Jakarta, Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran, dalam release yang
diterima jabarprov.go.id (15/4) mengungkapkan pelaksanaan UN saat ini,
dinilai belum sepennuhnya menggembirakan, karena di beberapa Provinsi
pelaksanaannya ada yang ditunda dalam hal waktu pelaksanaanya sehingga
UN tidak dapat dilaksanakan secara serempak. Terkait hal itu, kepada
Presiden SBY diminta lebih tegas mengevaluasi kinerja Mendikbud dan
jajarannya, agar tidak terus mengulang kesalahan serupa.
"Tertundanya UN di sebelas propinsi ini merupakan kesalahan yang
ketiga dalam tempo enam bulan, dan hal ini jelas telah mengecewakan
masyarakat pendidikan Indonesia. Ibarat striker bola, Kemdikbud sudah
mencetak hat trick keteledoran dalam hal penggunaan anggaran dan
pelaksanaan program rutin kementerian, mulai dari uang tunjangan
sertifikasi guru, kemudian beasiswa bidik misi, dan sekarang UN gagal
serentak.
Berbagai kesalahan tersebut, tidak layak ditolerir. Semua pihak
terkait, mencakup pemenang tender dan unsur Kemdikbud terkait, harus
diberi sanksi tegas. Jangan sampai mereka terlibat lagi dalam tender
ataupun program Kemdikbud sestrategis ini.Terkait hal tersebut, tidak
layak terus mengeluhkan blokir anggaran, ataupun mengkambing hitamkan
dinas-dinas yang tidak sejalan dengan targetan program dari pusat.
Herlini, dalam bagian lain penjelasannya menyayangkan Mendikbud dan
jajarannya kerap umbar keyakinan serba beres, padahal realisasinya
sering molor. Ia mencontohkan sebelum kasus gagal UN serentak per 15
April 2013, pihak Kemdikbud menyatakan pelaksanaan UN dijamin 3T yaitu
Yakni tepat waktu UN, tepat distribusi dan jumlah soal UN.
"Nyatanya pekan kemarin di Trenggalek ditemukan kekurangan dan
kelebihan jumlah soal UN. Sementara molornya pencetakan dan distribusi
soal UN ditemukan nyaris dibanyak daerah, tidak hanya Indonesia Tengah.
Praktis persiapan UN tahun ini menubruk Prosedur Operasi Standar yang
digariskan BNSP. Jadi, hemat saya tidak baiklah ada Kementerian yang
selalu umbar optimisme, padahal di lapangan tidak terkontrol."
