SBY Puji Ahmad Heryawan: "Aher Berkomitmen Tinggi Majukan Jabar."

PKS Tapos, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyiapkan 18 ribu ruang kelas baru, yang akan dipakai pada tahun 2013.

Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada peringatan Hari Guru yang dihadiri belasan ribu guru se-Indonesia dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pemerintah Pprovinsi Jawa Barat juga akan merampungkan program pembangunan 18 ribu ruang kelas baru untuk tingkat SMP dan SMA yang akan dipenuhi secara bertahap sampai tahun 2013," ujar gubernur akrab disapa Aher ini, di Sentul, Jawa Barat, Selasa (4/12/2012).

Aher menilai pendidikan sebagai kunci keberhasilan untuk mengentaskan kebodohan dan kemiskinan, juga untuk menciptakan sumber daya manusia yang semakin unggul dan bermutu. "Produktif dan berdaya saing global," kata Aher.

Tiga pilar yang dipegangnya dalam memajukan program pendidikan di Jawa Barat yakni:

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan

2. Peningkatan mutu, relevansi, dn daya saing

3. Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan pengelolaan pendidikan.

"Selain itu Jawa Barat terdepan menyambut program pendidikan 12 tahun, ini diwujudkan dengan alokasi anggaran lebih dari 20% APBD secara berkesinambungan sejak 2008. Alokasi anggaran tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan bantuan peserta didik, melainkan pada peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan guru," kata Aher.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya mengungkapkan, Aher sebagai kepala daerah yang memiliki komitmen tinggi. "Saya tahu Ahmad Heriawan memiliki komitmen tinggi untuk memajukan jabar," kata SBY.

*nasional.inilah.com

PKS: Jangan Anggap Sepele Sayembara Tangkap SBY!

PKS Tapos, Jakarta -. Kementrian luar negeri (Kemenlu) harus memainkan peran diplomasi yang baik untuk memberikan jaminan keamanan kepada Presiden SBY dan rombongan saat mengunjungi Inggris bulan November mendatang. Seluruh perangkat keamanan dan intel harus dikoordinasikan dengan baik. Jangan sampai kecolongan.

Demikian diutarakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al-Habsyi pada Rakyat Merdeka Online di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9). Ia menyampaikan hal itu terkait sayembara Ed McWilliams yang menjanjikan uang sebesar 80 ribu dolar AS bagi warga Inggris yang bisa menangkap SBY dalam kunjungan tersebut.

"Jangan sepelekan sayembara itu," imbau anggota Komisi III DPR RI itu.

Aboe Bakar mengingatkan, semua potensi ancaman harus diantisipasi dengan baik apalagi saat Presiden berada di wilayah yurisdiksi negara lain. Bila memang informasi awal dari intelijen menyatakan bahwa ancaman tersebut benar adanya, maka perlu kiranya untuk menjadwal ulang kunjungan tersebut.

"Jangan terlalu ambil resiko. Apa yang disampaikan oleh Williams bukan cuman sayembara yang bersifat propaganda, namun itu juga mengandung provokasi yang berpeluang menimbulkan teror," urainya.

Pasalnya, lanjut dia, tuduhan adanya kebijakan puluhan tahun yang mengabaikan dan menghancurkan peluang kesehatan serta pendidikan bagi orang Papua, adalah sebuah provokasi yang dapat menyulut reaksi orang lokal di Inggris. Apalagi tuduhan Williams bahwa militer Indonesia TNI telah beroperasi sangat brutal di Papua Barat, ini akan berpotensi membuat reaksi dari para aktifis HAM. Belum lagi soal tuduhan pembantian lebih dari 500 ribu orang Papua selama menduduki wilayah Papua Barat.

"Sangat urgen untuk membuka komunikasi diplomasi yang baik dengan Inggris menyangkut persoalan ini," imbuh dia.

*komisikepolisianindonesia.com

Tak Tinggal Diam, PKS Desak SBY Beri Suaka Pengungsi Rohingya

 Anggota DPR fraksi PKS, Herlini Amran saat menemui pengungsi rohingya di Tanjung Pinang










PKS Tapos, TANJUNG PINANG – Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Herlini Amran meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memberikan suaka kepada pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia.

“Pemerintah harus reaktif dan peduli terhadap pengungsi rohingya yang nasibnya terlunta-lunta di Indonesia. Mereka lari dari negaranya untuk mencari kebebasan ke negara lain seperti Indonesia, tetapi yang didapat justru ketidak jelasan nasibnya di tempat penampungan imigrasi Indonesia,” turur Herlini di Rudenim Tanjung Pinang, Rabu (25/07) dalam siaran persnya kepada ROL.

