TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Gabungan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan BBM di depan DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012). pemerintah berencana menurunkan subsidi BBM, yang berimbas pada kenaikan harga BBM, pada awal April mendatang. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
"Perlu diingat bahwa koalisi dibangun tidak tiba-tiba. Semua ada ceritanya. Bila yang dipertanyakan adalah komitmen, sejarah sudah mencatat bukan kami yang merusak komitmen itu,"
Aboe Bakar Al Habsy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Para politisi yang tergabung dalam koalisi mempertanyakan komitmen Partai Keadilan Sejahtera terhadap koalisi setelah berbagai sikap yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Terakhir, PKS berbeda sikap terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Bagaimana tanggapan PKS atas kritikan itu? "Perlu diingat bahwa koalisi dibangun tidak tiba-tiba. Semua ada ceritanya. Bila yang dipertanyakan adalah komitmen, sejarah sudah mencatat bukan kami yang merusak komitmen itu," kata Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy di Jakarta, Minggu ( 1/4/2012 ).
Pernyataan Aboe Bakar itu mengacu pada sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengurangi pos menteri PKS dari empat menjadi tiga kursi. Kader PKS Suharna Surapranata ditarik dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi.
"Karena komitmen pada kami sudah dikurangi, yah wajar kalau kedepan kami tidak memiliki kewajiban sepenuh dulu lagi," kata Aboe Bakar.
Aboe Bakar melanjutkan, sikap PKS yang menolak penambahan ayat 6a pada Pasal 7 UU APBNP 2012 setelah melihat aspirasi rakyat. Bila kebijakan koalisi sudah bersebrangan dengan rakyat, kata dia, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sudah menegaskan akan berdiri bersama rakyat.
Ketika pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, PKS bersikap tetap mempertahankan Pasal 7 ayat 6 tanpa ada tambahan ayat 6a. Pasal 7 ayat 6 mengatur harga BBM bersubsidi tidak naik.
Adapun substansi ayat 6a memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan.
"Kami tidak tuli dengan orasi-orasi yang diteriakkan buruh. Kami tidak buta dengan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa hingga berdarah-darah. Berbagai aksi yang masif itu menunjukkan mereka benar-benar menolak kenaikan harga BBM," kata Aboe Bakar.
Anggota Komisi III itu menambahkan, Presiden pasti akan menyikapi perkembangan dalam rapat paripurna di DPR. Jika pun nanti harus kehilangan kekuasaan di kabinet, kata dia, PKS siap.
"PKS bukan tipe partai yang takut kehilangan kekuasaan. Para menteri itu adalah kader yang ditugaskan untuk membantu akselerasi pembangunan nasional. Mentalitas kami siap saja ditugaskan di mana pun, baik di dalam pemerintahan maupun di luar," ujarnya.
sumber : tribunnews.com
