Komisi Hukum Sesalkan Bila Penggeledahan KPK di Korlantas Dihalang-halangi

PKS Tapos - Terdengar kabar bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihalangi-halangi saat menggeledah Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur pagi ini. Beredar kabar pula bahwa KPK tidak diijinkan menyita dokumen sebagai barang bukti.

"Bila berita ini benar bukan hanya akan mencoreng institusi Polri, namun ini juga suatu bentuk pelanggaran hukum," kata anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Selasa, 31/7).

Menurut Aboebakar, bila memang tugas penyidik KPK sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur
KUHAP, seharusnya tidak ada seorangpun yang boleh menghalang-halanginya, meskipun itu penegak hukum. Dan bila itu dilakukan maka itu merupakan tindak pidana tersendiri dan pelakunya dapat dikenakan pasal menghalang-halangi upaya pemberantasan korupsi.

"Persoalan penggeledahan dan penyitaan dokumen di Korlantas ini akan menjadi batu uji komitmen polri dalam pemberantasa korupsi, dan di sisi lain lain akan menunjukkan sejauhmana keberanian dan integritas KPK dalam menjalankan tugasnya," tegas Aboebakar.

Namun lebih penting diantara keduanya, lanjut Aboebakar, aspek profesionalisme dalam menjalankan tugas serta koordinasi antar lembaga tidak boleh ditinggalkan. Keberadaan tiga pimpinan KPK dan Kabareskrim saat penggeledahan memang membawa spekulasi tersendiri bagi masyarakat.

"Karenanya dirasa perlu Komisi III meminta penjelasan soal ini," demikian Aboebakar.

*rakyat merdeka online

PKS: Kami Tidak Bakal Kehabisan Stok Capres

PKS Tapos - Perekrutan calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah berjalan alamiah seiring agenda pengkaderan di pusat maupun daerah.

Demikian disampaikan Ketua DPP PKS, Aboe Bakar Al Habsyi kepada Rakyat Merdeka Online (Selasa, 31/7).

Selain pencalegan, PKS juga telah menimbang-nimbang sejumlah nama untuk menjadi calon presiden mendatang. Dan dia mengklaim PKS tidak pernah dan tidak akan kehabisan stok kader.

"PKS tidak akan kehabisan kader. Tapi, pembahasan matang pencapresan setelah pemilu legislatif. Banyak hal yang masih mungkin terjadi," kata anggota Komisi III DPR ini tanpa mau menyebut nama-nama bakal calon yang masuk daftar.

*rakyat merdeka on line

PKS Ingin Misbakhun Berkiprah Kembali

PKS Tapos, Jakarta – Partai Keadilan Sejahtera ikut gembira dengan dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) Misbakhun oleh Mahkamah Agung yang berujung pada bebasnya politisi PKS itu dari segala dakwaan hukum.

“Kami tentu gembira hasil perjuangan dan jerih payah beliau untuk memperoleh keadilan akhirnya membuahkan hasil. Artinya tuduhan yang disangkakan kepada beliau tidak terbukti,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS, Mustafa Kamal, kepada VIVAnews, Senin 30 Juli 2012.

PKS pun menyambut keinginan Misbakhun untuk berkoordinasi kembali dengan partai pasca status bebasnya. “Kami senang kalau beliau mau berkiprah kembali di partai, bahkan bisa lebih baik dari sebelumnya. Beliau bisa memetik hikmah dari semua kejadian ini,” ujar Mustafa.

Namun Ketua Fraksi PKS itu tidak menjawab jelas apakah Misbakhun bisa kembali berkiprah di parlemen sebagai anggota DPR atau tidak. “Saya kira itu DPR yang harus melakukan kajian terhadap preseden baru. Itu semua terpulang kepada DPR sendiri,” ucap Mustafa.

Seperti diketahui, Misbakhun dipecat dari DPR akibat kasus hukum yang menimpanya. Wakil Ketua DPR Pramono Anung pun menilai tak mudah bagi Misbakhun untuk kembali ke DPR meski yang bersangkutan telah diputus bebas oleh MA.

DPR sudah terlanjur melakukan Pergantian Antar-Waktu (PAW) atas Misbakhun dengan melantik penggantinya. Undang Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD menyebutkan, PAW dapat dilakukan apabila anggota dewan mengundurkan diri, menjadi terpidana, meninggal dunia, atau di-recall oleh partai.

Pramono pun balik menyerahkan soal Misbakhun kepada PKS. “Terserah PKS. Ruang untuk kembali ke DPR ada, tapi kecil sekali karena PAW sudah dilakukan. Belum ada presedennya. Kebetulan yang menggantikan Misbakhun tak punya kasus apapun,” kata Pramono.

Kasus Misbakhun pertama kali mencuat pada Maret 2010, di tengah ramainya pengusutan kasus Bank Century. Ketika itu Misbakhun termasuk salah satu legislator yang tergabung dalam inisiator Panitia Khusus Angket Bank Century DPR.

Tak disangka Misbakhun justru dilaporkan ke polisi oleh Staf Khusus Presiden, Andi Arief, atas dugaan kepemilikan L/C fiktif dari Bank Century senilai US$22 juta. Misbakhun kemudian dinyatakan bersalah dan divonis setahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta malah menjatuhkan hukuman dua tahun penjara baginya. Namun Misbakhun tak putus asa melakukan upaya hukum. Usahanya berbuah manis ketika ia mengajukan PK ke MA. MA memutuskan untuk mengabulkan PK itu.

*news.viva.co.id

'Punten Kapayunan' Harus Jadi Motto Baru Orang Sunda

PKS Tapos, BANDUNG –-- Sudah sejak lama orang Sunda memegang motto 'mangga ti payun'. Nah, motto tersebut menurut Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan sudah ketinggalan. “Sekarang sudah saatnya istilah ‘mangga ti payun’ harus diubah menjadi ‘punten kapayunan’. Sudah saatnya orang Sunda sebagai suku terbanyak kedua di Indonesia, tampil ke depan. Kalau kita masih memegang ungkapkan ‘mangga ti payun’, artinya orang Sunda akan sulit tampil menjadi tokoh dalam segala bidang di kancah Nasional” ujar Heryawan saat memberikan tausyiah singkat di hadapan para praktisi adat Sunda di Gedung Pakuan Jl Oto Iskandardinata Bandung, Ahad sore (22/7). 

Kegiatan itu sekaligus silaturahmi dan buka puasa bersama Gubernur dan para praktisi budaya Sunda itu. Sedikitnya lebih dari 200 orang hadir sebagai perwakilan dari berbagai perguruan silat, para kuncen, seniman, budayawan dari 4 Kabupaten Kota yaitu Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Subang. “Sekarang sudah saatnya istilah ‘mangga ti payun’ harus diubah menjadi ‘punten kapayunan’. Sudah saatnya orang Sunda sebagai suku terbanyak kedua di Indonesia, tampil ke depan. Kalau kita masih memegang ungkapkan ‘mangga ti payun’, artinya orang Sunda akan sulit tampil menjadi tokoh dalam segala bidang di kancah Nasional” ujar Heryawan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jabar yang mengenakan pakaian hitam-hitam dengan ikat kepala batik itu juga menyampaikan beberapa keberhasilan program pembangunan di Jawa Barat, diantaranya ruang kelas baru, infrastruktur jalan, dan penambahan dana bantuan untuk Pedesaan. “Bila nanti mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat Jawa Barat, Insya Allah akan saya lanjutkan atau rek diteruskeun program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat” ujarnya

Dari awal sampai akhir, Gubernur menggunakan bahasa Sunda dalam pertemuan itu. Usai buka bersama dengan duduk bersila di karpet yang diharmparkan di halaman Gedung Pakuan, Gubernur melanjutkan dengan shalat Magrib berjamaah di tempat yang sama. 


