PKS Tolak Berikan 'Tiket' Naikan Harga BBM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Paripurna DPR RI, Sabtu (31/3) dini hari, sepakat menunda rencana kenaikan harga BBM pada 1 April 2012. Ada sebanyak 356 suara yang mendukung opsi penundaan tersebut. Sementara, sebanyak 82 lainnya termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak (bukan menunda) kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

PKS bersama Hanura memilih opsi pilihan pertama yaitu tetap pada substansi Pasal 7 Ayat 6 RUU APBN Perubahan 2012 yang tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Sementara, sebanyak 356 suara yang berasal dari lima partai koalisi Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, dan PKB memilih opsi pilihan kedua. Yakni, opsi untuk menambahkan Ayat 6a yang menyatakan bahwa pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia (ICP) naik atau turun hingga lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan.
Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, mengatakan partainya sudah melakukan upaya dan pendekatan dengan berbagai cara serta mencari upaya paling rasional untuk kepentingan rakyat. PKS sempat menawarkan opsi mendukung penambahan ayat dengan besaran persentase 20 persen dan waktu enam bulan.

‘’Kita tidak akan dalam posisi bimbang dan tidak jelas. Kita akan memastikan harga BBM tidak naik,'' katanya. ''Kami memilih untuk berada pada posisi menolak harga BBM dengan pasal 7 ayat 6 titik.’’

sumber:  republika.co.id

Ayo Padamkan Lampu Malam Ini 1 Jam Saja!

Jakarta 'Ini aksiku! Mana Aksimu?'. Slogan kampanye ini menjadi ajakan dari WWF sebuah organisasi yang bergerak di bidang lingkungan kepada masyarakat untuk melaksanakan 'earth hour' atau memadamkan lampu hanya 1 jam saja.

Pada 2012 ini, 'earth hour' akan digelar malam ini, mulai pukul 20.30 WIB-21.30 WIB, Sabtu (31/3). Program ini sebagai bagian dari kampanye global melawan perubahan iklim.

Sukses di Sydney, Australia, pada 2007 lalu, kampanye ini ditularkan ke seluruh dunia. Seperti di kutip dari situs WWF, untuk di Indonesia kota-kota besar di Jawa dan Bali diharapkan berpartisipasi dalam kampanye ini.

Sebelumnya sejak 2009, Jakarta sudah mulai dikenalkan dengan kampanye ini. Partisipasi masyarakat, walau belum membumi namun sudah mendapat respons yang lebih baik.

"WWF Indonesia mengajak semua pihak, mulai dari pemerintahan, korporasi, bisnis, media massa, komunitas, mahasiswa, dan pelajar untuk saling menyemangati, mengingatkan, dan merasakan manfaat Earth Hour dari tahun ke tahun," tulis WWF dalam situsnya.

Anda, bisa berpartisipasi menyelamatkan bumi lewat langkah kecil namun berarti banyak. Ayo padamkan lampu 1 jam saja.

sumber : detik.com

Menolak Kenaikan BBM, PKS Tak Ingin Berandai-andai Keluar Koalisi

Jakarta Sikap PKS yang bergabung dengan aliansi PDIP, Hanura, dan Gerindra untuk menolak kenaikan BBM dalam rapat paripurna di DPR sangat mengejutkan. Sikap tersebut berseberangan dengan Partai Demokrat (PD) dan partai mitra koalisi lainnya. Apakah itu artinya PKS siap keluar dari koalisi?

"Saya tidak mau berandai-andai, yang penting PKS sudah berusaha menyuarakan suara rakyat," ujar Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq usai rapat paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/3/3012).

Luhtfi mengatakan PKS telah menjalani mekanisme demokrasi hingga akhirnya memutuskan sikap demikian. "Secara demokratis proses sudah selesai, kita mengikuti mekanisme demokrasi, dan kita sudah jalani sampai akhir. Apapun pilihan kami, itu pilihan kami. Selanjutnya terserah kepada pemerintah," katanya.

Rapat paripurna pembahasan usulan pemerintah menaikan harga BBM yang berlangsung maraton sejak Jumat (30/3/2012) siang akhirnya dilakukan dengan voting. Hasil voting tersebut 356 anggota DPR menyetujui opsi kedua, yaitu menerima penambahan pasal 7 ayat 6a yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.

Opsi ini dipilih partai-partai koalisi, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKB.

