Hidayat Nur Wahid, Luthfi Hasan Ishaq, Anis Matta, dan Muzamil Yusuf. (foto: detik.com )
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya peluang besar dalam memenangkan Pemilu 2014 mendatang. Di tengah-tengah kesibukkan berbagai Parpol menyelesaikan masalah antara pengurus juga kadernya sendiri, PKS justru fokus menjadi juru bicara Indonesia di berbagai benua. PKS punya kekuatan melebihi kekuatan satu negara.
Agaknya itulah yang dikhawatirkan pihak-pihak tertentu yang tidak menyukai langkah gerak PKS. Sehingga baru-baru ini bertebaran fitnah yang dialamatkan pada partai bernomor urut 3 ini. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan di sini bahwa kabar yang menyatakan kadernya ikut ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah pembunuhan karakter.
"Kami curiga penyebaran isu fitnah ini memang disengaja," kata Ketua Fraksi DPR PKS, Hidayat Nur Wahid.
Sebelumnya, tim penindakan dari KPK melakukan penangkapan terhadap empat orang yang diduga akan memberikan suap kepada anggota DPR. Suap diduga diberikan dari perusahaan importir daging khusus asal Australia, PT Indoguna Utama. Sejumlah media telah memberitakan jika anggota DPR penerima suap ini berasal dari fraksi PKS.
Menurut Hidayat, ia sudah mengecek langsung kepada sopir atau anggota DPR dari fraksinya. Terutama dari Komisi IV DPR terkait adanya penangkapan empat orang pemberi suap ini. Dari hasil pengecekannya, mereka tidak ada yang mengetahui dan tidak terkait dengan korupsi suap yang dituduhkan.
Menurutnya isu fitnah ini sengaja dibentuk untuk memberikan citra negatif pada PKS. Sehingga bisa mendelegitimasi komitmen moral PKS agar PKS tidak lantang dalam melawan korupsi. Selain itu fitnah ini agar PKS tidak punya nyali lagi untuk membongkar kasus korupsi besar yang saat ini sebagiannya sedang ditangani oleh KPK.
Dari pantauan tim media PKS, terkait dengan isu KPK, nampaknya konstruksinya agak kacau balau. Yang bikin skenario kurang professional.
Pertama, Ketika berita penangkapan muncul isunya ikut ditangkap supir Mentan. Ternyata dibantah.
Kedua, yang mau disuap adalah anggota komisi IV DPR dari PKS. Sekarang jadi LHI yang jelas-jelas Komisi I.
Ketiga, jika kaitannya dengan daging impor, dan tudingannya diarahkan LHI bisa atur Mentan yg notabene kader PKS, jelas salah alamat. Pasalnya Mentan tak lagi mengatur impor daging. Impor daging quotanya yang mengatur Deperindag. Apakah LHI bisa atur Menperindag yang notabene orang SBY.
Keempat, disebutkan upaya penyuapan. Yang bersangkutan tidak menerima uang tersebut. Hanya disebutkan uang itu untuk LHI. Apakah adil orang yang berupaya mau disuap dijadikan tersangka? Padahal dia bisa jadi tdk tahu ada upaya itu. Dan apalagi tidak menerima uang tersebut.
Wallahualam bishowab. Semoga Allah melindungi kita semua dari makar ini.InsyaAllah skenario Allah lebih baik, daripada skenario lainnya.