*republika.co.id

PKS Desak SBY soal Muslim Rohingya

PKS Tapos, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil langkah kongkret menghentikan penindasan Muslim Rohingya di Myanmar. SBY juga didesak menyediakan penampungan bagi pengungsi Rohingya.

“Presiden SBY harus menyediakan tempat penampungan bagi pengungsi Rohingya,” ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mustafa Kamal, saat Dialog dan Buka Bersama Ormas dan Tokoh Nasional, Minggu (29/7), di salah satu hotel bilangan Sudirman Jakarta

Mustafa menyatakan Muslim Rohingya tengah mengalami ujian berat. Mereka mendapat perlakuan tak berprikemanusiaan dari rezim penguasa Myanmar. Di saat yang sama tak ada satupun negara tetangga Myanmar yang mau menerima Muslim Rohingya sebagai pengungsi.

Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar dunia perlu membantu Muslim Rohingya memperjuangkan hak kemanusiaan dan politiknya. SBY, imbuh Mustafa, perlu memperjuangkan pengakuan identitas muslim Rohingya di Myanmar.

“Muslim Rohingya harus didorong menjadi warga negara Myanmar,” ujar Mustafa.

*republika.co.id

Jabar Targetkan Jadi Provinsi Halal Pada 2014

Setelah Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Indramayu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat ingin menjadikan seluruh wilayahnya menjadi kota/kabupaten halal pada 2014 mendatang.

“Targetnya, 2014 Jabar menjad Provinsi Halal,” kata Ketua Bidang Ekonomi dan Produk Halal MUI Jawa Barat, Mustofa Djamaludin, seperti dikutip dari okezone, Jumat (27/7).

Harapan ini juga sejalan dengan persiapan Jawa Barat yang akan menjadi tuan rumah konferensi produk halal se-ASEAN yang juga diselenggarakan pada tahun yang sama, yaitu 2014.

Rencananya konferensi ini akan dilaksanakan di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) atau di Lapangan Gasibu, Bandung, Jawa Barat.

*depoklik.com

Nur Mahmudi: Saya Terjun Langsung Sosialisasikan Pajak

PKS Tapos, Depok - Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail mendukung Sensus Pajak Nasional yang dilakukan  Direktorat Jenderal Pajak. Nur Mahmudi mengaku sering terjun langsung ke masyarakat untuk menyosialisasikan sensus pajak tersebut. Biasanya, Nur Mahmudi akan menyampaikan kepada warga Depok pentingnya pajak saat pertemuan sosial kemasyarakatan ataupun acara informal.

"Saya ingatkan kepada warga misalnya mereka mengeluhkan sesuatu. Saya tanya lagi apa sudah membayar pajak di Depok. Ada bapak yang mengeluhkan jalan rusak, saya tanya lagi bapak punya mobil tidak? kalau punya serinya apa? sudah bayar pajak di Depok atau belum," kata Nur Mahmudi kepada Tribun ketika ditemui di Balaikota Depok, Kamis (26/7/2012).

Nur Mahmudi mengaku dalam setiap kesempatan bertemu dengan masyarakat, ia akan membahas suatu tema. "Nanti akan ketemu dengan tema pajak, kita korelasikan saja," tuturnya.

Mengenai sensus pajak nasional, Nur Mahmudi menyampaikan rasa terimakasih kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok dan tim survei dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya, Depok telah dinyatakan sebagai daerah terbaik dalam menyediakan hasil survei tentang perpajakan di tahun 2011. Walikota Depok itupun berharap bila survei dilakukan lebih intensif lagi maka akan memberikan keuntungan besar bagi pemerintah.

"Pendataan tentang wajib pajak menjadi lebih representatif, kita bisa tahu updating pengurangan jumlah atau kenaikan. Jadi lebih fair. Data wajib pajak merupakan unsur vital bagi kita sendiri," kata Nur Mahmudi.

Nur Mahmudi pun menghimbau kepada seluruh warga Depok untuk mendukung Sensus Pajak Nasional. Hal itu merupakan bagian dari wujud kecintaan kepada bangsa dan negara. Selain itu, pajak juga berguna untuk melanjutkan pembangunan di Kota Depok.

"Terus terang bahwa kebutuhan biaya pembangunan sarana-prasaran dan pembinaan masyarakat kontribusi pajak baru 15-20 persen nah harus ditingkatkan," kata Nur Mahmudi.

Ia pun meminta warga agar menaruh kepercayaan kepada Pemerintah Depok mengenai pemanfaatan pajak yang dibayarkan. "Tidak akan hilang duit pajak itu dan Pemerintah Depok tidak akan menyalahgunakan atau meneyelewengkan dana pajak," imbuh Nur.

Nur menyarankan agar wajib pajak melaporkan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Bagi masyarakat yang kesulitan atau dipersulit oleh oknum tertentu dalam melaporkan pajak, Nur menegaskan warga dapat mengadukan langsung kepada dirinya.

"Kalau dari sisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) biasa kena denda bila terlambat, untuk menghidari denda, bayar pajak tepat pada waktunya kemudian mendapatkan kemudahan cara pembayaran bagi warga. Begitu juga dengan pajak-pajak lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kalau ada misalnya dinilai okum mempersulit silahkan saja berkomunikasi dengan saya atau tempat pengaduan," tukasnya.

*tribunnews.com

Buang Jauh-Jauh Al Ma’tsurat!

bookimg.store.co.id

Benarkah Al Ma’tsurat tidak boleh dibaca dan tidak layak diamalkan? Kami mendengar disebuah stasiun radio –yakni Roja- seorang ustadz mengatakan demikian. Jika memang ada yang dhaif bisakah disebutkan contohnya? (dari beberapa ikhwah di berbagai forum dan pertemuan)

Jawaban:

                

 Bismillah wal Hamdulillah wash Shalatu was Salamu ‘ala Rasulillah wa ‘ala Aalihi wa Shahbihi wa Man waalah wa ba’d:

Al Ma’tsurat adalah kitab kecil berupa kumpulan doa yang disusun oleh Al Imam Hasan Al Banna Rahimahullah yang berisi doa-doa yang berasal dari Al Quran dan As Sunnah. Boleh dikatakan, dalam  era penerbitan modern, dibanding kitab sejenisnya, Al Ma’tsurat adalah kitab yang paling luas penyebarannya di dunia Islam  dan   paling banyak jumlah eksemplarnya dengan naik cetak berkali-kali.

              

  Kitab ini, sebagaimana kitab-kitab lain secara umum, tentu tidaklah sempurna. Telah banyak pihak yang memberikan penjelasan, penelitian terhadap haditsnya, bahkan juga kritikan, hingga tahap celaan terhadapnya hingga ada yang mengatakan: tidak boleh dibaca, karena terdapat hadits yang dhaif dan palsu. Sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta’ala, oleh karena itu mengharapkan selain diriNya adalah sempurna merupakan tindakan yang keliru dan menyalahi kodrat dan tabiat kehidupan.  