Sementara 82 anggota DPR menyetujui opsi pertama, yaitu tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.

Opsi ini dipilih PDIP, Hanura,dan Gerindra. Namun Fraksi PDIP dan Hanura melakukan walk out sebelum voting berakhir. Mengejutkan, PKS yang merupakan mitra koalisi dengan tegas menyatakan memilih opsi ini.


sumber : detik.com

Kenaikan BBM Tolak Kenaikan BBM, PKS Abaikan Koalisi

Luthfi Hasan Ishaaq - inilahjabar.com

INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mempersoalkan jika penolakan terkait rencana pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dianggap berseberangan dengan pemerintah.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menegaskan, keputusan partainya yang sepaham dengan partai koalisi yaitu, PDIP, Gerindra dan Hanura untuk menolak kenaikan BBM dalam rapat paripurna DPR untuk kepentingan rakyat.

"Kita tidak mau berandai-andai, yang penting PKS sudah berusaha menyuarakan suara rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat," ujar Luthfi di Jakarta, Sabtu (31/3/3012).

Penolakan PKS, kata Luthfi, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam negara demokrasi. Menurutnya, pihaknya telah mengikuti proses demokrasi yang telah disepakati oleh dewan. Kendati demikian, soal kenaikan BBM pihaknya tetap menyerahkan kepada pemerintah.

"Kita mengikuti mekanisme demokrasi, dan kita sudah jalani sampai akhir. Apapun pilihan kami, itu pilihan kami. Selanjutnya terserah kepada pemerintah," katanya.

Sebagaimana diketahui, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya sidang paripurna DPR pada Sabtu (31/3/2012) dini hari memutuskan menolak penaikan harga bahan bakar bersubsidi (BBM) pada 1 April 2012.

Sebanyak 82 anggota menyepakati memilih opsi pertama yaitu hanya mempertahankan pasal 7 ayat 6 UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang isinya menolak penaikan harga BBM.

Sedangkan sisanya sebanyak 356 anggota memilih opsi kedua yaitu menambah pasal 7 ayat 6A yang mengatur besaran persentase peningkatan harga Indonesia Crude Price (ICP) sebesar 15% selama enam bulan.

Artinya penaikan BBM pada 1 April ditunda, sebab saat ini persentase penaikan harga ICP hanya sebesar 10 persen. Harga rata-rata ICP selama enam bulan terakhir sebesar US$ 116, sedangkan asumsi harga ICP dalam APBNP sebesar US$105.

sumber : inilah.com

PKS Kompak Tolak Kenaikan Harga BBM

Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) secara resmi menolak rencana kenaikan harga BBM. Keputusan tersebut diambil dalam rapat fraksi menjelang paripurna Jumat (30/3) pagi ini.

"Kita sudah menerima laporan dari Banggar Fraksi PKS yang sudah bekerja siang malam mencari solusi bagi rakyat. Setelah menerima laporan kami menganggap pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM," kata Ketua Fraksi PKS, Musatafa Kamal, usai rapat fraksi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).

Mustafa menegaskan bahwa seluruh awak PKS kompak menolak rencana kenaikan harga BBM. Ia memastikan semua anggota FPKS akan menolak rencana tersebut dalam rapat paripurna nanti.

"Jika voting maka kami kompak menolak," ucapnya.

Dengan keputusan ini maka peluang ditolaknya rencana kenaikan harga BBM semakin besar.

Berikut Simulasi Voting kenaikan Harga BBM di DPR

1. Simulasi 1 (3 fraksi menolak)

PDIP (94 suara), Gerindra (26 suara),Hanura (17 suara), total: 137 suara menolak kenaikan harga BBM

PD (148 suara), Golkar (106 suara), PKS (57 suara), PAN (46 suara), PPP (38 suara), dan PKB (28 suara). Total: 423 suara mendukung kenaikan harga BBM

2. Simulasi 2 (4 fraksi menolak kenaikan harga BBM)

PDIP (94 suara), PKS (57 suara), Gerindra (26 suara),Hanura (17 suara), total: 194 suara menolak kenaikan harga BBM

PD (148 suara), Golkar (106 suara), PAN (46 suara), PPP (38 suara), dan PKB (28 suara). Total: 366 suara mendukung kenaikan harga BBM

3. Simulasi 3 (5 faksi menolak kenaikan harga BBM)

PDIP (94 suara), Golkar (106 suara), PKS (57 suara), Gerindra (26 suara),Hanura (17 suara), total: 300 suara menolak kenaikan harga BBM.

