Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa
penyerapan APBD 2013 hampir mencapai yang ditargetkan. Pasalnya
penyerapan APBD tersebut mencapai 93%.
Menurut Asisten Daerah Administrasi Setda Jabar Iwa Karniwa dari
Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 yang disahkan DPRD Jabar
pekan lalu tergambar tingkat optimalisasi penyerapan yang dilakukan
jajaran Pemprov Jabar.
“Penyerapan 93% menunjukan penganggaran yang kami
lakukan mendekati akurat,” katanya di Bandung, Senin (21/7).
Iwa kemudian merinci laporan realisasi anggaran APBD 2013 yang
meliputi pendapatan sebesar Rp 19,2 triliun dan belanja Rp 18,3 triliun
serta surplus/(defisit) Rp 840 miliar. Sementara di sektor pembiayaan
antara lain penerimaan Rp 2.9 triliun, pengeluaran Rp 189 miliar, dan
surplus Rp2,7 triliun.
Sementara untuk 7% anggaran yang tak terserap menurutnya terkait
dengan dana bantuan bagi PNS yang sakit, serta bencana alam di pos
penyediaan. Secara keseluruhan, Iwa menilai proses perencanaan seluruh
organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jabar sudah mendekati aturan
yang ada.
“Pencapaian ini hadir dari penilaian kinerja, perilaku dan
kedisiplinan,” katanya.
Menurutnya biasanya dalam perencanaan proses anggaran daerah yang
terjadi adalah kecenderungan membengkakan anggaran. Namun dari APBD 2013
lalu, Iwa memastikan bahwa setiap OPD menyusun anggaran sesuai rencana
pembangungan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Mereka juga menghitung
kemampuan penyerapan anggaran, ini yang menjadikan optimal,” ujarnya.
Pihaknya juga menekankan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan
daerah yang berlaku secara umum telah diterapkan dalam bisnis proses
yang ada dalam aplikasi SIPKD, termasuk di dalamnya adalah Sistem
Pengendalian Internal (SPI) yang berjenjang dan menjamin bahwa seluruh
transaksi yang diproses telah diverifikasi secara otomatis dalam
aplikasi secara konsisten.
“Sehingga data dan informasi yang dihasilkan lebih valid/akurat,
transparan, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable),”
katanya.
Terkait sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2013, agar penyerapan
tinggi meski waktunya terbatas, pihaknya akan memprioritaskan anggaran
untuk persiapan PON 2016, pemenuhan janji kampanye yakni penambahan
ruang kelas baru (RKB).
“Termasuk pembebasan lahan di Kertajati terus
kita prioritaskan,” ujarnya.
