Anis Matta: Kasus Misbakhun Menyerang PKS

PKS Tapos, Bekasi- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, mengatakan perkara korupsi yang sempat menjerat Muhammad Misbakhun bukan ditujukan kepada pribadi, melainkan kepada PKS secara organisasi.

"Yang pasti tujuannya memotong PKS," katanya setelah acara Konsolidasi struktural dalam rangka pemengangan Pilkada Kota Bekasi, di balai diklat Mahkamah Konstitusi, jalan Kartini, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa 31 Juli malam.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) Misbakhun pada Jumat 27 Juli 2012. Anis mengatakan mengapresiasi langkah hukum yang dilakukan Misbakhun terhadap pihak yang telah menyeretnya dalam perkara koruspi, yang sebenarnya itu merupakan fitnah besar.

"Kalau beliau (Misbakhun) menuntut pihak yang dianggap merugikan itu memang haknya," katanya.

Menurut Anis, pembebasan Misbakhun merupakan berkah bagi PKS, apalagi itu didapat di bulan suci Ramadan. Posisi Misbakhun sebagai kader partai, menurut Anis, akan dibahas di internal partai.

"Yang jelas kami merasa gembira atas pembebasan itu," ujarnya.

Misbakhu adalah salah seorang inisiator hak angket kasus Bank Century, yang menyeret sejumlah petinggi BI dan orang-orang di lingkaran satu pemerintahan termasuk Wakil Presiden Boediono.

Politikus PKS itu dituduh terlibat dalam penerbitan letter of credit (L/C) Selalang Prima International miliknya, oleh Kepolisian Negera di Pemerintahan SBY. Dia diduga memalsukan surat deposito untuk mendapatkan kredit US$ 22,5 juta.

Misbakhun divonis bersalah dan dihukum setahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusa, dan diperberat hukumannya menjadi dua tahun setelah proses banding. Misbakhun kemudian mengajukan PK, dan pada 5 Juli lalu MK mengabulkan dan membebaskan Misbakhu. Dalam amar putusan MA disebutkan perkara yang menyeretnya bukan merupakan tindak pidana tetapi perdata.

*tempo.co

PKS: Pilkada Boleh Kalah, Pemilu Bisa Menang

PKS Tapos, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta menjelaskan, kekalahan dalam suatu pemilihan kepala daerah biasa saja terjadi. Anis menjelaskan, kekalahan itu belum tentu berkorelasi dengan hasil Pemilu nanti.

Apalagi, kata Anis, pada waktu kalah di Pilkada DKI Jakarta, di dua tempat berbeda PKS justru menang yakni di Pilkada Kendari dan Payakumbuh.

“Jadi peristiwa menang kalah relatif sama saja, karena waktu yang hampir bersaman dengan Pilkada DKI,” katanya ketika melakukan Safari Ramadan di aula serbaguna kompleks perumahan Mahkamah Konstitusi (MK) di Bekasi, Selasa 31 Juli 2012 malam.

Anis mengatakan, PKS melihat tidak ada hubungan timbal balik pilkada dengan Pemilu. Pelaksanaan Pilkada, kata Anis, umumnya berjauhan secara waktu dengan Pemilu.

“Kami kalah pada hampir semua pilkada kota ataupun kabupaten di Sulawesi Selatan, tapi kursi legislatif kami naik. Sebaliknya kami menang di Pilkada Gubernur Jawa Barat tahun 2008, tapi kursi legislatif kami kurang satu,” katanya.

Oleh karena itu, PKS mengevaluasi pilkada dan Pemilu secara terpisah.

“Tapi kalau jaraknya terlalu dekat, biasanya ada pengaruhnya. Tapi kan umumnya rata-rata antara Pilkada dengan Pileg ada jarak setahun, dan itu waktu yang cukup lama secara politik,” katanya.

Karena evaluasi yang berbeda, maka kekalahan di Pilkada DKI, kata Anis, tidak mempengaruhi rencana besar PKS untuk masuk peringkat tiga secara nasional.

“Kekalahan pada pilkada lebih menyangkut kepada kandidat atau orang, ketimbang partai,” ujarnya.

Pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta, PKS mengusung pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini. Pasangan ini gagal masuk putaran kedua karena hanya berhasil raih posisi tiga dengan perolehan sekitar 11 persen suara.

*news.viva.co.id

Hidayat Nur Wahid: PKS Tak Minta Mahar

PKS Tapos, JAKARTA - Mantan calon Gubernur DKI Jakarta, Hidayat Nurwahid menegaskan tidak ada “mahar” atau syarat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mendukung salah satu calon gubernur yang lolos ke putaran kedua Pemilihan Gubernur DKI Jakarta.

“Kami tidak mementingkan uang, posisi, dan sejenisnya. Hal yang terpenting ialah menjadikan Jakarta lebih baik,” ujar Hidayat Nurwahid, saat berbincang dengan Okezone, Rabu (1/8/2012).

Mantan Presiden PKS tersebut menegaskan, saat ini partainya belum memutuskan ke pasangan mana dukungan akan diberikan.

“Kebijakan seperti itu harus dikaji terlebih dahulu dengan serius. Ini kan terkait perubahan di Jakarta, tentu saja menjadi pertimbangan. Keputusannya setelah Lebaran karena di Ramadan ini diisi dengan ibadah,” tuturnya.

Namun, lanjut anggota Komisi I DPR itu, siapa pun nanti yang menang tetap akan berhadapan dengan PKS. Pasalnya, kebijakan-kebijakan pemprov harus dikonsultasikan ke DPRD. PKS memiliki anggota dewan terbanyak kedua setelah Partai Demokrat.

“Bagaimana pun dan siapa pun yang lolos pada putaran kedua akan bertemu di DPRD,” tutupnya.

*okezone.com