PD (148 suara), PAN (46 suara), PPP (38 suara), dan PKB (28 suara). Total: 260 suara mendukung kenaikan harga BBM.

sumber: detik.com

Pagi Ini PKS Gelar Rapat Solidkan Keputusan Tolak Kenaikan BBM

Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat pagi ini jelang rapat paripurna pembahasan RUU APBNP 2012. PKS menegaskan partainya menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ketua DPP PKS Refrizal mengatakan rapat fraksi digelar pukul 07.30 di ruang fraksinya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. "Kami sudah tegas menolak kenaikan BBM sejak awal begitu," kata dia saat dihubungi detikcom, Jumat (30/3/2012).

Dia menambahkan PKS masih berharap pemerintah mengambil jalan alternatif lain agar harga BBM tidak dinaikan. "Kita tidak pro kenaikan meski kita koalisi," tandasnya.

Selain menentukan dua opsi besaran subsidi energi, paripurna siang ini akan membahas usulan penambahan Pasal 7 ayat 6A yang memberi keleluasan bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan harga minyak dunia.

"Kita sepakat tidak ada amandemen. Pasal 7 ayat A itu usulan pemerintah, karena itu kami menolak," tegas Refrizal.

Menurutnya keputusan ini merujuk pada pidato politik Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di Mukernas PKS di Medan, Selasa (27/3) yang menegaskan partainya akan menolak kenaikan BBM demi kepentingan rakyat.

"Jika pada akhirnya pemerintah, para menteri yang pro kenaikan harga BBM itu bersikukuh menaikkan harga BBM, maka kami terpaksa akan berseberangan," tegas Luthfi waktu itu.

BIla PKS bergabung dengan PDIP, Gerindra dan Hanura menolak kenaikan harga BBM, maka kubu kontra kebijakan pemerintah ini memiliki kekuatan 194 suara. PKS memiliki 57 kursi, PDIP 94, Gerindra 26 dan Hanura 17 kursi.

sumber:  detik.com

Hentikan Demo, PKS Minta Presiden Batalkan Kenaikan BBM

Sebuah mobil dibakar mahasiswa saat berlangsungnya ujuk rasa di kampus Universitas Hasanuddin Makassar, Sulsel, Rabu (21/3). Aksi tersebut sebagai bentuk protes atas rencana pemerintah menuikkan harga BBM.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq mengatakan, hanya ada satu cara untuk menghentikan aksi-aksi demonstrasi yang diwarnai kekerasan dan korban jiwa. ''Presiden segera umumkan bahwa tidak akan menaikkan harga BBM dan akan cari solusi alternatif,'' katanya kepada wartawan Kamis (29/3).

Saat ini, katanya, DPR sedang bekerja keras menyusun postur anggaran yang bisa menutup lonjakan subsidi BBM. Jika tidak maka aksi-aksi demonstrasi dan bentrokan dengan aparat dipastikan akan meluas dan ini akan sangat merugikan pemerintah.

Ia pun menghimbau, agar dalam situasi ini aparat TNI harus tetap menahan diri untuk tidak berhadap-hadapan dengan massa demonstran.

''Jika terjadi akan semakin memicu tindak kekerasan yang lebih serius. Sentimen psikologis masyarakat mulai terusik dengan tayangan tindak kekerasan aparat keamanan terhadad para demonstran,'' pungkas Ketua Komisi I DPR tersebut.

sumber: republika.co.id

Luthfi Kirim Sinyal ke SBY: PKS Siap Keluar Koalisi

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi isyarat akan keluar dari koalisi yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Isyarat tersebut terungkap ketika Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, memberikan pidato dalam penutupan acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Medan, Sumatra Utara.

Luthfi mengungkapkan bahwa PKS siap keluar koalisi jika pemerintah tetap tidak memedulikan kondisi rakyat. Dalam hal tersebut, yakni terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Karena itu, Presiden PKS memberikan instruksi kepada seluruh kader PKS untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. “Kita harus siap dengan segala kemungkinan apakah kita akan berkoalisi atau sudah tidak diizinkan tidak berkoalisi,” katanya.