Salah satu pengungsi rohingya di Rudenim, Tanjung Pinang berkata, “Di Tanjung Pinang ini terdapat 82 orang pengungsi asal Rohingya, 13 diantaranya anak-anak, dan yang paling kecil  bahkan ada yang masih berumur 9 tahun. Yang lainnya tersebar di 13 tempat lain di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut salah satu pengungsi itu mengatakan, “Kami lari dari Negara Kami Myanmar untuk mencari suaka politik di negara lain untuk mendapatkan kedamain dan kebebasan. Yang kami butuhkan saat ini hanya ‘kebebasan’ dan suaka politik dari Negara lain,” katanya.

Anggota DPR asal Kepulauan Riau ini berharap pemerintah lebih serius menangani permasalahan muslim rohingya. “Pemerintah Proaktif memberikan suaka politik kepada Muslim Rohingya yang lari dari negaranya karena hampir 20 tahunan hidup dalam teror dan penindasan,” tutupnya.



*republika.co.id

Pengontrol DPR

Sulit dibantah,Partai Golongan Karya (Golkar) menjadi “pemenang” pemungutan suara Sidang Paripurna DPR yang berlangsung pada Sabtu dini hari pekan lalu. Mayoritas anggota DPR menyetujui opsi penambahan ayat (6a) dalam Pasal 7 UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN Perubahan 2012 dalam sidang paripurna, Jumat (30/3/2012).Apa dampaknya bagi Partai Demokrat dan Setgab Koalisi? Usulan kenaikan atau penurunan sebesar 15% dari harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ ICP) sebagai prasyarat bagi pemerintah agar bisa menaikkan harga BBM dalam enam bulan terakhir diklaim berasal dari Golkar. Selain Fraksi Golkar, fraksi-fraksi Demokrat, PAN, PKB, dan PPP yang berjumlah total 356 orang anggota menyatakan setuju terhadap opsi penambahan ayat tersebut. Sementara itu, hanya 82 anggota Fraksi PKS dan Gerindra yang memilih opsi bahwa Pasal 7 ayat 6 tidak berubah sehingga tak ada kenaikan harga BBM.Dua fraksi lainnya yang kecewa atas opsi yang tersedia, PDI Perjuangan dan Hanura, meninggalkan ruang sidang (walk out). Opsi usulan Demokrat,yakni kenaikan atau penurunan 5% harga minyak mentah Indonesia sebagai prasyarat kenaikan harga BBM,ditolak oleh parpol koalisi pendukung pemerintah lainnya. Keputusan DPR tak hanya meng-indikasikan kegagalan Demokrat, tetapi sekaligus juga merefleksikan ketidakmampuan para politisi partai segitiga biru ini dalam berhadapan dengan para politisi Golkar.Akibatnya, lobi politik parlemen internal koalisi lebih dikontrol oleh partai beringin ketimbang Demokrat selaku parpol pemimpin koalisi. Demokrat Membebani SBY Alih-alih berjuang keras mempertahankan usulan opsinya sendiri, Partai Demokrat justru terperangkap ke dalam skenario politik Golkar.Karena itu, Partai Demokrat yang menjadi basis politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebenarnya tak hanya gagal memperjuangkan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Lebih jauh dari itu,keputusan DPR justru “membebani”sang Ketua Dewan Pembina karena Presiden SBY harus memonitor pergerakan harga ICP hingga enam bulan ke depan sebagai dasar mempertimbangkan kenaikan harga BBM. Meskipun demikian, keputusan DPR tampaknya merupakan hasil maksimal yang bisa dicapai oleh Partai Demokrat. Persoalannya,sehari menjelang Rapat Paripurna DPR, Golkar sempat mengumumkan sikap politiknya untuk menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Perubahan sikap politik Golkar yang konon dipicu oleh pernyataan mantan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah ini— seolah-olah Golkar setuju kenaikan harga premium lebih Rp1.500 per liter—membuat Demokrat panik. Akan tetapi, Golkar tetaplah Golkar.Para politisi parpol warisan Orde Baru ini tak hanya dikenal licin dan licik, tetapi juga memiliki strategi dan taktik politik lebih piawai dibandingkan kemampuan ratarata politisi parpol lainnya.Karena itu, tidak mustahil perubahan sikap Golkar sehari menjelang paripurna adalah bagian dari strategi parpol beringin dalam rangka membaca arah