Selasa, 05 Juni 2012

Sikap Bijak PKS Saat Ditodong Pistol

http://img.today.co.id/banks/260x195/2011/05/16/pistol-1305539663.jpg
illustrasi today.co.id

Sungguh bijak sikap yang diperlihatkan oleh Partai keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung Hidayat Nur Wahid sebagai calon gubernur DKI Jakarta. PKS, dalam hal ini Tim Hidayat-Didik tak akan meneruskan persoalan penodongan pistol ke polisi. Seperti yang ditulis suaranews.com ,Tim Hidayat-Didik merasa urusan soal pelarangan pemasangan spanduk oleh seorang pengusaha itu sudah diselesaikan. Walau sempat diintimidasi dengan pistol, tim Hidayat-Didik legowo. 

"Sudah diselesaikan kekeluargaan. Ya namanya tetangga," kata anggota DPRD DKI Tubagus Arief saat dikonfirmasi, Senin (4/6/2012). 

Pemasangan spanduk itu terjadi pada Sabtu (2/6) malam di Posko Hidayat-Didik di kawasan Rawa Badak, Jakarta Utara. Saat itu, sang pengusaha dengan anak buahnya yang berambut cepak bahkan sempat menyatroni posko Hidayat-Didik dan mencabuti seluruh spanduk. 

Mereka marah-marah dengan pemasangan spanduk itu. Hingga akhirnya persoalan itu dibawa ke tingkat RW. Sang pengusaha, saat perundingan damai itu, kemudian menunjukkan pistolnya, sebagai bentuk intimidasi. 

"Saya tidak melihat langsung kejadian itu. Hanya kata teman-teman ya begitu," jelasnya.
Tubagus melihat persoalan ini sudah selesai. Semua hanya salahpaham soal pengertian sosialisasi dan kampanye. "Kita demi kerukunan tetangga. Kita anggap selesai," tuturnya.
Kejadian intimidasi tersebut terjadi Sabtu malam di daerah Rawa Badak, berikut kejadiannya berdasarkan rilis yang diterima dari tim Hidayat-Didik, Minggu (3/6):
Relawan Hidayat-Didiek yang tengah memasang spanduk dan banner di daerah RW 07, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara, Sabtu (2/5) malam di datangi oleh sejumlah oknum berambut cepak yang diduga menjadi beking seorang pengusaha besi tua di kawasan itu. Mereka meminta sejumlah relawan yang tengah memasang spanduk dan banner pasangan Hidayat-Didiek untuk menurunkan semua spanduk dan banner yang sudah dipasang. 

Alasan mereka, tidak ada izin dari RT/RW setempat. Namun, ketika dijawab bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan adanya izin dari RT/RW, sejumlah pria berambut cepak tersebut marah dan mengancam akan mematahkan kaki para relawan. Nyatanya, banner dan spanduk kandidat lain tidak pernah diusik, pemasangannya tidak ada izin dari RT/RW setempat. 

Selanjutnya, relawan Hidayat-Didiek kembali ke posko, tapi ternyata sekelompok orang suruhan pengusaha besi bekas tersebut tidak puas. Mereka mendatangi posko relawan, yang juga rumah anggota DPRD DKI Jakarta dari PKS, Tubagus Arif. Atas perintah pengusaha besi tua yang ikut menyerbu posko relawan tersebut, mereka melepasi banner yang terpasang di tiang depan rumah Tubagus. 

Sang pengusaha mendatangi para relawan yang berkumpul di dalam rumah Tubagus Arif. Ia menantang dan mencengkram baju salah seorang relawan hingga bajunya sobek, juga mengangkat tangan hendak memukul salah seorang relawan. Namun, situasi dapat dikendalikan sehingga tidak sempat terjadi keributan. Tak berapa lama pengusaha dan para pembekingnya pun meninggalkan posko. Di perjalanan mereka mencopoti banner Hidayat-Didiek. 

Namun sang pengusaha yang dipanggil 'Si Bos' ini ternyata belum puas. Ia menyuruh seorang oknum TNI yang menjadi bekingnya untuk memanggil salah seorang relawan, Nurdiansyah. Dengan harapan
persoalan bisa segera tuntas, Nurdiansyah dan sejumlah relawan mendatangi rumah 'Si Bos'. Dalam pertemuan, 'Si Bos' memaksa agar relawan Hidayat-Didiek meminta maaf kepadanya, dan mengatakan, "Untung tidak saya siram pake ini," seraya menunjukkan senjata api. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh pengurus RW, yang sejak kejadian lebih banyak diam ketimbang menengahi keributan. Sedangkan, ketua tim advokasi Hidayat-Didiek, Zainuddin Paru, menyatakan arogansi dan aksi premanisme seperti itu tidak bisa dibenarkan dan hanya akan mencederai demokrasi. Ia mengharapkan Pilkada berlangsung dengan aman, tertib, jujur, dan adil. Paru menilai aksi yang dilakukan oleh pengusaha di Rawa Badak dan oknum TNI itu berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi.