Sekretaris Kedubes AS: PKS Partai Islam Terbesar dan Terkuat

Semarang (26/2)- First Secretary Kedutaan Besar  Amerika Serikat, Vanessa Guest mengunjungi PKS Jawa Tengah dan berdiskusi tentang kesiapan PKS dalam menghadapi Pemilu 2014.

"Saya belum banyak tahu tentang PKS, namun PKS selalu mengalami peningkatan dari pemilu ke pemilu. Saya ingin tahu  kesiapan PKS dalam menghadapi pemilu kali  ini," tambah Guest yang hadir bersama rekan kerjanya, Omar Ahmed. Mereka berdua berdiskusi dengan beberapa petinggi PKS Jateng.

Sekretaris Umum PKS Jateng, Ahmadi menyampaikan PKS sudah membangun sistem khusus untuk mengetahui perolehan suara PKS yang hanya memerlukan tiga hari penghitungan.

"Pada tanggal 12 April, kita sudah selesai melakukan penghitungan suara," terang Ahmadi saat berdiskusi.

Hadir juga Ketua Umum PKS Jateng, A. Fikri Faqih. Dia mengungkapkan masalah utama dalam Pemilu mendatang adalah pada daftar pemilih tetap (DPT) yang belum diperbaiki secara final.

“Harapannya, masalah yang selalu terjadi ini dapat diselesaikan jauh-jauh hari sebelum pencoblosan berlangsung,” jelas Fikri.

Fikri juga menyinggung kinerja partai-partai dalam mempersiapkan pemenangan Pemilu 2014. Menurutnya, partai politik perlu memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jangan hanya fokus untuk memilih partainya, tapi buktikan dengan tindakan langsung, memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terang Fikri yang baru saja mendapat penghargaan The Best & The Next Legislator Award itu.

“Contoh yang paling nyata adalah saat banjir di Kudus, banyak supir terlantar karena jalur utama Kudus putus. Kader PKS langsung bergerak untuk membagi-bagikan makanan kepada para sopir itu,” pungkas Fikri.

Pada diskusi tersebut Guest menyampaikan kekagumannya terhadap PKS. Dia menyatakan saat ini PKS adalah partai  Islam terbesar dan terkuat di Indonesia.

"PKS memiliki  rencana dan tujuan yang jelas", ungkapnya.

*pks.or.id

Tata Cara Pemungutan Suara Pemilu 2014

Depok - Pemilu sebentar lagi. Tanggal 9 April 2014 nanti rakyat Indonesia akan menentukan arah bangsa ini dengan memilih wakil-wakil mereka di parlemen melalui pemilu. Dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari tingkat Nasional, Daerah, sampai ke tingkat kelurahan mulai melalukan sosialisasi Tata Cara Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. KPU mengharapkan, setiap pemilih tidak lagi melakukan kesalahan dalam menentukan pilihannya di Tempat Pemungutan Suara pada tanggal 9 April 2014 nanti.

KPU mengawali sosialisasinya dengan memperkenalkan gambar-gambar partai politik peserta Pemilu Tahun 2014. Kemudian dilanjutkan dengan surat suara yang diterima setiap pemilih, penandaan suara sah, penandaan suara tidak sah, surat suara Pemilu Anggota DPD Tahun 2014 dan diakhiri dengan materi tentang Tata Cara Pemungutan Suara di TPS.

Setiap pemilih diberikan 4 jenis surat suara, yaitu surat suara DPR RI berwarna kuning, surat suara DPD RI berwarna merah, surat suara DPRD Provinsi berwarna biru dan surat suara DPRD berwarna hijau.

Dalam materi sosialisasi tersebut dijelaskan ada sembilan jenis penandaan suara sah. 

Pertama, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut tanda gambar dan nama partai dinyatakan sah untuk partai politik. 

Kedua, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon anggota, suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan.

Ketiga, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama calon dari partai politik serta tanda coblos nama calon dari partai politik yang bersangkutan, suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan. 

Keempat, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama partai politik serta coblos lebih dari satu calon dari partai politik yang sama, suaranya dinyatakan sah untuk partai politik.

Kelima, tanda coblos pada kolom yang memuat lebih dari satu calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari partai politik yang sama, suaranya dinyatakan sah untuk calon. 