Padahal, lanjut Luthfi, PKS telah memberikan tawaran yang sangat sederhana terkait rencana kenaikan BBM. Yakni dengan melalui sejumlah usulan yang telah diajukan kepada pemerintah.
PKS, kata Luthfi, sangat memahami keinginan pemerintah untuk menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat. Namun, PKS tidak menginginkan jika pemerintah dalam menempuh rencana tersebut harus melalui cara yang menimbulkan kesulitan untuk masyarakat.

Dalam usulan yang ditawarkan, Luthfi meyakini bahwa opsi tersebut dapat membuat postur APBN sehat. “Formula yang kita tawarkan sudah mengkombinasikan kepentingan rakyat dan postur APBN yang sehat,” ujarnya.

sumber : republika.co.id

Kisah yang Tak Terliput dari Hidayat Nur Wahid

Hidayat Nur Wahid (Kompas.com)

Siang yang terik tak mengurangi antusiasme warga Pleret Bantul berkumpul di lapangan Pleret. Duka akibat gonjangan gempa dua pekan lalu yang menewaskan ribuan orang juga belum hilang. Apa yang membuat mereka begitu antusias mendatangi lapangan?

Hari ini, ada tamu istimewa yang hadir ke desa mereka di Pleret Bantul. Tamu itu adalah Hidayat Nur Wahid, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pak Dayat, begitu beliau dipanggil akan berkunjung ke desa yang terkena dampak gempa sangat parah di Jogya sekaligus peletakan batu pertama pembangunan rumah bantuan dari donatur. Masyarakat begitu merindukan kehadiran pejabat negara yang memang juga berasal dari daerah yang dekat dengan lokasi mereka. Menurut berita, Pak Dayat keluarga Pak Dayat di Klaten juga terkena musibah gempa.

Siang makin terik, masyarakat tak juga melihat ada tanda-tanda seorang pejabat negara datang. Tiba-tiba saja, bunyi mikrophone dari tengah lapangan berbunyi.

“Yang Terhormat, Ketua MPR, Bapak Hidayat Nur Wahid selamat datang di desa kami.”
Suara pembawa acara sudah bergema sampai terdengat sekitar 25 m dari tempat acara yang berada di tengah lapangan.
“Loh, sudah datang, toh. Kapan datangnya?”
“Sudah lima belas menit lalu, Pak” saya menimpali pertanyaan seorang bapak tua yang dari tadi menunggu kedatangan Ketua MPR itu.
“Loh, biasanya ada sirine dan banyak polisi toh. Lah, ini seperti tidak ada apa-apa.”

Bapak tua itu heran karena biasanya selalu ada kehebohan kendaraan pengawal dan rombongan pejabat lainnya yang mengiringi. Ternyata Pak Dayat menaiki mobil biasa tanpa pengawalan. Bahkan Camat Pleret sampai tergopoh-gopoh mengejar Pak Dayat karena keduluan ketua MPR datangnya.
Acara diadakan di tengah lapangan. Para pejabat disediakan kursi empuk sementara warga hanya duduk lesehan beralaskan tikar. Ketika giliran Pak Dayat member sambutan, beliau kemudian turun dari kursinya dan duduk lesehan.

“Maaf bapak Ibu, bukannya saya tidak menghargai, supaya kita lebih dekat. Saya duduk nggih.” Begitulah perkataan yang saya tangkap dari obrolan beliau dengan warga dalam bahasa jawa yang sangat halus. Akhirnya pejabat dan tokoh masyarakat yang mendampingi Pak Dayat ikut lesehan. Jadilah kursi empuk yang disediakan panitia jadi kosong melompong.

Saya kagum dengan sikap sederhana beliau. Datang tidak mau merepotkan dan ketika diberi fasilitas beliau memilih fasilitas yang sama dengan warga.
Setelah acara peletakan batu pertama pembangunan rumah bantuan untuk korban gempa yang difasilitasi oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT), Pak Dayat dikerumuni oleh warga untuk bersalaman. Beliau menyambut uluran tangan warga dengan senyum sambil menyempatkan berbincang walau sejenak.

“Assalamu’alaikum, Pak Dayat.” Saya memberanikan diri menyapa beliau.
“Wa’alaikum salam. Apa Kabar Mas. Terima kasih ya sudah bantu.”

