Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Dikritisi

 

Jakarta, Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran, dalam release yang diterima jabarprov.go.id (15/4) mengungkapkan pelaksanaan UN saat ini, dinilai belum sepennuhnya menggembirakan, karena di beberapa Provinsi pelaksanaannya ada yang ditunda dalam hal waktu pelaksanaanya sehingga UN tidak dapat dilaksanakan secara serempak. Terkait hal itu, kepada Presiden SBY diminta lebih tegas mengevaluasi kinerja Mendikbud dan jajarannya, agar tidak terus mengulang kesalahan serupa.

 

 "Tertundanya UN di  sebelas  propinsi ini merupakan kesalahan yang ketiga dalam tempo enam bulan, dan hal ini jelas telah mengecewakan masyarakat pendidikan Indonesia. Ibarat striker bola, Kemdikbud sudah mencetak hat trick keteledoran dalam hal penggunaan anggaran dan pelaksanaan program rutin kementerian, mulai dari uang tunjangan sertifikasi guru, kemudian beasiswa bidik misi, dan sekarang UN gagal serentak. 

 

Berbagai kesalahan tersebut,  tidak layak ditolerir. Semua pihak terkait, mencakup pemenang tender dan unsur Kemdikbud terkait, harus diberi sanksi tegas. Jangan sampai mereka terlibat lagi dalam tender ataupun program Kemdikbud sestrategis ini.Terkait hal tersebut,  tidak layak terus mengeluhkan blokir anggaran, ataupun mengkambing hitamkan dinas-dinas yang tidak sejalan dengan targetan program dari pusat. 

 

Herlini, dalam bagian lain penjelasannya  menyayangkan Mendikbud dan jajarannya kerap umbar keyakinan serba beres, padahal realisasinya sering molor. Ia mencontohkan sebelum kasus gagal UN serentak per 15 April 2013, pihak Kemdikbud menyatakan pelaksanaan UN dijamin 3T yaitu  Yakni tepat waktu UN, tepat distribusi dan jumlah soal UN.

 

 "Nyatanya pekan kemarin di Trenggalek ditemukan kekurangan dan kelebihan jumlah soal UN. Sementara molornya pencetakan dan distribusi soal UN ditemukan nyaris dibanyak daerah, tidak hanya Indonesia Tengah. Praktis persiapan UN tahun ini menubruk Prosedur Operasi Standar yang digariskan BNSP. Jadi, hemat saya tidak baiklah ada Kementerian yang selalu umbar optimisme, padahal di lapangan tidak terkontrol."

 

*jabarprov.go.id

 

 

PKS Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Olahraga Nasional

Jakarta - Anggota Komisi Olahraga DPR RI, Herlini Amran, meminta Kemenpora segera memperbaiki tata kelola olahraga nasional untuk menyelamatkan citra dan prestasi Indonesia di ajang internasional ISG (Islamic Solidarity Games) Riau dan SEA Games Myanmar 2013.

Ia menilai tata kelola olahraga nasional tengah kritis meninjau carut marut panitia pelaksana event internasional, hambatan penganggaran dan buruknya pembinaan atlet nasional. Akibatnya ISG Riau tidak layak dilaksanakan sesuai jadwal, Juni 2013.

Herlini mensinyalir terjadi penurunan kinerja KONI yang berimbas pada pembinaan atlet ISG. 

“Saya terkejut dengan laporan KONI hari ini, bagaimana ceritanya Satlak PRIMA kecolongan selama lima bulan tanpa aktivitas pembinaan atlet. Sementara pelaksanaan ISG tinggal dua bulan lagi, praktis tidak mungkin mengkarbit para atlet untuk mendulang medali dalam tempo sesingkat itu”, ungkapnya.

Dalam ajang ISG sebelumnya Indonesia hanya mampu menempati posisi 18 dengan perolehan 7 medali. Karena itu, ia menekankan pentingnya pembinaan atlet sebagai kunci prestasi ISG Riau mendatang, tanpa itu posisi Indonesia akan kian terpuruk. 

“Bayangkan hanya tersisa dua bulan untuk persiapan, bagaimana caranya mengondisikan endurance atlet, bisa saja misalnya, ventilasi maksimum mereka tidak mencapai standar. Saya kira ini kelalaian jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), membiarkan Satlak PRIMA menganggur selama itu”, tegas Herlini.

Anggota Legislatif Perempuan dari Fraksi PKS ini berpendapat jika Kemenpora masih optimis menyelenggarakan ISG tahun ini, maka Kemenpora harus segera menggenjot kinerja KONI dan KOI. Herlini menyatakan, 

“Sekalipun pelaksanaan ISG ditangguhkan, Kemenpora sebaiknya segera membenahi kerja-kerja KONI dan KOI. Apalagi ini anggarannya sudah cair, sehingga tidak ada alasan lagi mengesampingkan pembinaan atlet. Jangan seperti sekarang, Kasatlak Prima-nya saja pesimis Indonesia mampu berjaya di pentas ISG Riau.” 