Keenam, tanda coblos terletak diantara dua calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari partai politik yang sama, suara untuk partai politik.

Ketujuh, tanda coblos terletak pada Garis kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari partai politik yang sama, suara untuk partai politik. 

Kedelapan, tanda coblos terletak selain di kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama partai politik dan nomor urut dan nama calon, namun masih satu tempat dengan kotak tersebut (berwarna abu-abu), suara untuk partai politik. 

Kesembilan, tanda coblos terletak pada nomor urut calon tanpa nama, suara untuk partai politik.

Adapun penandaan suara tidak sah ada tiga jenis. 

Pertama, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama partai politik, sedangkan tanda coblos calon terletak pada partai politik yang berbeda. 

Kedua, tanda coblos terletak hampir mengenai garis pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama partai politik.
 
Ketiga, surat suara dinyatakan tidak sah apabila tanda coblos terletak diantara kolom partai politik.


sumber: kpu jabarprov.go.id

Pemprov Jabar Berhasil Raih Anugerah Penyerapan Anggaran 2014

Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih Peringkat Terbaik Kedua Anugerah Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Tahun Anggaran 2013 Tingkat Nasional, di Hotel Le Meridian Jl, Jendral Sudirman Kav. 18-20 Jakarta, Senin (24/2).

Hadir Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menerima penghargaan yang diserahkan oleh Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, di dampingi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo dan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati.

Pemprov Jabar berhasil memenuhi beberapa indikator yang ditetapkan, yaitu: pertama, Penerbitan PERDA APBD (Bobot 22%); Kedua, deviasi Target & Realisasi Belanja (Bobot 17%); Ketiga; Total Pagu Belanja (Bobot 17%); Keempat, Nilai Alokasi Belanja Modal (Bobot 10%); Kelima, Jumlah SKPD (Bobot 5 %); Keenam, Kondisi Wilayah dan sebaran geografis kegiatan (bobot 7%); Ketujuh, Tingkat pelaksanaan E-Procurement (Bobot 9%); Kedelapan, Pelaporan Provinsi Pada SISMONTEP (Bobot 7%); Kesembilan, Pelaporan Kab/Kota pada sismontep (bobot 6%).

Dalam pesannya, Ketua TEPPA  yang juga Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, pemberian anugerah ini adalah wujud apresiasi kepada daerah, kementerian atau lembaga atas pengelolaan anggaran secara baik dan transparan. Terutama dalam penyerapan belanja anggaran yang dilakukan setiap bulannya. Dari data yang ada, kata Kuntoro, banyak daerah,kementerian atau lembaga melakukan penyerapan anggaran secara menumpuk, utamanya di akhir-akhir tahun saja. Kinerja seperti itu harus dilakukan perubahan kedepannya.

Melihat pola penyerapan anggaran yang dilakukan seperti itu, tentu masih jauh dari target yang sudah TEPPA tetapkan. Dimana target nasional semua kementerian, lembaga atau daerah bisa mencapai diatas 96 persen dengan deviasi sebesar 7 persen. Yang terjadi saat ini, masih banyak serapan belanja di bawah angka target nasional.

"Ini yang harus kita ubah kedepannya," pinta Kuntoro.

Meski serapan anggaran bukan satu-satunya penilaian variable keberhasilan, tapi setidaknya penyerapan anggaran yang baik mencerminkan adanya manajerial yang baik dalam mengelola anggaran.

Adapun pemerintah provinsi dan Kementrian/Lembaga yang dinilai memiliki kinerja baik dan mendapat anugerah TEPPA 2013 yakni: Tingkat Provinsi Terbaik I : Kaltim ; Terbaik II : Jabar ; Terbaik III : Jatim. Memuaskan I : Kepri. Memuaskan II : NTB. Memuaskan III : Sumbar. Tingkat K/L : Terbaik I : Kemen PU ; Terbaik II:  Badan Metrologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ; Terbaik III: Lembaga Sandi Negara untuk kategori terbaik III.

*jabarprov.go.id

Presiden SBY: Gubernur Heryawan 'Host' Penanganan Lanjut Situs Gunung Padang

Canjur - Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memosisikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai "host" penuntasan penelitian Situs Megalitik Gunung Padang di Desa Karya Mukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur.

Bukan cuma hal itu, Presiden SBY juga menugasi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai pemangku upaya pemugaran dan pengembangan peninggalan tradisi megalitik --yang usianya diperkirakan lebih tua dibanding peradaban Piramid Mesir.

