JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Padahal, PKS merupakan anggota koalisi pemerintahan.
Wasekjen PKS Fahri Hamzah mengatakan pihaknya sering berbeda pendapat dengan keputusan Demokrat.
"Ini kan perbedaan pendapat, dan kami sudah sering berbeda pendapat
dengan Partai Demokrat," kata Fahri di Jakarta, Kamis (6/6/2013).
Ia
mencontohkan saat partainya tidak setuju Boediono sebagai wakil
presiden. Meskipun pada akhirnya Boediono terpilih mendampingi Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Sekarang kita tersandera 4 tahun
pak Boediono tersalahkan (Kasus Century). Kami juga usung angket
Century, Demokrat tak setuju. Kalau dulu ikut Partai Demokrat kita enggak akan bisa bongkar kasus Century," kata anggota Komisi III itu.
Fahri juga mengingatkan bahwa DPR tidak dapat diintervensi oleh Presiden dalam hubungan eksekutif-legislatif.
"Adapun kabinet itu hak prerogatif presiden. Ini harusnya dilihat secara lebih tenang," ujar Fahri.
Mengenai
BBM, Fahri menjelaskan pihaknya menolak kompensasi kepada masyarakat
secara sementara. Hal itu menjawab rencana kompensasi pemerintah melalui
BLSM. Berbeda dengan era Jusuf Kalla, kata Fahri, PKS mendukung kebijakan konvensi solar ke gas.
"Kebijakan JK kita dukung," katanya.
