PKS Tapos, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), melakukan kajian terhadap mekanisme pembuatan APBD pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Hasilnya cukup mengherankan. Ada pemerintah daerah yang nyaris bangkrut.
"Tak bisa bayar gaji (PNS), miris sekali," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Adnan Pandu Pradja, di kantornya, Selasa, 27 November 2012.
Menurutnya, hal itu merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan akibat salah mengelola anggaran belanja daerah. Gemuknya postur birokrasi dinilai juga menyumbang kebangkrutan itu.
"Sebagian Pemda lebih besar biaya staffing dibanding belanja modal, kepala daerah saat terpilih langsung bawa grupnya."
Adnan tidak merinci pemerintah daerah mana saja yang kondisinya memprihatinkan itu. Kajian itu juga belum sampai mengendus tindak pidana korupsi, baru menemukan kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
Menurut Adnan, ada juga pemerintah daerah yang pantas dijadikan teladan, yakni Pemda Jawa Barat. Jawa Barat dinilai memiliki rasio ideal dalam hal belanja pegawai dan belanja modal.
"Setelah kita buat kajian, akan ada rencana aksi."
"Setelah kita buat kajian, akan ada rencana aksi."