Terkesiap saya menerima uluran tangan dan kata-kata yang indah ini. Kata-kata beliau memberi energi baru bagi saya untuk menjalani tugas kemanusiaan sebagai relawan di Jogja saat itu, Juni 2006. Keletihan saya selama sepekan mendadak sirna oleh sapaan hangat dan rendah hati dari seorang pejabat tinggi negara.
Saya menjadi saksi atas pengakuan banyak orang tentang kesederhanaan dan kerendahan hati Dr. Hidayat Nur Wahid yang saat ini mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur Jakarta. Warga Jakarta kini memiliki banyak pilihan untuk mengangkat pemimpin daerahnya dan Hidayat Nur Wahid memberikan pilihan bagi warga yang ingin pemimpin berkarakter sederhana, rendah hati serta dekat dengan rakyat.

sumber: kompasiana.com

Kendaraan Dinas di Depok Wajib Pakai Pertamax

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK - Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), pada April mendatang membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat akan mengurangi kuota penggunaan BBM jenis premium yakni mengeluarkan kebijakan dengan mewajibkan kendaraan operasional yang menggunakan BBM jenis premium untuk menggunakan pertamax.

Saat ini, kendaraan operasional Pemkot Depok masih menggunakan BBM jenis premium bersubsidi. "Kendaraan operasional akan menggunakan Pertamax sesuai dengan surat edaran dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)," kata Kepala Sub Bagian Humas Setda Depok, Dericko Widodo, di Balaikota Depok, Rabu (28/3).

Menurut Dericko, dengan kebijakan tersebut tentu akan menambah pengeluaran di anggaran belanja. Di Pemkot Depok sendiri terdapat sekitar seribu kendaraan operasional. Namun tidak semua dicover Anggaran Pembelian dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

Hanya kendaraan di dinas teknis saja yang memiliki anggaran pembelian bahan bakar. Misalnya di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pemadam Kebakaran. "Anggaran pembelian bahan bakar untuk dinas teknis sudah ada dalam APBD. Kalau terjadi kenaikan harga BBM tentunya akan terjadi penambahan biaya juga," tegasnya.

Dericko mengungkapkan, bahan bakar kendaraan kepala dinas tidak ditanggung dalam APBD. "Hanya kendaraan operasional saja," tukasnya.

Terkecuali, sambung dia, kendaraan bagi walikota, wakil walikota dan sekretaris daerah. Pasalnya, kepala dinas telah memiliki tunjangan kesejahteraan. "Salah satunya untuk pembelian bahan bakar," katanya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Pemkot Depok, Ridwan menuturkan, di DKP anggaran untuk pembelian bahan bakar mencapai Rp 260 juta per bulan. Jumlah tersebut dapat bertambah jika harga BBM naik pada April mendatang.
Ridwan merinci kendaraan operasional yang ada di DKP sebanyak 67 kendaraan. Penyesuaian anggaran nantinya akan dilakukan jika harga BBM naik karena anggaran yang ada tidak mencukupi. "Kekurangannya akan dianggarkan dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT)," ungkapnya.

sumber: republika.co.id

PKS Beri Lima Opsi Harga BBM ke SBY

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq mengatakan, sudah memberikan berbagai pertimbangan dan opsi terkait harga BBM kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai mitra koalisi yang baik.

Menurutnya, PKS sudah memberikan lebih dari lima opsi untuk menghindari kenaikkan harga BBM tanpa mengancam APBN. Ini sudah disampaikan sejak 1,5 tahun yang lalu.
''Tapi apabila PKS harus memilih satu di antara dua, tidak mungkin PKS akan meninggalkan rakyat miskin yang telah membesarkan PKS. Jika opsi yang dipilih pada akhirnya akan menyengsarakan rakyat, maka PKS akan berdiri bersama rakyat,'' katanya, Rabu (28/3).

PKS juga diakuinya sudah melakukan berbagai simulasi terhadap skenario APBN untuk menghindari kenaikkan harga BBM. ''Kami yakin Presiden SBY yang berhati lembut dan santun tidak akan membiarkan rakyatnya menderita akibat kenaikkan harga BBM,'' tambah dia.

