INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mempersoalkan jika penolakan terkait rencana pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dianggap berseberangan dengan pemerintah.
Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menegaskan, keputusan partainya yang sepaham dengan partai koalisi yaitu, PDIP, Gerindra dan Hanura untuk menolak kenaikan BBM dalam rapat paripurna DPR untuk kepentingan rakyat.
"Kita tidak mau berandai-andai, yang penting PKS sudah berusaha menyuarakan suara rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat," ujar Luthfi di Jakarta, Sabtu (31/3/3012).
Penolakan PKS, kata Luthfi, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam negara demokrasi. Menurutnya, pihaknya telah mengikuti proses demokrasi yang telah disepakati oleh dewan. Kendati demikian, soal kenaikan BBM pihaknya tetap menyerahkan kepada pemerintah.
"Kita mengikuti mekanisme demokrasi, dan kita sudah jalani sampai akhir. Apapun pilihan kami, itu pilihan kami. Selanjutnya terserah kepada pemerintah," katanya.
Sebagaimana diketahui, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya sidang paripurna DPR pada Sabtu (31/3/2012) dini hari memutuskan menolak penaikan harga bahan bakar bersubsidi (BBM) pada 1 April 2012.
Sebanyak 82 anggota menyepakati memilih opsi pertama yaitu hanya mempertahankan pasal 7 ayat 6 UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang isinya menolak penaikan harga BBM.
Sedangkan sisanya sebanyak 356 anggota memilih opsi kedua yaitu menambah pasal 7 ayat 6A yang mengatur besaran persentase peningkatan harga Indonesia Crude Price (ICP) sebesar 15% selama enam bulan.
Artinya penaikan BBM pada 1 April ditunda, sebab saat ini persentase penaikan harga ICP hanya sebesar 10 persen. Harga rata-rata ICP selama enam bulan terakhir sebesar US$ 116, sedangkan asumsi harga ICP dalam APBNP sebesar US$105.
sumber : inilah.com