Di sisi lain, Herlini mulai melihat gejala keretakan antara KONI dan KOI, sehingga menurunya Kemenpora perlu atisipatif menyolidkan kembali setiap institusi pengelola olahraga.

Kedepannya, Herlini mendorong Kemenpora beserta para pemangku kepentingan olahraga agar duduk bersama DPR dan Kementerian Keuangan mencarikan starategi penganggaran khusus event besar dan pembinaan atletnya.

”Untuk ISG ini kita harus belajar dari hajatan SEA Games Palembang dan PON Riau sebelumnya, kendalanya selalu mekanisme penganggaran dan distorsi di lapangan. Kita perlu stategi alternatif, mungkin berupa cadangan anggaran khusus olahraga, dana abadi, sponsorship, atau pendanaan lain untuk menjaga kesenambungan pembinaan atlet nasional”, papar Herlini.

Berdasarkan laporan Sesmenpora (27/03), sekitar Rp. 200 milyar APBN telah dikucurkan untuk penyelenggaran ISG Riau, disamping pembinaan atletnya dalam anggaran Satlak Prima yang mencapai 500 milyar lebih. Namun karena sebelumnya dibintang Kemenkeu, maka Satlak Perima mengeluh tidak ada anggaran untuk pembinaan atlet ISG yang sedianya dimulai Oktober 2012 atau Januari 2013. Atas dasar itu, Herlini mengingatkan Kemenpora agar lebih gigih merencakanakan event olahraga.

Terakhir, Anggota DPR asal Wilayah Pelilihan Kepulauan Riau itu menyayangkan sikap panitia ISG daerah, yakni Gubernur Riau yang cenderung kurang realistis. 

“Panitia daerah mestinya lebih jujur, jelas-jelas berdasarkan evaluasi KOI, masih ada venue dan stadion yang belum laik pakai. Apalagi kesiapan teknis hari-H, sudah bisa diprediksi akan kelimpungan lagi. Jangan sampai mengorbakan citra Indonesia dihadapan 33 negara peserta ISG. Sudah pembinaan atletnya kecolongan, ini penyelenggarannya pun terancam kacau lagi”, pungkasnya.

*pks.or.id

Tak Tinggal Diam, PKS Desak SBY Beri Suaka Pengungsi Rohingya

 Anggota DPR fraksi PKS, Herlini Amran saat menemui pengungsi rohingya di Tanjung Pinang










PKS Tapos, TANJUNG PINANG – Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Herlini Amran meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memberikan suaka kepada pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia.

“Pemerintah harus reaktif dan peduli terhadap pengungsi rohingya yang nasibnya terlunta-lunta di Indonesia. Mereka lari dari negaranya untuk mencari kebebasan ke negara lain seperti Indonesia, tetapi yang didapat justru ketidak jelasan nasibnya di tempat penampungan imigrasi Indonesia,” turur Herlini di Rudenim Tanjung Pinang, Rabu (25/07) dalam siaran persnya kepada ROL.

Salah satu pengungsi rohingya di Rudenim, Tanjung Pinang berkata, “Di Tanjung Pinang ini terdapat 82 orang pengungsi asal Rohingya, 13 diantaranya anak-anak, dan yang paling kecil  bahkan ada yang masih berumur 9 tahun. Yang lainnya tersebar di 13 tempat lain di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut salah satu pengungsi itu mengatakan, “Kami lari dari Negara Kami Myanmar untuk mencari suaka politik di negara lain untuk mendapatkan kedamain dan kebebasan. Yang kami butuhkan saat ini hanya ‘kebebasan’ dan suaka politik dari Negara lain,” katanya.

Anggota DPR asal Kepulauan Riau ini berharap pemerintah lebih serius menangani permasalahan muslim rohingya. “Pemerintah Proaktif memberikan suaka politik kepada Muslim Rohingya yang lari dari negaranya karena hampir 20 tahunan hidup dalam teror dan penindasan,” tutupnya.



*republika.co.id

Figur Menteri Kesehatan Baru Harapan PKS

PKSTapos, JAKARTA - Seperti yang sudah masyarakat ketahui sudah lebih dari satu bulan terjadi kekosongan posisi Menteri Kesehatan dalam kabinet Indonesia bersatu. Penunjukan menteri baru dari kalangan profesional dinilai sangat mendesak. Beberapa hari lalu republika merilis berita yang berkenaan dengan hal itu.

“Saya berharap Presiden selaku pihak yang punya hak prerogatif untuk dapat segera menunjuk Kemenkes baru karena Kementerian Kesehatan tidak bisa begitu saja tanpa menteri,” kata anggota Komisi IX DPR RI, Herlini Amran, Senin (4/6).

Menurut Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini sektor kesehatan merupakan salah satu perhatian utama pemerintah. Sehingga butuh sosok pemimpin yang tegas dalam mengambil keputusan terutama menyangkut tata kelola pelayanan kesehatan, serta upaya pencegahan dan promotif kesehatan di masyarakat yang tengah digencarkan Kemenkes dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat.