SBY mengemukakan posisi Pemprov Jawa barat itu usai meninjau langsung kondisi situs yang terletak di puncak bukit setinggi hampir 1.000 meter di atas permukaan laut pada Selasa, (25/02).

"Undang-Undang mengamanahkan Jawa Barat menjadi host pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan membantu menjalin kolaborasi yang efektif untuk penanganan lebih lanjut Situs Gunung Padang," papar SBY saat menyampaikan amanatnya, dengan berdiri di Singgasana Situs Gunung Padang, undakan paling tinggi.

Presiden SBY menyampaikan pengarahannya di depan beberapa menteri, jajaran peneliti Gunung Padang, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan jajaran.

SBY menambahkan, sebagai tahap lanjut penanganan Situs Gunung Padang perlu dilakukan perorganisasian, penentuan area kajian dan pemugaran, pembagian tugas serta tanggungjawab kepada jajaran terkait.

Pada saat yang sama, negara akan mengalokasikan anggaran dan logistik yang dibutuhkan.

"Saya punya keyakinan ini akan menjadi salah satu ikon sejarah, heritage, dan wisata. Tentu kita memohon izin Tuhan Yang Maha kuasa agar niat baik ini mendapatkan ridho-Nya," tegas SBY lagi.

Presiden menghendaki penanganan Situs Megalitik Gunung Padang seperti pada Candi Borobudur. Karenanya, SBY menyatakan akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Peraturan Presiden (Perpres) untuk membakukan organisasi pelaksana pemugaran secara paripurna.

Menanggapi penugasan Presiden SBY, Gubernur Heryawan menegaskan kesiapannya. 

"Pemprov pasti mendukung karena program Pemerintah Pusat harus kita dukung. (Pemprov) Jawa Barat siap," tandas Heryawan kepada wartawan usai mendampingi SBY mengelilingi semua sudut area inti situs seluas 900 meter persegi.

SBY yang disertai Ibu Negara Ani Yudhoyono dan putranya Edhie Baskoro Yudhoyono mendapat penjelasan seputar hasil penelitian dari Tim Terpadu Riset Mandiri. Masing-masing Dr. Danny Hilman Natawidjaja (koordinator, ahli kebumian), Dr. Andang Bachtiar (paleosedimentolog), dan Dr. Ali Akbar (arkeolog).  

Dijelaskan, penemuan Situs Gunung Padang mengejutkan kalangan ilmuan. Berdasar bukti arkeologi, situs ini diperkirakan berusia sekitar 13.000 tahun.

Peradaban di Situs Gunung Padang lebih tua dibanding peninggalan Mesopotamia dan Piramid Giza di Mesir, yang selama ini dipercaya sebagai peradaban tertua di dunia.

*jabarprov.go.id

PKS Ungkap Senjata Utama Raih Kemenangan di Bali

Denpasar (25/2) – Kader merupakan senjata andalan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam memenangkan pertarungan di 9 April mendatang. Demikian dikatakan Ketua Bidang Kaderisasi PKS Bali, Deddy Aslam di ruang olahraga markas pemenangan PKS Bali, Sabtu (22/2) lalu.

Acara yang dihadiri oleh tim pemenangan PKS se-Bali ini bertujuan untuk mensosialisasikan hasil Election Update Nasional ke-4 yang digelar di Jakarta pada (17/2) lalu.

“Kader merupakan ujung tombak untuk raih kemenangan," ungkapnya.

Untuk menguatkan militansi kader PKS, lanjut Deddy selain pertemuan pengajian setiap seminggu sekali, setiap hari kader ditekankan untuk meningkatkan ibadah dan berbuat baik kepada orang lain.

“Kursi dewan hanyalah merupakan bonus dari Sang Maha kuasa dari kerja dan pelayanan yang baik kepada masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut Deddy mengungkapkan bahwa PKS merupakan partai yang masuk 5 besar di Bali dan terus mengalami kenaikan suara meski banyak pemberitaan negatif di media.

"Di tahun 2014 PKS menargetkan 3 besar nasional dan 4 besar di pulau Bali," pungkasnya.