sikap politik parpol lain di satu pihak, dan upaya meraih simpati dan dukungan publik di lain pihak. Sulit dipungkiri, strategi Golkar menghadapi sidang paripurna DPR akhirnya berhasil. Tiga Sukses Golkar Paling kurang ada tiga tujuan Golkar tercapai sekaligus. Pertama,meskipun tidak persis sama dengan tuntutan publik, atau tepatnya tuntutan para demonstran dan pengunjuk rasa, partai beringin berhasil menggiring sikap parpol koalisi selain PKS untuk menunda kenaikan harga BBM.Artinya, rencana pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April akhirnya ditolak. Kedua,Golkar berhasil mengontrol sikap politik parpol koalisi di luar PKS agar usulannya yakni batas toleransi kenaikan 15% dari ICP sebagai prasyarat bagi pemerintah menaikkan harga BBM,disepakati sebagai sikap parpol koalisi. Ketiga, secara keseluruhan dapat dikatakan, keputusan sidang paripurna DPR yang menyepakati penundaan kenaikan harga BBM akhir pekan lalu dikontrol oleh Golkar. Keberhasilan Golkar tidak semata-mata lantaran rekam jejak para politisi mereka yang di atas rata-rata parpol lain, tetapi juga karena kegagalan Demokrat memimpin Sekretariat Gabungan Koalisi Parpol Pendukung Pemerintah (Setgab Koalisi). Sikap konsisten PKS yang menolak kenaikan harga BBM adalah indikasi lain yang memperlihatkan ketidakmampuan para anak buah SBY dalam berpolitik, menyusun strategi, dan mengelola koalisi secara cerdas. Padahal, beberapa waktu sebelumnya para ketua umum parpol koalisi telah diundang Presiden SBY ke Puri Cikeas untuk menjelaskan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Salah satu dampak politik keputusan DPR yang cenderung dikontrol oleh Golkar ini adalah semakin bergantungnya Partai Demokrat pada dukungan politik Golkar. Itu artinya, jika deviasi harga ICP dalam enam bulan ke depan mencapai 15% atau lebih, Presiden SBY pun mau tidak mau masih membutuhkan dukungan politik Golkar kendati secara formal dukungan itu sudah diperoleh dari DPR melalui penambahan ayat baru dalam UU APBN-P 2012. Nasib Setgab Koalisi Lalu, apa nilai tambah keberadaan Setgab Koalisi bagi Demokrat dan SBY jika parpol segitiga biru ini hampir selalu gagal menegosiasikan berbagai isu kebijakan strategis pemerintah di DPR? Mengapa Setgab Koalisi harus tetap dipertahankan jika keberadaannya lebih menjadi problem ketimbang solusi bagi pemerintahan SBY? Mungkin inilah tantangan terbesar bagi Demokrat dan Presiden SBY, yakni bagaimana memanfaatkan dukungan sekitar 75,5% kekuatan koalisi DPR bagi berbagai isu kebijakan pemerintah. Rapat paripurna DPR akhir pekan lalu membuktikan, Partai Golkarlah yang justru menikmati model koalisi ala SBY, bukan Demokrat.Ibarat kata pepatah, “kambing punya susu, sapi punya nama”.● SYAMSUDDIN HARIS Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)  sumber : sindo

SBY yang Lamar PKS, SBY Pula yang Harus Ceraikannya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melamar PKS untuk masuk menjadi anggota Setgab Partai Koalisi. Karena itu, SBY juga yang harus 'menceraikan' PKS dan bukan orang lain yang justru 'menceraikan' PKS.
PKS enggan mempercayai apa yang disampaikan Sekretaris Setgab, Syarif Hasan, soal berakhirnya kontrak PKS dengan koalisi parpol pendukung pemerintah. PKS ingin mendengar langsung keputusan pemutusan tersebut dari Presiden SBY dan bukan dari yang lainnya.
"Akadnya dengan SBY bukan dengan Setgab," jelas Ketua DPP PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (4/3).
Selama ini, PKS bukan pula yang meminta masuk koalisi. PKS dilamar oleh SBY.

Aboe mengatakan Setgab muncul belakangan hari setelah ada persoalan dalam internal koalisi. Aboe mengibaratkan jika seorang anak dilamar seseorang kemudian dilanjutkan akad nikah, beberapa waktu kemudian pembantu mantu bilang mau mentalak anak tersebut.
"Apakah anda akan menanggapinya, kira-kira posisinya begitulah," jelasnya.

sumber: republika.co.id