              

  Jauh sebelum Al Ma’tsurat, sudah ada kitab-kitab sejenis yang di susun para ulama; seperti Al Adzkar karya Imam An Nawawi dan Kalimatuth Thayyibah karya Imam Ibnu Taimiyah. Kedua kitab inilah yang menjadi rujukan utama Al Ustadz Hasan Al Banna dalam menyusun Al Ma’tsurat sebagaimana dikatakan oleh Al ‘Allamah Asy Syaikh Yusuf Al Qaradhawi Hafizhahullah Ta’ala. Oleh karenanya, menjadi aneh ketika Al Ma’tsurat dicela karena adanya riwayat yang dhaif, namun sumber pengambilannya tidak dicela. Kami pun tidak ingin ada manusia yang lancang mencela Al Adzkar dan Kalimatuth Thayyibah, itu bukan keinginan kita bersama, ini hanya untuk menunjukkan bahwa kedengkianlah yang membuat mereka bersikap tidak adil terhadap Al Ustadz Hasan Al Banna dan Al Ma’tsurat. Jika mereka mau adil, sadar, jujur, mereka pun tidak akan temukan kitab-kitab kumpulan doa yang disusun ulama masa lalu yang tanpa hadits-hadits dhaif (bahkan kitab tafsir, nasihat, fiqih dan kumpulan hadits pun memuat riwayat yang dhaif).  Kritik dan nasihat tetaplah ada, tetapi demi ilmu, bukan untuk menjatuhkan kehormatan penulisnya dan memancing manusia untuk membencinya, serta membuang jauh karya-karyanya. Amat berbeda dengan pihak yang selalu mengkritik Al Ustadz Hasan Al Banna, dan apa-apa yang berasal darinya dan tentang dirinya. Allahul Musta’an!

Lebih lengkap penjelasannya bisa diklik di sini

34 Juta Orang Diprediksi Jadi Pemilik Hak Suara Pilgub Jabar

PKS Tapos, Bandung - Diprediksi jumlah pemilik hak suara di pemilihan gubernur Jawa Barat 2013 mendatang mencapai 34 juta orang. Pemilik hak suara tersebut, nantinya akan masuk pada daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengatakan bahwa, yang punya hak pilih yaitu minimal berusia 17 tahun di hari pencoblosan, dan selanjutnya diberikan kartu pemilih untuk mencoblos.

Dia berharap semua warga jabar yang sudah memenuhi kriteria memilih, diberikan hak pilih sehingga bisa menentukan pemimpin mereka ke depan di Jabar. Karena itu, jangan sampai ada warga Jabar yang sudah punya hak pilih, kehilangan haknya, karena tidak terdaftar atau terdata.

Meski begitu, apakah akan menggunakan haknya untuk memilih atau tidak, dia menyerahkan kepada masing-masing pemilih.

"Dengan kata lain pemilukada hanya harus menjamin semua penduduk yang berhak, bisa mendapatkan haknya untuk memilih," ungkap Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Rabu (25/7).

Lebih lanjut Heryawan berharap, harus benar-benar dilakukan pendataan dengan baik, demi menjamin hak dari terdaftar.

Terlebih DP4 menjadi acuan bagi KPU Jabar untuk proses penetapan daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT). Untuk itu penyusunan DP4 di tingkat Kabupaten/Kota, harus dilakukan secara akurat.

Selain sebagai acuan pada Pilgub Jabar mendatang, DP4 juga akan jadi acuan untuk Pileg serta Pilpres 2014, selain itu jumlah DP4 juga akan mengalami peningkatan. Apalagi jarak dari Pilgub, Pileg hingga pelaksanaan Pilpres ada waktu setahun, dan diprediksi akan bertambah sangat banyak. 

"Jika diperkirakan satu tahun ada 900 ribu bayi lahir di Jabar, maka akan terjadi penambahan segitu pula kira-kira," pungkasnya. 

*rakyat merdeka online

KPU Mulai Rekrut PPK dan PPS Pilgub Jabar 2013

PKS Tapos, Bandung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat mulai merekrut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2013.

Sesuai tahapan yang ditetapkan pleno KPU Jabar, pembukaan pendaftaran dimulai pada Jumat (27/7/2012).

"Masyarakat yang ingin menjadi anggota PPK dan PPS, bisa datang langsung ke KPU kabupaten kota masing-masing. Pendaftaran ditutup pada 31 Juli," kata Komisioner KPU Jabar Ferdiman kepada wartawan di kantornya Jalan Garut Kota Bandung, Kamis (26/7/2012).

Dia menuturkan, setiap kecamatan memerlukan lima orang PPK dan setiap desa/kelurahan membutuhkan 3 orang PPS. Artinya dibutuhkan 3.130 orang anggota PPK untuk seluruh 626 kecamatan di Jabar. Sementara untuk PPS diperlukan 17.859 orang untuk 5.953 kelurahan/desa se-Jabar.

"Setiap pendaftar akan mengikuti proses seleksi, yang meliputi pendaftaran, cek administrasi, tes tertulis, wawancara. Anggota PPK bertugas pada bulan Agustus, sedangkan anggota PPS mulai bekerja pada bulan September," ucapnya.


*inilahjabar.com

PKS Sosialisasikan Warga Menjadi Anggota PPK dan PPS

PKS Tapos, Depok - Warga kota Depok bersiap-siap menyongsong perhelatan pesta demokrasi akbar, yaitu Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2013 yang rencananya dilaksanakan bulan Februari 2013.

Guna melancarkan tahapan Pilgub Jabar tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Depok mulai mencari mitra kerjanya di 11 wilayah kecamatan, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Ya, kami sedang mencari para anggota PPK dan PPS untuk perhelatan Pilgub Jabar. Pengumuman penerimaan anggota PPK dan PPS telah diumumkan sejak tanggal 24 Juli, melalui kantor kecamatan maupun kelurahan maupun media massa,” kata Salamun , anggota KPUD kota Depok kepada pers.

Untuk pengambilan dan penyerahan formulir pendaftaran dilakukan di Sekretariat KPU Depok, Jl Kartini No 19, Depok, pada tanggal 27 Juli hingga 31 Juli 2012. Lembaran pengumumannya sendiri sudah ditempel di papan informasi tiap kelurahan. Dalam pengumuman penerimaan PPS kali ini, ada tambahan satu persyaratan yaitu calon anggota PPS harus melampirkan surat rekomendasi dari pihak kelurahan dan LPM.

PKS Tapos, setelah menerima informasi tersebut, tadi malam (26 Juli 2012) ba`da waktu shalat tarawih langsung mengumpulkan para ketua ranting (Dpra) se- Tapos di sekretariat DPC. Tim Pemenangan Pilgub Jabar 2013 yang di antaranya Eko Kusdiatoro, Ust Zainal memimpin pertemuan tersebut. Para ketua Dpra diinstruksikan ikut aktif mensosialisasikan dan menjaring warga masyarakat untuk menjadi anggota PPK dan PPS. (shl)

*admin

Presiden Mursi Tunjuk Hashim Qandil Sebagai PM Mesir

Presiden Mesir Muhammad Mursi telah menunjuk Hashim Qandil, menteri irigasi saat ini, sebagai perdana menteri baru negara Afrika Utara tersebut.

Mursi meminta Qandil untuk membentuk kabinet baru sebelumnya, juru bicara kepresidenan Yasser Ali mengatakan. Mursi juga di jadwalkan untuk melakukan pertemuan dengan Qandil Selasa depan, Ali menambahkan.

Tahun lalu, Qandil diangkat sebagai menteri irigasi dan sumber daya air setelah jatuhnya diktator Mesir Hosni Mubarak pada awal 2011.

Setelah menyelesaikan tingkat sarjana di Fakultas Teknik Universitas Kairo pada tahun 1984, Qandil melanjutkan pendidikan akademisnya di Amerika Serikat dan memperoleh gelar Master dan Doktor dari North Carolina University bidang irigasi dan rekayasa drainase.

Dia juga bekerja sebagai kepala sektor Nil di Bank Pembangunan Afrika.

*eramuslim.com

Anis Matta: Pajak Tumpuan Bangsa dan Negara

Anis Matta, Wakil Ketua DPR RI (foto: sumbawanews )

PKS Tapos, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Anis Matta menilai Indonesia semakin bertumpu pada pajak sebagai sumber utama pendapatan nasional. "Sekarang penerimaan kita dari pajak lebih 70 persen dari total penerimaan negara.