*pks.or.id

Diguyur Hujan Lebat, Acara Yankes PKS Tetap Berjalan

Tapos, Depok - PKS Dpra Tapos hari Sabtu (22/2) melakukan sosialisasi partai dan caleg di RW.05 dan RW.09 Tapos Depok dalam bentuk Yankes (Pelayanan Kesehatan) berupa pengobatan gratis dan pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol. 

Meski diguyur hujan lebat, acara ini tetap berjalan. Warga dengan menggunakan payung berdatangan satu persatu. Mereka langsung disambut ketua Dpra Tapos dan panitia dengan ramah. 

Dalam kesempatan tersebut, caleg PKS dapil Tapos-Cilodong yaitu H. Eko Koesdiartono mengenalkan diri dan bercakap-cakap dengan warga yang hadir. Beliau meminta do`a restu dan dukungan warga RW.09, maju sebagai calon legislatif dari PKS. Di sela-sela  paparannya, beliau terlihat sesekali menggerakkan tubuh menghindari terpaan air hujan yang demikian derasnya. 

“Terasa dan berkesan sekali sosialisasi di tengah hujan lebat seperti ini,” ujar beliau di hadapan warga. 

Pak Eko dan panitia sempat basah-basahan karena tenda yang ada kurang memadai menghadapi lebatnya hujan.

Sementara di RW.05 kegiatan serupa juga dilakukan PKS Dpra Tapos dengan menghadirkan celeg drg. Dewi Ikawati. Warga RW.05 menyambut gembira dan mendukung kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan PKS.

Tidak ketinggalan panitia membagikan doorprize kepada warga berupa sembako, alat tulis dan lain-lain.  Harapan warga semoga acara ini tetap terus dilakukan PKS karena terasa manfaatnya oleh mereka. Dan mereka juga mendo`akan PKS meraih suara yang terbanyak  di pemilu 2014 nanti. (shl)

*humas pks dpra tapos

LKPJ Gubernur Jabar Akhir Tahun Anggaran 2013

BANDUNG - Gubernur Jabar dan Wakil Gubernur, Kamis (20/2) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2013 dihadapan para anggota DPRD Prov. Jabar dalam acara Sidang Paripurna yang secara khusus memperdengarkan laporan tersebut. 

Nota Pengantar LKPJ setebal 53 halaman tersebut, dibacakan selama kurang lebih dua jam oleh Gubernur dan Wakil Gubernur secara bergantian. 

Nota LKPJ yang dibacakan Gubernur dan wagub tersebut, berisi penjelasan mengenai : Pengelolaan Keuangan Daerah ; penjelasan indikator-indikator makro kemajuan Jawa Barat dan penjelasan tentang capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Misi dan urusan Pemerintahan Umum.

Dalam hal capaian kemajuan berdasarkan indikator makro dijelaskan, bahwa penduduk Jawa Barat pada Tahun 2013 mencapai 45,34 Jiwa, dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,77 % lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 sebesar 1,66 %.

Indikator Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Daya Beli. Berdasarkan data sangat sementara dari BPS Tahun 2013, IPM Jabar mencapai 73,40 point meningkat sebesar 0,21 point dibandingkan Tahun 2013 sebesar 73,19 point atau meningkat 2,69 poin terhadap tahun baseline 2007. Kemudian pencapaian Indeks Pendidikan sebesar 82,31 poin, Indeks Kesehatan mencapai 72,99 poin dan Indeks Daya Beli mencapai 64,89 point.

Untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,06 % dengan inflasi 9,20 %. Prosentase penduduk miskin sebesar 9,61 % terhadap total penduduk Jawa Barat. Mengalami penurunan sebesar 0,28 % dibandingkan Tahun 2012 sebesar 9,89 %.

Usai dibacakan Nota Pengantar LKPJ oleh Gubernur dan Wagub, sidang paripurna DPRD Prov. Jabar dilanjutkan pembentukan Panitia Khusus (PANSUS) LKPJ Tahun Anggaran 2013.

*jabarprov.go.id

One Day No Car, Walikota Teladan itu Naik kendaraan Umum ke Tempatnya Bekerja

Biarlah Gambar yang Berbicara.. 

ODNC (One Day No Car) Walikota Depok Nur_Mahmudi Isma`il jalan dari rumah ke ojek terdekat.

Walikota Nur_Mahmudi sapa Satpam komplek Griya Tugu Asri sebelum tiba di pangkalan ojek.

