Padang - Awal pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP yang di
mulai hari ini dengan mata ujian Bahasa Indonesia menimbulkan kegaduhan.
Pasalnya penarikan dan pergantian beberapa soal menyebabkan kendala
tekhnis yang terjadi di beberapa sekolah tak dapat dihindari. Penarikan
dan pergantian beberapa soal tersebut disinyalir berisi tentang salah
satu kiprah tokoh politik.
Seperti diketahui, pelaksanaan UN Bahasa Indonesia di sejumlah daerah
juga terdapat beberapa keganjilan. Di Pekanbaru misalnya, terdapat tiga
hingga empat soal yang hilang tanpa ada soal pengganti. Sedang di
Bangkalan juga terdapat soal nomor 13 yang hilang tanpa konfirmasi.
Jika benar pergantian dan penarikan soal tersebut terkait materi soal
bermuatan politis, Menteri Pendidikan harus bertanggung jawab atas hal
tersebut, karena sebelumnya Nuh sudah menjamin tidak ada soal UN bebas
dari muatan politik.
Ahmad Zainuddin, anggota komisi X DPR RI ketika meninjau pelaksanaan
UN SMP di kota Padang, Senin (5/5) menegaskan bahwa beberapa SMP di kota
Padang masih ditemukan lembar soal yang terselip antara soal nomor 1-7
yang baru dengan soal yang lama. Sedang untuk soal nomor 45 sampai
dengan soal nomor 50 soalnya diralat akan tetapi soal aslinya masih ada,
sehingga para siswa dibuat bingung karena ada dua soal ganda.
“Tentu kejadian ini semua sangat meresahkan siswa karena dapat
menimbulkan kegaduhan atau pun dapat memecah konsentrasi siswa dalam
menyelesaikan ujian dengan optimal,” ujar aleg dari PKS ini.
Zainuddin mensinyalir bahwa dengan adanya politisasi dalam UN tahun
ini menandakan kegagalan Menteri Pendidikan dalam menjaga netralitas
lembaga pendidikan dari segala agenda politik praktis, yang juga tidak
mampu mendisiplinkan staf yang ada dibawah kendali kekuasaannya.
Di sisi lain Zainuddin menegaskan bahwa politisasi UN ini menandakan
ketidakfairan tim sukses kandidat Capres tertentu yang menggunakan
berbagai cara yang tidak sah dalam memenangkan pertarungan politik di
pilpres yang akan datang, pungkasnya.