Dengan struktur pendapatan begini, maka setiap perbaikan di sektor perpajakan adalah langkah pengamanan pembangunan nasional," kata Anis Matta. Anis menilai positif kinerja Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang menurutnya secara umum, sudah relatif baik dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. 

Dia menilai kerja bagus Ditjen Pajak ini harus terus dimaksimalkan. "Harus ditegaskan bahwa peningkatan pendapatan dari pajak bukan saja menunjukkan perbaikan pada kinerja swasta, tapi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran partisipasi warga negara secara keseluruhan," kata Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera itu. 

Mengenai keinginan Ditjen Pajak melakukan Sensus Pajak Nasional, Anis juga menilai langkah ini sebagai hal bagus.

Tak hanya itu, dia memandang prakarsa dan kerja ini akan meningkatkan pendapatan negara. "Karena itu Sensus Pajak Nasional ini harus didukung dan disukseskan oleh seluruh elemen masyarakat," katanya lagi.

Meskipun demikian, Anis menyarankan Ditjen Pajak dan semua pihak untuk terus melakukan kampanye secara masif tentang Sensus Pajak Nasional ini.

Kampanye yang luas dan intensif ini akan membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pajak dan membayar pajak itu adalah tidak hanya penting bagi negara, tapi juga bagi pembayar pajak.

"Saya menyarankan agar dilakukan kampanye secara masif kepada masyarakat sehingga bisa mencapai apa yang diharapkan," demikian Anis Matta.

*antaranews.com

Tak Tinggal Diam, PKS Desak SBY Beri Suaka Pengungsi Rohingya

 Anggota DPR fraksi PKS, Herlini Amran saat menemui pengungsi rohingya di Tanjung Pinang










PKS Tapos, TANJUNG PINANG – Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Herlini Amran meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memberikan suaka kepada pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia.

“Pemerintah harus reaktif dan peduli terhadap pengungsi rohingya yang nasibnya terlunta-lunta di Indonesia. Mereka lari dari negaranya untuk mencari kebebasan ke negara lain seperti Indonesia, tetapi yang didapat justru ketidak jelasan nasibnya di tempat penampungan imigrasi Indonesia,” turur Herlini di Rudenim Tanjung Pinang, Rabu (25/07) dalam siaran persnya kepada ROL.

Salah satu pengungsi rohingya di Rudenim, Tanjung Pinang berkata, “Di Tanjung Pinang ini terdapat 82 orang pengungsi asal Rohingya, 13 diantaranya anak-anak, dan yang paling kecil  bahkan ada yang masih berumur 9 tahun. Yang lainnya tersebar di 13 tempat lain di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut salah satu pengungsi itu mengatakan, “Kami lari dari Negara Kami Myanmar untuk mencari suaka politik di negara lain untuk mendapatkan kedamain dan kebebasan. Yang kami butuhkan saat ini hanya ‘kebebasan’ dan suaka politik dari Negara lain,” katanya.

Anggota DPR asal Kepulauan Riau ini berharap pemerintah lebih serius menangani permasalahan muslim rohingya. “Pemerintah Proaktif memberikan suaka politik kepada Muslim Rohingya yang lari dari negaranya karena hampir 20 tahunan hidup dalam teror dan penindasan,” tutupnya.



*republika.co.id

Kaitannya Terjadi Kriminalitas Anak, Inilah Kultum Wakil Walikota Depok

Bulan Ramadhan 1433 H telah memasuki hari keempat, Selasa (24/7) Masjid Agung Baitul Kamal Balaikota Depok terlihat penuh dengan Karyawan dan Karyawati Pemerintah Kota Depok. Wakil Walikota Depok KH. Idris Abdul Somad, seusai solat zuhur memberikan ceramah singkatnya.

Beliau mengatakan “Bahwa akhir-akhir ini begitu banyak kasus kekerasan dan kasus kriminalitas yang pelakunya adalah remaja atau anak-anak. Hal ini cukup menjadi perhatian dan pertanyaan mengapa hal tersebut dapat terjadi?.

Terlebih lagi Kota Depok yang sedang dan terus mencanangkan menjadi Kota Layak Anak, dan telah dibentuk RW layak anak. Oleh karena itu, Wakil Walikota atas nama Pemerintah Kota Depok, mengajak para orangtua agar lebih memperhatikan anak-anaknya. Karena banyak perilaku menyimpang anak-anak terlahir dari kurangnya perhatian yang diberikan para orangtua. Sesibuk apapun seorang ayah, atau Ibu, harus tetap dapat meluangkan waktu dan memberikan perhatian untuk anaknya, perhatian merupakan bentuk kasih sayang yang tidak dapat ditukar dengan apapun.

Menurut cerita dari Rasulullah SAW, bahwa Allah SWT dalam Firmannya akan menyayangi manusia yang menyayangi anak-anaknya. Hendaknya ada 3 Aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

1.     Mengubah Mind Set
Mind Set Orang tua harus dirubah, agar tidak menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak kepada sekolah. Sekolah bukanlah tempat untuk membentuk karakter. Setiap anak yang dilahirkan pada awalnya adalah fitrah dan berakhlak baik, tetapi tergantung bagaimana orangtua membentuknya. Oleh karena itu tanggung jawab pendidikan bukanlah disekolah melainkan ada di dipundak orangtua.

2.   Tindakan yang sesuai norma
Seorang anak akan membandingkan dan meniru tindakan orangtuanya di rumah.
Jadi tindakan para orangtua hendaknya harus sesuai dengan norma-norma dan nilai kesopanan  yang berlaku.

3.  Trilogi pendidikan: terdiri dari komponen Rumah, Sekolah dan Lingkungan, tiga tempat yang sangat mempengaruhi perkembangan/ pembentukan karakter anak.

Di akhir ceramah, Beliau menghimbau agar Para orangtua agar mengajarkan anaknya untuk berinteraksi dan mengenal lingkungan. Seperti yang dikatakan Oleh Walikota, yaitu : paling tidak seorang anak harus mengenal RT, RW, Lurah, Camat, Walikota dan Gubernur, dengan pemberitahuan informasi dan bimbingan dari orangtuanya.

Mudah-mudahan beberapa hal yang telah disampaikan dapat menjadi catatan para orangtuya, agar anak-anak mempunyai karakter dan ahlakul karimah melalui limpahan kasih sayang dan bimbingan iman dari kedua orangtuanya, ” tutup kyai Idris.

*depok.go.id

Hidayat: Pilkada Jakarta Semakin Solidkan PKS

Hidayat Nur Wahid. (foto: mustangcorps.com )


PKS Tapos, Jakarta - Calon gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid mengaku, meski tidak masuk keputaran kedua, namun putaran pertama pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadikan internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin solid.

"Saya ingin mengatakan, perjuangan bukan tanpa hasil, hasil konkrit di sebagian menang. Yang paling konkrit terjadi konsolidasi luar biasa di internal PKS," kata Hidayat usai buka bersama di kediamannya bilangan Jakarta Selatan, Selasa petang (24/7) petang.

Menurutnya, hal itu tidak akan terbayar dengan milyaran uang sekalipun. Pasalnya, dukungan terhadap dirinya tidakhanya di DKI Jakarta, namun juga mengalir dari warga DKI yang ada di luar negeri. "Konsolidasi bisa terjadi bukan hanya di tingkat pilgub (pemilihan gubernur) DKI, tapi nasional bahkan internasional, seperti di Australia, Jepang, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika," ungkapnya.

Hal ini, menurut Hidayat, membuktikan, bahwa dirinya mendapat dukungan bukan hanya dari nasional, tapi juga internasional, yakni warga DKI Jakarta yang ada di luar negeri. "Hanya kami yang mendapat dukungan internasional," ujarnya.

