Jakarta - Sebuah gerakan diusung
demi melengserkan Presiden SBY pada Senin 25 Maret 2013, hari ini. Majelis
Kedaulatan Republik Indonesia (MKRI) menggalang dukungan dari masyarakat
seluruh Indonesia untuk turut serta dalam Gerakan 25 Maret itu.
Menanggapi aksi itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra meminta aparat keamanan tidak menggunakan pendekatan represif menghadapi para demonstran. Menurutnya demonstrasi harus dilihat sebagai upaya anak bangsa menyuarakan aspirasinya, dan cara itu harus dihargai.
"Saya harap aparat keamanan bersikap profesional dan proporsional, serta tidak menggunakan pendekatan represif," ujar Indra di Jakarta, Minggu (24/3/2013).
Ia mengatakan demonstrasi 25 Maret hanyalah simbol akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Demonstrasi itu tidak akan membuat pemerintahan SBY-Boediono tumbang.
"SBY-Boediono tidak perlu khawatir dan panik karena demonstrasi 25 Maret tidak akan membuat pemerintah tumbang. Kecuali, kalau SBY-Boediono memang menyakini programnya tidak berhasil atau gagal, sehingga layak dituntut mundur," imbuh Indra yang juga anggota Komisi III DPR.
Ia menambahkan demonstrasi harus mampu dijadikan cermin instropeksi bagi SBY-Boediono program pemerintah selama ini. Pemerintah harus benar-benar mengevaluasi kinerjanya.
"Evalusi harus sungguh-sungguh agar kinerja lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, penegakkan hukum, menciptakan ketertiban dan kemanan, dan sebagainya," pungas Indra.
Menanggapi aksi itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra meminta aparat keamanan tidak menggunakan pendekatan represif menghadapi para demonstran. Menurutnya demonstrasi harus dilihat sebagai upaya anak bangsa menyuarakan aspirasinya, dan cara itu harus dihargai.
"Saya harap aparat keamanan bersikap profesional dan proporsional, serta tidak menggunakan pendekatan represif," ujar Indra di Jakarta, Minggu (24/3/2013).
Ia mengatakan demonstrasi 25 Maret hanyalah simbol akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Demonstrasi itu tidak akan membuat pemerintahan SBY-Boediono tumbang.
"SBY-Boediono tidak perlu khawatir dan panik karena demonstrasi 25 Maret tidak akan membuat pemerintah tumbang. Kecuali, kalau SBY-Boediono memang menyakini programnya tidak berhasil atau gagal, sehingga layak dituntut mundur," imbuh Indra yang juga anggota Komisi III DPR.
Ia menambahkan demonstrasi harus mampu dijadikan cermin instropeksi bagi SBY-Boediono program pemerintah selama ini. Pemerintah harus benar-benar mengevaluasi kinerjanya.
"Evalusi harus sungguh-sungguh agar kinerja lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pemberantasan korupsi, pemberantasan narkoba, penegakkan hukum, menciptakan ketertiban dan kemanan, dan sebagainya," pungas Indra.
