Kamis, 17 Mei 2012

Ini Dia Program Kerja Hidayat-Didik

 

Program Kerja Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari PKS, seperti yang dilansir tribunnews
  
Mengatasi kemacetan
  • Masalah mass rapid transit (MRT). Di Singapura dan negara lain MRT  bisa membawa penumpang yang banyak. Di Jakarta, bisa. Misalnya dari Lebak Bulus sampai ke Thamrim, itu satu Jakarta bisa dibuat sistem MRT yang sangat bagus.
  • Membuat double track bagi kereta api agar mampu mempersingkat waktu tempuh sebuah rute kereta api.
  • Meneruskan proyek Monorel. Jika proyek tersebut diteruskan, ruwetnya transportasi Jakarta bisa diurai.
  • Menurunkan tarif Jalan tol kota. APBD DKI hampir Rp 40 triliun dan bisa naik hingga Rp 80 triliun, karena potensi yang besar ini harus dimanfaatkan. Di sisi lain, juga merencanakan untuk meningkatkan pajak kendaraan bermotor agar warga beralih ke transportasi masal tersebut.
  • MRT harus terpadu dengan daerah-daerah strategis seperti bandara, pelabuhan serta daerah penyangga Jakarta seperti Bogor, Tangerang dan wilayah-wilayah lainnya.
  • Meningkatkan kerjasama antar lembaga pemerintah, khususnya masalah keamanan.
  • Melakukan pembatasan jumlah kendaraan bermotor. Hal tersebut berkaitan dengan langkah penerapan pajak tinggi bagi kendaraan bermotor.
  • Mengenakan tarif murah dalam sistem transportasi Jakarta.
  • Meniadakan keberadaan angkutan umum kecil. Jakarta harus memiliki rute yang terjangkau luas, karena itu kendaraan kecil akan diganti dengan angkutan besar seperti bus agar memuat lebih banyak dan tidak menimbulkan kesemerawutan.

Program jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Jakarta
  • Pemberdayaan sistem Puskesmas sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan masyarakat dalam seluruh dimensi dan jaringannya. Yaitu obat-obatannya, dokter-dokternya, dan sumber daya manusianya
  • Meningkatkan asuransi kesehatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dengan keterjangkauan  yang lebih luas, jadi tidak mandek di kelompok miskin yang terbatas. Menurut data yang dimiliki, sebanyak 63 persen masyarakat miskin yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masih dikenakan biaya. Untuk itu, dia berjanji untuk mengawal program tersebut.
  • Membangun sistem pengawasan program kesehatan dengan cara memberikan rating bagi tiap puskesmas di Jakarta. Hal tersebut perlu dilakukan untuk merangsang optimalisasi pelayanan kesehatan.
  • Memperluas pelayanan Keluarga Miskin (Gakin) agar tidak hanya untuk rawat jalan, namun juga bagi pasien rawat inap.
  • Terakhir, evaluasi pelayanan rumah sakit secara keseluruhan, mulai dari puskesmas, rumah sakit umum daerah sampai rumah sakit swasta. Tujuannya untuk memeriksa apakah rumah sakit tersebut telah memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi warga Jakarta atau belum.