Pak Nur_Mahmudi enjoy naik ojek ke angkot nomor D11 Jl. Komjen Pol M Jasin, Cimanggis

Naik angkot D11 di Jl Komjen Pol M Jasin ke Balaikota Depok, tempatnya bekerja

Tiba di halte Balaikota, pak Nur sapa adik-adik siswa SMK yang sedang PKL di Komplek Pemkot Depok. "Tadi pagi sarapan apa?", tanya Pak Nur. "Roti Pak, saya kira hanya nasi yang tidak boleh." jawab siswa tersebut.

Selanjutnya pak Nur pimpin apel pagi, Beliau singgung ODNR (One Day No Rica) dan  ODNC (One Day No Car) cukup bagus, namun perlu terus dtingkatkan dan di dukung seluruh lapisan masyarakat.

*twitter tafie (@fie_4), ajudan walkot

Depok Akan Gelar Sarapan Nasional

 

Hery Pansila, Kadis Pendidikan Kota Depok (foto: radar)

Balaikota Depok - Sarapan dapat meningkatkan konsentrasi anak belajar di sekolah. Pentingnya sarapan itu menjadikan Pemkot Depok tergerak mengkampanyekannya dengan menggelar Pekan Sarapan Nasional (Pesan) 2014 di Balai Kota Depok. Selasa (18/2/14).

“Pekan Sarapan Nasional akan digelar di Balai Kota Depok. Acara itu akan diikuti pelajar di Depok. Tujuannya agar pelajar terbiasa sarapan. Depok, kota yang memulai kembali mengangkat pentingnya sarapan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Hery Pansila, Senin (17/2/14).

Dikatakan Hery Pansila, agar sarapan menjadi kebiasaan maka pihaknya mengimbau kepala sekolah di Depok untuk menggelar sarapan bersama sebelum belajar. Bahkan pada tahun ajaran baru nanti, setiap sekolah harus menyiapkan makanan sehat untuk para siswa yang belum sarapan.

Khususnya siswa tak mampu. Untuk biayanya, diperoleh dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), atau dari hasil penjualan sampah non organik.

Program ini juga akan didukung oleh peserta didik yang tergolong mampu melalui Tabungan Peduli Teman. Tabungan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian mereka terhadap sesama.

Hal ini dilakukannya karena rata-rata anak yang tidak pernah sarapan memiliki daya pikir dan kemampuan mengingat lebih rendah dibandingkan siswa yang makan setiap pagi.

“Sejumlah studi membuktikan bahwa anak yang tidak sarapan akan lebih sulit berkonsentrasi, sehingga lambat dalam menanggapi dan memiliki perhatian rendah terhadap pelajaran,” katanya.

Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia, Prof. Dr. Hardinsyah, MS menjelaskan, sarapan merupakan kegiatan makan dan minum sebelum pukul 09.00 WIB. Tujuannya untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian (15-30% kebutuhan gizi) sebagai salah satu pilar gizi seimbang dalam rangka mewujudkan hidup sehat, aktif, dan cerdas.

* depoknews.com

Musrenbang Tapos : Terciptanya Wilayah yang Lebih Baik

 

Tapos - Dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan di Kota Depok, Kecamatan Tapos turut menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Aula Kecamatan Tapos, beberapa pekan yang lalu, Senin (27/01/2014). Acara ini turut dihadiri oleh Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il, OPD terkait, Kepala Dinas Instansi di Kecamatan Tapos, Lurah se-Kecamatan Tapos, Muspika, LPM se-Kecamatan Cinere, serta perwakilan alim ulama dan tokoh masyarakat.

Pembangunan di Kecamatan Tapos untuk saat ini sudah cukup baik. Namun ada beberapa hal yang harus diperbaiki lagi. “Musrenbang kali ini akan difokuskan pada bidang infrastruktur. Sehingga kecamatan kami akan semakin baik kedepannya,” tutur Camat Tapos, Muchsin Mawardi.

Menurut Muchsin, hal-hal yang akan dimusyawarahkan terkait perbaikan bidang infrastruktur diantaranya pembangunan drainase di wilayah Kecamatan Tapos, pembangunan rumah sehat, pembangunan jamban sehat, melakukan rehabilitasi di sekolah SD, SMP, SMA dan SMK di Kecamatan Tapos, serta pembangunan puskesmas dan posyandu.

