapi ketika kebijakan membutuhkan ya diberikan. Kalau dukungan sampai selesai 2014. Kalau di dalam koalisi ya harus mendukung," ujarnya terpisah.
sumber: detik.com
