Ini Sumber Dana Saksi PKS

PKS tak ambil pusing kalaupun dana saksi pemilu dari pemerintah batal.

Politisi PKS Mahfudz Siddiq (VIVAnews/ Tri Saputro) 

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera tak ambil pusing jika akhirnya dana saksi itu tak jadi biayai negara. Sebab, menurut Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq, Rabu 5 Februari 2014, partainya sudah mempersiapkan dana untuk saksi.

DPP PKS, kata Mahfud, sudah memutuskan dana saksi di TPS akan dibiayai sendiri oleh para caleg DPRD tingkat II, DPRD tingkat I dan DPR.

"PKS menyiapkan dua orang, 1 saksi di dalam TPS dan 1 saksi di luar TPS. Selain itu juga siapkan 2 saksi di tingkat PPS, PPK dan 3 saksi KPU tingkat Kab/Kota dan KPU Provinsi serta saksi untuk KPU Pusat," kata Mahfud di Gedung DPR, Jakarta.

Para saksi itu, mayoritas adalah saksi yang dipakai untuk pemilu 2009 lalu, sehingga sudah terlatih dan berpengalaman.

"Mereka juga dilengkapi sistem dan sarana komunikasi informasi yang memungkinkan dokumentasi data rekap secara lengkap dan valid," kata dia.

Pada pemilu sebelumnya, dana untuk para saksi ini ditanggung oleh partai politik. Rencana pengalokasian uang negara untuk membiayai para saksi menimbulkan pro dan kontra.

 

*viva.co.id 

PKS: Kasus Lapas Sleman Jadi Pintu Revisi UU Peradilan Militer

Jakarta - TNI Angkatan Darat (TNI AD) menyatakan pelaku penyerangan Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, adalah anggotanya dari Grup II Kopassus Kandang Menjangan, Kartosuro, Jawa Tengah. Terungkapnya kasus penyerangan itu dinilai dapat menjadi celah merevisi Undang Undang (UU) Peradilan Militer agar dapat diproses di pengadilan umum.

"Karena faktor UU, maka diproses melalui peradilan militer. Belum mempunyai peradilan umum sentuh kasus tersebut. Ini harus dijadikan pintu masuk untuk revisi kembali UU Peradilan Militer," kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq itu melalui pesan singkatnya di Jakarata, Jumat (5/4/2013).

Menurut Mahfudz, keterlibatan oknum prajurit Kopassus dalam kasus penyerangan Lapas Sleman itu harus menjadikan hukum tetap dijalankan. Dan ini, menunjukkan reformasi di tubuh TNI sudah berjalan maju kendati belum tuntas.

"Dan itu harus dituntaskan," tegas Mahfudz.

Selain itu, lanjutnya, proses reformasi di tubuh Polri juga harus dituntaskan. "Sehingga akar kesenjangan dan kecemburuan antara TNI dan Polri bisa diselesaikan," jelas dia.

Tim Investigasi TNI AD menyebutkan, telah mendapat pengakuan dari para penyerang Lapas Sleman. Secara ksatria dan dilandasi kejujuran tinggi dan tanggung jawab, pelaku mengakui serangan yang dilakukan pada 23 Maret pukul 00.15 WIB lalu itu.

"Dilakukan oleh oknum anggota TNI AD. Dalam hal ini Grup II Kopassus Kartosuro yang mengakibatkan terbunuhnya 4 tersangka dalam lapas," kata Ketua Tim Investigasi TNI Brigjen TNI Unggul Kawistoro Yudhoyono, pada Kamis 4 April kemarin, di Jakarta.

*liputan6.com

Pemilih PKS Merosot?

PKS Tapos, Jakarta - Hasil survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menempatkan PKS berada di urutan ketujuh atau 2,2 persen sebagai partai yang dipilih oleh responden. Wasekjen PKS Mahfudz Siddik menilai, hasil survei ini menjadi masukan serius bagi PKS untuk melakukan evaluasi mendalam.

"PKS sangat mencermati sejumlah survei belakangan. Elektabilitas yang ditunjukkan survei ini akan menjadi masukan serius untuk PKS dan akan menjadi evaluasi mendalam, faktor apa yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal," ujar Wasekjen PKS, Mahfudz Siddik kepada detikcom, Kamis (9/8/2012).

Menurut Mahfudz, saat ini DPP PKS sudah menyusun sebuah konsep dan strategi untuk penguatan partai di 2014. Konsep itu sedang dalam tahap finalisasi, nantinya rumusan strategi itu yang akan dijadikan acuan.

"Strategi itu intinya pertama, penguatan organisasi partai dengan segala instrumennya, kedua penguatan peran dari pejabat publik PKS baik legislatif, eksekutif dan pemerintah pusat serta daerah. Ketiga, pengokohan dan pengembangan basis PKS dengan berbagai pendekatan dakwah dan selain dakwah," tutur Mahfudz.

Tetapi menurutnya, ada faktor penopang lain yang dibutuhkan untuk memperkuat ketiga strategi itu, yaitu pengelolaan opini publik dan pencitraan.

"Sentimen negatif yang makin tinggi terhadap partai, menjadi fenomena umum yang sedang berkembang terhadap semua partai. Ini menjadi imbas yang dihadapi PKS dan harus dijawab dengan serius," kata Mahfudz.

"Soal tokoh juga menjadi titik lemah PKS, sekarang sedang dikembangkan penguatan ketokohan di tingkat daerah yang akan menopang capaian untuk tokoh nasional di 2014," imbuhnya.

