Menteri PKS Lebih Profesional Dibanding Menteri Parpol Koalisi Lainnya

 

Islamedia - Beberapa hari ini isu resufle sangat kuat menerpa menteri-menteri PKS karena PKS bersebarangan dengan pemerintah dalam kenaikan harga BBM di siding DPR (30/03/2012). Isi ini bukan kali ini saja menerpa PKS, sebelumnya telah terjadi beberapakali isi resufle bahkan Menristek yang sebelumnya dijabat oleh Menteri dari PKS telah diresufle.

Partai Demokrat menganggap resufle ini perlu karena akan menyulitkan menteri-menteri PKS untuk bersikap professional sehubungan dengan sikap PKS yang selalu berseberangan dengan pemerintah. Hal inipun dibantah oleh menteri-menteri PKS atas sikap keprofesinalan ini. PKS sendiri mempersilahkan kepada SBY selaku presiden untuk mengecek kinerja dari profesionalan menteri-menri PKS sendiri.

Pernyataan partai Demokrat tentang ketidak profesionalan menteri-menteri PKS ini tentunya harus dibuktikan dengan proses evaluasi kinerja mereka, bukan berdasarkan berseberangan atau tidaknya partai mereka dalam mendukung setiap tindakan pemerintahan.

Hal sederhana saja dalam keprofesionalan ini bisa dibandingkan secara sederhana antara menteri-menteri dari PKS dengan menteri-menteri lainnya dari mitra koalisi. Berikut beberapa menteri yang juga menjabat sebagai ketua partai :

1. Ketua Umum PAN Hatta Rajasa : Menteri Koordinator Perekonomian;
2. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. dan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali : Menteri Agama.

Hal ini sangat berbeda dengan PKS yang sangat ditekankan bahwa tidak bolehnya memiliki jabatan ganda karena justru akan sangat mempengaruhi profesionalan dari para menteri. Bahkan menteri-menteri yang berasal dari parpol koalisi terbelenggu dalam bersikap ketika harus membela rakyat atau justru mempertahankan kursi kekuasaan menterinya yang bisa bersama kita lihat ketika siding DPR kemarin dalam pengambilan keputusan untuk menaikan atau tidak menaikkan harga BBM.

Lalu apakah partai demokrat tidak paham dengan sikap professional dari menteri-menteri PKS? Atau justru kader-kader democrat yang bernafsu untuk menduduki jabatan menteri-menteri tersebut karena bisa menjadi lumbung kekayaan dengan sikap-sikap mereka yang tidak pro rakyat.

sumber: islamedia

Hilmi: PKS Tak Khawatir Ditendang dari Koalisi

Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak khawatir bakal dikeluarkan dari barisan koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Keputusan PKS menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah merujuk pada penolakan masyarakat atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM.

"Dari awal kita menolak. Ini kan maunya rakyat yang harus diikuti parpol," kata Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin kepada detikcom, Sabtu (31/3/2012).

Hilmi menegaskan meski berada di koalisi, namun partainya tetap memiliki independensi dalam memutuskan sesuatu utamanya menyangkut kebijakan pemerintah terkait masyarakat. "Enggak apa-apa dilaporin ke SBY, kita tidak keberatan. Lagi kenapa mesti dilaporin kan Pak SBY sudah melihat jelas sikap kami dari siaran televisi," imbuhnya.

Dia menambahkan, partainya siap bila harus berada di luar pemerintahan. Bagi PKS, urusan koalisi tidak urgen lantaran PKS memfokuskan kerja untuk rakyat. "Kita enggak khawatir mau ditendang dari koalisi. Kita di luar pemerintah bisa, di dalam juga bisa,
namanya ibadah yang penting bekerja," tandasnya.

Seperti diketahui dalam paripurna persetujuan revisi Undang-Undang APBN Perubahan tahun 2012, PKS menolak penambahan pasal 7 ayat 6 A yang menjadi dasar bagi pemerintah menaikan harga BBM dengan syarat harga minyak mentah dunia mencapai USD 200 per barel dalam kurun waktu enam bulan.

Sikap PKS sama dengan keputusan partai non koalisi yakni PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura yang juga menolak kenaikan harga BBM. Namun, PDIP dan Hanura memilih walk out saat dilakukan voting. Jumlah suara penolak kenaikan pun kalah telak dari pro kenaikan yang didukung 356 suara dari Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB.

Sebelumnya Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengakui partainya kecewa dengan keputusan yang diambil PKS. Sutan pun berencana melaporkan ulah PKS ini ke Ketua Setgab Koalisi, SBY.

"Kita repot, mestinya bisa kan setuju dengan catatan, jangan mereka menolak. Anggota Setgab itu kritis boleh, tapi ketika kebijakan membutuhkan ya diberikan. Kalau dukungan sampai selesai 2014. Kalau di dalam koalisi ya harus mendukung," ujarnya terpisah.

sumber:  detik.com