Selasa, 05 Juni 2012

Intimidasi Dalam Pilkada DKI Jakarta, Sebuah Kejahatan Demokrasi



PKSTapos, Jakarta - Calon Gubernur yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengatakan siapa pun yang melakukan intimidasi untuk mendukung calon tertentu dalam Pilkada DKI Jakarta 2012, sesungguhnya telah melakukan kejahatan demokrasi. Hal itu harus dihentikan, tidak boleh dibiarkan begitu saja.

"Ini tidak bisa dibiarkan. Kejahatan terhadap demokrasi ini harus dihentikan. Siapa pun pelakunya," kata Hidayat melalui pesan elektroniknya kepada Okezone, Senin (4/6/2012).

Pernyataan Hidayat berkaitan dengan adanya intimidasi terhadap relawan Hidayat Didik, yang tengah memasang banner dan spanduk di wilayah RW 07, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara, Sabtu (2/6/2012) malam lalu.

Terkait adanya oknum TNI yang turut serta dalam mengintimidasi para relawan, menurut Hidayat, TNI adalah alat negara. Bukan alat kelompok atau orang per orang, yang bisa digunakan untuk kepentingan kelompok, apalagi individu.

Kata mantan Ketua MPR RI itu, apa yang dilakukan oleh oknum TNI yang ikut-ikutan melakukan intimidasi hanya memperburuk citra TNI. Padahal, TNI sudah mereformasi diri menjadi institusi bela negara yang profesional.

"Tindakan oknum tersebut sangat jauh dari nilai-nilai profesional. Karena itu oknum seperti itu harus diberi tindakan yang tegas karena jelas mencoreng institusi TNI," ungkapnya.

Hidayat menjelaskan saat ini era sudah berubah, bukan zamannya lagi memamerkan arogansi, menakuti-nakuti masyarakat dengan aksi premanisme.

"Apalagi sampai memamerkan senjata api. Jelas itu tindakan yang patut disayangkan bisa terjadi di Indonesia, khususnya Jakarta," imbuh Hidayat.

Selain itu, Hidayat juga mengajak semua kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta untuk menciptakan suasana yang kondusif. Persaingan bukan berarti permusuhan, yang satu sama lainnya harus saling menjatuhkan, menyerang, bahkan melemparkan fitnah-fitnah keji ke masyarakat.

Pilkada DKI Jakarta, lanjut Hidayat, hendaknya bisa dijadikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat DKI Jakarta khususnya, dan Indonesia umumnya. Bukan sebaliknya menjadi contoh buruk bagi praktek demokrasi di Indonesia.

"Karena itu semua pihak yang terlibat dalam Pilkada DKI Jakarta harus secara bersama-sama menjaga suasana agar tetap kondusif," tambahnya.