“Banyak agenda program Kementerian Kesehatan harus segera diselesaikan Kemenkes,"ujar Herlini. Seperti meningkatnya kasus penderita HIV/AIDS di kalangan remaja, turunnya IPM Indonesia, beberapa target MDGs terkait kesehatan yang belum sesuai target, persiapan BPJS Kesehatan tahun 2014 dan lain- lainnya.

Terkait serapan anggaran yang belum maksimal dan penilaian BPK terhadap Kemenkes yang beberapa kali disclaimer juga menjadi masalah yang perlu segera diselesaikan Menkes baru nantinya.

“Ini juga menjadi pekerjaan rumah Menkes baru untuk segera melakukan pembenahan dalam sistem pengelokasian dan penggunaan anggaran,” lanjutnya

Herlini pun mendesak Presiden harus segera menunjuk Menkes baru. Dia mengusulkan sebaiknya Menkes baru diisi oleh kalangan profesional yang visioner, adil dan tegas agar dapat tercapai visi ‘Indonesia Sehat'.

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih hari Kamis 26 April 2012, resmi mundur dari jabatannya karena alasan kesehatan yakni penyakit kanker. Setelah berjuang melawan kanker paru-paru selama tiga minggu dalam perawatan di Paviliun Kencana RSCM, Mantan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih (57) akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu 02 Mei 2012 pukul 11.41 WIB.

Membangun Moral Bangsa Dengan Nilai Pancasila

 

Jakarta (1/6) Tepat 67 tahun sudah sejak Pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 telah berlalu. Sejak itu ditetapkanlah tanggal 1 juni merupakan hari lahirnya Pancasila yang menjadi salah satu momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia dalam menentukan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang baru saja lahir. Kukuhnya Pancasila merupakan hasil kerja keras para pemimpin bangsa dalam menghadapi kondisi pluralitas bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam unsur, baik suku bangsa, adat istiadat maupun agama yang berbeda-beda. Nilai-nilai universalitas Pancasila makin tampak ketika menghadapi pluralitas masyarakat Indonesia ketimbang harus mengadopsi kelompok agama tertentu.

Belakangan ini terjadi dekadensi dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila mulai dari berbagai permasalahan moral bangsa yang dapat kita saksikan dari berbagai media masa baik cetak, elektronik maupun online yang semakin maraknya pelaku asosila, amoral, pengkhianat amanat rakyat dan lainnya yang sangat jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama yang dianut bangsa indonesia, apalagi nilai-nilai yang dilahirkan oleh negara yaitu 4 pilar kebangsaan yang menjadi acuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Maka menyambut hari pancasila ini menjadi sebuah budaya yang baik untuk dijadikan refleksi dan evaluasi atas perjalanan bangsa yang semakin dewasa ini, perjalanan perjuangan dan pertahanan bangsa tentu membutuhkan pengorbanan yang tidak mampu dihitung dengan apapaun, dengan jiwa kesatria dan kerjasama anatar seluruh elemen masyarakat dalam memperjuangkan bangsa sehingga memiliki nama dan diakui oleh bangsa – bangsa lain di dunia, tentu dengan nilai-nilai yang mendasarinya dan menjadi motivasi dalam memperjuangkan bangsa yang bermartabat.

Nilai yang diperjuangan dan menjadi landasan perjuangan bangsa indonesia tercantum dalam pancasila, yang menjadi dasar bangsa indonesia, karena nilai menjadi sesuatu yang berharga, bermutu, yang mampu menunjukkan kualitas, dan berguna bagi masyarakat indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan persatuan bangsa indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki nilai dasar yang sangat penting seperti pada Alinea 4 dinyatakan sebagai nilai dasar yang bisa diberikan sebagai acuan dalam memiliki nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalan permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Dimana nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta yang harus disembah sebagai bentuk tanggungjawab. Dengan nilai ketuahanan menyatakan bahwa bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran terhadap sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan agama dan sumber hukum negara kita dengan memperlakukan sesuatu sesuai dengan landasan hidup manusia dalam beragama dan bernegara.

Nilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam persatuan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia memiliki arti untuk menjaga persatuan terhadap segala ragam budaya dan kehidupan masyarakat indonesia sekaligus mengakui dan menghargai terhadap keanekaragaman tersebut.

Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan yang dijalankan melalui alur dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah melalui lembaga-lembaga perwakilan. Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan mulia dan hakiki, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Sekajahtera secara lahir dan batin.

Sehingga dengan menerepkan seluruh ajaran agama berarti sudah menjalankan keseluruhan bentuk pengamalan dari nilai-nilai pancasila berfungsi sebagai daya dorong/motivator bangsa indonesia yang memiliki hakikatn/nilai dasar fundamental dalam berbangsa maupun bermasyarakat yang disebut nilai Ke-Indonesiaan.

*sumber : fpks.or.id