Indra anggota FPKS DPR-RI (Foto: dakwatuna.com )
PKSTapos, JAKARTA – Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Indra, mengaku tidak
terkejut Indonesia mendapat predikat negara gagal. Menurutnya, bukan
tanpa alasan, organisasi Fund for Peace memeringkat Indonesia sebagai
negara gagal.
Menurut Indra, beberapa tahun terakhir ini, pemerintah telah
gagal menjalankan peran dan kewajibannya. Indonesia, kata Indra,
diliputi berbagai masalah yang tidak terselesaikan dengan baik, bahkan
hampir di semua bidang. Salah satunya, kata dia di bidang penegakan
hukum dan hak asasi manusia.”Rasa keadilan masyarakat dan kepastian
hukum tercabik-cabik dan jauh dari harapan sebagai akibat perilaku
menyimpang para penegak hukum,” kata Indra, Kamis (21/6).
Carut marut dibidang hukum ini, kata Indra karena peraturan
perundang-undangan yang lemah dan tebang pilih. “Hukum hanya tajam ke
bawah dan tumpul ke atas,” kata dia.
Selain itu, kata dia perilaku korup dan kasus korupsi terus marak
merambah di seluruh lini. Belum lagi, lanjutnya maraknya kejahatan dan
kekerasan, serta peredaran narkoba yang membuat rasa aman publik sangat
terusik.
Pemerintahpun, kerapkali gagal dalam memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak masyarakat terhadap tindakan perampasan hak dan kesewenang-wenangan para pemodal yang pada akhirnya membuat masyarakat frustasi.
Contoh lain, Indra melanjutkan, kegagalan di bidang ketenagakerjaan.
Hampir setiap hari terdengar unjuk rasa buruh, sebagai akibat tidak
mampunya pemerintah menjadi wasit dan regulator yang baik, sehingga
penyimpangan hubungan industrial terjadi di mana-mana.
“TKI kita lebih banyak jadi “budak-budak” di negeri orang dengan
beragam masalahnya, pekerja dan buruh kita di dalam negeri juga terkesan
dibiarkan menjadi objek perbudakan modern dengan tameng outsourcing
pekerja kontrak,” kata dia. “Jadi sangat wajar dan tepat apabila The
Fund for Peace (FFP) memasukkan Indonesia dalam kelompok negara-negara
gagal di dunia,” kata dia.