Ditegaskan, capaian ini harus dijaga secara baik, sehingga dapat membuktikan tahun 2014 menjadi kebangkitan PKS yang berawal dari peristiwa pilgub Jakarta. Selain itu, merupakan modal bagai PKS untuk mendulang suara di Bekasi, Banten, dan Jakarta yang sebelumnya PKS tidak pernah menang. "Ini tantangan yang harus ditaklukan pada 2014 mendatang," katanya.

Sedangkan saat disinggung mengenai acara buka pusa bersama, Hidayat mengaku, acara tersebut sengaja digelar dirinya sebagai ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berjuang untuk mensuksekan dirinya pada pilkda DKI Jakarta.

"Terima kasih kepada para kader, relawan, simpatisan, timses, sahabat, ulama yang telah bekerja sama menyampaikan amanat partai, sehingga memaksimalkan capaian yang telah kami capai pada pilgub kemarin. Saya katakan, selamat datang di TPS (tempat pemilihan suara), di mana calon nomor 4 menangkan pilgub di Jakarta, di TPS 13 kami memenangkan calon gubernur," pungkasnya.


*gatra.com

Gubernur Ahmad Heryawan Bantu Istri Masak untuk Puasa dan Sahur

PKS Tapos, Bandung - Ada rahasia kecil yang disimpan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan selama ini. Di tengah kesibukannya, ternyata dia kerap membantu sang istri, Netty Prasetiyani Heryawan, saat memasak untuk berbuka puasa.

“Iya, saya suka masak bareng-bareng istri. Memang dasarnya saya suka memasak juga. Alhamdulillah bisa membantu. Ya istri sangat gembira dibantu masak,” kata Heryawan di Gedung Sate Jalan Diponegoro Kota Bandung, Sabtu (21/7/2012).

Walaupun tidak terlalu mahir, Heryawan mengaku sudah bisa meracik masakan tertentu. Bahkan masakannya itu disukai keluarganya.

“Ada lah beberapa yang bisa. Intinya sih meningkatkan kebersamaan membantu istri memasak,” ucapnya.

Dia menegaskan, membantu memasak pun selalu dilakukan saat mempersiapkan makanan sahur. “Kalau sahur kan tantangannya tinggi. Masih ngantuk dan lemas. Pokoknya sebisa mungkin sahur harus ikut membantu,” tegasnya.

*inilahjabar.com

Masa Reses, Anis Matta Safari Ramadan Keliling Indonesia

PKS Tapos, Jakarta - Anggota DPR sedang memasuki masa reses (libur sidang) sampai tanggal 16 Agustus nanti. Wakil Ketua DPR Anis Matta punya cara sendiri untuk mengisi waktu reses yang bertepatan dengan bulan suci ramadan ini.

“Selama Ramadan saya melakukan safari ke daerah-daerah untuk silaturahim dengan kader dan tokoh-tokoh masyarakat. Saya keliling ke Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogjakarta, Banten dan Jawa Barat,” kata Anis kepada detikcom, Rabu (25/7/2012).

Masyarakat, menurut Anis, sangat antusias menyambut kedatangan wakil rakyat ke daerah. Safari Ramadan diisi dengan banyak hal termasuk berdiskusi dengan masyarakat.

“Mayarakat umumnya sangat antusias, karena mereka bisa mendapatkan pencerahan wawasan dan jiwa. Umumnya saya memberikan pencerahan pemikiran dan spiritual selama keliling itu. Melalui dialog tentang cara mendapatkan inspirasi Alquran dalam memahami dan menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan kita,” papar Sekjen PKS ini.

Lebih dari itu, Anis menambahkan, masyarakat juga senang karena bisa bertatap muka langsung dengan politisi Senayan. Safari Ramadan kali ini memberi kesan tersendiri bagi Anis Matta.

“Pencerahan begini membuat mereka melihat sisi lain dari politisi . Bahwa ternyata politisi tidak melulu bicara politik saja. Mereka bosan dengan obrolan politik melulu dan mengaharap ada sesuatu yang lain yang kita bawa untuk mereka,” tutupnya.

*news.detik.com

Anis Matta ; Kekalahan Pilkada DKI Warning Buat PKS

PKS Tapos, TANGERANG KOTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Suara PKS dinilai strategis dalam meningkatkan dukungan bagi kedua pasangan yang melaju di putaran kedua yakni Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) dan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Sekjen PKS Anis Mata mengaku belum mengeluarkan keputusan untuk mengarahkan suara kadernya. Terdapat dua pilihan yakni mendukung pasangan Foke-Nara atau memilih Jokowi-Ahok.

“Sekarang PKS tengah melakukan evaluasi secara ilmiah tentang kekalahan di Pilkada DKI lalu, ini seperti Warning buat PKS.  Mudah-mudahan pada sisa waktunya, Insya Allah kita bisa melahirkan hasil evaluasi yang cerdik,” kata Anis Matta kepada wartawan di Tangerang pada saat konsolidasi dengan kader PKS Se-Tangerang Raya, Ahad (22/07) malam.

Yang kedua, lanjut Anis, di DKI ada perbedaan antara pilkada dan pemilu legislative.  “Kalau dipartai sampai sekarang kita masih tetap unggul, walaupun kalah dipilkada tetapi di partai kita masih signifikan,” ujar Wakil Ketua DPR-RI ini.

Menurut Anis hingga saat ini ada dua suara konsituen yang mengarah pada ke Jokowi dan Foke.

“Kita baru selesai survey untuk menentukan sikap. Ada split dalam PKS, gres root dibawah umumnya ke Foke, menengah keatas ke Jokowi. Makanya PKS sedang menentukan sikap yang tetap untuk bisa mempertahankan dua lapis konsituen ini. Sekarang kita masih pelajari kemungkinan menyatukan sikap ini, supaya tetap kesatu pilihan,” tegas Anis.

PKS diketahui dalam putaran pertama mengusung pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini. Mereka berada ditempat ketiga dalam persaingan menuju DKI 1 dengan perolehan suara 11,72 persen.

*bantenpost

Depok Genjot Produksi Beras Dari Umbi dan Jagung

PKS Tapos, Depok - Pemerintah Kota Depok tengah mendorong diversifikasi pangan dengan mengurangi konsumsi beras dari padi. Caranya, mengembangkan beras analog yang berbahan dasar umbi-umbian, jagung, dan bahan non padi lainnya.

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail hari ini pun menyerahkan contoh beras analog kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sehingga konsumsi beras analog bisa lebih meluas.

"Saya sangat apresiasi dengan inisiatif Kota Depok. Kita harus menghentikan konsumsi beras sehingga ketahanan pangan kita kuat. Dan, yang terpenting adalah makan beras non padi lebih sehat," ujar Ahmad Heryawan kepada detikFinance di Mako Brimob, Jalan Akses UI, Kota Depok, Rabu (17/7/2012).

Heryawan menghadiri Hari Peringatan Keluarga Sejatera Indonesia ke-19 di Mako Brimob yang dihadiri seribu peserta. Ahmad Heryawan, meminta Pemkot Depok untuk segera memproduk mesin giling atau pembuat butiran bahan beras analog.

"Di Bogor dan Depok sudah ada yang membuat mesin pembuat beras analog," tutur Ahmad Heryawan.

Terkait program diversifikasi pangan dan program satu hari tanpa makan nasi-beras yang sudah diterapkan di Kota Depok, menurut Ahmad sudah diintruksikan kepada bupati dan walikota di lingkungan Jawa Barat. Untuk ikut menerapkan program seperti itu di tempat masing-masing.

Ahmad Heryawan optimistis melalui program pemerintah pusat atas Hari Keluarga Sejahtera juga dapat disosisalisasi diversifikasi pangan.

