MENSOS Resmikan Rumah Bersalin Gratis Solo Peduli

PKS Tapos, SOLO- Menteri Sosial (Mensos) RI, Dr Salim Segaf Al-Jufri meresmikan Rumah Bersalin Gratis (RBG) Solo Peduli, Jumat (3/8/2012). RBG yang beralamat di Jl Petir RT 001/RW 014 Gendingan, Jebres, terdiri tiga lantai.

Lantai I terdiri ruang lobi, apotek, ruang periksa, ruang partus, tujuh ruang rawat inap dan musala. Menariknya, setiap ruang dilengkapi kamar mandi dalam dan air conditioner (AC). Untuk lantai II difungsikan sebagai kantor, sedangkan lantai III untuk ruang pertemuan.

Biaya pengadaan tanah dan pembangunan RBG Solo Peduli sekitar Rp1,9 miliar. Direktur Pelaksana Solo Peduli, Supomo, dalam sambutannya mengatakan standar pelayanan RBG tetap berkualitas kendati gratis. Kehadiran RBG diharapkan menjadi solusi persoalan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan. Ironisnya sebagian besar di antara mereka berasal dari golongan masyarakat tidak mampu.

Supomo menjelaskan RBG Solo Peduli telah eksis sejak 12 Desember 2007 lalu. RBG yang mengantongi izin sebagai rumah bersalin nomor 975/0872/PK/VII/2009 beroperasi selama 24 jam dalam sehari dan tujuh hari dalam sepekan. Sumber daya manusia (SDM) RBG terdiri satu dokter spesialis kandungan, satu dokter umum, apoteker, fisioterapis, tujuh bidan, serta beberapa relawan medis terlatih.

Jenis layanan yang diberikan meliputi USG, KB, periksa umum, periksa kesehatan ibu dan anak, manajemen terpadu anak Balita sakit, pemeriksaan kehamilan dan partus, penyuluhan kesehatan dan pembinaan spiritual. Sampai saat ini sudah ada 13.527 pasien yang memanfaatkan layanan di RBG Solo Peduli.

“Seluruh biaya pembangunan RBG ini berasal dari masyarakat. Kendati gratis, tapi layanan berkualitas,” tegas Supomo.

Lebih lanjut dia menyampaikan pihaknya bercita-cita mendorong Solo tidak hanya berkembang sebagai kota budaya. Melainkan juga Solo dikembangkan menjadi kota peduli. Sedangkan Mensos RI, Salim Segaf Al-Jufri mengapresiasi positif bertumbuhnya secara signifikan jumlah donatur dan donasi Solo Peduli. Bila pada tahun 1999 jumlah donatur Solo Peduli hanya 773 orang, tahun ini mencapai 36.485 orang.

Begitu juga bila nilai donasi tahun 1999 hanya Rp7,1 juta, tahun 2011 lalu mencapai Rp5,7 miliar. Salim menyatakan keberadaan yayasan sosial seperti Solo Peduli sangat penting untuk mengurangi persoalan-persoalan sosial. Prinsip kepedulian seperti yang dijalankan Solo Peduli diharapkan bisa dikembangkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain meresmikan RBG Solo Peduli, Mensos juga berbuka puasa bersama ratusan anak yatim dan dhuafa Kota Bengawan di dekat TPA Putri Cempo tepatnya di Masjid An-Nuur Mojosongo. Dalam kesempatan itu diluncurkan program baru Solo Peduli yang diberi nama Solo Cinta Yatim.

*solopos.com

PKS Kaji Ulang Peluang Misbakhun Kembali ke DPR

PKS Tapos, JAKARTA - PKS terus mengkaji putusan Pengajuan Kembali (PK) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait kasus Misbakhun.

PKS juga mengaku belum bisa memastikan apakah Misbakhun bisa kembali menjadi anggota DPR sebagaimana yang dimaksud UU pascadikabulkannya Peninjauan Ulang (PK) terhadap kasusnya.

"Sampai hari ini DPP PKS dan fraksi masih mlakukan kajian terhadap amar putusan PK, kami dengar ada perintah untuk merehabilitasi terhdap kedudukan semula, yang dimaksud kedudukan semula ini apa," ujar Wasekjen PKS, Mahfudz Siddiq di Jakarta, Kamis (2/8/2012).

Sebab kata Mahfudz PKS telah melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Misbakhun lantaran ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan pencairan letter of credit. Tapi, PAW itu bukan sebagai pemberhentian tetap kepada Misbakhun.

Oleh sebab itu, jika Misbakhun mengajukan surat permohonan untuk kembali lagi sebagai anggota DPR, maka peluang untuk Misbakhun kembali ke DPR sangat besar.

"Prosesnya PAW bukan pemberhentian maka kalau ada pengembalian posisi ini memang  kasus baru tentu saja akan di tindak lanjuti DPP dan fraksi  kalau ada pengajuan dari yang bersngkutan," tambah dia.

