(Netty Heryawan. foto: disparbud.jabarprov)BANDUNG - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan menyebutkan ada hal yang dapat dilakukan dalam pencegahan tindakan korupsi yang diawali dalam sebuah keluarga yaitu menanamkan kejujuran kepada anak-anak untuk percaya pada kemampuan sendiri.
Ajarkan hidup kesederhanaan, hidup adalah perjuangan serta hidup
adalah pilihan pada kebenaran dan kebaikan. Hal ini disampaikannya pada
Seminar Tentang Peranan Perempuan Dalam Pencegahan Korupsi Di Jawa Barat
di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (22/1).
Pada acara yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat
Wawan Ridwan ini Netty menegaskan hal tersebut dipandang sederhana
tetapi dampaknya akan luar biasa diterapkan bagi keluarga dan dalam
sebuah pekerjaan. Sehingga tindakan korupsi dapat berkurang bahkan
dicegah di Provinsi Jawa Barat bahkan di Indonesia.
Pada kesempatan itu, Netty Heryawan beserta Ketua Candra Kirana
Daerah III Siliwangi, Ketua IKIAD Prov. Jawa Barat dan Ketua Dharma
Wanita Prov. Jawa Barat membacakan Deklarasi Perempuan Anti Korupsi yang
berisikan bahwa antara lain : 1. Sebagai individu, istri, ibu,
politisi, penyelenggara pemerintahan dan anggota masyarakat kami
perempuan Jawa Barat akan mengambil peran besar dalam mencegah dan
memberantas korupsi. 2. Kami perempuan Jawa Barat akan menjadi benteng
dan garda terdepan dalam menyiapkan generasi tanpa korupsi melalui
penanaman nilai kejujuran dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 3.
Kami perempuan Jawa Barat akan selalu mengatakan tidak pada korupsi
dalam bentuk dan ruang apapun demi Jawa Barat yang maju, makmur dan
sejahtera untuk semua.
Sekda Prov. Jawa Barat Wawan Ridwan mengatakan sekarang ini Indonesia
telah dilanda badai korupsi yang meresahkan. Korupsi sebagai tindakan
yang membahayakan bukan saja bagi organisasi atau institusi tetapi bagi
negara. Hal tersebut berakibat pada ketidak stabilan ekonomi di
masyarakat, terjadi kemiskinan dan penyimpangan hak asasi manusia.
Seminar ini dihadiri oleh Fungsional Direktorat Penelitian dan
Pengembangan KPK Aida Ratna Zulaeha, Guru Besar Hukum Pidana Unpad Prof.
Dr. Hj. Komariah E. Supradjaya, SH, Kepala Biro Hukum Dan HAM Setda
Prov. Jawa Barat Yessi Esmeralda, perwakilan para Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Prov. Jawa Barat, para Kepala OPD Prov. Jawa Barat,
perwakilan Perguruan Tinggi (BEM) Unpad, ITB, UPI, Unpas, Unpar, dan
perwakilan Ormas.