"Konsumsi pangan selain padi, sudah ditetapkam melalui peraturan presiden," Heryawan mengingatkan.

*finance.detik.com

MoU Pilgub & Pilkada Gabungan di Jabar Ditandatangani

PKS Tapos, BANDUNG - Nota kesepahaman (MoU) Pemilihan Gubernur Jawa Barat dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) gabungan tiga kabupaten/kota, yakni Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, dan Kota Sukabumi, resmi ditandatangani.

Penandatanganan dilakukan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan serta kepala daerah dan perwakilan dari tiga kabupaten/kota tersebut.

Bupati Sumedang Don Murdiono tampak hadir menandatangani MoU tersebut. Sedangkan Kota Sukabumi dan Kota Cirebon diwakili sekertaris daerah masing-masing.

Tampak juga Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Yayat Hidayat, bersama jajaran ketua KPU kabupaten/kota di Jabar. Dengan ditandatanganinya MoU itu, Pilgub Jabar dan pilkada tiga daerah tersebut secara resmi digelar bersama.

Asisten Daerah Pemerintah Hukum dan HAM Pemprov Jabar, Herry Hudaya, mengatakan, penandatanganan MoU tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Jabar Nomor B56/KPU-011/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 perihal rencana dan hari/tanggal pemungutan suara Pilgub Jabar dan Pemilihan Wakil Gubernur Jabar 2013 bersama Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumedang, Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon, dan Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi.

Dasar hukum Pilkada Gabungan ialah Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tentang pedoman pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu daerah yang sama dan diselenggarakan dalam hari dan tanggal yang sama sehingga pelaksanaan pemilu dilakukan dengan pendanaan bersama.

“Pilgub Jabar, pemilu Sumedang, Cirebon, dan Sukabumi, akan dilaksanakan Minggu 24 Februari 2013 dan dilakukan dengan pendanaan bersama,” kata Herry, Selasa (17/7/2012).

Ruang lingkup kerja sama, meliputi pendanaan, sumber pendanaan, dan tanggung jawawab masing-masing pihak.

Pihak pertama (Pemprov Jabar) bertanggung jawab atas honorarium, uang lembur, pemutakhiran data pemilih, dan perjalanan dinas dari provinsi ke kabupaten/kota, dari kabupaten/kota ke provinsi, dan dari provinsi ke pusat.

Sedangkan pihak kedua (pemerintah kabupaten/kota) bertangung jawab atas pendanaan pembayaran pelengkapan KPPS, PPS, pengangkutan logistik, pemutakhiran data pemilih, dan perjalanan dinas dari kabupaten/kota ke kecamatan, kelurahan, dan desa di wilayah masing-masing.

“Jangka waktu kesepakatan selama bulan sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama ini," kata Herry.

*okezone.com

Kisah Ikhwanul Muslimin (VI), Hasan al Banna

 PKS Tapos - Ikhwanul Muslimin sampai saat ini disebut sebagai organisasi paling berpengaruh di dunia. Harakah yang kini memiliki jejaring luas di banyak negara, ini, didirikan Hasan al-Banna, di Ismailiyah, Mesir, pada 1928 silam. Saat mendirikan organisasi ini, Hasan al-Banna masih berusia 22 tahun. Dia lahir pada 1906.

Runtuhnya Khilafah Usmani di Turki, pada 1924, adalah pendorong utama Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin. Hasan al Banna banyak terpengaruh pada pemikir reformis Islam Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.

Ikhwanul Mus limin sangat anti kolonialisme Barat. Di Mesir, sikap itu diejawantahkan dengan upaya menggulingkan monarki yang pro-Barat, serta membantu perjuangan melawan kolonialisme di sejumlah negara. Akibatnya, pada November 1948, pemerintah menahan 32 pemimpin Ikhwanul Muslimin, dan melarang organisasi itu. Tak lama kemudian, Hasan al-Banna terbunuh.

Dalam revolusi penggulingan monarki di Mesir, Ikhwanul Muslimin yang pada tahun 1948 sudah beranggotakan 500 ribu orang, bahu membahu bersama sejumlah perwira militer nasionalis seperti Jamal Abdul Nasir. Dan, pada 1952, revolusi itu berhasil menumbangkan Monarki. Sejak itulah, pemerintahan di Mesir berubah bentuk menjadi republik.

Tapi, bulan madu Ikhwan dengan militer berlangsung sing kat. Pada 13 Januari 1954, pemerintahan Jamal Abdul Nasser membekukan Ikhwanul Muslimin. Bukan hanya organisasinya yang dilarang, para aktivisnya pun akrab dengan jeruji penjara. Kondisi itu berlangsung terus di bawah Anwar Sadat dan Husni Mubarak.

Selama periode itu, tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin mengikuti pemilu sebagai perseorangan. Pada 2005, tokoh-tokoh Ikhwan berhasil meraih 88 kursi parlemen, atau 20 persen. Di antara yang terpilih ini adalah Muhammad Mursi-yang kini menjadi presiden Mesir. Hasil pemilu ini, menempatkan tokoh-tokoh Ikhwan sebagai oposisi penting.

Pelarangan kepada Ikhwanul Muslimin itu baru berhenti sejak Husni Mubarak ditumbangkan Arab Spring. Meski demikian, kali ini Ikhwanul Muslimin memilih tidak terjun langsung dalam pemilu, tapi mendirikan sayap politik untuk ikut pemilu. Ikhwanul Muslimin mendirikan Partai Kebebasan dan Keadilan. Dan, kiprah pertama Partai Kebebasan dan Keadilan di panggung politik negeri Fir’aun itu, langsung memberi hasil mengesankan.

*republika.co.id

Kisah Ikhwanul Muslimin (V) Siuman Berkat Arab Spring

PKS Tapos - Musim semi Arab (Arab Spring), menjadi berkah bagi harakah Ikhwanul Muslimin. Betapa tidak, pemilu yang digelar pascarevolusi penumbangan para autokrat, memberi membuat larangan kepada partai partai yang berafiliasi dan terinsprasi pada Ikhwanul Muslimin dicabut. Mereka pun ikut pemilu dan menang. Dan, kemenangan itu bukan hanya di lembaga legislatif, tapi juga eksekutif. Itulah yang terlihat di Mesir, Tunisia, Maroko.

Di Mesir, lewat pemilu paling be bas dan demokratis sepanjang sejarah negeri itu, sayap politik Ikhwanul Muslimin memenangkan pemilu presiden dan pemilu parlemen-baik pemilu majelis rendah (majlis al sha’ab) maupun majelis tinggi (majlis alshura). Presiden Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap politik Ikhwanul Muslimin, terpilih menjadi presiden sipil pertama di republik Arab Mesir.

Sebelumnya, di Tunisia, Partai Ennahda-yang menurut pendirinya, Rachid Ghannouchi terinspirasi Ikhwanul Muslimin-- juga memenangkan pemilu legislatif yang digelar pada 23 Oktober 2011 lalu. Partai Ennahda atau Hizb al-Nahdhah yang berarti kebangkitan atau renaisans, ini, meraih 41 persen kursi parlemen. Dan sekretaris jenderal partai itu, Hamad Jebali, menjadi perdana menteri. Padahal, sebelum Arab Spring, Ennah dah merupakan partai terlarang, dan tokoh-tokohnya dipenjarakan.

Di Maroko, Partai Keadilan dan Pembangunan (Hizb al-‘Adala wa al- Tanmiya)--yang terinspirasi pada Ikhwanul Muslimin-- juga meraih kemenangan dalam pemilu parlemen yang digelar 25 November 2011. Partai ini meraih 107 kursi atau 27 persen dari total 395 kursi parlemen. Dan, seperti di Tunisia dan Mesir, pemimpin partai ini, Abdelilah Benkirane, akhirnya terpilih menjadi perdana menteri.

