REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Pimpinan Wilayah Nadhatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah mengajak PKS sebagai partai islam untuk sama-sama membina dan mencerdaskan umat sehingga semakin memahami ajarannya. Baik NU maupun PKS diyakini dibentuk untuk membangun umat ke arah yang lebih baik.
“Hanya ranah perjuangannya saja yang berbeda,” ujar Ketua Tanfidziyah PWNU, Muhammad Adnan, ketika menerima silaturahim dari rombongan DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng di kantornya, Selasa (7/2) sore.
PKS, kata Adnan, berjuang dalam tataran kebijakan, sementara NU sebagai ormas berkiprah di dataran pembinaan moral. Keduanya dipandang perlu disinergikan untuk kepentingan umat.
Menurutnya aplikasi ajaran Islam secara benar lebih penting daripada sekedar memformalisasikan Islam dalam bentuk perda-perda sehingga praktek ajaran Islam lebih terasa di masyarakat. Kalangan Nahdliyin lebih mementingkan subtansi ajaran Islam dibandingkan sekedar mengedepankan simbol-simbol Islam semata.
Ketua Umum DPW PKS, Fikri Faqih, mengatakan sebagai ormas Islam terbesar, aspirasi warga Nahdliyin tentu harus didengar dan diperjuangkan. “Apalagi banyak tokoh dan simpatisan PKS juga berlatar belakang Nahdliyin,” katanya.
Misalnya di tingkat nasional, kader PKS yang sekarang menjabat sebagai Menteri Sosial Salim Assegaf Al Jufrie merupakan warga Nahdliyin. Di Jateng sendiri, Wakil Walikota Salatiga Muhammad Haris juga dibesarkan dalam lingkungan Ponpes Nahdliyin di Tengaran. Kemudian anggota DPRD Jateng Mahmud Machfud dan Wakhid Ahmadi yang merupakan lulusan dari Pesantren Tebu Ireng Jombang.
Semakin beragamnya latar belakang kader-kader PKS diharapkan bisa lebih masuk ke berbagai kalangan sehingga mampu bersinergi dalam memajukan kepentingan umat.
sumber : pk-sejahtera.org
Jakarta (7/2) - Fraksi PKS menilai rencana Pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Tarif Dasar Listrik (TDL) bukanlah solusi yang tepat. Untuk menyelesaikan masalah beban subsidi yang semakin membengkak, FPKS menawarkan 3 solusi untuk Pemerintah. Demikian disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal, sesaat setelah Rapat Koordinasi (Rakor) Fraksi PKS yang mengagendakan pembahasan subsidi BBM dan TDL di Jakarta kemarin.
Anggota Komisi VII DPR ini mengatakan, “Yang pertama Pemerintah perlu mempercepat program konversi BBM ke Gas, melanjutkan kebijakan untuk menata infrastruktur penggunaan gas, dan tidak mengurangi subsidi BBM.”
“Kita negeri yang kaya akan Gas Alam, tetapi Pemerintah jutsru mengekspor gas tersebut ke luar negeri, padahal selain ramah lingkungan, menggunakan gas (baik untuk transportasi, pembangkit listrik, industri dan rumah tangga) jelas lebih hemat karena biayanya murah,” lanjutnya.
Solusi kedua, Kebijakan terhadap BBM perlu dibarengi dengan kebijakan pengelolaan energi listrik yang kuat terkait kebijakan tarif (price), sehingga mencapai angka kelayakan untuk penggunaan geothermal dan batubara sebagai sumber energi pembangkit listrik.
Mustafa mencontohkan, untuk membangkitkan listrik dengan menggunakan batubara, biayanya jauh lebih murah dibanding dengan menggunakan BBM, menggunakan batubara biayanya sekitar Rp.503/KWh, sedangkan bila menggunakan BBM, diperlukan biaya Rp.2200/KWh.
Yang ketiga, lanjut Mustafa, untuk mengatasi beban anggaran, Pemerintah bisa mengambil dana SILPA 2011 (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). “Menurut catatan kami, ada kurang lebih 13 persen dari APBN 2011, atau sekitar Rp.95 Trilyun yang bisa didayagunakan untuk menyiapkan infrastruktur pengalihan BBM ke Gas,” ujarnya. Karena itu, Fraksi PKS mendesak Pemerintah untuk segera mengusulkan pembahasan APBN-P 2011.
