Kamis, 28 Maret 2013

PKS Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Olahraga Nasional


Jakarta - Anggota Komisi Olahraga DPR RI, Herlini Amran, meminta Kemenpora segera memperbaiki tata kelola olahraga nasional untuk menyelamatkan citra dan prestasi Indonesia di ajang internasional ISG (Islamic Solidarity Games) Riau dan SEA Games Myanmar 2013.

Ia menilai tata kelola olahraga nasional tengah kritis meninjau carut marut panitia pelaksana event internasional, hambatan penganggaran dan buruknya pembinaan atlet nasional. Akibatnya ISG Riau tidak layak dilaksanakan sesuai jadwal, Juni 2013.

Herlini mensinyalir terjadi penurunan kinerja KONI yang berimbas pada pembinaan atlet ISG. 

“Saya terkejut dengan laporan KONI hari ini, bagaimana ceritanya Satlak PRIMA kecolongan selama lima bulan tanpa aktivitas pembinaan atlet. Sementara pelaksanaan ISG tinggal dua bulan lagi, praktis tidak mungkin mengkarbit para atlet untuk mendulang medali dalam tempo sesingkat itu”, ungkapnya.

Dalam ajang ISG sebelumnya Indonesia hanya mampu menempati posisi 18 dengan perolehan 7 medali. Karena itu, ia menekankan pentingnya pembinaan atlet sebagai kunci prestasi ISG Riau mendatang, tanpa itu posisi Indonesia akan kian terpuruk. 

“Bayangkan hanya tersisa dua bulan untuk persiapan, bagaimana caranya mengondisikan endurance atlet, bisa saja misalnya, ventilasi maksimum mereka tidak mencapai standar. Saya kira ini kelalaian jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), membiarkan Satlak PRIMA menganggur selama itu”, tegas Herlini.

Anggota Legislatif Perempuan dari Fraksi PKS ini berpendapat jika Kemenpora masih optimis menyelenggarakan ISG tahun ini, maka Kemenpora harus segera menggenjot kinerja KONI dan KOI. Herlini menyatakan, 

“Sekalipun pelaksanaan ISG ditangguhkan, Kemenpora sebaiknya segera membenahi kerja-kerja KONI dan KOI. Apalagi ini anggarannya sudah cair, sehingga tidak ada alasan lagi mengesampingkan pembinaan atlet. Jangan seperti sekarang, Kasatlak Prima-nya saja pesimis Indonesia mampu berjaya di pentas ISG Riau.” 

Di sisi lain, Herlini mulai melihat gejala keretakan antara KONI dan KOI, sehingga menurunya Kemenpora perlu atisipatif menyolidkan kembali setiap institusi pengelola olahraga.

Kedepannya, Herlini mendorong Kemenpora beserta para pemangku kepentingan olahraga agar duduk bersama DPR dan Kementerian Keuangan mencarikan starategi penganggaran khusus event besar dan pembinaan atletnya.

”Untuk ISG ini kita harus belajar dari hajatan SEA Games Palembang dan PON Riau sebelumnya, kendalanya selalu mekanisme penganggaran dan distorsi di lapangan. Kita perlu stategi alternatif, mungkin berupa cadangan anggaran khusus olahraga, dana abadi, sponsorship, atau pendanaan lain untuk menjaga kesenambungan pembinaan atlet nasional”, papar Herlini.

Berdasarkan laporan Sesmenpora (27/03), sekitar Rp. 200 milyar APBN telah dikucurkan untuk penyelenggaran ISG Riau, disamping pembinaan atletnya dalam anggaran Satlak Prima yang mencapai 500 milyar lebih. Namun karena sebelumnya dibintang Kemenkeu, maka Satlak Perima mengeluh tidak ada anggaran untuk pembinaan atlet ISG yang sedianya dimulai Oktober 2012 atau Januari 2013. Atas dasar itu, Herlini mengingatkan Kemenpora agar lebih gigih merencakanakan event olahraga.

Terakhir, Anggota DPR asal Wilayah Pelilihan Kepulauan Riau itu menyayangkan sikap panitia ISG daerah, yakni Gubernur Riau yang cenderung kurang realistis. 

“Panitia daerah mestinya lebih jujur, jelas-jelas berdasarkan evaluasi KOI, masih ada venue dan stadion yang belum laik pakai. Apalagi kesiapan teknis hari-H, sudah bisa diprediksi akan kelimpungan lagi. Jangan sampai mengorbakan citra Indonesia dihadapan 33 negara peserta ISG. Sudah pembinaan atletnya kecolongan, ini penyelenggarannya pun terancam kacau lagi”, pungkasnya.