 |
| Aus Hidayat Nur ( foto: beritapks.com ) |
Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai usulan pemerintah bahwa
gubernur sebaiknya dipilih oleh DPRD provinsi, tidak tepat, demikian
disampaikan anggota Komisi II DPR Aus Hidayat Nur.
"Secara umum pendapat ini diterima oleh fraksi-fraksi yang ada di Komisi II DPR RI. Tapi Fraksi PKS masih ingin kedua-duanya dipilih langsung oleh masyarakat, baik gubernur maupun bupati wali kota," kata Aus di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, masyarakat masih menginginkan kepala daerah dipilih langsung.
"Semangat demokrasi yang tumbuh di tengah masyarakat jangan diganggu karena akan kecewa kalau ada perubahan dan hal itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan," kata Aus.
Meski demikian, ia mengakui, dari sisi anggaran pemilihan gubernur oleh DPRD lebih hemat dibandingkan pemilihan langsung.
Setidaknya dana yang bisa dihemat jika gubernur dipilih oleh DPRD, yakni sekitar Rp6 triliun.
"Secara umum pendapat ini diterima oleh fraksi-fraksi yang ada di Komisi II DPR RI. Tapi Fraksi PKS masih ingin kedua-duanya dipilih langsung oleh masyarakat, baik gubernur maupun bupati wali kota," kata Aus di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, masyarakat masih menginginkan kepala daerah dipilih langsung.
"Semangat demokrasi yang tumbuh di tengah masyarakat jangan diganggu karena akan kecewa kalau ada perubahan dan hal itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan," kata Aus.
Meski demikian, ia mengakui, dari sisi anggaran pemilihan gubernur oleh DPRD lebih hemat dibandingkan pemilihan langsung.
Setidaknya dana yang bisa dihemat jika gubernur dipilih oleh DPRD, yakni sekitar Rp6 triliun.
