(Antaranews)
Jakarta - Isu kudeta di kalangan
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menimbulkan kesan adanya
perpecahan diantara para komisioner. Isu itu bergulir di saat Komite
Etik KPK mengusut kebocoran surat perintah penyidikan atas nama Anas
Urbaningrum.
Ketidakkompakan pimpinan KPK ditambah saat Abraham Samad menyatakan ada pihak tertentu yang berniat melengserkannya dari jabatan Ketua KPK.
Anggota Komisi Hukum dari Fraksi PKS Indra menyayangkan beredarnya isu tersebut. Untuk itu, kata Indra, Komisi III berencana memanggil dan meminta keterangan dari Abraham Samad Cs mengenai persoalan yang terjadi.
"Saya pikir pemanggilan pimpinan KPK perlu. Tapi kami tunggu dulu hasil dari Komite Etik. Setelah itu komisi III tentu akan merespons, apakah pekan depannya atau kapan. Tapi saya mendukung segera. Karena kita tidak boleh membiarkan keadaan ini terjadi," kata Indra di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Kata Indra, jika ketidakharmonisan hubungan kelima Komisioner KPK dibiarkan, maka hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh koruptor.
"Dan menurut saya tidak perlu repot-repot. KPK kan punya slogan berani jujur hebat, ya gunakan saja slogan itu. Jangan sampai slogan itu hanya untuk orang lain," kata Indra.
Ketidakkompakan pimpinan KPK ditambah saat Abraham Samad menyatakan ada pihak tertentu yang berniat melengserkannya dari jabatan Ketua KPK.
Anggota Komisi Hukum dari Fraksi PKS Indra menyayangkan beredarnya isu tersebut. Untuk itu, kata Indra, Komisi III berencana memanggil dan meminta keterangan dari Abraham Samad Cs mengenai persoalan yang terjadi.
"Saya pikir pemanggilan pimpinan KPK perlu. Tapi kami tunggu dulu hasil dari Komite Etik. Setelah itu komisi III tentu akan merespons, apakah pekan depannya atau kapan. Tapi saya mendukung segera. Karena kita tidak boleh membiarkan keadaan ini terjadi," kata Indra di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Kata Indra, jika ketidakharmonisan hubungan kelima Komisioner KPK dibiarkan, maka hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh koruptor.
"Dan menurut saya tidak perlu repot-repot. KPK kan punya slogan berani jujur hebat, ya gunakan saja slogan itu. Jangan sampai slogan itu hanya untuk orang lain," kata Indra.