Sementara kata Mahfudz, hingga saat ini pasca pengabulan PK itu, Misbakhun belum mengajukan surat  apapun kepada DPP maupun Fraksi PKS.

"Secara resmi belum ada pengajuan. kalau ngbrol sudah ada, karena itu bagian dari upaya beliau bagian dari hak-hak yang direhabilitir kalau sudah ajuan resmi, DPP akan mengkaji," pungkasnya.

*news.okezone.com

Kemenpera Didesak PKS Beri Subsidi Kredit Rumah

 

 Makin bersih makin baik, demikianlah PKS (gambar: klikompas.blogspot.com )

PKSTapos, JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR RI mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan kebijakan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kategori non bankable yang banyak bekerja disektor informal. Salah satunya dengan pemberian subsidi kredit pemilikan rumah bagi MBR.

Desakan itu disampaikan anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo, di Jakarta, Kamis (21/6/2012). Sehari sebelumnya, ia juga sudah memperingatkan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), bahwa sesuai dengan hasil rapat kerja komisi V DPR RI pada 31 Januari lalu, Kemenpera sudah diminta untuk memperhatikan dan memberikan kebijakan kepemilikan rumah bagi MBR pekerja sektor informal yang lemah dalam akses perbankan.

"Selama ini subsidi program Fasilitas Likuiditas Pembayaran Perumahan (FLPP) yang dilaksanakan pemerintah disediakan untuk masyarakat kecil. Sementara kenyataannya di lapangan, bank pelaksana FLPP tidak semua masyarakat kecil yang disetujui usulan KPR-nya. Karena yang tidak berpenghasilan tetap langsung ditolak bank. Bank mempersyaratkan salah satunya punya slip gaji," kata Sigit.

Apalagi, menurut Sigit, dari 13,6 juta keluarga di Indonesia yang gagal memiliki rumah, 80 persen disebabkan penolakan KPR oleh bank, karena tak ada jaminan atau slip gaji. Mereka inilah yang berprofesi sebagai nelayan, petani, tukang ojek, pedagang kaki lima. "Karena itu, kami sudah meminta kepada Kemenpera untuk membuat kebijakan agar sector informal yang nonbankable ini bisa terbantu dan mendapatkan akses untuk memperoleh KPR bersubsidi," kata Sigit.

*tribunnews.com

PKS: Wajar Jika Indonesia Disebut Negara Gagal

 

Indra anggota FPKS DPR-RI (Foto: dakwatuna.com )

PKSTapos, JAKARTA – Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Indra, mengaku tidak terkejut Indonesia mendapat predikat negara gagal. Menurutnya, bukan tanpa alasan, organisasi Fund for Peace memeringkat Indonesia sebagai negara gagal. 

Menurut Indra, beberapa tahun terakhir ini, pemerintah telah gagal menjalankan peran dan kewajibannya. Indonesia, kata Indra, diliputi berbagai masalah yang tidak terselesaikan dengan baik, bahkan hampir di semua bidang. Salah satunya, kata dia di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia.”Rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum tercabik-cabik dan jauh dari harapan sebagai akibat perilaku menyimpang para penegak hukum,” kata Indra, Kamis (21/6).

Carut marut dibidang hukum ini, kata Indra karena peraturan perundang-undangan yang lemah dan tebang pilih. “Hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” kata dia.

Selain itu, kata dia perilaku korup dan kasus korupsi terus marak merambah di seluruh lini. Belum lagi, lanjutnya maraknya kejahatan dan kekerasan, serta peredaran narkoba yang membuat rasa aman publik sangat terusik.

Pemerintahpun, kerapkali gagal dalam memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak masyarakat terhadap tindakan perampasan hak dan kesewenang-wenangan para pemodal yang pada akhirnya membuat masyarakat frustasi.

Contoh lain, Indra melanjutkan, kegagalan di bidang ketenagakerjaan. Hampir setiap hari terdengar unjuk rasa buruh, sebagai akibat tidak mampunya pemerintah menjadi wasit dan regulator yang baik, sehingga penyimpangan hubungan industrial terjadi di mana-mana.

“TKI kita lebih banyak jadi “budak-budak” di negeri orang dengan beragam masalahnya, pekerja dan buruh kita di dalam negeri juga terkesan dibiarkan menjadi objek perbudakan modern dengan tameng outsourcing pekerja kontrak,” kata dia. “Jadi sangat wajar dan tepat apabila The Fund for Peace (FFP) memasukkan Indonesia dalam kelompok negara-negara gagal di dunia,” kata dia.

*korupsidiindonesia.info

Polemik Gedung Baru KPK Politisi PKS Sindir Bambang Widjojanto

PKSTapos, Jakarta - Anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsy menyindir niatan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) untuk menggalang dana bagi pembangunan gedung baru KPK jika tidak disetujui oleh komisi III DPR.

Menurutnya, tindakan Bambang tersebut merupakan bentuk tindakan emosi dan reaktif.

