Perkara suap
impor daging sapi yang membelit Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) tidak membuat
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) goyah. Pengurus partai dakwah tersebut
solid. Kadernya juga tidak ada yang eksodus atau ramai-ramai hengkang.
Kalaupun ada satu dua kader yang keluar, itu sebelum kasus tersebut
mencuat.
Penegasan
itu disampaikan bekas Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid, Rabu (16/10)
menanggapi pernyataan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Tak hanya itu, kasus suap impor daging sapi tak serta merta membuat masyarakat membabi buta menilai PKS partai korup. Hidayat Nur Wahid yakin masyarakat masih percaya kepada partainya.
"Pilkada di banyak tempat, PKS menang. Kalau tidak menang, masuk tiga besar. Pilgub Jawa Barat, Sumatera Utara dan di banyak kabupaten termasuk yang terakhir di Karanganyar," jelas Hidayat.
Di Karanganyar, pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diajukan Golkar dan PKS berhasil unggul telak mengalahkan pasangan calon yang diajukan PDIP dan Demokrat. Padahal daerah tersebut merupakan basis partai banteng tersebut. "Kader PKS masih banyak dipercaya sebagai pemenang di Pilkada," jelas Hidayat.
Tak hanya itu, kasus suap impor daging sapi tak serta merta membuat masyarakat membabi buta menilai PKS partai korup. Hidayat Nur Wahid yakin masyarakat masih percaya kepada partainya.
"Pilkada di banyak tempat, PKS menang. Kalau tidak menang, masuk tiga besar. Pilgub Jawa Barat, Sumatera Utara dan di banyak kabupaten termasuk yang terakhir di Karanganyar," jelas Hidayat.
Di Karanganyar, pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diajukan Golkar dan PKS berhasil unggul telak mengalahkan pasangan calon yang diajukan PDIP dan Demokrat. Padahal daerah tersebut merupakan basis partai banteng tersebut. "Kader PKS masih banyak dipercaya sebagai pemenang di Pilkada," jelas Hidayat.
Selain itu, masih kata Hidayat, pada saat mengumumkan daftar calon
sementara (DCS) calon anggota DPR, KPU meminta masukan dari masyarakat.
Hasilnya, KPU mengungkapkan, tidak ada kader PKS yang mempunya masalah
dari sisi hukum. "Kader PKS yang diajukan oleh masyarakat tidak
dianggap memiliki masalah hukum. Presiden PKS tidak mencalonkan. Pak LHI
juga tidak. Lalu kenapa tidak dikait-kaitkan," jelasnya.
Sebelumnya, Dipo Alam menyarankan PKS segera mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional untuk mengganti Anis Matta, Presiden partai saat ini. Lewat Munas, Dipo yakin borok-borok PKS akibat keserempet kasus korupsi bisa dibersihkan.
“Saya cukup yakin, bila munas terlaksana, borok-borok dapat dibersihkan sehingga PKS bisa berkibar lagi pada pemilu 2014. Saya sudah ketemu dan berbicara dengan para kader PKS itu, ternyata PKS masih punya tokoh-tokoh muda yang masih bersih dan pintar, serta siap mengambil alih pimpinan PKS,’’ tegas Dipo. (pm/rmol)
Sebelumnya, Dipo Alam menyarankan PKS segera mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional untuk mengganti Anis Matta, Presiden partai saat ini. Lewat Munas, Dipo yakin borok-borok PKS akibat keserempet kasus korupsi bisa dibersihkan.
“Saya cukup yakin, bila munas terlaksana, borok-borok dapat dibersihkan sehingga PKS bisa berkibar lagi pada pemilu 2014. Saya sudah ketemu dan berbicara dengan para kader PKS itu, ternyata PKS masih punya tokoh-tokoh muda yang masih bersih dan pintar, serta siap mengambil alih pimpinan PKS,’’ tegas Dipo. (pm/rmol)