Bahkan, Luthfi menegaskan, kalau akhirnya pemerintah melalui para menteri yang pro kenaikkan harga BBM itu bersikukuh dan menaikkan harga BBM, maka PKS akan berseberangan. Pasalnya, ia yakin jika usulan PKS terealisasi maka angka defisit APBN-P sebesar 2,23 persen dapat tertutupi sesuai seperti dalam usulan pemerintah tanpa harus menaikkan BBM.

sumber: republika.co.id

PKS Segera Tentukan Sikap Atas Koalisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan, kepastian sikap apakah partainya tetap di dalam atau keluar dari koalisi akan diumumkan oleh Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

''Keluar dari koalisi atau tidak, partai yang akan menentukan. Anda tunggu saja pernyataan berikutnya dari presiden partai,'' katanya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/3).

Sebelumnya, pada pidato resmi di acara mukernas partai di Medan, Luthfi mengisyaratkan akan keluar dari koalisi jika pemerintah tetap bersikukuh menaikan harga BBM. Bahkan, secara tegas Luthfi mengaku siap bekerja dalam kondisi apapun. Baik dalam pemerintahan mau pun di luar.

Mengenai hal ini, Hidayat tidak menjelaskan kapan pastinya keputusan itu akan diumumkan. Ia hanya mengatakan, kalau akan ada pernyataan dari presiden PKS mengenai sikap partai terkait posisinya di koalisi.

Terkait klaim dari partai koalisi mengenai sikap PKS, Hidayat menilai itu hanya sebatas pernyataan sepihak. Ia pun kembali menegaskan kalau suara resmi partai akan dikeluarkan oleh presiden PKS.

Termasuk mengenai posisi para kader PKS yang duduk di posisi menteri. ''Takut atau tidak takut (kehilangan posisi menteri) itu pimpinan partai. Tapi presiden partai sudah menyampaikan terbuka, pastilah sudah dimusyawarahkan dengan majelis syuro partai. Bahkan sudah disampaikan dalam forum mukernas,'' jelas dia.

Hidayat mengaku, DPP sudah memberikan instruksi kepada fraksinya di DPR. Karenanya, jika nanti keputusan naik tidaknya harga BBM harus ditentukan melalui mekanisme voting di paripurna, maka sikap PKS sudah jelas dan tidak akan berubah. ''Rekan-rekan dari fraksi pasti akan mengikuti partai.''

Mengenai penyampaian penolakan kenaikan BBM di jalan, ia juga menyerahkan sepenuhnya ke partai. ''Itu bagian dari yang akan diputuskan partai, saya bukan presiden partai,'' pungkas dia.

sumber: .republika.co.id

Mensos Minta BLSM Tak Dicurigai

 

INILAH.COM, Depok - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) merupakan pilihan terbaik bagi pemerintah untuk mengatasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Pemerintah tidak ada pilihan lain untuk menghadapi dampak kenaikan BBM karena untuk memberikan pemberdayaan tidak bisa dirasakan langsung, sedangkan dampak BBM langsung dirasakan," kata Menteri Sosial di Depok, Sabtu.

Menteri Sosial mengatakan hal tersebut saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tapos, Depok sekaligus memberikan bantuan untuk fakir miskin dan dhuafa di daerah tersebut.

Menteri mengakui memang pada dasarnya BLSM tidak mendidik masyarakat untuk mandiri, namun pemerintah tidak mempunyai pilihan lain. Menurutnya butuh satu dana tunai agar mereka bisa bertahan hidup.

Lebih lanjut, Menteri mengatakan agar jangan ada pihak-pihak yang berpikir negatif terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam rencana memberikan BLSM termasuk dikaitkan dengan kepentingan politik.

"Tidak perlu dikaitkan dengan pemilu atau partai politik, pemilu masih lama. Untuk mengatasi dampak kenaikan BBM itu kewajiban pemerintah. Masyarakat harus berfikir realistis terhadap masalah tersebut," kata Mensos.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi pada 1 April mendatang. Kenaikan BBM diperkirakan akan membawa dampak melambungnya harga-harga barang dan semakin lemahnya daya beli masyarakat.

BLSM akan diberikan sebesar Rp150.000 per rumah tangga dengan sasaran sebanyak 18,5 juta RTS atau 74 juta jiwa selama sembilan bulan.

"Ini jalan terbaik untuk masyarakat dalam mengatasi kenaikan harga BBM. Tidak ada cara lain yang dilakukan pemerintah selain menaikkan harga BBM untuk menjaga APBN tetap stabil," tambahnya.[ito]

sumber:  inilah.com