Senada dengan itu, Nur Mahmudi yang membuka Musrenbang tersebut mengatakan bahwa masing-masing pihak yang berkepentingan dalam pembangunan di kecamatan ini harus benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. “Saat ini kita dituntut untuk mengimplementasikan anggaran yang sudah didapatkan di tahun 2014, melalui Musrenbang akan didapat hasil dokumen yang nantinya akan dibahas bersama di DPRD,” ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Depok ini menghimbau agar pihak terkait mengawasi setiap pembangunan yang dilakukan. Sehingga seluruh rencana yang diharapkan dapat berjalan dengan efekif. Selain itu, agar berjalan dengan lancar perlu ada kerjasama dari beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Tapos. 

 

*depok.go.id

Ridwan Kamil: Nggak Ada Alasan Larang Polwan Berjilbab

BANDUNG -- Wali Kota Bandung Ridawan Kamil mendukung sepenuhnya polisi wanita (Polwan) untuk berjilbab. Menurutnya, berjilbab adalah hak asasi setiap muslimah.

Dikatakan Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, secara pribadi dirinya berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk melarang muslimah berjilbab. Apapun profesinya, berjilbab merupakan ekspresi pribadi dalam menjalankan apa yang diyakininya.

"Saya secara pribadi mendukung (Polwan berjilbab), nggak ada alasan untuk melarangnya karena itu keyakinan," katanya kepada Republika, Rabu (12/2).

Emil menambahkan, Polwan harus diakomodasi semua haknya dalam menjalankan keyakinan mereka. Dirinya meyakini banyak Polwan yang ingin berjilbab ketika menjalankan tugasnya. Ia juga meyakini, dengan berjilbab tugas-tugas kepolisiannya tidak akan terganggu. "Kalau alasannya anggaran, itu nggak logis," ujarnya.

Seperti diketahui, keinginan beberapa Polwan untuk mengenakan jilbab menemui jalan berliku. Hal itu menyusul terbitnya telegram rahasia dari Wakapolri Komjen Pol Oegroseno yang menunda penggunaan jilbab beberapa waktu lalu.

Penundaan itu dilakukan dengan alasan anggaran penyediaan jilbab dan ada aturan keseragaman jilbab yang harus dimatangkan. Padahal, 19 November 2013, Kapolri Jenderal Sutarman memberi izin lisan kepada polwan supaya bisa berjilbab.

*republika.co.id

Gunung Kelud Meletus, PKS se-Jawa Timur Bagikan Masker

Jawa Timur - Erupsi Gunung Kelud yang terjadi Kamis (13/2) malam mengakibatkan hujan abu vulkanik yang hampir merata di seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur. Menyikapi hal itu, kader-kader PKS membagikan masker untuk pengguna jalan.

Pemadangan kader PKS bagi-bagi masker tampak di sejumlah daerah seperti di Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Bojonegoro, Ngawi, dan Nganjuk.

Menurut Dhian Satriya, kepanduan DPW PKS Jawa Timur, kader-kader PKS di hampir seluruh kabupaten dan kota dengan sigap turun ke jalan membantu masyarakat membagikan masker. Selain membagikan masker di daerah-daerah, kader PKS sudah menyiapkan posko di Kediri dan Blitar untuk korban erupsi Kelud.

 

 

*bersamadakwah.com

Hari Pers Nasional, Aher Sebut Fungsi Kontrol Media Paling Top

Beji, Depok - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) menyebutkan bahwa peran pers dalam kontrol sosial telah berlebih bahkan over. Sementara peran pers dalam pendidikan dan hiburan masih kurang.
 

“Selamat Hari Pers Nasional kepada semua pihak, semua yang terkait dengan pers. Pers bagian dari kehidupan Peran pendidikan dan hiburan kurang. Kalau peran kontrol sudah baik, bahkan kelebihan, terlalu over kelebihan peran kontrol, sudah paling top deh,” kata Aher usai menghadiri Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendikiawan di Pesantren Al Hikam, Beji, Depok, Minggu (09/02).

Menurut Aher, pers merupakan pilar kebangsaan demokrasi saat ini. Selain pers, ada juga civil society, media berpengaruh, serta kekuatan modal juga berpengaruh terhadap pilar tersebut.