Berbilang dekade sebelum partaipartai yang memiliki hubungan de ngan Ikhwanul Muslimin di Turki tersebut memenangkan pemilu, Turki telah memulainya. Sejak era Partai Refah yang dipimpin oleh Necmetin Erbakan, dilanjutkan oleh Partai Keadilan dan Pembangunan yang dipimpin Recep Tayyip Erdogan. Selain meraih banyak kursi di parlemen, Erbakan dan Erdogan juga menjadi perdana menteri.

Hamas di Palestina juga sebelumnya memenangkan pemilu parlemen pada 25 Januari 2006 lalu, dengan meraih suara sebanyak 44,4 persen yang dikonversi menjadi 75 kursi. Hamas yang didirikan Syeikh Ahmad Yasin, yang juga tokoh Ikhwanul Muslimin Palestina, ini, mengalahkan Fatah yang meraih 41,4 persen suara atau 45 kursi. Tapi, hasil pemilu ini kemudian diberangus atas dukungan Barat.

*republika.co.id

Kisah Ikhwanul Muslimin (IV) Skak Mat

PKS Tapos - Setelah pasti menjadi presiden pilihan rakyat, barulah Mursi mengeluarkan pernyataan ofensif. Jumat , 29 Juli, sehari sebelum pelantikannya di MK, Mursi mendatangi massa di Tahrir Square. Di sana, dia dilantik secara simbolis sebagai presiden. “Tidak ada institusi yang boleh berada di atas rakyat,” tandas Mursi, mengkritik SCAF.

Pernyataan itu dipertajam dalam pidatonya di Universitas Kairo, sehari berikutnya. Pa da acara yang juga dihadiri Ketua SCAF, Marsekal Hussein Tantawi, itu, Mursi mengingatkan militer agar menghormati keinginan rakyat, serta mengisyaratkan militer agar kembali ke barak. "Militer harus kembali ke peran dasarnya, mempertahankan bangsa dan perbatasan," kata Presiden Mursi.

Tapi, yang paling menyengat dari pidato di Universitas Kairo, adalah janji Mursi untuk memulihkan parlemen yang telah dibubarkan oleh SCAF. Dan, janji itu dibuktikannya sepekan kemudian. Ahad, 8 Juli, Mursi mengeluarkan dekrit pemulihan parlemen. “Mursi kepada tentara: Skakmat”, demikian headline di harian Al-Watan. Media lainnya menulis Mursi mengalahkan militer.

Serangan balik Mursi itu, membuat SCAF dan MK kebakaran jenggot. Mereka buru-buru menggelar rapat darurat, serta menyampaikan pernyataan bahwa dekrit presiden tersebut inkonstitusional. Tapi, Selasa, 10 Juli, parlemen yang sudah dibubarkan kembali bersidang. Sehingga, secara faktual, kini ada dua pihak yang memegang kekuasan legislatif, yaitu parlemen dan SCAF.  “Konfrontasi pertama ini”, tulis harian Al Akhbar, “menjadi akhir bulan madu singkat [Mursi] dengan SCAF yang dipimpin Marsekal Hussein Tantawi.”

*republika.co.id

Kisah Ikhwanul Muslimin (III) Konstitusi Baru

PKS Tapos - Keempat, konspirasi itu semakin terang benderang, ketika pada 18 Juni-atau sehari setelah pelaksaan pilpres putaran kedua-- SCAF mengumumkan Deklarasi Konstitusi Baru yang mempreteli sejumlah kewenangan presiden. Antara lain, melucuti kewenangan presiden sebagai pemimpin tertinggi militer dan kepolisian. Kekuasaan atas militer tetap berada di tangan SCAF.

Lewat deklarasi itu, posisi petinggi MK juga diamankan. Kewenangan presiden menunjuk ketua MK dihapuskan. Sebelum presiden ba ru dilantik, SCAF memfasilitasi pemilihan ketua MK lewat majelis hakim agung. Yang terpilih adalah Maher el-Beheiry, yang mulai menjalankan tugasnya pada 1 Juli, hampir bersamaan dengan permulaan masa tugas presiden baru.

Di deklarasi itu dibuat klausul yang menyatakan SCAF tetap memegang kekuasaan parle men. Bahkan, memungkinkan SCAF lebih lama lagi menggenggam kekuasaan parlemen. Sebab, parlemen baru harus dipilih sebulan setelah adanya konstitusi baru. Sementara, konstitusi baru itu harus dibuat oleh Majelis Konstitusi -yang bisa diganti di tengah jalan oleh SCAF-- dan harus pula disetujui referendum.

Langkah militer membubarkan parlemen dan memreteli kekuasaan presiden ini, kemudian membuat massa kembali turun ke jalanjalan untuk menyuarakan protes, termasuk berkumpul ke Tahrir Square. Namun, Ikhwanul Muslimin memilih tak bereaksi berlebihan. Kendati tak setuju dengan pembubaran parlemen, para tokoh Ikhwan menyatakan menghormati hukum. Bahkan, saat kekuasaan presiden dilucuti, Muhammad Mursi berkata kepada Aljazeera, “Saya cinta militer.”

Kelima, KPU menunda pengumuman hasil pilpres putaran kedua. Seharusnya, pengumuman dilakukan 20 Juni. Tapi, KPU menunda dengan alasan untuk memeriksa komplain para kandidat. Saat itu, muncul spekulasi bahwa militer akan mensabotase hasil pilpres yang memenangkan Mursi. Hitung cepat dan penghitungan paralel sejumlah lembaga rata-rata memenangkan Mursi dengan 52 persen dan Shafiq 48 persen.

Sampai di sini, massa kembali turun ke jalan. Bahkan, ribuan orang bahkan sampai ber kemah di Tahrir Square, seolah mempersiapkan diri untuk mencetuskan revolusi jilid kedua.

Tapi, ketegangan tersebut berakhir antikli maks, ketika pada 24 Juni, Ketua KPU, Faruq Sultan, menyatakan komplain terhadap hasil pemilu di 400-an TPS, tidak mengubah hasil pemilu. Sehingga, Faruq Sultan pun akhirnya mengumumkan Muhammad Mursi sebagai pemenang pilpres putaran kedua.

*republika.co.id

Kisah Ikhwanul Muslimin (II), Sabotase

PKS Tapos - Perjalanan Ikhwanul Muslimin mencapai puncak piramida politik Mesir tidaklah mudah. Berbagai peristiwa yang provokatif, konspiratif, bahkan dinilai sebagai kudeta terselubung, menyertainya. Tapi, toh, Ikhwanul Muslimin tak terbendung.

Upaya penggagalan tersebut terlihat intensif dan sistematis pascakemenangan Ikhwanul Muslimin dalam pemilu parlemen. Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (the Supreme Council of the Armed Force/SCAF) bersama Mahkamah Konstitusi (MK) dan para hakim agungnya, melakukan move-move politiskonspiratif yang mengatasnamakan hukum dan konstitusi.

Pertama, diskualifikasi Khairat el-Shater, calon presiden kharismatis yang diusung Ikhwanul Muslimin. Alasannya, Khairat masih ber status terpidana politik era Mubarak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mendiskualifikasi Shater adalah Faruq Sultan, yang juga ketua MK. Buntutnya, Ikhwanul Muslimin kemudian memajukan calon cadangan: Muhammad Mursi.

Kedua, pemberian kesempatan kepada loyalis Mubarak untuk memperebutkan kekuasaan. Sebelum proses pendaftaran calon presiden, sebenarnya parlemen telah meloloskan Undang-Undang (UU) Isolasi Politik. Lewat UU ini, semua tokoh di era rezim Mubarak, dilarang mencalonkan diri sebagai presiden selama 10 tahun ke depan, terhitung sejak tumbangnya Mubarak pada 11 Februari 2011. UU ini kemudian disahkan SCAF-yang ber peran sebagai eksekutif masa transisi.

