| Agar kemenangan berbuah kemenangan
" ... pengalaman Ahmad Heryawan menjadi Gubernur Jawa Barat selama lima tahun kebelakang harus menjadi pelajaran penting dalam menghadapi sikap bawahannya yang sering membangkang dalam hal pelaksanaan program kerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah "
Pemilihan
Gubernur Jawa Barat sudah usai, Ahmad
Heryawan dan Deddy Mizwar keluar sebagai pemenang, tidak adanya kerusuhan dan
kekerasan dalam koteks pemilu di
provinsi terbesar seluruh Indonesia ini tentu saja menjadi sesuatu hal yang
perlu di syukuri dan bisa menjadi tolak ukur kedewasaan rakyat Indonesia dalam
berdemokrasi di era modern ini, semua keberatan disalurkan pada kanal yang
sudah di sediakan oleh konstitusi.
Kemenangan
Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar sudah
seharusnya ditransformasi menjadi kemenangan rakyat Jawa Barat keseluruhan,
kita sangat tidak menginginkan kemenangan ini hanya dinikmati oleh kalangan
tertentu seperti partai-partai pendukung, orang-orang terdekat, dan pada saat
yang sama melupakan hajat masyarakat banyak.
Yang
perlu diwaspadai oleh seluruh stake holder
provinsi Jawa Barat bahwa kemenangan itu selalu menggoda semua pihak
untuk meminta jatah kompensasi , padahal bila dikaitkan dalam proses perjuangan
membangun Jawa Barat sangat tidak layak untuk meminta kompensasi seperti itu ,
Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar harus menyadari ini.
Oleh
karena itu ada dua syarat yang harus diperhatikan oleh Ahmad Heryawan dan Deddy
Mizwar selaku pemangku amanah orang nomor satu di Jawa Barat ini; pertama,
kejelasan orientasi kerja seluruh jajaran pemerintahan provinsi Jawa Barat beserta dua puluh tujuh pemerintahan tingkat
Kota dan Kabupaten. kedua, soliditas seluruh pemerintahan dalam pelaksanaan
program –program kerja sehingga eksekusinya tajam dan akurat mengenai masyarakat.
Kejelasan
orientasi, artinya semua jajaran kepala dinas, kepala OPD, dan jabatan
sejajarnya tahu betul apa yang menjadi targetan –targetan-nya dan juga
mengetahui betul parameter keberhasilan yang harus dipenuhi , seluruh sarana
harus dipakai untuk mengorientasikan seluruh jajaran pemrpov pada arah yang
sama.
Semua
orang harus memastikan kepada dinas dan jajaran birokrasi yang akan
melaksanakan program kerja tersebut sudah memenuhi lima unsur yang sering
disingkat dengan “SMART”, Spesific, artinya
sejauh mana tingkat kejelasan tujuan dan sasaran serta parameter keberhasilan
program kerja. Measurable, sejuh mana tingkat kemungkianan pelaksanaannya harus
diperiksa kesesuaian antara sumber daya dan beban kerja yang akan dilaksankan
.Attainable, sejauh mana targetan dapat dicapai,realistist pencapaian harus
disesuaikan dengan dana yang ada.time base, artinya watu yang akan dipakai
cukup untuk mencapai tujuan dari program tersebut.
Soliditas
artinya semua bersatu padu dalam melaksanakan hasil–hasil orientasi tersebut, kepala dinas harus melaksankan
targetan-targetan tersebut tanpa terkecuali, tidak boleh ada penolakan apa lagi
pembangkangan, tentu saja bukan berarti kepada dinas dan pejabat yang
sejajarnya bukan tidak bisa memberikan masukan dan atau revisi targetan. Namun
bila setelah pembahasan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah banyak sekail
perubahan-perubahan revisi maka ini artinya para pejabat sedari awal tidak
serius dalam merencanakan programnya sendiri, dan tentu ini merugikan masyarakat
Jawa Barat.
Perlu
dipikirkan mekanisme yang lebih efektif agar kepala dinas dan pejabat yang
sejajar bisa lebih serius dalam menentukan program kerja, sasaran dan parameter
keberhasilannya, bisa dipertimbangkan pakta integritas kesiapan untuk mundur dari
jabatannya apa bila gagal dalam melaksanakan program kerja yang diperintahkan
oleh Gubernur.
Selain
itu perlu juga membangun kesepahaman bersama dua puluh tujuh kota kabupaten
untuk meyelaraskan program-program kerja yang menjadi kebutuhan masyarakat, hal
ini menjadi penting setidaknya dikarenakan dua hal. Pertama, yang mempunyai
teritori sesungguhnya adalah tingkat kota kabupaten mengingat bahwa kewenangan
otonom daerah ada di tingkat kota kabupaten. Kedua; pemerintah kota dan
kabupaten lebih menguasai daerahnya masing-masing daripada pemerintahan
provinsi.
Namun
kordinasi dengan pemerintahan tingkat kota dan kabupaten bukan berarti tanpa
kendala, ada dua hal yang perlu diperhatikan, pertama; kepala daerah tingkat
kota dan/atau kabupaten sering berlindung dibalik regulasi otonomi daerah untuk
menolak arahan program kerja baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Kedua, perbedaan latar belakang politik, sangat disayangkan memang bila ini
masih menjadi kendala tapi sebagai catatan penulis tahu ada satu daerah kota
dan/atau kabupten yang menolak bantuan dari tingkat provinsi hanya dikarenakan
sebab kedua tadi.
Tentu
saja Ahmad Heryawan dan Dedy Mizwar tidak bisa menekan kepada daerah tingkat
Kota dan/atau Kabupaten sekeras jajaran Pemerintahan Provinsi Jawa barat, tapi
tentunya perlu ada sistem punishment and reward bagi pemerintah daerah tingkat
Kota dan/atau Kabupaten yang sangat koperatif dalam membangun Provinsi Jawa
Barat. Misal besaran pembagian DAU dan DAK dari Pemerintahan provinsi kepada
pemerintahan Kota/kabupten disesuaikan dengan tingkat koperatifnya. Sehingga
setidaknya ini diharapkan bisa menjadi semacam alat penekan agar prioritas
pembangunan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat juga diperhatikan oleh pemerintah
Kota dan/atau Kabupaten.
Pada
akhir tulisan ini penulis ingin menekankan bahwa pengalaman Ahmad Heryawan
menjadi Gubernur Jawa Barat selama lima tahun kebelakang harus menjadi
pelajaran penting dalam menghadapi sikap bawahannya yang sering membangkang
dalam hal pelaksanaan program kerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Rencana
Kerja Pemerintahan Daerah, karena bagaimanapun juga bila pemerintahan ini tajam
dalam mengeksekusi program kerja dan mengenai sasaran dengan tepat penulis
yakin kemenangan Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar akan membuahkan kemenangan
bagi seluruh rakyat Jawa Barat. []
Anwar Yasin
Anggota Komisi A DPRD Jawa Barat
dari Fraksi PKS (Dapil Cirebon - Indramayu)
