PKS Beri Lima Opsi Harga BBM ke SBY

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, sudah memberikan berbagai pertimbangan dan opsi terkait harga BBM kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai mitra koalisi yang baik.

Menurutnya, PKS sudah memberikan lebih dari lima opsi untuk menghindari kenaikkan harga BBM tanpa mengancam APBN. Ini sudah disampaikan sejak 1,5 tahun yang lalu.
''Tapi apabila PKS harus memilih satu di antara dua, tidak mungkin PKS akan meninggalkan rakyat miskin yang telah membesarkan PKS. Jika opsi yang dipilih pada akhirnya akan menyengsarakan rakyat, maka PKS akan berdiri bersama rakyat,'' katanya, Rabu (28/3).

PKS juga diakuinya sudah melakukan berbagai simulasi terhadap skenario APBN untuk menghindari kenaikkan harga BBM. ''Kami yakin Presiden SBY yang berhati lembut dan santun tidak akan membiarkan rakyatnya menderita akibat kenaikkan harga BBM,'' tambah dia.

Bahkan, Luthfi menegaskan, kalau akhirnya pemerintah melalui para menteri yang pro kenaikkan harga BBM itu bersikukuh dan menaikkan harga BBM, maka PKS akan berseberangan. Pasalnya, ia yakin jika usulan PKS terealisasi maka angka defisit APBN-P sebesar 2,23 persen dapat tertutupi sesuai seperti dalam usulan pemerintah tanpa harus menaikkan BBM.

sumber: republika.co.id

PKS Segera Tentukan Sikap Atas Koalisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan, kepastian sikap apakah partainya tetap di dalam atau keluar dari koalisi akan diumumkan oleh Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

''Keluar dari koalisi atau tidak, partai yang akan menentukan. Anda tunggu saja pernyataan berikutnya dari presiden partai,'' katanya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/3).

Sebelumnya, pada pidato resmi di acara mukernas partai di Medan, Luthfi mengisyaratkan akan keluar dari koalisi jika pemerintah tetap bersikukuh menaikan harga BBM. Bahkan, secara tegas Luthfi mengaku siap bekerja dalam kondisi apapun. Baik dalam pemerintahan mau pun di luar.

Mengenai hal ini, Hidayat tidak menjelaskan kapan pastinya keputusan itu akan diumumkan. Ia hanya mengatakan, kalau akan ada pernyataan dari presiden PKS mengenai sikap partai terkait posisinya di koalisi.

Terkait klaim dari partai koalisi mengenai sikap PKS, Hidayat menilai itu hanya sebatas pernyataan sepihak. Ia pun kembali menegaskan kalau suara resmi partai akan dikeluarkan oleh presiden PKS.

Termasuk mengenai posisi para kader PKS yang duduk di posisi menteri. ''Takut atau tidak takut (kehilangan posisi menteri) itu pimpinan partai. Tapi presiden partai sudah menyampaikan terbuka, pastilah sudah dimusyawarahkan dengan majelis syuro partai. Bahkan sudah disampaikan dalam forum mukernas,'' jelas dia.

Hidayat mengaku, DPP sudah memberikan instruksi kepada fraksinya di DPR. Karenanya, jika nanti keputusan naik tidaknya harga BBM harus ditentukan melalui mekanisme voting di paripurna, maka sikap PKS sudah jelas dan tidak akan berubah. ''Rekan-rekan dari fraksi pasti akan mengikuti partai.''

Mengenai penyampaian penolakan kenaikan BBM di jalan, ia juga menyerahkan sepenuhnya ke partai. ''Itu bagian dari yang akan diputuskan partai, saya bukan presiden partai,'' pungkas dia.

sumber: .republika.co.id

Mensos Minta BLSM Tak Dicurigai

 

INILAH.COM, Depok - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) merupakan pilihan terbaik bagi pemerintah untuk mengatasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Pemerintah tidak ada pilihan lain untuk menghadapi dampak kenaikan BBM karena untuk memberikan pemberdayaan tidak bisa dirasakan langsung, sedangkan dampak BBM langsung dirasakan," kata Menteri Sosial di Depok, Sabtu.

Menteri Sosial mengatakan hal tersebut saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tapos, Depok sekaligus memberikan bantuan untuk fakir miskin dan dhuafa di daerah tersebut.

Menteri mengakui memang pada dasarnya BLSM tidak mendidik masyarakat untuk mandiri, namun pemerintah tidak mempunyai pilihan lain. Menurutnya butuh satu dana tunai agar mereka bisa bertahan hidup.

Lebih lanjut, Menteri mengatakan agar jangan ada pihak-pihak yang berpikir negatif terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam rencana memberikan BLSM termasuk dikaitkan dengan kepentingan politik.

"Tidak perlu dikaitkan dengan pemilu atau partai politik, pemilu masih lama. Untuk mengatasi dampak kenaikan BBM itu kewajiban pemerintah. Masyarakat harus berfikir realistis terhadap masalah tersebut," kata Mensos.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi pada 1 April mendatang. Kenaikan BBM diperkirakan akan membawa dampak melambungnya harga-harga barang dan semakin lemahnya daya beli masyarakat.

BLSM akan diberikan sebesar Rp150.000 per rumah tangga dengan sasaran sebanyak 18,5 juta RTS atau 74 juta jiwa selama sembilan bulan.

"Ini jalan terbaik untuk masyarakat dalam mengatasi kenaikan harga BBM. Tidak ada cara lain yang dilakukan pemerintah selain menaikkan harga BBM untuk menjaga APBN tetap stabil," tambahnya.[ito]

sumber:  inilah.com