Pengesahan UU tersebut, mengancam pencalonan Ahmad Shafiq, marsekal yang pernah menjadi perdana menteri di akhir kekuasaan Mubarak. Tapi, Shafiq kemudian mengajukan banding ke KPU. Dan, KPU yang dipimpin Faruq Sultan, ternyata mampu bertindak di atas UU. Sebab, KPU kemudian menerima banding itu, sehingga Shafiq tetap bisa menjadi kontestan pemilu presiden.

Ketiga, setelah pemilu presiden digelar, tak ada yang meraih suara mayoritas. Sehingga, pemenangnya harus ditentukan melalui me lalui putaran kedua. Ada dua calon yang maju ke pu taran kedua, yaitu Mursi dan Shafiq. Di te ngah pro ses tersebut, Shafiq yang melanggar UU Iso lasi Politik, kembali dipersoalkan ke MK. Dan Faruq, kembali pasang badan untuk Shafiq.

Pada 14 Juni 2012, Faruq Sultan selaku ketua MK, menyatakan Shafiq tetap bisa maju dalam pilpres putaran kedua. Sebab, UU Isolasi Politik, bertentangan dengan konstitusi. Bukan hanya itu. Pada hari itu juga, MK mengumumkan bahwa aturan pengisian ang gota parlemen di UU Pemilu Parlemen melanggar konstitusi. Keputusan ini berbuntut pembubaran parlemen.

UU Pemilu Parlemen menyatakan sepertiga ang gota parlemen dipilih berdasarkan sis tem distrik berwakil tunggal (FPTP)-dengan peserta pemilu perseorangan-- dan dua pertiganya dipilih dengan sistem proporsional daftar --dengan partai sebagai peserta pemilu. Namun, untuk pemilihan dengan sistem FPTP itu, orang partai boleh maju secara perseorangan.

UU Pemilu Parlemen disusun oleh SCAF pada September 2011, atau dua bulan sebelum pemilu parlemen. Semula, SCAF membuat klausul yang menyatakan 50 persen anggota parlemen dipilih dengan sistem proporsional daftar, dan 50 persen lainnya dengan FPTP. SCAF mensyaratkan, 50 persen anggota parlemen yang dipilih dengan FPTP itu, adalah orang independen nonpartisan.

Langkah SCAF tersebut mendapat tentangan dari hampir seluruh kekuatan politik saat itu. SCAF akhirnya merevisi UU Parlemen. Kaplingnya menjadi dua pertiga dipilih dengan proporsional daftar, dan sepertiga di pilih de ngan FPTP di mana orang partai boleh juga menjadi kontestannya di jalur perseorangan itu.

MK menyatakan justru di situlah pelanggarannya. Sebab, sepertiga anggota parlemen yang dipilih dengan sistem FPTP itu, seharusnya adalah orang independen nonpartisan. Karena ternyata juga diisi orang partai, MK menyatakan sepertiga kursi parlemen menjadi tidak sah.

Yang harus dilakukan pascaputusan MK, menurut sejumlah pakar konstitusi, adalah memilih ulang sepertiga anggota parlemen yang dinyatakan tidak sah. Tapi, berbekal putusan MK, SCAF kemudian membubarkan parlemen. Buntutnya, kekuasaan legislatif yang semula lepas ke tangan sipil lewat pemilu, kembali ke tangan para jenderal di SCAF.

*republika.co.id

Kisah Ikhwanul Muslimin (I)

PKS Tapos - Sempurna. Kata ini pantas disematkan kepada Ikhwanul Muslimin di Mesir. Betapa tidak, semua lembaga yang dipilih dalam pesta demokrasi, dimenangkan Ikhwanul Muslimin. Mulai dari majelis rendah (Majlis al Sha’ab/DPR), majelis tinggi (Majlis al-Shura/Senat), hingga lembaga ke presidenan. Sabtu, 30 Juni, Muhammad Mursi, dilantik sebagai presiden.

Pelantikan Mursi, mencatat sejumlah sejarah baru di negeri seribu menara itu. Pertama, inilah kali pertama Mesir dipimpin presiden yang dipilih melalui proses yang demokratis, bukan demokrasi semu seperti pemilu presiden yang sudah-sudah. Kantor Berita BBC menyebutnya pemilu presiden itu sebagai the fully democratic poll in Egyptian history.

Kedua, inilah kali pertama tokoh Ikhwanul Muslimin menjadi orang nomor satu di Mesir, sejak organisasi tersebut didirikan Hasan al- Banna, 84 tahun silam. Muhammad Mursi adalah salah seorang pemimpin eksekutif Ikhwa nul Muslimin, dan ketua Partai Kebebasan dan Keadilan (Freedom and Justice Party, FJP), sayap politik organisasi legendaris itu.

Ketiga, inilah kali pertama Mesir dipimpin presiden berlatar belakang sipil, sejak negara itu berbentuk republik pada 1952. Mursi meru pa kan presiden kelima di era republik. Empat presiden sebelumnya berlatar belakang militer. Mereka adalah Muhammad Najib (1953-1954), Jamal Abdul Nasir (1956-1970), Anwar Sadat (1970-1981), dan Husni Mubarak (1981-2011).

*republika.co.id

Peran Ikhwanul Muslimin untuk Kemerdekaan Indonesia

PKS Tapos - Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Demikian tertulis dalam buku sejarah kemerdekaan Indonesia.

Tapi, buku-buku sejarah umumnya tak menjelaskan lebih lanjut, mengapa dan bagaimana Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia.

Pengakuan dari negara lain, merupakan syarat penting berdirinya sebuah negara. Dan, untuk ini, bangsa ini pantas berterima kasih kepada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Sebab, merekalah yang melobi agar pemerintahnya mendukung kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Ikhwanul Muslimin yang saat itu jaringannya telah tersebar, juga menggalang dukungan-dukungan negara Arab lainnya untuk mendukung ke merdekaan Indonesia. Dan, setelah Mesir, negara-negara Timur Tengah lain pun mendukung kemerdekaan Indonesia.

Para pemimpin Mesir dan negara-negara Arab saat itu, bahkan membentuk Panitia Pembela Indonesia. Mereka mendorong pembahasan soal isu Indonesia di berbagai lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa Bangsa dan Liga Arab.

Dalam bukunya, Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri, Zein Hassan menulis bahwa pengakuan kemerdekaan itu, pada akhirnya membuat posisi Indonesia setara dengan negara-negara lainnya-termasuk Belanda—dalam perjuangan diplomasi internasional.

Proklamator Bung Hatta pun menyatakan, “Kemenangan diplomasi Indonesia dimulai dari Kairo. Karena, dengan pengakuan mesir dan negara- negara Arab lainnya terhadap Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh, segala jalan tertutup bagi Belanda untuk surut kembali atau memungkiri janji, sebagai selalu dilakukannya di masa-masa yang lampau.”

Peran Ikhwanul Muslimin dalam kemerdekaan Indonesia, itu, masih dapat ditelusuri jejaknya dalam artikel bertajuk Ikhwanul Muslimindi Wikipedia. Di sana dicantumkan foto-foto tokoh bangsa seperti Sjahrir dan H Agus Salim yang menemui Mursyid Am Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna, untuk menyampaikan terima kasih atas dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia.

Saat itu, untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, Ikhwanul Muslimin kerap mengerahkan massa untuk berdemonstrasi, termasuk menghalau kapal-kapal Belanda yang melewati Terusan Suez. Terutama, saat Indonesia sedang dalam revolusi fisik melawan kembalinya Belanda.

*republika.co.id