"Memang ini negara NGO dan LSM," sindir Aboe seusai launching buku Presiden Offside di Senayan, Jakarta. Sabtu, (23/6/2012).

Tindakan Bambang itu dinilainya dapat menimbulkan kecenderungan bagi instansi-instansi lain seperti Kepolisan. Apalagi, bila seorang pejabat yang memberikan sumbangan itu bisa dikatakan sebagai bentuk gratifikasi.

"Jadi, kalau menurut saya tidak pantaslah seorang negarawan seperti Bambang bicara seperti itu," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin menyertakan masyarakat dalam penggalangan dana bila DPR tidak bisa memberikan anggaran untuk penyediaan gedung baru KPK.

"Kami akan mengumpulkan bantuan masyarakat untuk mengumpulkan dana guna penambahan gedung agar KPK bisa berjalan lebih baik," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/6/2012).

Bambang menyatakan, saat ini KPK merasa memerlukan gedung baru yang sesuai dengan kapasitas dan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

Dana yang diajukan KPK sebesar Rp61 miliar. Hingga kini, pengajuan itu masih diberi tanda bintang oleh Komisi III DPR. Tanda bintang biasanya diberikan karena ada suatu masalah. Sehingga, tidak bisa diajukan ke tingkat lebih tinggi yaitu ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Ribuan Warga Depok Sarapan Bareng Polisi dan Walikota Depok

 

 Nur Mahmudi Ismail, paling kiri berhelm kuning tampak di garis start (foto: Monde)

Para pemimpin selain harus akur, mereka juga diharapkan dekat dengan rakyatnya. Pelaksana pemerintahan dalam hal ini walikota, wakil walikota dan pemegang kendali keamanan di kota Depok setidaknya mencontohkan perilaku tersebut. Dalam momentum Hari Bhayangkara, sekitar 10.000 warga Depok bersama pemimpin-pemimpin kota ini mengayuh sepeda dari halaman Mapolres Depok menuju areal Studio Alam TVRI, Sukmajaya, Sabtu (16/6) pagi.

Fun Bike atau bersepeda santai bertajuk Bhayangkara Gowees 2012 tersebut juga diikuti ratusan anggota polisi, TNI, wartawan, berbagai komunitas di Kota Depok, serta tokoh masyarakat dan pejabat Depok. Media monitordepok memberitakan, start ngegowees diawali pembacaan doa. Kemudian, pukul 06.30, Kapolresta Depok Kombes Pol Mulyadi Kaharni mengibarkan bendera sebagai tanda pelepasan peserta.

Di antara peserta terlihat Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail, Wakil Walikota Idris Abdul Shomad, Wakapolres Depok AKBP AM Kamal, Anggota DPRD Depok Agung Witjaksono, Soetadi Dipowongso, Sutopo, Ernawati, tokoh muda Depok Pradi Supriatna, Ketua MPC Pemuda Pancasila Rudi HM Samin, para Kapolsek, pengurus FKPM dan Pokdar Kamtibmas, tokoh masyarakat Sukmajaya Yahman Setiawan, tokoh masyarakat Beji H Sutisna, serta Letkol Putra Widias (mewakili Kostrad Cilodong). 

Seperti fun bike sebelumnya, saat tiba di lokasi finish, ribuan peserta juga dijamu sarapan pagi dengan beragam pilihan menu. Pihak panitia yang diketuai Kompol Suratno (Kabagops Polres Depok) menyediakan seabreg doorprize menarik di antaranya 66 sepeda, kulkas, televisi, mesin cici, kompor gas, dll. Adapun hadiah utamanya yaitu tiga unit motor. 

Secara khusus, Polres Depok memberikan hadiah kepada peserta termuda dan tertua, yaitu Raja (5 tahun) dan  Kirno (79 tahun). Kedua mendapatkan masing-masing satu unit sepeda, tanpa mengikuti pengocokan kupon doorprize. 

Sedangkan hadiah utama berupa tiga sepeda motor diraih oleh Krisdianawati, warga Kelurahan Depok, serta anggota Polsek Limo, Rianto. Sepeda motor ketiga diraih oleh Suwandi, yang merupakan Ketua Pokja Wartawan Depok.

Kapolres Depok, Kombes Mulyadi Kaharni, mengaku bangga dengan banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan ini, di antara peserta ada pula yang secara langsung mengucapkan selamat HUT Bhayangkara.

 “Inilah kebersamaan yang indah... terima kasih warga Depok. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan melancarkan kegiatan ini, termasuk para sponsor,” ucap Kapolres.

Sementara itu, Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mengapresiasi kegiatan sepeda santai yang digelar Polresta Depok.

“Saya ikut menjadi peserta, karena sangat merespons kegiatan ini. Menggowes sepeda selaras dengan program penghematan energi. Sukses buat polisi, dan selamat HUT Bhayangkara ke-66,” kata Nur Mahmudi.