Mahasiswa Jawa Barat Sampaikan Aspirasi Tolak Kompensasi BLSM

 

BANDUNG - Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia Teritori Jabar, menyampaikan aspirasi yaitu menolak kompensasi BLSM. Aspirasi tersebut, disampaikan mahasiswa pada audiensi dengan perwakilan Komisi-Komisi di DPRD Jabar, Senin Sore (1/7) di ruang Komisi B DPRD Jabar.

 

Perwakilan mahasiswa dalam audiensi tersebut, selain menyampaikan beberapa aspirasi. Pertama, menolak program kompensasi BLSM dan kembalikan anggaran untuk program kompensasi BLSM pada anggaran subsidi BBM.

 

Kedua, kendalikan tariff transporasi, distribusi dan harga jual barang yang membengkak naik akibat kenaikan harga BBM. Ketiga, melakukan efisiensi pos anggaran birokrasi untuk menutupo anggaran belanja.

 

Keempat, optimalisasi target penerimaan pajak untuk menutupi anggaran belanja dan pengeluaran dalam APBN, sehingga tidak perlu untuk mengurangi subsidi BBM. Kelima, optimalisasi infrastruktur konversi BBM dan industry substitusi/komplementer BBM.

 

Keenam, benahi dan tingkatkan sarana transportasi public untuk mengurangi konsumsi BBM serta ketujuh, nasionalisasi asset Negara oleh BUMN Pertamina.

 

Mahasiswa, atas penolakan kebijakan pemerintah tersebut memaparkan beberapa  pertimbangan. Menurut, mahasiswa Indonesia merupakan salah satu Negara penghasil BBM terbesar di dunia. Namun, faktanya Indonesia sampai saat ini belum memiliki ketahanan energy.

 

 Kondisi ini disebabkan, political wiil dari pemerintah untuk upaya preventif ketahanan energy tidak dilakukan secara optimal. Hal tersebut, dibuktikan dengan kondisi : langkah nasionalisasi asset tidak maksimal, sebagai bukti Pertamina hanya memiliki 20% dari total saham migas di Indonesia.

 

Bukti berikutnya, produksi BBM dalam negeri hanya menembus angka 840.000 barel/hari dari total kebutuhan dalam negeri yang menembus angka 1.600.000 barel/hari serta infrastruktur konversi energy non migas masih belum siap dan penyiapan transporasi public yang layak belum mengalami peningkatan secara signifikan/Akibat kenaikan BBM,pada 22 Juni 2013, menimbulkan beberapa efek antara lain : tariff transporasi naik 10% sampai 15% sehingga menaikkan kisaran harga barang 10% sampai 30% sehingga omset pedagang dan daya beli masyarakat menurun.

 

Sementara itu, BLSM sebagai solusi atas dampak negative kenaikan BBM,  dengan besaran BLSM sebesar Rp.150.000 per Kepala Keluarga  sehingga jumlah BLSM tidak berimbang dengan akibat kenaikan BBM yang dihadapi masyarakat.

 

Potensi penyimpangan BLSM dalam alur distribusi cukup tinggi karena banyak orang miskin baru yang belum terdata secara resmi sementara pemberian BLSM menggunakan data lama.

 

*jabarprov.go.id

PKS Akui Sering Beda Pendapat dengan Demokrat

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Padahal, PKS merupakan anggota koalisi pemerintahan.

Wasekjen PKS Fahri Hamzah mengatakan pihaknya sering berbeda pendapat dengan keputusan Demokrat. 

"Ini kan perbedaan pendapat, dan kami sudah sering berbeda pendapat dengan Partai Demokrat," kata Fahri di Jakarta, Kamis (6/6/2013).

Ia mencontohkan saat partainya tidak setuju Boediono sebagai wakil presiden. Meskipun pada akhirnya Boediono terpilih mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sekarang kita tersandera 4 tahun pak Boediono tersalahkan (Kasus Century). Kami juga usung angket Century, Demokrat tak setuju. Kalau dulu ikut Partai Demokrat kita enggak akan bisa bongkar kasus Century," kata anggota Komisi III itu.

Fahri juga mengingatkan bahwa DPR tidak dapat diintervensi oleh Presiden dalam hubungan eksekutif-legislatif. 

"Adapun kabinet itu hak prerogatif presiden. Ini harusnya dilihat secara lebih tenang," ujar Fahri.

Mengenai BBM, Fahri menjelaskan pihaknya menolak kompensasi kepada masyarakat secara sementara. Hal itu menjawab rencana kompensasi pemerintah melalui BLSM. Berbeda dengan era Jusuf Kalla, kata Fahri, PKS mendukung kebijakan konvensi solar ke gas. 

"Kebijakan JK kita dukung," katanya.

*tribunnews.com 

Hadapi Kenaikan BBM, Gubernur Himbau Masyarakat Tenang

BANDUNG - Masyarakat Jawa Barat untuk tetap tenang tekait rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang rencananya akan diberlakukan oleh Pemerintah awal bulan Mei mendatang, demikian dikemukakan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, Senin (22/4).

Sikap Tolak Kenaikan BBM, PKS Tuai Apresiasi

 
PKSTapos__ Upaya penolakan PKS terhadap kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu, menuai apresiasi. Diantaranya dari petani di Malang, Jawa Timur.

Para petani berharap, PKS terus konsisten memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil, termasuk nasib petani, yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia.

"Kalau kemarin jadi naik, entah bagaimana nasib masyarakat kecil seperti kami," kata Sukarji, salah seorang petani dari Dusun Cemoro Kandang, Kabupaten Malang.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh kelompok wartawan kota Malang dalam acara jumpa pers terkait penyelenggaran Milad PKS ke-14 dan perkenalan (soft launching) calon walikota Malang dari PKS. "'Kami memberikan apresiasi kepada PKS yang sudah menolak kenaikkan BBM. Karena hal itu bermanfaat bagi masyarakat," kata salah seorang wartawan.

Menanggapi hal tersebut, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, tidak mudah menjaga konsistensi. Seringkali pembelaan kepada masyarakat yang dilakukan PKS disalahpahami oleh para politisi.

"Kita sering disebut sebagai anak nakal. Dikatakan pengkhianat dan lain sebagainya. Inilah tantangannya," jelas Luthfi.

Namun demikian, walaupun berat tantangannya, PKS akan tetap menjaga jati dirinya sebagai partai yang mengedepankan pembelaan kepada masyarakat kecil.

*inilah.com 7/5/2012