Aher menambahkan bahwa membangun bangsa harus seimbang melalui tulisan media dalam hal produksi kata yang jangan provokatif. Sebab media merupakan lembaga yang mempunyai peran amat strategis.

“Tak ada kemajuan tanpa media. Tak ada kecerdasan bangsa tanpa media, media memassivekan banyak hal. Marilah hadirkan fakta media. Kalau fakta suda hadir maka harus seimbang, supaya cover both side,” paparnya.

*depoknews.com

Aher Ajak Masyarakat Tidak Golput

BANDUNG - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menghimbau masyarakat Jawa Barat agar tidak Golput pada Pemilu Legeslatif, pada tanggal 9 April mendatang. 

Hal demikian dikemukakan Gubernur Heryawan ketika ditanya para wartawan di Lapangan Gasibu usai pimpin Apel Kesiapan Pengamanan Pemilu 2014, Kamis (6/2).

"Pada Pemilu 2014, saya menghimbau warga Jawa Barat untuk tidak golput", pilih yang terbaik diantara caleg partai yang ada", ujarnya.

Gubernur sebagai Penanggung Jawab Pemilu di Jawa Barat melakukan koordinasi dan bersatu padu dengan jajaran Polda Jabar, KPU dan Bawaslu untuk pengamanan dan penyelenggaraan Pemilu dan berharap Pemilu 9 April nanti terlaksana dengan jujur, bebas dan adil, jelas gubernur.

Sekali lagi, lanjut gubernur,  

" mulai dari gubernur hingga jajaran di tingkat RT/RW untuk terus menghimbau agar masyarakat menggunakan hak pilihnya dan tidak golput. "Masyarakat Jawa Barat sudah sangat cerdas, dan pasti akan memilih atau tidak golput". 

Pilihlah caleg atau partai yang akan nantinya, demikian gubernur.

*jabarprov.go.id

Pemkot Depok Jalin Kerjasama dengan Pemkot Osaki Jepang Atasi Masalah Sampah

 

Balaikota Depok - Untuk menanggulangi masalah sampah yang ada di Kota Depok, Pemerintah Kota Osaki, Jepang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Depok untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Hari ini, Kamis (06/11/2014) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan (Disdik), bersama Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) menggelar pertemuan di Aula Lantai 1 Balaikota Depok guna memberikan informasi kepada Pemerintah Kota Osaki bahwa beberapa sekolah turut membantu dalam mengatasi sampah yang semakin hari semakin bertambah.

Kerja sama yang terjalin sejak April 2012 ini bermula ketika adanya kerjasama antara Universitas Kagoshima dengan Universitas Indonesia. Dengan adanya kerjasama tersebut, Walikota Depok H. Nur Mahmudi Isma’il diundang untuk datang dan meninjau pengolahan sampah di Kota Kagoshima.

“Kami mengajak Walikota Depok untuk melihat beberapa wilayah di Jepang terkait pengolahan sampah. Beliau menyambut antusias dan mulai mengajak kami untuk bersama-sama menanggulangi permasalahan sampah,” tutur Kepala Bapedda Kota Osaki, Tokurei.

Dengan adanya kesepakatan ini, Pemerintah Kota Osaki mengajukan proposal kerjasama untuk membantu Pemkot Depok dalam menanggulangi masalah sampah, mengingat banyak kelebihan yang diperoleh Osaki serta mendapatkan banyak penghargaan selama beberapa tahun.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Depok Ety Suryahati yang mewakili Walikota Depok mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Kota Osaki yang turut membantu dalam mengurangi permasalahan sampah ini. 

“Berkat bantuan yang diberikan, kapasitas sampah di Kota Depok mulai teratasi. Banyak sekolah-sekolah turut menciptakan alat yang dapat dimanfaatkan dalam pengolahan sampah. Salah satunya yaitu SMA Negri 1 Depok,” ujarnya.

SMA unggulan tersebut sudah menciptakan alat pemecah botol plastik serta melakukan daur ulang kertas. Kegiatan tersebut rutin dilakukan di lingkungan sekolah. Sehingga SMA ini dikenal sebagai sekolah berbudaya lingkungan. Alat yang diciptakan merupakan hasil karya siswa, mereka melakukan hal tersebut karena besarnya kepedulian terhadap lingkungan. Mereka juga ingin membantu Kota Depok demi mewujudkan kota yang hijau. 

 

*depok.go.id