*news.detik.com

PKS Kaji Ulang Peluang Misbakhun Kembali ke DPR

PKS Tapos, JAKARTA - PKS terus mengkaji putusan Pengajuan Kembali (PK) yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait kasus Misbakhun.

PKS juga mengaku belum bisa memastikan apakah Misbakhun bisa kembali menjadi anggota DPR sebagaimana yang dimaksud UU pascadikabulkannya Peninjauan Ulang (PK) terhadap kasusnya.

"Sampai hari ini DPP PKS dan fraksi masih mlakukan kajian terhadap amar putusan PK, kami dengar ada perintah untuk merehabilitasi terhdap kedudukan semula, yang dimaksud kedudukan semula ini apa," ujar Wasekjen PKS, Mahfudz Siddiq di Jakarta, Kamis (2/8/2012).

Sebab kata Mahfudz PKS telah melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Misbakhun lantaran ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan pencairan letter of credit. Tapi, PAW itu bukan sebagai pemberhentian tetap kepada Misbakhun.

Oleh sebab itu, jika Misbakhun mengajukan surat permohonan untuk kembali lagi sebagai anggota DPR, maka peluang untuk Misbakhun kembali ke DPR sangat besar.

"Prosesnya PAW bukan pemberhentian maka kalau ada pengembalian posisi ini memang  kasus baru tentu saja akan di tindak lanjuti DPP dan fraksi  kalau ada pengajuan dari yang bersngkutan," tambah dia.

Sementara kata Mahfudz, hingga saat ini pasca pengabulan PK itu, Misbakhun belum mengajukan surat  apapun kepada DPP maupun Fraksi PKS.

"Secara resmi belum ada pengajuan. kalau ngbrol sudah ada, karena itu bagian dari upaya beliau bagian dari hak-hak yang direhabilitir kalau sudah ajuan resmi, DPP akan mengkaji," pungkasnya.

*news.okezone.com

Pembantaian Muslim Rohingya: FPKS Akan ke Rohingya

Mahfudz Siddik ( foto: mahfudzsiddik.blogspot.com )


PKS Tapos, Jakarta: Presiden Parlemen Perempuan Dunia Nurhayati Ali Assegaf meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak menyepelekan pembantaian warga Muslim Rohingya di Arkana, Myanmar. Sebab, hal itu sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia berat.

"PBB jangan anggap ringan kasus Rohingya. PBB jangan menganggap masalah tersebut hanya sebatas kejadian di Myanmar karena kasus itu pelanggaran HAM berat," kata Nurhayati di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (1/8).

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu meminta PBB untuk melihat kasus tersebut secara utuh. Jangan hanya dari sisi agamannya saja. Karena itu akan menimbulkan masalah baru di kawasan ASEAN.

"Jangan sampai masalah Rohingya jadi konflik di kawasan ASEAN karena mayoritas negara-negara di ASEAN adalah Islam. Ini bisa menimbulkan pertikaian sesama negara ASEAN," kata anggota Komisi I DPR RI itu.

Sebagai Presiden Parlemen Perempuan Dunia, Nurhayati akan membawa agenda Rohingya ke sidang extra-ordinary meeting atau sidang luar biasa dari Eksekutif Committee IPU yang, di Jenewa, Swiss, 28-31 Agustus nanti.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mengatakan, fraksinya akan berkunjung ke Rohingya dan bertemu dengan tokoh-tokoh Islam dan pemerintahan Myanmar.

Fraksi PKS berkunjung ke Rohingya pada 2-4 Agustus 2012. Kunjungan ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap kasus tersebut. "Namun, sampai saat ini belum ditentukan nama-nama yang akan berangkat. Sementara Komisi I DPR RI akan ke Rohingya sekitar bulan September mendatang," kata Mahfudz.

*metrotvnews.com

Legislator: pendekatan keamanan belum selesaikan masalah Papua

 

"Menurut kami, penyelesaian dengan pendekatakan keamanan tidak akan pernah menuntaskan persoalan yang ada, dan bahkan akan menghancurkan permasalahan yang ada di Papua" 

Jayapura (ANTARA News) - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfud Siddiq, menilai, pendekatan keamanan di Papua tidak akan menyelesaikan sejumlah persoalan ataupun konflik di Papua.

"Menurut kami, penyelesaian dengan pendekatakan keamanan tidak akan pernah menuntaskan persoalan yang ada, dan bahkan akan menghancurkan permasalahan yang ada di Papua," kata Mafmud kepada ANTARA Jayapura di sela-sela kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi I DPR RI di Jayapura, Papua, Sabtu.

Menurut legislator asal Indramayu Jawa Barat itu, penyelesaian berbagai masalah di Papua harus dilakukan melalui jalan dialog,seperti dengan tokoh agama, tokoh perempuan dan LSM.

"Mereka (tokoh agama, adat, LSM dan lain-lain) inginkan penyelesaian politik secara menyeluruh dengan dialog," katanya.

Dalam kaitan itu, pihakya akan segera mendiskusikan, merumuskan dan menyusun langkah-langkah komunikasi lanjutan dengan pemerintah pusat, demi penyelesaian masalah di Papua.

Seperti yang diwartakan sebelumnya Komisi I DPR RI mengagendakan kunjungan kerja spesifik ke Papua untuk merespons dinamika sosial dan keamanan di provinsi itu yang semakin mengkhawatirkan.